Pengamat lingkungan hidup Banyuwangi, Eko Soekartono mengatakan seharusnya DLH Banyuwangi sebelum mengeluarkan rekomendasi, seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu. Karena rencana pemotongan pohon mangrove tersebut akan berdampak yang sangat luas.

“Adanya rekomendasi pemotongan pohon mangrove itu, Banyuwangi jadi ricuh. Banyak suara sumbang tentang Banyuwangi,” kata Eko Soekartono kepada memontum.com, Kamis (19/12/2019) siang.

Menurutnya, seharusnya pihak DLH Banyuwangi sebelum mengeluarkan rekomendasi tersebut, membicarakan masalah tersebut dengan masyarakat nelayan dan pemerhati lingkungan.

“Apa pernah DLH Banyuwangi membicarakan rencana pemotongan pohon mangrove dengan pemerhati lingkungan, dan masyarakat nelayan. Mereka itu tidak pernah diajak ngomong sama DLH. Tahu-tahu muncul rekomendasi pemotongan pohon mangrove, dan Banyuwangi jadi gaduh,” ujar HM. Eko Soekartono.

Bahkan akibat kecerobohan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Husnul khatimah, Banyuwangi jadi sasaran cibiran aktivis lingkungan hidup WALHI.

“Ingat tanaman ribuan pohon mangrove itu sangat menopang wisata Banyuwangi dan menambah daya tarik dan keindahan pantai Boom Banyuwangi,” paparnya.

Langkah cepat yang diambil bupati Anas menghentikan rencana pemotongan pohon mangrove tersebut dan berencana melebarkan sungai Kalilo tanpa memotong pohon mangrove patut diapresiasi oleh penggiat lingkungan hidup dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya.

Eko Soekartono berharap, kedepannya DLH bisa lebih arif dan bijak dalam mengeluarkan kebijakan, agar Banyuwangi tetap kondusif, aman dan tentram.

“Harapan saya. DLH sering-sering turun kelapangan, duduk bareng bersama masyarakat nelayan dan pemerhati lingkungan, sehingga tahu keluhan dan harapan masyarakat pesisir, sehingga keinginan masyarakat atau aspirasi dari kelompok bawah turut di akomodir juga, tidak hanya mengakomodir keinginan kelompok tertentu,” harapnya.

Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi berencana memotong ribuan pohon mangrove yang ada di sungai Kalilo. Rencana ini langsung dikritisi oleh pemerhati lingkungan dan masyarakat pesisir.

BACA : Rencana Pemotongan Pohon Mangrove Tuai Kritikan, DLH Banyuwangi Urungkan Giat

Akibat kritikan tersebut, Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Guntur Priambodo, pada Senin (16/12/2019) langsung mendatangi lokasi yang menjadi perdebatan masyarakat Banyuwangi. Setelah melihat dilapangan Guntur Priambodo yang juga Plt Dinas PU Pengairan justru akan memperbaiki dan membuat saluran baru sungai Kalilo, tanpa memotong pohon mangrove.

Setelah itu, pada Selasa (17/12/2019) beredar surat dari DLH Banyuwangi mengeluarkan surat nomor : 660/4158/429.104/2019, perihal : pencabutan surat permohonan rekomendasi pemotongan pohon mangrove, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. (tut/oso)

Surat yang diluncurkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani Kepala Dinas DLH. Dra. Husnul Khatimah tertanggal, 17 Desember 2019, nomor : 660/4158/429.104/2019 perihal permohonan surat pencabutan rekomendasi pemotongan pohon mangrove yang ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, beredar di Media Sosial (Medsos) Facebook maupun grup WhatsApp.

Surat rekomendasi. (ist)

Dalam surat tersebut, Kadis DLH, Husnul khatimah meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim agar tidak memproses surat permohonan penebangan hutan mangrove yang ada di sungai Kalilo.

Sebelum DLH mencabut surat permohonan penebangan pohon mangrove, terlebih dahulu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Guntur Priambodo berencana menormalisasi dan melebarkan sungai Kalilo, tanpa memotong pohon mangrove.

“Banyuwangi memiliki siklus banjir 25 tahunan yang debit airnya bisa mencapai 250 meter kubik per detik di Sungai Kalilo. Sedangkan saat ini, akibat sedimentasi, daya tampungnya hanya 50 m3/detik. Ini perlu diantisipasi dengan melakukan normalisasi di muara Sungai Kalilo yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami sedimentasi dan penyempitan,” ungkap Guntur Priambodo saat meninjau areal sungai Kalilo, Senin (16/12/2019) siang.

Menurut Guntur Priambodo, normalisasi sungai Kalilo segera dilakukan, dengan membuat karena alur sungai hingga ke bibir pantai. Karena kondisi muara banyak ditumbuhi pohon mangrove. Sehingga mempercepat proses sedimentasi dan penyempitan aliran sungai.

“Dalam kajian ilmiah yang kita lakukan, sebenarnya tidak seharusnya mangrove ditanam di muara sungai. Apalagi jenis pantai di Boom ini bukan pantai yang mudah abrasi. Tetapi, pantai yang membawa sedimen, baik dari atas melalui Kalilo, atau dari angin utara Australia yang membawa pasir,” ujar Guntur yang juga doktor teknik lingkungan lulusan ITS Surabaya tersebut.

Guntur Priambodo menegaskan, saat dilaksanakan normalisasi sungai Kalilo tersebut, tidak memotong pohon mangrove yang telah ada.

“Bukan memotong ribuan mangrove ya. Tapi kita buat aliran sungai baru selebar 15 m ke arah Utara,” ujar Guntur Priambodo yang juga Plt. Kadis PU Pengairan Banyuwangi. (tut/oso)