Sekedar diketahui, bahwa Teguh Pamuji sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pemasyarakatan Papua. Sedangkan Ketut Akbar, akan berpindah tugas dengan jabatan baru sebagai Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur.

Ketut Akbar Herry Achjar mengatakan bahwa selama 1 tahun 7 bulan menjabat sebagai Kalapas Kelas 1 Malang, merasakan sensasi yang berbeda dan merasa luar biasa. Di Lapas Kelas 1 Malang semangat membangun penuh kreativitas sangat tinggi.

“Di Lapas Kelas 1 Malang, merubah kesan hitam menjadi warna-warna yang kami harapkan. Warna warni kreativitas teman-teman di dalam sangat luar biasa muncul semua. Sampai hari ini, lukisannya, batiknya, garmen, pupuk dan lainnya,” katanya.

Baca juga :

Di Lapas Kelas 1 Malang, Akbar menyebut Program Asta Cita Presiden Prabowo, bisa berjalan dengan baik. “Termasuk juga Program Asta Cita Presiden Prabowo, terkait dengan ketahanan pangan, pemberantasan Narkoba dan UMKM. Juga 13 Program Akselerasi Menteri Imipas dan Alhamdulillah bisa dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Malang. Saya jelaskan untuk mendukung ketahanan pangan, di Lapas Kelas 1 Malang, tanah tidak ada yang kosong, semua kami tanami begitu juga di Ngajum,” ujarnya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Malang Raya, dalam mendukung program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas 1 Malang. “Terima Kasih kami kepada Wali Kota Malang, Bupati Malang dan juga Wali Kota Batu. Terimakasih juga untuk masyarakat Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, mengatakan bahwa terkait pembinaan WBP yang sudah ada, akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pihaknya berharap, ada peningkatan yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat dan WBP di Lapas Kelas 1 Malang.

“Kami akan mempertahankan yang sudah dan berharap ada peningkatan lebih baik, termasuk tetap melaksanakan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas. Kami ingin membuat WBP lebih baik sehingga saat keluar nantinya menjadi pribadi yang lebih baik,” tegasnya. (gie)

Dalam sambutannya, Restuardy Daud mengingatkan bahwa dalam rangka mencapai target penurunan prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 dan keberlanjutannya di era pemerintahan baru, diperlukan penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan indikator daerah (esensial, suply dan provinsi) yang terintegrasi sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Baca juga:

Lebih lanjut disampaikan, bahwa dalam mengejar target prevalensi 14 persen di tahun 2024, penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 masih membutuhkan 3,5 persen poin. Meskipun secara bertahap berhasil menurunkan prevalensi stunting, namun kenyataan pelaksanaannya masih menghadapi masalah di lapangan.

“Hasil Rapat Pengarahan Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting oleh Setwapres pada bulan Mei 2023, menunjukkan bahwa 80 persen kabupaten atau kota pada 12 provinsi prioritas menghadapi masalah seperti komitmen, koordinasi, perencanaan, penganggaran, regulasi, pemantauan dan evaluasi, data dan sumber daya manusia,” paparnya.

Sementara, ujarnya, peran Pemerintah dan daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 diarahkan pada penguatan perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Berdasarkan hal tersebut, Restuardy Daud menekankan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi khususnya pada aspek perencanaan dan penganggaran masih menjadi isu yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Secara khusus, beberapa permasalahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting, diantaranya belum ada sistem pemantauan dan evaluasi yang dibangun untuk memantau keefektifan program kegiatan dan keterkaitan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Selain itu, sistem pemantauan yang ada perlu terkoneksi, sehingga efektivitas kegiatan mudah dipantau dan harus memiliki mekanisme feedback atau umpan balik dari hasil pemantauan dan evaluasi yang masih parsial dan perlu diintegrasikan.

Umpan balik ini penting, karena akan menjadi masukan bagi proses perencanaan tahunan, baik dari sisi penganggaran, sasaran, maupun lokasi kegiatan. “Melalui FGD ini, kami berharap mendapatkan masukan yang bermanfaat serta dapat disepakati hal-hal yang dapat mendukung penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah,” papar Restuardy Daud.

Hadir secara luring dalam FGD itu, yaitu Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Kemendagri), Inspektorat Jenderal (Kemendagri), Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (Sekretariat Wakil Presiden), Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bid. Pembangunan Manusia (Kantor Staf Presiden), Program Manager Sekretariat Stunting (BKKBN), Tim USAID ERAT, Pj Bupati Sumedang selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sumedang dan perwakilan dari Biro Perencanaan (BKKBN), Dit Laptik (BKKBN), Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, serta perwakilan dari Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Pemprov Banten, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. (pan/sit)