Karena itu, Pemkot Malang akan terus berupaya mencari solusi, dengan mempertimbangkan penambahan kawasan areal TPU. Penentuan lokasinya, pun yaitu berada di wilayah Karangbesuki dan Madyopuro.

“Dua lokasi itu areanya potensial. Jadi, memang ini bukan pemindahan, tapi penambahan kawasan areal TPU. Kemarin studi kelayakan dan sudah ada di Karangbesuki dan Madyopuro,” kata Rahman.

Namun, hal tersebut saat ini urung untuk dilakukan. Sebab, keterbatasan anggaran belum cukup untuk melaksanakan proyek tersebut. Meskipun, sebelumnya telah disampaikan jika anggaran yang dibutuhkan dalam penambahan lahan itu sebesar Rp 30 miliar.

Baca juga:

“Pengadaan lahan makam ini memang sangat penting sekali. Anggarannya dua TPU Rp 30 miliar, itu memang hasil bersama dengan konsultan. Tetapi, untuk saat ini kita memang ada keterbatasan anggaran,” lanjutnya.

Ditambahkannya, jika pada tahun 2022 lalu, Pemkot Malang telah melakukan pembahasan mengenai pengadaan lahan pemakaman tersebut. Lalu, pada tahun 2023 ini, juga dilakukan perencanaan teknis.

“Lahan makam itu, sebenarnya sudah kami bahas mulai tahun 2022 kemarin mulai studi kelayakan, terus 2023 ini perencanaan teknis, sudah ada lokasinya dan tempatnya, tinggal anggarannya yang belum,” ujar Rahman.

Di sisi lain, pihaknya juga menyampaikan jika dari laporan terakhir yang diterima, masih banyak warga yang telah membeli plong-plong (penanda tanah makam) untuk keperluan masa depan. Namun, pihaknya masih belum mengetahui terkait siapa saja yang akan menggunakan plong tersebut.

“Kami kemarin masih sempat mendapat laporan terkait banyaknya plong-plong yang memang sudah dibeli untuk warga untuk mempersiapkan diri. Tapi, sampai sejauh ini terkait dengan plong-plong itu masih belum ada informasi relokasi ke siapa dan gantinya atas nama siapa. Selain itu, masih banyak warga yang telah melakukan perpanjangan sewa atau perpanjangan perizinan makam,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan jika perombakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan, Maret ini akan dilakukan proses lelang.

“Kemarin kami masih menunggu hasil untuk harga perkiraan, untuk dikirimkan ke dokumen pengadaan. Itu sudah kami konsultasikan dan sudah ada kesepakatan terkait desain serta rencana kegiatannya ke Forum Lalu Lintas (Lalin). Jadi, tinggal proses pelelangannya saja,” jelas Rahman, Rabu (01/03/2023) tadi.

Tiga taman tersebut, urainya, diantaranya yakni Taman Tugu Adipura, Taman PKK dan monumen Tentara Gennie Pelajar (TGP). Keberadaan ketiga taman tersebut, ada di satu lajur kawasan Jalan Semeru hingga Stadion Gajayana.

“Perombakan taman itu program di tahun 2023, dari rencana kerja tahun anggaran 2022 kemarin,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Senada dengan itu, Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Kota Malang, Laode KB Al Fitra, mengatakan jika pihaknya telah menentukan jadwal tender dari ketiga taman tersebut. “Jadwal tender perombakan tiga taman sudah ada. Kalau menurut jadwal, pelaksanaan tender dilakukan pada bulan Maret dan pengerjaannya sendiri diperkirakan mulai April 2023 mendatang,” ucap Laode.

Lebih lanjut Laode juga menjelaskan, untuk Taman Tugu Adipura akan diperkecil dan tidak dibongkar sepenuhnya. Sementara, untuk Taman PKK akan digeser sedikit ke Barat, kemudian untuk monumen TGP akan sedikit digeser ke utara.

“Untuk membongkar ketiga taman itu, menggunakan tender yang berbeda. Pengerjaannya nanti kemungkinan juga dilakukan pihak yang berbeda,” tambahnya.

Sebagai informasi, total anggaran untuk perombakan ketiga taman itu, membutuhkan dana sekitar Rp 1,2 miliar. (rsy/sit)

Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menjelaskan jika rumah tersebut pada awalnya merupakan rumah jabatan milik Kepala Dinas Kesehatan. Namun, pihak terkait sudah purna tugas (pensiun). Dimana seharusnya, rumah jabatan tersebut harus dikembalikan pada daerah.

“Mulai tahun 1969 ada SK Wali Kota dan juga sudah ditempati hampir 55 tahun, dan beliau sudah pensiun sekitar tahun 2000. Kemudian sebelum kami melakukan kegiatan ini, sudah banyak proses yang kami lakukan,” ujar Subkhan.

Kemudian, terangnya, juga ditambahkan putusan terakhir dari Pengadilan Negeri, dengan dasar Legal Opinion (LO) dan Peninjauan Kembali (PK), kedua rumah tersebut merupakan BMD. Sehingga, diserahkan sepenuhnya pada Pemkot Malang terkait dengan penanganan dan penertiban aset milik daerah.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Kami juga tidak serta merta. Kami lakukan komunikasi dengan penghuni. Baik yang di 23, maupun 23A. Alhamdulillah, dengan proses dari peringatan pertama hingga ketiga, kemudian kita sampaikan dalam batas waktu tertentu, sampai tanggal saat ini, itu dilakukan pengosongan. Artinya penghuni juga sudah tahu,” katanya.

Lebih lanjut Subkhan menyampaikan, jika penghuni di ke dua rumah tersebut juga kooperatif untuk mengosongkan rumah yang ditempati. Namun, masih ada satu ruangan terkunci di rumah No 23, yang masih tersisa barang.

“Karena untuk satu ruangan ini dipakai praktek dokter gigi. Kemudian, tentunya untuk pengangkutan juga perlu waktu. Karena peralatan ini juga peka. Sehingga pada posisi ini, berdasarkan permintaan eks penghuni, meminta tolong waktu untuk nanti pengangkutan sendiri. Dengan kondisi yang tadi sudah kita amankan, tentu untuk pengambilan, harus ada izin terlebih dahulu. Izinnya ke Satpol PP nanti difasilitasi BKAD,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk saat ini aset yang dimiliki oleh Pemkot Malang ada sebanyak 8.264. Dimana dari jumlah tersebut, beberapa perlu dilakukan penertiban, namun tetap berproses.

“Kita tracing ada beberapa memang yang perlu ditertibkan. Satu per satu, lah. Yang berproses tidak lebih dari 5, ada 4. Termasuk ini. Yang penting penertiban ini berjalan dengan baik, smooth, dan tidak ada insiden apapun,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Diuraikannya, bahwa sejumlah kursi itu akan dipindahkan, khususnya di taman Alun-Alun Merdeka atau taman Trunojoyo, Kota Malang. Namun, rencana itu masih akan dikaji kembali.

“Kita akan memindahkan di taman aktif yang ada di Kota Malang. Khususnya, seperti Taman Alun-Alun Merdeka atau Taman Trunojoyo. Tapi itu masih dalam kajian dan masih perlu ada pendalaman lagi,” ujar Rahman, Selasa (28/02/2023) sore.

Ditambahkannya, jika dari hasil kajian yang telah dilakukan melalui observasi dan statement yang ada di media sosial. Dimana, masyarakat banyak yang menginginkan jika kursi taman tersebut dicabut. Namun, pencabutan itu tanpa mengurangi fungsi kemanfaatan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Kursi taman ini masih dilakukan pendalaman lagi, dan masih kurang satu step lagi. Kemarin, itu yang sudah saya sampaikan salah satu kajian munculnya observasi dan random sampling di media sosial dan ada beberapa tanggapan. Tentu, nantinya juga akan bersinergi dengan perangkat daerah lainnya terkait fungsi itu,” tuturnya.

Lebih lanjut ditegaskan ulang, jika pihaknya masih mengkaji satu step lagi bersama dengan perangkat daerah terkait. Bagaimana pun nanti hasilnya, akan segera diputuskan.

“Nanti bisa kita tarik kesimpulan apakah itu bisa dipertahankan atau diganti dengan model yang lain atau menambah prasarana disana. Artinya itu sebagai bentuk upaya untuk mencegah tindak asusila yang kemarin. Tapi masih ada satu tahapan kajian lagi,” tegasnya. (rsy/sit)

Merespon hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menjelaskan hal itu bisa terjadi karena Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di wilayah Muharto, tidak bisa digunakan secara optimal. “Banyak bangunan warga yang berdiri di depan TPS Muharto. Sehingga, optimalisasi dari TPS itu tidak bisa terlaksana,” jelas Rahman, Jumat (24/02/2023) tadi.

Kemudian, ujarnya, jika TPS yang berada di kawasan Jodipan, juga bergeser di dekat pemukiman. Sehingga, hal itu membuat warga Muharto merasa kejauhan jika akan membuang sampah di TPS tersebut.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Warga Muharto itu kalau mau buang di situ, kan jauh sekali. Nah, itulah akhirnya kemarin jadi ada timbunan sampah di jalan itu. Itu sudah berlangsung hampir dua tahun ini,” tambahnya.

Lebih lanjut pihaknya juga menyebutkan, beberapa solusi yang diterapkan dalam upaya mengurangi penumpukan sampah tersebut. Diantaranya, mulai dari menyediakan dua unit armada pengangkut sampah dan optimalisasi bak sampah.

“Ada beberapa solusi yang akan dilakukan oleh DLH sendiri. Apalagi, tugas dari DLH sendiri harus melayani masyarakat dalam penanganan sampah, sebisa mungkin hal itu akan kita urai. Truk dan armada kita sediakan langsung, untuk pengangkutan sampahnya mulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Seperti salah satunya, yang dilakukan warga di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dimana, warga memanfatkan sampah plastik untuk bahan produksi mata ayam pada raket.

Penanggungjawab dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Edi S Bachrun, mengatakan jika sampah plastik itu didapatkan dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Reduse, Reuse, Recycle (3R). “Dalam proses produksi mata ayam itu, kita mengambil dari TPS 3R. Tentunya, itu mengurangi kapasitas sampah yang akan dikirim ke TPA. Kita pilah di situ, plastik kita daur ulang, kita crasher, kita hancurkan, setelah itu dibentuk plastik-plastik kecil,” jelas Edy, saat ditemui, Jumat (24/02/2023) tadi.

Kemudian, dikatakannya, jika sampah dari produksi mata ayam tersebut juga dilakukan daur ulang hingga benar-benar habis dan tidak tersisa sampah lagi. Tentu, hal itu dilakukan agar sampah yang dikirimkan ke TPA tidak menggunung.

“Sampah yang tadi dipraktekkan untuk produksi mata ayam, didaur ulang lagi sampai nanti benar-benar habis,” lanjutnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Apalagi, dari TPS 3R tersebut, sampah plastik yang diambil per harinya, bisa mencapai 300 hingga 400 kilogram sampah. Terlebih, dalam melakukan produksi tersebut pihaknya juga mendapatkan bantuan alat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Sehingga, hasil produksi bisa mencapai ratusan kilogram.

“Yang kami pilah, ada sekitar 300 sampai 400 kilogram plastik untuk produk mata ayam. Kemudian, itu akan menghasilkan 100 hingga 150 kilogram mata ayam dalam sekali produksi,” tuturnya.

Kemudian, tambahnya, dalam produksi yang telah dilakukan itu, di distribuskan untuk warga sekitar. Sebab, di Kelurahan tersebut, ada sebanyak ratusan pengrajin raket yang bisa memanfaatkan mata ayam.

“Kami hanya melayani untuk sekitar sini saja, karena mayoritas 60 hingga 70 persen masyarakat sini adalah pengrajin raket,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan jika DLH akan terus mencanangkan terkait dengan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mengurai atau memilah sampah dari hulu sampai hilir. “Harapannya bukan berhenti di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) saja. Tetapi mulai dari lingkungan dan warganya. Jadi, nanti bisa dipilah sampah organik dan nonorganik. Jadi pemilihan itu bisa dilakukan secepatnya dan tidak harus sampai ke TPS 3R,” papar Rahman. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode Kualita B Al Fitra, mengatakan agar kondisi taman kian indah, maka akan dilakukan perawatan dengan menggandeng CSR. “CSR nanti diarahkan seperti apa, ini masih menunggu. Tetapi yang jelas, seperti untuk perbaikan fasilitas. Revitalisasi supaya lebih bagus lagi dan akan dirapatkan lagi. Desain dan masukan lainnya, seperti apa,” jelas Laode, Rabu (22/02/2023) tadi.

Disinggung terkait dengan konsep taman yang sebelumnya menjadi taman baca, pihaknya mengatakan, jika hal itu masih tetap dan akan dipertahankan. Terlebih, minat dari taman baca itu juga masih ada dan lumayan.

“Namanya itu Potadi (pojok baca digital), itu masih tetap ada disitu. Harus dipertahankan,” tegasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lebih lanjut pihaknya juga mengaku, jika perawatan dan pembersihan di taman, terus dilakukan setiap harinya. Meskipun, kondisi taman terlihat sepi dibandingkan taman lainnya, yang ada di Kota Malang. 

Sekedar diketahui, bahwa untuk saat ini taman yang dimiliki Kota Malang, ada sekitar 96 taman. Jika masing-masing taman dilakukan perbaikan atau revitalisasi, akan membutuhkan anggaran sebanyak Rp 200 juta hingga Rp 500 juta pertaman. Menurut Laode, dalam melakukan revitalisasi, itu tidak bisa semua secara bersamaan dan harus bertahap.

“Insyaallah, tahun ini akan ada revitalisasi taman. Tapi, itu nggak semua, karena anggarannya terlalu besar. Kita lakukan perbaikan taman-taman yang ada di depan dulu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Hal itu, dikatakan oleh Kabid Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode Kualita B Al Fitra. Dijelaskan, bahwa untuk meminimalisir tindakan asusila kembali terjadi di wilayah tersebut, maka langkah antisipasi dilakukan. Itu karena, di sekitar kursi taman yang disegel di Jalan Ijen, juga memiliki penerangan yang sangat minim (kurang).

“Sementara ini, sambil menunggu hasil kajian, kita perbaiki lagi. Segel plangnya itu kita kuatkan sementara. Sampai nanti diputuskan, kita harus mengapakan kursi itu,” jelas Laode, Rabu (22/02/2023) tadi.

Dikatakannya, jika keputusan mengenai hasil kajian kursi taman Jalan Ijen, akan segera diputuskan paling lambat pada pekan ini. Sebab, sampai saat ini masih dilakukan kajian oleh beberapa OPD yang terlibat.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

 “Sudah dikaji dan dibahas. Paling sebentar lagi akan muncul keputusannya seperti apa,” katanya.

Saat disinggung mengenai masyarakat yang banyak menyanyangkan jika kursi taman Jalan Ijen dihilangkan, pihaknya menegaskan masih akan menunggu hasil kajian. Dimana hal itu, menurutnya akan diwujudkan, melalui perintah dari pimpinan. “Setelah dikaji ada, perintah dari pimpinan bagaimana. Kita sebagai pelaksana, tinggal melaksanakan beritah dari pimpinan,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk mengurai permasalahan tindak asusila di Jalan Ijen, ada beberapa opsi yang sebelumnya akan dilakukan, yakni membentuk polisi taman, menambah CCTV, menambah penerangan, mengubah model kursi dan opsi terakhir yakni membongkar seluruh kursi. (rsy/gie)

Kepala Dinas Lingkuhan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan jika kondisi antrean truk pengangkut sampah itu bisa terjadi, dikarenakan faktor cuaca. Dimana lokasi dropping sampah, menjadi licin dan rentan terjadi kecelakaan.

“Mengantrinya itu, karena untuk dropping. Jadi, cuma cukup satu kendaraan, sehingga mereka secara bertahap bergantian untuk droppingnya. Kemarinpun ada permasalahan terkait dengan truk yang ngguling saat dropping di sanitary landfill tempat dropping,” jelas Rahman, Sabtu (18/02/2023) tadi.

Kemudian, pihaknya juga menginstruksikan kepada Kepala UPT, untuk mengkondisikan area dropingnya. Apalagi, ketika hujan tinggi sedang terjadi. Sehingga, proses pemadatan sanitary landfill dinilai sangat riskan.

“Pada proses pemadatan yang belum jadi, terus kemarin bisa di sliding kendaraanya. Nah itu ngguling, kemudian terpleset,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lebih lanjut dikatakan, jika kondisi itu rentan terjadi ketika musim hujan. Sehingga, dirinya meminta pengertian warga sekitar untuk sedikit bersabar. Karena, ketika proses pemadatan selesai dan curah hujan lebih melandai kondisi itu bisa ditekan.

Tidak hanya itu, Rahman juga mengatakan, jika belakangan ini pihaknya juga tengah menghadapi tantangan tersendiri berkaitan dengan BBM. Pasalnya, pemerintah pusat kini mulai membatasi penggunaan solar dan kendaraan dinas terutama alat berat tidak diperkenankan lagi menggunakan solar. Harus beralih ke Pertamina Dex.

“Ini sesuai peraturan presiden yang baru. Jadi, penggunaan alat berat tidak lagi menggunakan solar. Namun, pertamina dex,” lanjutnya.

Padahal, ujarnya, untuk anggaran BBM kendaraan pengangkut sampah, hanya dianggarkan sekitar Rp 300 juta, untuk tahun anggaran ini. Sementara untuk kendaraan alat berat, dianggarkan Rp 3 miliar dengan estimasi menggunakan solar.

“Asumsinya begini, umpama penggunaan solar dengan harga sekarang itu adalah 2,5 kali lipat dengan pertamina dex. Artinya, kebutuhan biaya untuk belanja BBM terhadap penggunaan alat berat DLH juga bisa naik 2,5 kali lipat. Nah di dalam pengusulan kami kemarin kami masih menggunakan estimasi dengan bahan bakar solar,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya pun saat ini sudah melakukan langkah taktis dengan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mencari solusi. (rsy/sit)