Kepala DKPP Kota Surabaya, Yanuar Herlambang, mengatakan sesuai arahan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pihaknya terus memanfaatkan lahan kosong untuk budidaya pertanian. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya ketahanan pangan. “Hasil panennya langsung dibagikan ke warga di sekitar lokasi. Sebagian juga kemudian ditaruh di kantor DKPP untuk kemudian disebar lagi ke warga,” kata Herlambang, Rabu (03/11/2021).

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Lebih lanjut Herlambang menyebut, selain di daerah Kutisari, sebelumnya pihaknya juga melakukan panen Ketela Pohon di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) di kawasan Kedung Cowek Surabaya. “Sebelumnya kita juga panen Ketela Pohon di Kedung Cowek. Kalau Ketela Pohon itu kita tanamnya dari sekitar 8 bulan yang lalu,” ujarnya.

Tak hanya Ketela Pohon yang menjadi komoditas tanaman pangan DKPP Surabaya. Herlambang mengaku, pihaknya juga menanam beberapa jenis tanaman pangan lain seperti Ketela Rambat, sayur-sayuran, Cabai hingga Jagung. “Setelah panen Ketela Pohon, sekarang ini lahan kosong di Kutisari itu kita siapkan untuk tanaman Cabai,” ungkap dia.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa pada musim hujan, biasanya hanya sedikit saja petani yang menanam Cabai. Sebab, kelembaban tinggi membuat tanaman Cabai rawan kerusakan. Karena di musim hujan, biasanya harga Cabai menjadi lebih mahal.

“Contohnya di Jambangan itu sekarang kita tanami Lombok (Cabai) semua. Nanti (lahan kosong Kutisari) kita juga ganti dengan Cabai. Mudah-mudahan kita bisa intervensi ke sana (antisipasi kenaikan harga Cabai),” ujarnya.

Sementara itu, dirinya juga menyampaikan, setidaknya ada 20 titik lokasi tanah BTKD yang dimanfaatkan DKPP Surabaya untuk budidaya tanaman pangan. Lokasinya pun tersebar di beberapa wilayah Kota Surabaya. Beberapa lokasi ada yang dikelola oleh petugas DKPP sendiri maupun kolaborasi bersama warga sekitar. 

“Selain di Taman Hutan Raya (Tahura), ada 20 lahan kosong yang kita manfaatkan untuk ketahanan pangan. Mulai sayur-sayuran hingga tanaman pangan seperti Jagung dan Ketela,” terangnya.

Ditambahkan, jika pihaknya lebih senang apabila lahan kosong tersebut dapat dikelola warga sekitar untuk ketahanan pangan. Hasil panennya pun juga dapat dimanfaatkan warga sendiri untuk tambahan kebutuhan pangan.

“Kita lebih senang kalau kolaborasi dengan warga. Kalau panen mereka (warga) bisa memanfaatkan dan merasakan juga. Tapi kadang-kadang nandurnya (menanamnya) warga tidak mau,” ungkapnya. (ade/gie)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Yuniarto Herlambang, memastikan pihaknya terus memanfaatkan lahan kosong seperti lahan BTKD untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Pahlawan.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Ada 18 lahan BTKD yang tersebar di berbagai titik di seluruh Surabaya sudah ditanami berbagai tanaman pangan,” kata Herlambang, Senin (30/08).

Yakni 18 lahan BTKD itu adalah BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk Rw 03, Persil 12 Rw 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, Medayu Kosaghra Rungkut.

“Lahan-lahan tersebut, tanaman pangan yang sudah kami tanam diantaranya ubi kayu, talas, ubi jalar, pisang, padi, jagung manis, sorgum, jagung bisi dan berbagai tanaman lainnya,” jelasnya.

Kata Herlambang, pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK dan juga masyarakat.

“Beberapa lahan BTKD milik pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kita, tapi yang mengelola adalah warga, kita hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala,” terangnya.

Namun, lanjut dia, ada banyak lahan BTKD pihaknya masih kelola, dan hasil panennya akan dbagikan gratis kepada warga sekitar.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Surabaya, Rahmad Kodariawan, juga memastikan bahwa sebenarnya warga juga sangat senang dan antusias mengelola lahan BTKD itu untuk lahan pertanian.
Kata dia, seperti harapanaya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, warga yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bisa mengelola lahan BTKD ini.

“Kita bantu benih dan pupuknya serta pendampingannya, tapi yang mengelola mereka, dan hasil panennya bisa dimanfaatkan oleh mereka, bisa dimakan sendiri dan selebihnya bisa dijual untuk pemasukan mereka,” terangnya.

Lebih lanjut Rahmad menjelaskan, untuk itu pihaknya juga mengajak untuk warga Surabaya terutama para MBR untuk mengelola lahan BTKD itu bersama sama.

“Kota ini adalah kota dagang dan kota jasa. Sehingga lahan ini bisa dimanfaatkan dan tidak perlu jauh-jauh untuk sewa lahan pertanian. Jadi, kita berharap warga juga bisa bertani di Kota Surabaya, dan ini untuk ketahanan pangan kita ke depannya,” tambahnya. (ade/ed2)

Kepala DKPP Kota Surabaya, Yuniarto Herlambang, menjelaskan bahwa ada beberapa tim yang sudua dibentuk untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Nantinya, juga ada tim pemeriksaan daging setelah dilakukan pemotongan.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Sasaran pemeriksaan ini ke pedagang hewan kurban. Kami akan cek di seluruh wilayah Kota Surabaya. Bahkan, setelah hewannya datang nanti kami cek kesehatannya. Baik itu sapi maupun kambing,” ujarnya, Senin (12/07) tadi.

Selain itu, tambahnya, meskipun temuannya tidak banyak, petugas tetap akan membantu penjual. Jika ada hewan kurban dalam keadaan kondisi sakit, maka akan langsung diberikan vitamin.

“Perbedaan Idul Kurban di tengah pandemi terletak pada protokol kesehatan (Prokes). Yakni, antara penjual dan pembeli. Ini yang nanti jangan sampai ada kerumunan,” ucapnya.

Lebih lanjut dirinua juga mengatakan, sudah ada surat edaran dari Wali Kota Surabaya. Karenanya, pihaknya juga akan sampaikan ke pedagang atau pembeli agar tidak berkerumun. Mulai dari pembelian sampai pembagian daging juga jangan sampai menciptakan keramaian.

Pelaksanaan penyembelihan kurban, kata Yuniarto, sesuai surat edaran bisa dilakukan di Rumah Potong Hewan dan masyarakat setempat. Khusus masyarakat, dihimbau untuk tidak mengambil sendiri daging kurban yang telah disediakan oleh panitia.

“Pendistribusian daging dilakukan oleh panitia masjid atau mushola. Bukan Masyarakat sendiri yang mengambil. Pemotongan hewan dilakukan dengan memenuhi ketentuan. Yaitu, menerapkan jaga jarak, penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban. Serta kebersihan alat alatnya,” jelasnya.

Yuniarto menghimbau, masyarakat tetap menjaga dan mentaati protokol kesehatan. Hal itu demi menjaga kesehatannya masing masing.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengeluarkan SE terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang tertera pada Surat Edaran bernomor 443/8023/436.8.4/2021, dan telah ditandatangani Jumat, (9/07) lalu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan Eri dalam SE tersebut. Pertama, peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah. Menurutnya, selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing.

“Kumandang adzan, bunyi lonceng/bel gereja, trishannya, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadah, tetap dapat dikumandangkan atau dibunyikan. Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, tempat ibadat harus tetap terjaga kebersihannya dan kesuciannya,” kata Eri dalam SE tertulisnya.

Kedua, malam takbiran dan shalat Hari Raya Idul Adha. Penyelenggaraan malam takbiran di masjid/mushalla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jamaah. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yanglainnya ditiadakan.

“Kemudian Shalat Hari Idul Adha tahun 1442/2021 M di masjid/mushalla yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan. Lalu takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha,” ujarnya.

Ketiga, pelaksanaan kurban. Penyembelian hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih. Penyembelian hewan kurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00-12.00). Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminasia (RPH-R).

“Karena keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban juga dapat dilakukan di luar RPH-R dengan mematuhi beberapa ketentuan, yaitu penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban, dan juga penerapan kebersihan alatnya,” ujar Eri dalam SE.

Keempat, dijelaskan bahwa jika terjadi perkembangan yang ekstrim Covid-19 seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, maka pelaksanaan SE ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kemudian, Satuan Tugas Covid-19 melakukan pemantauan pelaksanaan SE ini secara hirarkis melalui Camat, Lurah dan satuan tugas Kampung Wani Jogo Suroboyo.

Selain itu, Surat Edaran itu berlaku sejak ditandatangani sampai dengan masa berlakunya Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat. (ade/sit)