Dalam kepemimpinan ke depan, Wahyu menetapkan lima misi utama, mulai dari membangun generasi yang berbudaya hingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan sinergis. Dirinya juga merancang 10 program unggulan Dasabakti yang mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga kesejahteraan sosial.

“Ada 10 Dasabakti unggulan, mulai Ngalam Nyaman, Ngalam Asyik, Ngalam Seger, Ngalam Rijik, Ngalam Idrek, Ngalam Santun, Ngalam Pinter, Ngalam Laris, Ngalam Tahes dan Ngalam Ngopeni,” kata Wahyu, Jumat (21/02/2025) tadi.

Ngalam Nyaman, yang mencakup perbaikan transportasi publik, pengendalian banjir, hingga pembentukan tim Sapu Lobang (Salop) untuk memperbaiki jalan dan Sedot Banyu (Senyu) dalam penanggulangan banjir. Wahyu Hidayat juga berencana membangun pusat parkir terpadu serta menerapkan e-parkir di jalan umum.

Dalam aspek pariwisata dan budaya, program Ngalam Asyik akan mengembangkan ekosistem usaha berbasis Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), memperkuat kerja sama sister city, serta memperindah kawasan Kayutangan Heritage.

Baca juga :

“Lingkungan hidup juga menjadi perhatian dalam program Ngalam Seger dan Ngalam Rijik, yang mencakup pengembangan sekolah hijau, kampung ikonik pelestarian lingkungan, hingga modernisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, pengelolaan sampah berbasis bank sampah di tiap kampung juga akan digalakkan,” jelasnya.

Di bidang ekonomi, program Ngalam Idrek berfokus pada penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal. Sementara dalam pendidikan, Ngalam Pinter akan menjamin beasiswa tuntas sekolah dan kuliah serta pendidikan dasar gratis dengan sarana prasarana yang lebih baik.

Sektor kesehatan pun mendapat perhatian melalui Ngalam Tahes, yang mencakup peningkatan pelayanan puskesmas dan RSUD, serta program permakanan sehat bagi lansia, ibu hamil, dan Balita stunting.

Sementara itu, dalam bidang kesejahteraan sosial, program Ngalam Ngopeni mencakup santunan kematian dan kelahiran bagi keluarga tidak mampu, insentif bagi guru agama dan madrasah, serta fasilitasi dana abadi pesantren. Wahyu juga berencana menerapkan sistem birokrasi berbasis kinerja dengan peningkatan tunjangan pegawai melalui sistem merit.

Dengan berbagai program unggulannya, Wahyu Hidayat berkomitmen membawa Kota Malang ke arah yang lebih baik, nyaman, dan sejahtera. “Kota Malang harus menjadi kota yang tidak hanya maju, tetapi juga berkelas dan membanggakan bagi warganya,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Pasangan Berbakti ini, diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tujuh kursi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dengan dua kursi. Pasangan ini juga didukung dua partai non parlemen yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Baca juga :

RKH Mohammad Baqir Aminatullah, yang akrab disapa Ra Bakir, menyampaikan bahwa persyaratan yang telah diajukan untuk mendaftar sebagai Cabup-cawabup Pamekasan, telah dinyatakan lengkap oleh KPU. “Alhamdulillah, kami disambut baik seperti layaknya resepsi pernikahan. Insyaallah persyaratan kami sudah lengkap dan tinggal menunggu jadwal tes kesehatan,” katanya.

Masih menurut Ra Bakir, pasangan Berbakti merupakan calon asli kelahiran Pamekasan dan dinilai lebih tahu kondisi masyarakat Pamekasan. “Kami pasangan calon asli Pamekasan. Insyaallah, kami tahu kondisi Pamekasan yang sebenarnya dan doakan kami, insyaallah jika ditakdirkan menang maka kami akan jalankan amanah masyarakat Pamekasan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan, Mahdi, mengatakan bahwa data yang telah disetorkan oleh pasangan Berbakti dinilai lengkap dan diterima oleh KPU Pamekasan. “Persyaratan lengkap, Paslon Berbakti bisa mengurus tes kesehatan di RSUD Slamet Martodirdjo Pamekasan besok mulai pukul 09.00 WIB,” singkatnya. (azm/sit)

“Alhamdulillah, hari ini saya dan Mbak Ulfi diantar tujuh Parpol pengusung, mendaftarkan diri di KPU Situbondo sebagai kandidat bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Situbondo,” kata Mas Rio Patennang-sapaannya, dalam keterangannya di KPU Situbondo.

Lebih lanjut Mas Rio Patennang mengatakan, bahwa pihaknya dan partai pengusung serta pendukung Koalisi Kebersamaan akan terus memaksimalkan kepentingan-kepentingan masyarakat. “Jika kami berdua ditakdir Allah SWT menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, maka kami dengan Partai Koalisi Kebersamaan akan berjuang melaksanakan program-program kebersamaan antara Legislatif, Eksekutif dan melibatkan lapisan masyarakat Kabupaten Situbondo,” tambah Mas Rio Patennang.

Dirinya juga mengatakan, pihaknya memiliki masyarakat dan masyarakat memiliki dirinya. Maka, jika pihaknya terpilih harus mengajak semua orang elemen masyarakat untuk untuk berpikir tentang Situbondo lebih maju dan naik kelas.

Baca juga :

“Kami berdua jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, maka siapapun itu seluruh stakeholders Pemkab Situbondo, pihak Legislatif harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan baru, yang kita sebut dengan entrepreneur. Karena, mindset entrepreneur itu bukan orang hanya sekedar kewirausahaan, tapi soal pertanian, perikanan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Tidak hanya itu yang disampaikan Mas Rio Patennang, namun dirinya juga mengatakan bahwa dirinya bersyukur bisa diusung oleh dua Partai Kultur dan 5 Partai Nasionalisme. “Ini sejarah, sejak 20 tahun lalu PPP dan PKB tidak pernah bersama dalam pengusung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Alhamdulillah, di Pilkada tahun 2024 dua Partai Kultur besar di Situbondo mengusung paslon Rio-Ulfi,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada lima Partai Nasionalisme yang mengusung dirinya dengan Mbak Ulfi. “Bersatunya PPP dan PKB ditambah Partai Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, PSI dan Hanura, kami berdua akan mampu mendulang perolehan suara secara maksimal pada pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua KPU Situbondo, Hadi Prayitno, mengatakan bahwa berkas persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Situbondo Paslon Rio dan Ulfi sementara dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah. “Untuk sementara berkas pendaftaran yang diserahkan partai pengusung ke KPU Situbondo dinyatakan lengkap dan tahapan selanjutnya pemeriksaan kesehatan serta masih akan dilaksanakan verifikasi data,” jelas Hadi Prayitno. (her/sit)

Kabar tersebut beredar, setelah surat rekomendasi dari DPD PDI-Perjuangan Jawa Timur, tersebar dengan ditandangani oleh Ketua DPD Jawa Timur, Said Abdullah.

Saat dikonfirmasi, Sutiaji, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan partai pengusung tersebut. “Kalau soal itu, panjenengan bisa ke DPP saja yang terbaru bagaimana. Insyaallah,” kata Sutiaji, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Rabu (28/08/2024) tadi.

Sebelumnya, Sutiaji sendiri merupakan kader dari Partai Demokrat. Dengan maju sebagai wakil gubernur yang diusung PDI-Perjuangan, maka pihaknya siap untuk menyesuaikan. “Ya nanti saya mengundurkan diri,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Sutiaji juga menyampaikan, bahwa ada sejumlah hal yang masih harus dipersiapkan. Namun, dirinya enggan membeberkannya. Sementara, terkait kepastian untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah ke KPU Jawa Timur, dirinya siap mengikuti arahan.

“Urusan mendaftar saya ikut Bu Risma dan partai saja. Saya menyerahkan sepenuhnya,” imbuh Sutiaji.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Kota Malang, Imron, membenarkan bahwa Sutiaji memang maju dalam Pilgub Jatim 2024. Karena maju melalui PDI-Perjuangan, maka dirinya menekankan bahwa Sutiaji harus mundur dari Partai Demokrat. Namun, mekanismenya tidak melalui DPC Kota Malang.

“Surat pengunduran diri akan dikirim ke DPP Demokrat. Saya belum mendapat informasi surat mundur sudah masuk atau belum. Pasti nanti ke pusat,” imbuh Imron. (rsy/sit)

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Termasuk, pengalaman dan kapabilitas.

“Kami percaya bahwa pasangan ini memiliki visi yang jelas dan kuat untuk membawa perubahan positif bagi Kota Malang,” kata Hikmah, Jumat (23/08/2024) tadi.

Tidak hanya itu, menurutnya kolaborasi antara tokoh politik berpengalaman yakni Abah Anton dan pengusaha Dimyati Ayatulloh, akan menciptakan sinergi yang kuat dalam pemerintahan. Sebab, dengan memiliki kemampuan manajerial dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Malang.

Baca juga :

“Kami percaya bahwa kombinasi antara pengalaman politik Abah Anton-Dimyati Ayatulloh akan membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Malang. Terutama, dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.

Pilihan untuk menggandeng Dimyati Ayatulloh, seorang pengusaha profesional yang memiliki pengalaman di bidang teknik elektro dan manajemen layanan kesehatan, lanjutnya, dipandang sebagai langkah strategis. Dimyati juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati namun tegas dalam pengambilan keputusan.

“Diharapkan ini dapat menjadi katalisator dalam upaya Abah Anton untuk mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik,” ujarnya.

Sebagai informasi, Dimyati merupakan seorang pengusaha. Karir yang dijalaninyapun penuh dengan pencapaian yang signifikan. Dimyati memegang posisi sebagai Technical Service Head Medical di PT Fujifilm Indonesia sejak 2019, yang bertanggung jawab atas manajemen layanan radiologi dan ultrasound, serta pengaturan harga suku cadang dan tenaga kerja.

Di samping itu, Dimyati juga berperan sebagai Direktur Operasional di Tri Indo Global, mengelola jaringan layanan untuk merek-merek besar seperti Midea, Philips dan Toshiba. Sebelumnya, Dimyati juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT LG Electronics Service Indonesia, sebagai pimpinan spin-off LGEIN dan LGEID, serta mengatur berbagai aspek keuangan dan kontrol biaya. (rsy/sit)

Seperti, pada misi yang Pertama yaitu menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga. Dimana dalam Indikator Indeks Manusia (IPM) per tahunnya selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2019 IPM tersebut berada di angka 81,32 dan di tahun 2022 telah di angka 82,71.

“Tentunya kualitas Pendidikan di Kota Malang ini akan terus kita jaga. Apalagi saat ini dengan kurikulum merdeka belajar yang diterapkan, guru sebagai fasilitator yang tugasnya mengarahkan peserta didik untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya. Melalui program tersebut, diharapkan nantinya akan mampu menggali potensi diri guru dan peserta didik,” kata Wali Kota Sutiaji.

Tidak hanya itu, di masa kepemimpinannya juga telah berhasil membangun tiga SMP Negeri yang sudah diresmikan pada tahun 2022 lalu. Tentunya, hal itu dilakukan guna untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Malang.

“Dengan adanya tiga SMPN baru, yaitu SMPN 28, SMPN 29 dan SMPN 30 ini, tentunya memudahkan dan mendekatkan kepada masyarakat. Kami menjamin bahwa kualitas yang ada, tentu tidak kalah dengan yang ada di tengah kota,” tambahnya.

Kemudian, ditambahkannya jika kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang merupakan salah satu program prioritas yang dimiliki oleh Pemkot Malang. Sehingga, cakupan kesehatan semesta atau Universal Healt Coverage (UHC) menjadi bagian integral dalam pembangunan manusia.

“Bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas yang sudah kami canangkan. Dengan UHC ini, maka upaya dari bagian integral pembangunan manusia, khususnya masyarakat Kota Malang, sudah sesuai dengan target kami,” lanjutnya.

Lalu, untuk mewujudkan kota produktif dan berdaya saing, berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan, angka pertumbuhan ekonomi Kota Malang di tahun 2022 di angka 6,32 persen, dari yang sebelumnya di tahun 2021 di angka 4,21 persen.

“Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang di tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19 itu di angka 5,37 persen. Kemudian Pandemi kita di angka -2,26 persen. Namun perlahan terus bangkit dengan menggandeng para pelaku ekonomi kreatif termasuk UMKM Kota Malang. Terlebih angka 6,32 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur di angka 5,34 persen,” tambah Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

Tentunya, hal tersebut juga berseiring dengan upaya Pemkot Malang dalam menekan jumlah angka kemiskinan. Jika sebelumnya di tahun 2021 angka kemiskinan tersebut mencapai 4,62 persen, kini di tahun 2022 telah berhasil diturunkan menjadi 4,37 persen.

“Berbagai upaya dalam penurunan angka kemiskinan terus kami lakukan. Nantinya juga akan berfokus pada pemerataan pendidikan untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, juga akan memberikan bantuan seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan pemberian beasiswa bagi siswa yang membutuhkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, pria yang menduduki kursi N1 juga menyampaikan bahwa upaya penurunan yang dilakukan juga memberikan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) senilai Rp 150 ribu yang diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram dan telur 10 butir. Kemudian, secara rutin dan masif menjalankan program rantang kasih.

“Dalam Program Rantang Kasih itu hampir semua Pemerlu Pelayanan Kesehatan Social (PPKS), khusus lansia yang memang tidak bisa dibantu secara material mereka dibantu dengan program rantang kasih. Dimana dari Dinsos P3AP2KB ini memberikan pemenuhan gizi melalui makanan yang dikirimkan dua kali sehari,” ucapnya.

Tidak berhenti sampai di situ, dalam memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel, di tahun 2022 telah mencapai nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 80,70 dan telah meraih 12 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali.

“Alhamdulillah, Kota Malang kembali meraih predikat opini WTP. Tahun 2023 sudah mencapai 12 kali berturut-turut, luar biasa. Meski demikian, jangan hanya berhenti pada pencapaian WTP saja. Tapi bagaimana kita menjaga komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pertanggung jawaban yang semakin transparan dan akuntabel kepada masyarakat,” ujar Sutiaji.

Menurutnya, keberhasilan mendapat predikat Opini WTP 12 kali ini, merupakan prestasi yang tidak gampang untuk diraih. Baginya, itu menjadi wujud komitmen bersama antar seluruh elemen di Pemkot Malang. Tentu ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi guna mempertahankan predikat tersebut.

“Seperti aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Predikat WTP sendiri diberikan oleh auditor BPK, apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia,” jelasnya.

Tidak lupa, pihaknya juga mengapresiasi atas sinergi seluruh perangkat daerah yang selalu kooperatif dan terbuka dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan. Tentunya, hal tersebut juga harus terus ditingkatkan.

“Tentunya jangan sampai kendor. Karenanya capaian ini harus menjadi pemicu dan pemacu agar Pemerintah Kota Malang terus mempertahankan predikat tersebut. Dan lebih jauh dari itu bagaimana membangun budaya pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)