Sekretaris Utama Basarnas, Abdul Haris Achadi, mengatakan bahwa status pos ini akan ditingkatkan menjadi Kantor SAR mandiri dengan dukungan personel dan perlengkapan yang lebih lengkap. “Sebenarnya, sejak tahun lalu sudah ada penetapan dari Kementerian PAN-RB. Pos SAR Banyuwangi akan naik status menjadi Kantor SAR. Artinya secara struktur, berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah Surabaya. Untuk itu, kami segera membangun Kantor SAR di Banyuwangi,” kata Haris, saat bertemu Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, di Banyuwangi, Jumat (18/07/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, Banyuwangi dipilih karena memiliki risiko tinggi di jalur laut Selat Bali, yang menjadi salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia. “Oleh karena itu, kehadiran Kantor SAR di Banyuwangi penting untuk mempercepat respons rescue jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam situasi darurat,” ujar Haris.

Baca juga :

Untuk mendukung terwujudnya Kantor SAR, Basarnas membutuhkan dukungan dari Pemkab Banyuwangi. “Perlengkapan Kantor SAR tentu berbeda dari pos. Kita butuh gudang, alat-alat penyelamatan, gedung administrasi dan fasilitas latihan. Rencananya, dukungan tambahan juga akan diberikan, termasuk kapal penyelamat sepanjang 40 meter, yang saat ini masih berada di Surabaya. Kami berharap, tahun ini sudah bisa terealisasi berkat dukungan pemkab,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, mengatakan jika Pemkab akan mendukung pendirian Kantor SAR Banyuwangi. Termasuk penyediaan lahan untuk lahan Kantor SAR. 

“Kebetulan kita ada lahan yang bisa dikembangkan. Lokasinya juga di Ketapang, nanti kita akan kaji bersama feasibilitynya,” ujarnya.

Wabup Mujiono mengaku, Pemkab sangat mendukung pendirian Kantor SAR Banyuwangi. Sehingga, tentunya akan mempercepat penanganan resiko bila terjadi kebencanaan.

“Akan segera kita bahas teknis pembangunannya. Nanti akan ada pertemuan lagi lebih teknis,” papar Mujiono. (kom/bwi/sit)

Ketua DPRD Amithya Ratnanggani mengatakan bahwa Peringatan HUT ke-111 Kota Malang, bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi merupakan momentum yang patut dihargai dan menjadikan tujuan untuk generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan, sejarah adalah tonggak generasi yang akan datang untuk meneruskan pembangunan Kota Malang.

“Selamat HUT ke-111 Kota Malang, ‘Satu hati mengukir prestasi’. Mari kita maknai perjalanan panjang yang sudah kita lalui hingga sampai saat ini. Setiap capaian merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dari masa ke masa. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemimpin dahulu, baik eksekutif maupun legislatif untuk kontribusinya membangun Kota Malang. Juga kepada tokoh masyarakat dan warga Kota Malang yang telah menunjukan dedikasinya memajukan Kota Malang,” kata Ketua DPRD Kota Malang.

Baca juga :

Ditambahkannya, kebersamaan dan kolaborasi untuk membangun Kota Malang harus semakin ditingkatkan. “Ini adalah rangkaian HUT ke-111 Kota Malang. Alhamdulillah, tadi sudah dilaksanakan upacara HUT di Balai Kota Malang dan saat ini kita laksanakan Rapat Paripurna. Harapan HUT ini, kita teladani kebijakan dan program yang sudah terlaksana kemarin dari para tokoh dan pimpinan sebelumnya. Apa yang perlu disempurnakan, akan semakin disempurnakan. Apa yang menjadi potensi, akan kita petakan. Yang jelas, sinergi dan kolaborasi harus kita tingkatkan,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa melalui visi ‘Menuju Malang Mbois dan Berkelas’, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh aspek pembangunan berjalan secara terarah, berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh warga Kota Malang. “Kami meyakini segala langkah untuk memanifestasikan visi tersebut tak lepas dari adanya kebersamaan dan kolaborasi yang menjadi elemen kunci. Dan selaras dengan tema HUT ke-111 Kota Malang, ‘Satu Hati Mengukir Prestasi’ melalui kebersamaan menuju satu tujuan bersama dalam mengukir prestasi, membangun Kota Malang yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing. Bersama mewujudkan pembangunan Kota Malang yang merata dan berkelanjutan,” tegasnya. (gie)

Pj Bupati Nurkholis dalam momen itu berharap agar pelaksanaan Gadeso atau semua istilah selamatan desa di Desa Petung dan desa-desa lainnya di Kabupaten Pasuruan, terus dipertahankan sebagai warisan budaya yang dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. “Gadeso, Selamatan Desa dan apapun yang dilakukan oleh desa, jangan pernah sampai diputus. Tapi, tetap dipertahankan sebagai ciri khas desa, sebuah warisan budaya yang mempunyai nilai sosio kultural yang baik,” kata Pj Bupati Pasuruan.

Saat ditanya seputar Durian di Desa Petung, Pj Bupati Nurkholis juga meminta agar warga terus merawat pohon-pohon yang sudah menjadi indukan. Sekaligus, juga melakukan banyak inovasi agar pohon durian tidak lagi tinggi menjulang, melainkan dapat dijangkau dengan mudah namun dengan jumlah buah yang banyak dan rasa yang legit.

“Di Desa Petung ini hampir semua pohonnya indukan. Tinggi sekali dan jumlah buahnya banyak. Tapi kalau bisa diinovasi dengan teknologi, saya yakin bisa ditanam dengan jumlah banyak, pohonnya pendek tapi buahnya banyak,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Petung, Mursidi, menjelaskan bahwa digelarnya Gadeso tidak lain sebagai rasa tasyakkur alias bersyukur kepada Allah SWT. Sebab, Desa Petung terus dilimpahkan hasil bumi yang menjadi penopang perekonomian warga, yakni buah durian.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa rata-rata hampir setiap rumah memiliki 1 hingga 2 pohon, yang usianya bahkan mencapai puluhan tahun dan bulan pebruari ini masih masuk panen buah durian. “Pohon durian ini jadi berkah bagi warga, karena semua rumah rata-rata punya satu atau dua pohon dan usianya bisa lebih dari 50 tahun. Bulan ini masih panen,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, lanjutnya, Gadeso diramaikan dengan ancak hasil bumi yang dibuat swadaya oleh warga Desa Petung. Total ada 15 ancak yang diarak keliling desa dan nantinya akan diperebutkan apabila sudah sampai di Balai Desa.

“Setelah diarak keliling desa, nanti akan kita acarakan resepsi Gadeso di depan Balai Desa. Baru kalau sudah selesai, boleh diperebutkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mursidi menegaskan, bahwa dalam Gadeso tahun ini, pihaknya juga membuat gunungan durian yang dibuat khusus di samping Balai Desa. Tingginya 5 meter dan berisikan sekitar 100-200 buah durian yang disusun seperti sebuah gunungan.

“Gunungan durian juga diperebutkan warga, tapi lebih tepatnya kita bagikan karena khawatir kalau rebutan bisa melukai seseorang karena durinya yang tajam,” imbuhnya. (kom/pas/sit)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, berharap tingkat partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024, akan meningkat dibandingkan tahun 2020 atau saat terjadi pandemi. “Saya rasa Pilkada 2020, itu Pilkada yang cukup sulit karena langsung dihadapkan pada Covid-19. Harapannya di Pilkada 2024 ini, tingkat kehadiran masyarakat ke TPS lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2020,” kata Mas Dhito-sapaan bupati, Senin (26/08/2024) tadi.

Sebagai kepala daerah, Mas Dhito juga berharap seluruh tahapan Pilkada 2024 ini dapat berjalan lancar dan tidak sampai terjadi petugas jatuh sakit. Karena faktor kelelahan, terutama saat proses pemilihan dan perhitungan suara, biasanya memungkinkan terjadi.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Kediri berharap tidak ada pegawai maupun panitia penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan dalam proses yang nanti berjalan,” ungkapnya.

Baca juga :

Untuk itu, Mas Dhito meminta supaya Mobil Siaga yang ada di tiap desa supaya tetap standby termasuk kesiapan dari tenaga medis.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyebut pihaknya telah melakukan persiapan menerima pendaftaran pasangan calon bupati-wakil bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2024 tentang Pencalonan dalam Pilkada. “Kami mulai besok (27 Agustus) siap menerima siapapun yang akan mencalonkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Berbeda dengan saat pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden di Pemilu bulan Februari 2024 lalu, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pilkada saat ini sebanyak 2.348 TPS. Untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024 ini, KPU nantinya akan memfasilitasi pasangan calon yang telah ditetapkan dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat strategis.

Termasuk pula pemasangan spanduk dan banner imbauan kepada masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya. Sementara itu, berdasarkan proses pencocokan dan penelitian atau Coklit yang dilakukan KPU sebagai bahan pemuktahiran data pemilih, Daftar Pemilihan Sementara (DPS) sebanyak 1.257.231 pemilih.

“Target kita tingkat partisipasi masyarakat setidaknya 75 persen, naik dibandingkan Pilkada sebelumnya yang 65 persen,” tambahnya. (kom/pan/gie)

Ketua Komisi lll DPRD Trenggalek, Pranoto, menyampaikan bahwa rapat membahas KUA-PPAS perubahan 2023, adalah untuk melihat realisasi anggaran dan kegiatan di masing-masing OPD pada APBD induk. Selain itu, secara khusus melakukan evaluasi anggaran dan kegiatan APBD induk menuju APBD perubahan.

“Hari ini yang kita bahas tentang anggaran dan pelaksanaan pembangunan serta bidang perhubungan dan sektor lainnya. Dimana, sebagian yang terlambat di induk 2023 akan direalisasikan pada APBD perubahan 2023,” ucapnya saat dikonfirmasi seusai rapat di Aula Kantor DPRD Trenggalek, Kamis (10/08/2023) pagi.

Melalui Raker ini, ujarnya, agar pelaksanaan APBD perubahan dapat linier dengan APBD induk. Sehingga, pada APBD tahun berjalan dapat memenuhi target perencanaan.

“Keterlambatan itu tentang rekomendasi BPK, dimana ada salah penetapan dan belum bisa dilaksanakan. Nanti dengan adanya perubahan, maka yang belum dilaksanakan akan dilanjutkan,” terang Pranoto.

Baca juga:

Selain itu, lanjutnya, juga melihat pada sektor bagian pembangunan dan PBJ, utamanya tentang lelang pekerjaan. Dimana dari 47 paket pekerjaan, ada yang belum terealisasi.

“Ada lima pekerjaan yang masih belum bisa dilaksanakan. Dari lima tersebut, ada dua pekerjaan yang masih belum bisa dilanjutkan dan ada beberapa alasan kenapa ada pekerjaan dua kali tender gagal terus menerus dan ada paket pekerjaan yang belum ada rekanan yang menawar,” jelasnya.

Lebih lanjut Pranoto menuturkan, alasan klarifikasi pelaksana teknis, bahwa gagalnya tender karena penyedia tidak berani mengambil risiko setelah melihat kondisi atau medan pekerjaan. Untuk itu, dua paket pekerjaan belum bisa dilaksanakan di induk dan akan dilakukan pelaksanaan di anggaran perubahan.

“Kami siap mengawal bersama-sama, namun demikian juga akan dilihat urgensinya. Apakah itu merupakan prioritas dan kebutuhan masyarakat atau tidak. Jika bicara pada pelaksanaan APBD perubahan, maka akan kembali melihat pada APBD perubahan saja. Jika memang ini merupakan realisasi Musrenbang, maka wajib dilakukan tahun ini,” kata Pranoto.

Pada bagian yang prioritas, menurutnya akan dilakukan pengawalan. Terutama, untuk realisasi di perubahan, sepanjang itu bisa dikerjakan di tahun 2023.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyebut akan terus mendorong belanja modal infrastruktur pada jalan terus digenjot dan dilakukan infrastruktur pada APBD. Hal ini, tentu sesuai kebutuhan masyarakat yang isu berkembang tentang jalan rusak

“Karena pada APBD perubahan, waktunya pendek. Apalagi, mempertimbangkan waktu pengerjaan perlu kehati-hatian. Sehingga, jika masih memungkinkan maka akan ada di induk. Itu, sesuai mitra enam bidang maka tidak bisa mengetahui progres anggaran dan kegiatan serta harus dikawal secara langsung,” paparnya. (mil/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyebut jika peningkatan tersebut bisa mencapai Rp 50 miliar. Terlebih, BPR Tugu Artha saat ini juga tengah banyak berbenah untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar.

“Ke depan, saya kira patokannya bisa lebih besar lagi. Informasinya sekarang, pertengahan ini labanya sudah hampir sama dengan tahun 2022 lalu. Saya mempunyai keyakinan kuat, pendapatan ini akan bertambah hingga akhir tahun. Mudah-mudahan, bisa mencapai Rp 3 miliar,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai mengikuti kegiatan launching layanan virtual account dan mobile collection PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda), Senin (31/07/2023) tadi.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, menyampaikan bahwa perkembangan bisnis BPR ke depan perlu adanya suntikan modal yang lebih besar. Terutama, bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga :

“Secara regulasi, pada waktu itu maksimal Rp 15 miliar. Sehingga, kalau ingin ditambah lagi, maka harus merevisi Perda tentang penyertaan modal BPR. Makanya, kalau bisa di angka Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Sehingga, nanti dapat memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat,” kata Trio.

Dalam rangka mendukung permodalan para pelaku UMKM, pihaknya mendorong BPR untuk memberikan bantuan yang lebih mudah dan fleksibel dari segi pelayanan dan bunga yang diberikan. Selain itu, pihaknya berusaha agar BPR milik Pemkot Malang tersebut bisa berkembang diakses masyarakat dengan jangkauan lebih luas lagi.

“Usaha kami, supaya bagaimana BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang, ini dapat lebih banyak berperan dalam mendukung program masyarakat dengan meningkatkan penyertaan modal dari pemerintah melalui revisi Perda,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan tambahan modal yang signifikan, tentu menurutnya dapat melakukan ekspansi layanan. Seperti, meningkatkan pelayanan digital untuk memudahkan nasabah serta menghadirkan lebih banyak mesin ATM yang akan meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat.

“Saya berharap, bahwa dengan berbagai kemudahan dan peningkatan layanan yang diberikan, BPR akan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Termasuk, mempermudah akses menyimpan dan meminjam dana bagi para pelaku UMKM,” imbuhnya. (rsy/sit)