Hal tersebut, disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) DLH Kabupaten Malang, Renung Rubiyatadji, saat ditemui diruangannya.

“Fungsinya mesin cuci ini nanti, untuk membersihkan pakaian kerja para petugas lapangan kita. Nanti, petugas dari rumah memakai pakaian bersih biasa. Ketika sampai kantor saat mau bertugas, baru berganti pakaian tugas di lapangan. Setelah pulang tugas di lapanga, sampai di kantor langsung melepas langsung pakaian kerjanya untuk di cuci di kantor dan pulangnya, memakai pakaian bersih yang dipakai saat berangkat,” jelas Renung.

Dirinya mengungkapkan, mengenai perencanaan itu, sebelumnya tidak terpikirkan. Namun, karena adanya refokusing anggaran guna penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang, pengadaan itu pun muncul.

“Pengadaan itu kita ajukan pada awal Oktober 2020 kemarin, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pencairannya dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” ungkapnya.

Renung memastikan, pengadaan mesin cuci tersebut saat ini telah terealisasi dan tinggal menunggu proses pengiriman.

“Sudah terealisasi, kita tinggal menunggu proses pengiriman saja. Mungkin dalam waktu dekat ini sudah datang,” imbuhnya.

Dengan adanya pengadaan tersebut, lanjut Renung, sangat berguna untuk menekan penyebaran Covid-19 dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus dari limbah dilapangan.

“Dengan program itu, dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 khususnya pada klaster keluarga. Jadi para petugas lapangan pastikan bercampur dengan semua limbah di lapangan, jadi pakaian di lapangan tidak perlu di bawa pulang agar keluarga dirumah juga terhindar dari segala penyakit,” tutupnya. (riz/sit)

Memontum Malang – Warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Selasa (24/11) tadi. Kedatangan mereka, untuk meminta pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang diwakili oleh DLH, agar segera menghentikan pembangunan Perumahan Taman Tirta, yang diduga telah mengeksploitasi Sumber Mata Air Umbulan.

Pelaksana tugas (Plt) DLH Kabupaten Malang, Bachrudin, mengatakan bahwa kedatangan warga dan WALHI, untuk memprotes adanya pembangunan Perumahan Taman Tirta, yang dianggap telah merusak sumber air setempat.

“Kami merespon kedatangan mereka. Dan kami juga sudah ke lokasi dengan DPRD Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu,” kata Bachrudin.

Ditambahkan mantan Kepala Dinas Perizinan itu, pihaknya akan segera menindaklanjuti dan melakukan rapat internal dengan beberapa instansi terkait. “Secepat mungkin, kami akan melakukan rapat internal dengan beberapa intansi terkait. Pastinya kita juga akan menggandeng Satpol PP,” ungkapnya.

Ketua Aliansi Penyelamat Sumber Umbulan Ngenep, Suwardi, menjelaskan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan protes pembangunan perumahan yang dinilai tidak memiliki izin dan sangat berdampak buruk bagi sumber mata air Umbulan.

“Jika ditelaah, pembangunan itu merusak kelestarian sumber air. Bagaimana tidak, pohon-pohon penopang sumber air ditebang habis oleh mereka,” tegas pria yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngenep itu.

Ditambahkan, pembangunan perumahan Taman Tirta, membuat kondisi sumber Umbulan, rusak. Karena sekarang, disekitar sumber sudah tidak rimbun dan asri kembali.

“Sumber Umbulan itu digunakan untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Tapi sekarang malah rusak. Jika terjadi hujan, air akan sangat keruh karena tergerus oleh tanah,” tambahnya.

Karena itulah, beberapa warga Ngenep bersama Walhi, mendatangi Kantor DLH agar pembangunan tersebut segera di hentikan. (rus/sit)

Keduabelas alat berat tersebut diantaranya terdiri dari dua unit buldozer, 2 unit ekskavator, satu unit compact truck, 5 unit dump truck, serta 2 unit amrol truck.

Kasatker Pelaksanaan Balai Permukiman Wilayah Jawa Timur Kemen PUPR, Yuli Imawati mengatakan jika bantuan ini diberikan lantaran DLH Kabupaten Malang sukses menjalankan program waste to energy di Pasar Matung, Kecamatan Pujon. Atas inovasi program tersebut, DLH Kabupaten Malang berhasil menyabet juara tiga nasional terkait inovasi pengelolaan lingkungan hidup.

“Saya harap DLH akan mampu meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup terutama sampah di Kabupaten Malang,” kata Yuli, usai menyerahkan bantuan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (10/2/2020) siang.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Malang, Budi Iswoyo menyampaikan jika keduabelas alat berat itu menelan anggaran sebesar Rp 10 miliar.

“Dua belas alat berat itu dibeli 10 miliar dari bantuan Kementerian PUPR,” terangnya.
Ditambahkannya, sejumlah alat berat itu sendiri nantinya bakal didistribusikan ke sejumlah wilayah. Rinciannya yakni

1. Satu buldozer untuk Desa Paras, Kecamatan Poncokusumo.

2. Satu buldozer dan 1 ekskavator untuk TPA Talangagung, Kecamtan Kepanjen.

3. Satu ekskavator untuk Desa Randuagung, Kecamatan Singosari.

4. Satu compact truk untuk UPT di Kepanjen.

5. Lima dump truk untuk UPT di Bululawang, Pagak, Pujon dan juga di kantor DLH.

6. Dua amrol truk untuk di UPT Kecamatan Singosari dan Turen

Diharapkan, alat berat tersebut akan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing. (Sur/oso)

“Sekarang nunggu saja dananya. Dananya sekitar 80 sampai 100 miliar untuk membuat sanitary landfill,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Budi Iswoyo, Selasa (28/1/2020) siang.

Dijelaskan Budi, tidak kunjung turunnya dana itu dikarenakan Bank Dunia lebih memiliki prioritas lain. Saat ini Bank Dunia lebih dahulu mengucurkan dana untuk pengelolaan sampah di Sungai Citarum.

“Kemarin Bank Dunia mengabarkan dananya dipakai untuk keperluan pengelolaan sampah di Sungai Citarum dulu,” terangnya.

Ditambahkan Budi, pihaknya telah melakukan revisi terhadap Detail Engineering Design (DED) sanitary landfill TPA Talangagung. Pembebasan lahan tambahan seluas 6 hektar untuk keperluan sanitary landfill itu juga telah dituntaskan.

Seperti diketahui, sebelumya TPA Talangagung menggunakan metode controlled landfill untuk pengelolaan sampah. Metode controlled landfill yaitu dengan cara memadatkan sampah sebelum ditimbun tanah.

Sedangkan sanitary landfill memiliki cara kerja, setelah sampah dipadatkan kemudian dilengkapi saluran khusus untuk mengalirkan air lindi dan gas metan sebagai hasil akhir pengelolahan sampah. Sanitary landfill sendiri membuat sampah tidak berbau dan tidak merusak tanah. (Sur/oso)

Pasalnya, kondisi sampah yang berserakan paska pelaksanaan Kirab budaya tersebut menjadi perbincangan hangat warganet setelah adanya salah satu postingan di grup media sosial (Medsos) melaui akun Tiwir Nor Hidayat yang menunjukkan kondisi jalan di Jalibar yang terlihat tidak karuan lantaran sampah berserakan hingga ke tengah jalan, Minggu (29/9/2019) kemarin.

Dalam postingan tersebut dicantumkan, ‘Mohon diloloskan min. Tema kegiatan Kirab Budaya sudah bagus, pelaksanaan acara sudah bagus. Tapi kesadaran warga akan kebersihan masih “Nol” dan belum ada perubahan perbaikan kesana. Padahal didekat Jalibar ada TPA Wisata Edukasi Talangagung. Ayo kita jaga bersama kebersihan lingkungan, minimal bawa kembali sampahmu bila tidak menemukan tempat sampah didekatmu’.

Menanggap cuitan netijen itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, langsung menanggapinya dengan mengintruksikan Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk melakukan pembersihan sampah.

“Masih ada sampah kah? padahal sudah dibersihkan oleh petugas. Bahkan video dan foto saya kgiatan tersebut (membersihkan sampah di Jalibar) sudah saya posting ke akun facebook saya. Bisa di cek, tapi kalau memang masih ada sampah berserakan tolong saya dikabari, dikirim fotonya nanti langsung kami tindak lanjuti,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) DLH Kabupaten Malang, Renung Rubiyatadji, saat dihubungi memontum.com, Senin (30/9/2019) kemarin.

Lanjut Renung, pihaknya telah mensiagakan petugas kebersihan membersihkan sampah baik ketika acara kirab maupun setelahnya. Namun, jika kenyataannya masih banyak sampah yang berserakan, pihaknya bakal kembali menerjunkan petugas UPT untuk membersihkannya kembali.

”Itu memang sudah tugas kami, sigap membersihkan dan mengelola sampah. Apalagi saat ada hal yang darurat, seperti acara Kirab Budaya kemarin. Petugas pasti akan kami siagakan,” tegasnya.

Akan tetapi dalam kegiatan Kirab Budaya tersebut, tambah Renung, pihaknya telah membersihkan Sampah sedikitnya sekitar 18 meter kubik sampah.

”Disana (Jalibar) ada UPT-nya (Unit Pelayanan Teknis). Kemarin (Minggu 39/9/2019) pihak UPT sudah dikerahkan ke lokasi. Total ada 18 meter kubik sampah yang terkumpul,” pungkasnya. (Sur/oso)

Memontum Malang – Desa Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang bakal menjadi tuan rumah dalam rangkaian HUT Adiyaksa ke-59 Jumat (19/7/2019) mendatang.

Hal itu sesuai hasil koordinasi bersama pihak Kejari Kepanjen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang dan jajaran Pemdes Tumpukrenteng Selasa (16/7/2019) kemarin.

Helmiawan Khodidi, Cakades terpilih Desa Tumpukrenteng sekaligus tuan rumah dalam acara tersebut menjelaskan, alasan Desa Tumpukrenteng ditunjuk Kejari Kepanjen sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini, karena Desa tersebut potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang layak untuk digali, seperti halnya bebatuan peninggalan zaman purbakala.

Tambah sosok yang akrab disapa Didik ini, selain itu, Desa Tumpukrenteng juga potensi sumber mata air bersih. Sesuai program ke depan yakni menyambut desa wisata tahun 2019 saat ini.

“Dilokasi ini Kepala Kejari Kepanjen bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang juga akan melakukan penghijauan dengan penanaman pohon,” terang Didik.

Terlepas dari itu, atas nama Pemerintah Desa (Pemdes) Tumpukrenteng, Didik juga segera membuat wisata edukasi.

“Pertama, arum jeram untuk edukasi anak-anak. Kemudian,sport trak jogging,sepatu roda dan kuda untuk ditunggangi anak-anak. Pemandangan sepanjang sungai ini sangat indah sekali. Karena di situ juga ada sungai purba dengan bebatuan peninggalan purbakala. Diantara sungai itu sangat bagus untuk wisata edukasi, “ulasnya.

Pasca berlangsungnya acara ini,Didik berharap,karena pembangunan itu diawali dari desa, kemudian aset yang ia miliki sebuah kekompakan dan kerukunan warga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Acara Jumat (19/7/2019) nanti, bakal diikuti oleh sekitar 200 peserta.Selain jajaran Kejari Kepanjen juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Malang, UPT DLH, pengairan, Muspika Turen, masyarakat dan seluruh Kepala Desa se-wilayah Kecamatan Turen, ” urai Didik mengakhiri wawancara. (sur/oso)

Sistem tersebut dilakukan dengan cara memadatkan sampah terlebih dahulu sebelum ditimbun dengan tanah. Tetapi dengan menggunakan sanitary landfill, sampah yang telah dipadatkan akan dilengkapi dengan saluran khusus untuk mengalirkan air lindi serta gas metan hasil dari pengolahan sampah.

Budi Ismoyo, Kepala DLH Kabupaten Malang mengatakan, untuk menuju ke arah tersebut, pihaknya masih menuntaskan Detail Enginering Design nya terlebih dahulu. Ia menyebut, dengan diterapkannya sistem tersebut, diharapkan dapat membantu mengurai persoalan sampah di Kabupaten Malang.

“Saat ini tahapannya masih pembahasan dan perencanaan, DED nya akan kami tuntaskan dulu,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut juga berpengaruh pada besaran investasi yang akan ditanam oleh Bank Dunia, dimana harus disesuaikan dengan DED.

“Yang jelas nanti kita akan dapat bantuan peralatan sekaligus bangunannya juga,” sambung Budi.

Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Malang, Renung Rubiyatadji mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pihaknya membuat terobosan inovasi E-Sempurna.

Hal itu merupakan aplikasi sistem elektronik yang didalamnya terdapat fitur e-Manajemen IKPLHD, e-Dumas (pengaduan masyarakat), e-Data (update data lingkungan), e-Sampah (revitalisasi pengelolaan persampahan), e-Kuling (normalisasi kualitas lingkungan hidup), dan atasi masalah lingkungan hidup.

“Inovasi aplikasi ini nantinya akan di operasikan melalui command center DLH, tapi saat ini masih dalam tahap penyusunan dan rencananya akan kami launching pada bulan Desember nanti,” ungkapnya.

Lanjutnya,masyarakat dapat melaporkan pada DLH, misalnya jika ada tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Cukup di foto dan dilengkapi keterangan lokasi TPS liar tersebut, dan pihak DLH akan menindaklajuti laporan masyarakat tersebut.

“Jika ada sampah liar tersebut, maka tim kita akan meluncur ke lokasi, kemudian kita identifikasi masalah dengan masyarakat disana. Jika mereka mau, kita akan tawarkan untuk layani pengangkutan sampah, ya otomatis nanti ada retribusi,” jelasnya.

Juga diakui, pihaknya terinspirasi dari Nirwasita Tantra. Nirwasita Tantra adalah penghargaan pemerintah pusat kepada kepala daerah yang dalam kepeminpinannya berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

“Dengan adanya E-Sempurna ini informasi lingkungan dapat diketahui masyarakat,” pungkasnya.(sur)

“Jadi saya sungguh mengapresiasi MSA dengan kegiatan ini. Ini bertepatan dengan Hari Clean Up Internasional yang akan kami selenggarakan di Pantai Balekambang pekan depan. Dimana padA Hari Clean Up internasional, semua Kabupaten/Kota di seluruh negara juga merayakannya,” ujarnya.

Menurutnya,sampah yang ada di pantai atau di daerah pesisir tidak hanya berasal dari wisatawan yang datang, tapi juga bisa berasal dari aliran sungai yang bertemu di muara.

“Untuk pengelolaan sampah di daerah pesisir yang saat ini masih belum terdeteksi jumlahnya, kami akan berupaya dan telah membuat program untuk membangun TPA dan TPS di beberapa titik sepanjang Jalut Lintas Selatan (JLS),” ujarnya.

Juga disampaikan, untuk TPA, pihaknya telah mengajukan ke pihak Perhutani dan Kementrian untuk penggunaan lahan yang akan dijadikan TPA.

“Jadi kami sudah mengirim surat kepada Perhutani dan Kementrian untuk penggunaan lahan seluas 10 hektare yang rencananya akan kami jadikan TPA. Selain itu, kami juga akan menyiapkan TPS di beberapa titik di sepanjang JLS,” pungkasnya. Dalam rencana tersebut, pihaknya tinggal menunggu keputusan dari Perhutani dan Kementrian dan kemudian untuk melakukan survey terkait lahan yang diajukan.(sur/yan)