Dirinya berpendapat, bahwa pembentukan dana cadangan itu kurang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 84. Disebutkannya, pembentukan dana cadangan itu seharusnya diambilkan dari dana surplus.

“Kalau ada surplus anggaran, baru bisa buat dana cadangan,” ungkap Alwi Burhanuddin saat dikonfirmasi, Rabu (19/10/2022) siang.

Menurutnya, masukan yang disampaikan dalam paripurna tersebut, tidak mendapat respon yang baik. Bahkan, setelah mantan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini keluar ruangan, rapat paripurna tetap dilanjutkan untuk pengambilan keputusan.

“Intinya, semua yang hadir tadi menyepakati. Dan saya personal, yang tidak sepakat akan hal itu. Ini wajar ya, karena bentuk demokrasi kita,” imbuhnya.

Lagi pula, sambungnya, di tahun 2023 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek, sudah menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah. Bisa dikatakan, dana hibah ini sudah di running. Sehingga, tidak perlu lagi ada dana cadangan yang lain.

Baca Juga :

• Antrean Mengular di Pasar Murah Lowokwaru, Sejumlah Warga Kecewa Tidak Kebagian Paket
• Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang Kian Turun
• Genjot Capaian PBB 2026, Bapenda Kota Malang Siapkan Program Sambang ke 300 Titik
• Antisipasi Pohon Tumbang, DLH Kota Malang Rempesi 119 Pohon
• Permudah Akses Warga, Jembatan Gantung Perintis Garuda Desa Seneporejo Banyuwangi Diresmikan

“Kalau terus dipaksakan, akan bertentangan dengan undang undang 24 dan PP 12 tahun 2019. Itu saja,” tegas Alwi.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD yang lain, mengatakan jika dalam forum rapat, berbeda pendapat itu dirasa hal yang wajar dan sah-sah saja. “Itu sah-sah saja, kalau ada yang berbeda pendapat dan mempersoalkan bahwa pembentukan dana cadangan untuk Pilkada tahun 2024 menyalahi aturan yang ada,” kata Mugiyanto.

Namun perlu diingat, lanjutnya, sesuai evaluasi dari Gubernur Jawa Timur. Pilkada itu akan serentak digelar di tahun 2024 dan seluruh daerah di Jawa Timur diintruksikan untuk membentuk dana cadangan untuk Pemilu.

Selain itu, sudah jelas diatur dalam Permendagri 84 tahun 2022. Dan ini yang menjadi pedoman tentang penyusunan APBD di daerah, termasuk aturan tentang dana cadangan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Trenggalek sepakat untuk membentuk Perda dana cadangan Pemilu ini. Hal itu, sebagai dasar atau landasan, tatkala Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Pemilu.

“Kalau masalah salah satu anggota fraksi PKS yang tidak setuju tentunya itu adalah hak mereka. Kalau mereka tidak menyetujui terkait dana cadangan pemilu ini, bisa menghambat rencana pemilukada yang ada di kabupaten Trenggalek,” jelasnya.

Lebih lanjut Mugiyanto menegaskan, pembentukan dana cadangan ada 2 tahapan. Yang pertama di tahun 2023, DPRD sudah merencanakan alokasi anggaran sekitar Rp 29 miliar. Selanjutnya, untuk kekurangan anggaran akan dipenuhi di tahun 2024.

“Di tahun 2023 kita anggarkan Rp 29 miliar. Kemudian, di tahun 2024 nanti akan dianggarkan lagi kekurangannya,” papar Politisi Demokrat ini. (mil/sit)

Namun, suasana berganti menjadi panas, pasca Pimpinan Rapat, Darmawan, memberikan kesempatan anggotanya untuk menyampaikan usulan. Reni Astuti, Anggota Komisi A DPRD Surabaya yang mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengajukan usulan soal pelaksanaan reses dewan sebelum Pemilu 2019.

LReni mengatakan, bahwa reses merupakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut sebagai bagian melaksanakan tugas dan kewajiban anggota dewan.

“Dalam UU MPR, DPR, DPRD dan tata tertib dewan kewajiban anggota DPRD adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan, sarana yang digunakan melalui reses,” kata Reni, Selasa (2/4/2019).

Politisi asal Fraksi PKS ini menyebut, dalam Permendagri 86 tahun 2017 terdapat pasal yang menyatakan bahwa program kota didahului Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian dirinci menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

“Rencana Kerja Pembangunan Daerah itu perencanaannya melalui musrenbang dan ditambah pokok pikiran hasil reses kalangan dewan. Saat ini pemkot sedang menyiapkan rencana kerja tersebut. Makanya dewan hendaknya melakukan reses, agar match dengan usulan pemkot,” jelasnya.

Reni usai sidang mengakui, perdebatan dalam ruang sidang bermula karena ada kekhawatiran sebagian anggota dewan karena pelaksanaannya dekat pemilu. Namun, sebenarnya menurutnya hal tersebut tak ada masalah. Karena sebelumnya, pada Desember 2018 yang memasuki masa kampanye, kegiatan reses juga dilakukan.

“Apalagi pelaksanaan reses kan diawasi panwas. Jadi gak mungkin kita melakukan kampanye karena kegiatannya kan menggunakan dana APBD,” ungkapnya

Dalam sidang paripurna usulan Reni didukung beberapa anggota dari Fraksi PKS, PAN, Gerindra, dan Handap. Tiga fraksi yang keluar dari ruangan masing-masing FPDIP, F Partai Demokrat dan FPKB. Sedangkan satu fraksi yakni Fraksi Partai Golkar yang tetap di ruang sidang menyatakan usulan reses diselenggarakan usai Pemilu.

Ketua fraksi PDIP, Sukadar mengatakan, alasan fraksinya walk out dari ruang yakni jadwal kampanye yang dilakukan anggota FPDIP sangat padat dan tak memungkinkan untuk reses. Di sisi lain yang menjadi kekhawatirannya adalah, adanya tudingan menggunakan uang negara untuk kegiatan kampanye.

“Itu riskan kita lakukan. Karena saat ini memasuki tahun politik,” tegasnya.

Sukadar menambahkan, pihaknya tetap sepakat untuk melakukan reses, hanya waktunya menurutnya dilakukan usai pemilu berlangsung.

Setelah sidang sempat dihentikan beberapa menit, untuk konsolidasi anggota fraksi memberikan pendapatnya. Setelah mendengar usulan dari beberapa anggota fraksi yang masih mengikuti sidang, akhirnya pimpinan rapat, Darmawan memutuskan pelaksanaan reses dimulai, Senin (8/4/2019). Reses anggota dewan berlangsung selama 5 hari. Setiap reses anggota dewan mendapatkan dana sekitar Rp 50 juta rupiah. (est/ano/yan)

]]> 82376