Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, mengatakan jika kegiatan workshop tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada semua masyarakat, terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah lingkungan di Kota Malang. “Kegiatan ini kami melibatkan 28 pegiat lingkungan di Kota Malang, mulai dari kader lingkungan, kader Reuse, Reduce, Recycle (3R), Program Kampung Iklim (Proklim), sekolah adiwiyata, eco pesantren dan beberapa pegiat lingkungan lainnya. Tentu untuk memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah,” jelas Rahman, saat ditemui selepas acara di Gedung Malang Creative Center (MCC) Kota Malang.

Selain itu, dalam workshop tersebut juga digelar pameran yang menampikan beberapa produk dari hasil pengelolaan dari produk plastik maupun produk lainnya. Termasuk salah satunya pakain daur ulang, yang sudah dilombakan hingga Nasional.

“Kami sediakan 24 tenant, untuk kegiatan pameran ini. Yang dipamerkan tentu dari pengelolaan-pengelolaan daur ulang sampah, ada sandal, tas, dan lainnya. Selain itu, apa yang telah dilakukan oleh teman-teman pegiat lingkungan ini beberapa produknya sudah kita pamerkan dan bahkan masuk 10 besar, terkait pengelolaan sampah daur ulang,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Rahman berharap, melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kota Malang turut andil untuk melakukan pengelolaan sampah. Sehingga, tidak hanya dilakukan dan dibebankan pada pegiat lingkungan saja, namun semua aspek masyarakat di Kota Malang.

“Harapannya, agar semua bisa sama-sama ikut mengelola, sehingga hasil dari pengelolaan ini tentunya akan membawa dampak baik di Pemkot Malang, Kota Malang, khusus untuk berkaitan pengelolaan sampah. Terlebih di tahun 2028 nanti kami canangkan sampah menjadi nol,” lanjut Rahman.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintah dan Politik Pemkot Malang, Tabrani, yang mewakili Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika Pemkot Malang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2018, mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dimana ditetapkannya target pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada Tahun 2025.

“Pengurangan sampah adalah merupakan tanggungjawab kolaboratif dan sinergis bersama, termasuk dalam penanganan sampah. Solusinya ada di tangan kita, sejumlah alternatif solusi sudah dan sedang dijalankan. Sisanya tergantung pada kemauan dan komitmen kita. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan alam,” imbuh Tabrani. Sebagai informasi, kegiatan workshop tersebut digelar oleh DLH Kota Malang selama dua hari, yakni mulai Senin (19/06/2023) hingga Selasa (20/06/2023) besok, di gedung MCC Kota Malang. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menyampaikan jika salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah tersedianya isyarat visual yang jelas dan mudah dipahami. Hal ini, akan membantu Lansia dalam berorientasi di dalam taman

“Selain itu, taman yang ramah Lansia juga harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, taman harus dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memudahkan mereka dalam mengakses area taman dan menikmati fasilitas yang ada,” jelas Rahman, saat dikonfirmasi, Sabtu (17/06/2023) tadi.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menekankan pentingnya adanya ruang sosialisasi di dalam taman. Sebab, ruang tersebut juga dimungkinkan para lansia untuk berinteraksi dan menjalin hubungan sosial dengan sesama pengunjung. Kemudian, juga mengenai aksesibilitas fasilitas.

Baca juga:

“Saat ini terdapat lima taman di Kota Malang, yang memenuhi kriteria sebagai taman ramah Lansia. Diantaranya, taman Alun-alun Merdeka, Taman Slamet, Taman Teluk Grajakan, Taman Bunga Merjosari dan hutan Kota Indragiri,” ucapnya.

Lebih lanjut pihaknya berharap, ke depan jumlah taman yang ramah Lansia di Kota Malang, bisa bertambah. Untuk sementara ini, pihaknya sedang melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap beberapa taman yang ada untuk memastikan kelayakan dan ramah Lansia.

“Dengan adanya taman yang ramah Lansia, diharapkan Lansia di Kota Malang, dapat menikmati waktu luang mereka dengan nyaman dan aman. Pemerintah Kota Malang juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas taman demi memberikan pelayanan terbaik bagi Lansia serta masyarakat umum,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan jika penjadwalan terkait dengan prosesi tender revitalisasi Alun-alun Tugu, memang perlu ada sedikit penyesuaian. Karena, dalam pengerjaan proyek tersebut berbasis pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Revitalisasi Alun-Alun Tugu, itu butuh ada prosedur penanganan dan pelaksanaan. Termasuk, di dalamnya adalah review harga terkait dengan harga perencanaan serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pelaksanaan,” kata Rahman, Jumat (02/06/2023) tadi.

Selain itu, menurutnya dalam prosedur pelaksanaan revitalisasi, juga melibatkan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Termasuk, juga dengan pihak kejaksaan. Sehingga, mekanisme proses tersebut berjalan sedikit terlambat.

“Kendalanya memang dalam prosedur pelaksanaan dan kami juga melakukan prosesi pekerjaan, persiapan dan seleksi (PPS). Beberapa pekan kemarin, memang sudah melalui suatu mekanisme tender dan juga habis masa sanggah banding yang harusnya di pekan ini sudah bisa terkirim ke perangkat daerah pengaju,” lanjutnya.

Baca juga:

Rahman berharap, dalam waktu dekat pihaknya bisa segera melakukan penetapan tender. Sehingga, proses revitalisasi bisa segera dirampungkan sebelum masa akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, pada September 2023 mendatang.

“Mudah-mudahan dalam pekan ini sudah ada penetapan dan pemenang tender. Jadi, ada satu prosedur lagi yang dilalui oleh dinas terkait dengan pembuatan kontrak. Kita juga masih memakai kurun waktu 120 hari kerja. Sehingga, kemungkinan pengerjaan selama empat bulanan dan September insyaallah sudah selesai,” ujar Rahman.

Sebagai informasi, mengenai anggaran revitalisasi Alun-Alun Tugu tersebut, yaitu sebesar Rp 6,9 miliar dengan ditambah biaya supervisi Rp 100 juta. Namun, hasil dari Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK terdapat penyesuaian harga yaitu menjadi Rp 6,6 miliar. (rsy/sit)

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam anjangsana itu, Bupati Hendy menyalami dan memohon maaf para ASN dan staf di masing-masing OPD. “Biasanyakan semua dikumpulkan untuk halal bihalal di Pendapa. Namun, karena kawan-kawan sudah capek, jadi kami yang berkeliling silaturahmi ke OPD-OPD,” kata Bupati Hendy.

Bupati juga mengaku bersyukur, dari 22 ribu lebih ASN Pemkab Jember, tidak ada satu pun yang membolos di hari pertama masuk kerja. “Alhamdulillah, semua ASN masuk semua. Bahkan, tidak ada yang bolos. Tentunya, ini wujud komitmen nyata dalam melayani masyarakat,” tambah Bupati Hendy. (kom/rio/gie)

“Tahun ini, kita akan naikkan restribusi sampai antara 20 hingga 30 persen. Tetapi untuk kenaikan sendiri, itu masih menunggu perubahan Perda yang baru tentang sampah,” ujar Aris kepada Memontum.com.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Rencana kenaikan itu, paparnya, adalah untuk memenuhi target. Karena, dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1,3 miliar, itu tidak memenuhi target dari angka sebesar Rp 1,8 miliar. “Kita masih belum memenuhi target restribusi sampah di tahun 2022,” ujarnya.

Untuk tarif retribusi sendiri, tambahnya, sampai saat ini yang berlaku adalah untuk kelas toko masih berkisar Rp 15 ribu perbulan. Kemudian, untuk kelas hotel melati berkisar Rp 450 ribu. Lalu, hotel berbintang antara Rp 1,2 juta sampai Rp 1,7 juta dan pasar sekitar Rp 500 ribu.

“Kami berharap dengan kenaikan tarif restribusi sampah ini, nantinya bisa memenuhi target tahun ini sebesar Rp 2 miliar,” tegas Aris. (put/gie)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan jika perombakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan, Maret ini akan dilakukan proses lelang.

“Kemarin kami masih menunggu hasil untuk harga perkiraan, untuk dikirimkan ke dokumen pengadaan. Itu sudah kami konsultasikan dan sudah ada kesepakatan terkait desain serta rencana kegiatannya ke Forum Lalu Lintas (Lalin). Jadi, tinggal proses pelelangannya saja,” jelas Rahman, Rabu (01/03/2023) tadi.

Tiga taman tersebut, urainya, diantaranya yakni Taman Tugu Adipura, Taman PKK dan monumen Tentara Gennie Pelajar (TGP). Keberadaan ketiga taman tersebut, ada di satu lajur kawasan Jalan Semeru hingga Stadion Gajayana.

“Perombakan taman itu program di tahun 2023, dari rencana kerja tahun anggaran 2022 kemarin,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Senada dengan itu, Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Kota Malang, Laode KB Al Fitra, mengatakan jika pihaknya telah menentukan jadwal tender dari ketiga taman tersebut. “Jadwal tender perombakan tiga taman sudah ada. Kalau menurut jadwal, pelaksanaan tender dilakukan pada bulan Maret dan pengerjaannya sendiri diperkirakan mulai April 2023 mendatang,” ucap Laode.

Lebih lanjut Laode juga menjelaskan, untuk Taman Tugu Adipura akan diperkecil dan tidak dibongkar sepenuhnya. Sementara, untuk Taman PKK akan digeser sedikit ke Barat, kemudian untuk monumen TGP akan sedikit digeser ke utara.

“Untuk membongkar ketiga taman itu, menggunakan tender yang berbeda. Pengerjaannya nanti kemungkinan juga dilakukan pihak yang berbeda,” tambahnya.

Sebagai informasi, total anggaran untuk perombakan ketiga taman itu, membutuhkan dana sekitar Rp 1,2 miliar. (rsy/sit)

Diuraikannya, bahwa sejumlah kursi itu akan dipindahkan, khususnya di taman Alun-Alun Merdeka atau taman Trunojoyo, Kota Malang. Namun, rencana itu masih akan dikaji kembali.

“Kita akan memindahkan di taman aktif yang ada di Kota Malang. Khususnya, seperti Taman Alun-Alun Merdeka atau Taman Trunojoyo. Tapi itu masih dalam kajian dan masih perlu ada pendalaman lagi,” ujar Rahman, Selasa (28/02/2023) sore.

Ditambahkannya, jika dari hasil kajian yang telah dilakukan melalui observasi dan statement yang ada di media sosial. Dimana, masyarakat banyak yang menginginkan jika kursi taman tersebut dicabut. Namun, pencabutan itu tanpa mengurangi fungsi kemanfaatan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kursi taman ini masih dilakukan pendalaman lagi, dan masih kurang satu step lagi. Kemarin, itu yang sudah saya sampaikan salah satu kajian munculnya observasi dan random sampling di media sosial dan ada beberapa tanggapan. Tentu, nantinya juga akan bersinergi dengan perangkat daerah lainnya terkait fungsi itu,” tuturnya.

Lebih lanjut ditegaskan ulang, jika pihaknya masih mengkaji satu step lagi bersama dengan perangkat daerah terkait. Bagaimana pun nanti hasilnya, akan segera diputuskan.

“Nanti bisa kita tarik kesimpulan apakah itu bisa dipertahankan atau diganti dengan model yang lain atau menambah prasarana disana. Artinya itu sebagai bentuk upaya untuk mencegah tindak asusila yang kemarin. Tapi masih ada satu tahapan kajian lagi,” tegasnya. (rsy/sit)

Merespon hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menjelaskan hal itu bisa terjadi karena Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di wilayah Muharto, tidak bisa digunakan secara optimal. “Banyak bangunan warga yang berdiri di depan TPS Muharto. Sehingga, optimalisasi dari TPS itu tidak bisa terlaksana,” jelas Rahman, Jumat (24/02/2023) tadi.

Kemudian, ujarnya, jika TPS yang berada di kawasan Jodipan, juga bergeser di dekat pemukiman. Sehingga, hal itu membuat warga Muharto merasa kejauhan jika akan membuang sampah di TPS tersebut.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Warga Muharto itu kalau mau buang di situ, kan jauh sekali. Nah, itulah akhirnya kemarin jadi ada timbunan sampah di jalan itu. Itu sudah berlangsung hampir dua tahun ini,” tambahnya.

Lebih lanjut pihaknya juga menyebutkan, beberapa solusi yang diterapkan dalam upaya mengurangi penumpukan sampah tersebut. Diantaranya, mulai dari menyediakan dua unit armada pengangkut sampah dan optimalisasi bak sampah.

“Ada beberapa solusi yang akan dilakukan oleh DLH sendiri. Apalagi, tugas dari DLH sendiri harus melayani masyarakat dalam penanganan sampah, sebisa mungkin hal itu akan kita urai. Truk dan armada kita sediakan langsung, untuk pengangkutan sampahnya mulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Seperti salah satunya, yang dilakukan warga di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dimana, warga memanfatkan sampah plastik untuk bahan produksi mata ayam pada raket.

Penanggungjawab dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Edi S Bachrun, mengatakan jika sampah plastik itu didapatkan dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Reduse, Reuse, Recycle (3R). “Dalam proses produksi mata ayam itu, kita mengambil dari TPS 3R. Tentunya, itu mengurangi kapasitas sampah yang akan dikirim ke TPA. Kita pilah di situ, plastik kita daur ulang, kita crasher, kita hancurkan, setelah itu dibentuk plastik-plastik kecil,” jelas Edy, saat ditemui, Jumat (24/02/2023) tadi.

Kemudian, dikatakannya, jika sampah dari produksi mata ayam tersebut juga dilakukan daur ulang hingga benar-benar habis dan tidak tersisa sampah lagi. Tentu, hal itu dilakukan agar sampah yang dikirimkan ke TPA tidak menggunung.

“Sampah yang tadi dipraktekkan untuk produksi mata ayam, didaur ulang lagi sampai nanti benar-benar habis,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Apalagi, dari TPS 3R tersebut, sampah plastik yang diambil per harinya, bisa mencapai 300 hingga 400 kilogram sampah. Terlebih, dalam melakukan produksi tersebut pihaknya juga mendapatkan bantuan alat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Sehingga, hasil produksi bisa mencapai ratusan kilogram.

“Yang kami pilah, ada sekitar 300 sampai 400 kilogram plastik untuk produk mata ayam. Kemudian, itu akan menghasilkan 100 hingga 150 kilogram mata ayam dalam sekali produksi,” tuturnya.

Kemudian, tambahnya, dalam produksi yang telah dilakukan itu, di distribuskan untuk warga sekitar. Sebab, di Kelurahan tersebut, ada sebanyak ratusan pengrajin raket yang bisa memanfaatkan mata ayam.

“Kami hanya melayani untuk sekitar sini saja, karena mayoritas 60 hingga 70 persen masyarakat sini adalah pengrajin raket,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, mengatakan jika DLH akan terus mencanangkan terkait dengan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mengurai atau memilah sampah dari hulu sampai hilir. “Harapannya bukan berhenti di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) saja. Tetapi mulai dari lingkungan dan warganya. Jadi, nanti bisa dipilah sampah organik dan nonorganik. Jadi pemilihan itu bisa dilakukan secepatnya dan tidak harus sampai ke TPS 3R,” papar Rahman. (rsy/sit)