Salah satu rencana yang akan dilakukan, yakni pengelolaan sampah dengan cara membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal itu, disampaikan Kepala DLH Kabupaten Bangkalan, Anang Yulianto, seusai mengikuti webinar sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) dan BULD Pengelolaan sampah, Kamis (19/11) di ruang Command Center Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan sendiri, diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia.

“Itu memang arahan pemerintah pusat, sebagai salah satu alternatif. Tadi, Pak Wakil Bupati langsung memandatkan agar di Bangkalan, untuk dikaji soal pengelolaan sampah melalui BLUD,” katanya.

Ditambahkan, jika nantinya di Kabupaten Bangkalan, untuk pengelolaannya menggunakan BLUD, maka OPD yang bersangkutan lebih memiliki keleluasaan dalam pengelolaan sampah.

“Karena OPD yang dimandatkan setengah berwirausaha. Jadi, bisa meringankan kinerja kita, terutama dalam pembiayaan,” paparnya.

Sehingga, kata mantan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bakalan itu, hal yang harus dipertimbangkan yakni tentang kelembagaan, personal dan pembiayaan.

“Jadi bisa lebih profesional. Tetapi, misi utamanya tetap dalam hal pelayanan,” tambahnya. (kom/sit)

Hal itu dibenarkan oleh Kepala DLH, Anang Yulianto. Ia mengatakan, akan mendatangkan pelatih agar petugas bisa mengoperasikan alat itu. Diperkirakan pelatihan baru akan dilakukan minggu depan.

“Masih akan kita latih, sebab ada tekniknya tersendiri untuk mengoperasikan dan petugas kami belum terlatih untuk itu,” ucapnya, Minggu (14/6/2020).

Ia mengatakan, volume truk tersebut cukup besar, bahkan bisa mengangkut sampah setara 3 bak sampah biasa. Ia mengaku, alat tersebut cukup efisien dalam pengolahan sampah di Bangkalan.

“Untuk daya tampungnya setara dengan 3 bak sampah biasa. Jadi akan lebih cepat memproses pemadatan dengan waktu yang lebih singkat,” pungkasnya.

Diketahui, mobil pemadat sampah tersebut dibeli melalui dana APBD melalui lelang sebelum Covid-19 ini mewabah. Sehingga, untuk pengadaan tidak menggunakan dana darurat Covid-19.

” Menggunakan dana APBD dan lelangnya itu sebelum ada Covid-19,”imbuhnya. (isn/nhs/yan)

“Iya memang benar dibuang kesini. Hingga kini masyarakat belum ada yang komplain, maka saya mengikuti suara masyarakat,” ucapnya, Minggu (1/3/2020).

Tak hanya itu, Rozi juga mengatakan jika lokasi TPA sementara ini sangat jauh dari pemukiman warga. Sehingga dampaknya belum bisa dirasakan. Diketahui, lahan tersebut merupakan milik perseorangan dan sebelumnya juga digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dari Surabaya.

“Itu milik perseorangan, dan lokasinya jauh dari pemukiman warga,” lanjutnya.

Sementara itu, Nur Ahmad Akhirullah salah satu pemerhati lingkungan di Bangkalan mengaku permasalahan sampah saat ini harus sesuai dengan regulasi UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,terutama dalam Waste management.

“Semua pihak harus berkolaborasi dalam pengelolaan sampah di hulu, tengah dan hilir. Soal Adipura itu hanya bonus. Yang harus disepakati bersama adalah semua pihak mengelola sampahnya dan dipenuhi infrastrukturnya dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang baik dan sesuai regulasi. Kalau ini sudah berjalan, Adipura tidak perlu lagi diburu karena akan datang sendiri,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, Pemerintah sebagai fasiliator harus mendukung masyarakat yang sudah mendapatkan pelajaran dari situasi penutupan TPA Buluh. Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah. Dan tak cukup sampai tahap menghimbau saja namun infrastrukturnya juga harus dipenuhi.

“Sekarang penilaian Adipura makin berat. Titik tekannya pada sistem pengelolaan sampah. Nah, dalam sistem itu harus dipenuhi kebutuhan anggarannya, SDM dan infrastrukturnya,” terangnya.

Ia mengatakan, jika seluruh pihak dapat turut andil bersama, maka permasalahan sampah bisa teratasi dengan baik.

“Eksekutif sebagai fasiliator harus mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur, DPRD dengan fungsi legislasi dan budgeting-nya harus memenuhi kebutuhan penganggarannya, sedangkan komunitas, pemerhati/pegiat lingkungan serta media harus ikut andil dalam edukasi dan sosialisasi terus menerus dan konsisten. Di sisi lain, sektor swasta juga harus membantu jika kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi,” imbuhnya. (Isn/nhs)

Tak sampai disitu, akibat banyaknya sampah yang yang dihasilkan masyarakat setiap harinya, truk sampah yang menampung overload. Sehingga sampah menumpuk di TPS bahkan berserakan di bahu jalan.

Hal ini tentu menggangu pengguna jalan yang melintas. Salah satu siswa SMP bernama Fatima mengaku terganggu dengan sampah yang ada di Jalan Demangan. Tak hanya berserakan dijalan, sampah di TPS Demangan juga mulai membusuk dan bau.

“Iya mbak, saya jalan kaki ke sekolah lewat sini. Baunya busuk sekali bahkan sampai ke jalan,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bangkalan, Mohni menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih mencari solusi atas penanganan permasalahan ini. Untuk sementara, sebanyak 10 armada truk pengangkut dikerahkan untuk membawa sampah dan sementara dibawa ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Kita ada 10 armada untuk angkut sampah. Jadi karena TPA ditutup maka kami akan simpan di truk sementara,” tuturnya.

Pria berkacamata itu juga mengatakan sedang melakukan negosiasi pada pemilik lahan untuk dijadikan TPA. Sebab, masyarakat Desa Buluh telah menutup pintu pada pemkab untuk membuka kembali TPA tersebut.

“Kalau warga masih membuka pintu maka kami akan nego dan akan kami lakukan perbaikan. Baik pengolahan dan juga memberi jaminan kesehatan bagi warga terdampak,” lanjutnya.

Ia berharap permasalahan sampah ini segera terselesaikan dan menemukan solusi secepatnya. Sebab, semakin lama masalah sampah tak tertangani maka tumpukan sampah tak lagi terbendung.

Sementara itu, Hadari Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru menjabat 9 bulan tersebut enggan memberikan komentar. Bahkan ia menghindari awak media saat ditemui di kantor Pemkab Bangkalan.

“No Komen, saya masih ada kegiatan lain,” ucapnya sembari berjalan keluar kantor Pemkab Bangkalan. (Isn/nhs/yan)

Hal tersebut terjadi akibat alat berat (Loader) milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang biasa digunakan untuk meratakan sampah di Tempat Pembuangan Ahir (TPA) mengalami kerusakan. Sedangkan untuk memperbaiki membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Hadari meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bangkalan atas banyaknya sampah yang berserakan di jalan. Saat ini pihaknya sedang berupaya menangani permasalahan tersebut.

“Kami meminta maaf atas ketidak nyamanan ini, saat ini TPA telah overload dan kami sedang berupaya untuk menangani dengan menyewa louder untuk memeratakan sampah. Sebab, Louder yabg kita miliki saat ini sedang dalam perbaikan, maka kami sewa dari pihak ketiga,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, seluruh armada pengangkut sampah saat ini juga sedang menampung sampah di TPA. Namun, pihaknya terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hari ini agar sampah dapat segera diangkut.

“Sore ini saya pastikan sudah bisa diangkut dan beroperasi dengan normal kembali,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Suyitno menyayangkan adanya penumpukan sampah tersebut. Ia juga menyampaikan, DLH harusnya melakukan pengecekan rutin pada armada yang digunakan untuk beroperasi. Sebab, seluruh pemeliharaan sudah dianggarkan dan harus dilakukan cek secara berkala agar armada tak rusak saat digunakan.

“Semua sudah dianggarkan. Termasuk pemeliharaan mesin armada yang digunakan. Ya sebaiknya jangan menunggu rusak baru di servis, itu kan nanti jadi menghambat sendiri,” paparnya. (Isn/nhs/yan)