Pasalnya nampak sekali sampah yang nyangkut di aliran sekitar perempatan jalan Wonoayi tak pernah habis. Sebagaimana dikatakan oleh Nungki seorang tim petugas yang membersihkan, menyatakan bahwa beberapa minggu lalu sampah yang diangkut 6 truk dan sekarang sudah datang lagi, ini pasti kurangnya kesadaran warga di sepanjang aliran sungai.

Sementara, Thoriq juru air HIPPA petani Ds. Wonoayu menyayangkan kiriman sampah dari barat yang tak pernah surut itu. ” Setiap mau musim turun tanam, saya selalu membersihkan sampah di sungai di perempatan itu, sampah menumpuk di sana sehingga menghambat aliran air. Padahal lahan seluas kurang lebih 14 hektar mengadalkan air dari situ saat musim tanam padi,” jelasnya.

Pono Ketua HIPPA Ds. Wonoayu mengharap Pemda Sidoarjo dalam hal ini Dinas PU Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup dan Keberaihan serta Pemdes sepanjang aliran sungai agar dapat menumbuhkan kesadaran kepada warga di sepanjang aliran sungai.

” Semestinnya warga di sepanjang aliran sungai mempunyai pengertian dan kesadaran fungsi dari sungai sehingga tidak membuang sampah ke dalamnya. Tentunya menjadi tanggungjawab dinas terkait dan Pemerintah Desa untuk memberi pengertian,” tuturnya. (par/yan)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau. Sebab lokasi tersebut milik negara dan masyarakat umum. Bukan milik kelompok maupun perorangan. Selain itu, lokasi ruang terbuka hijau dapat memberikan rasa aman, nyaman pada masyarakat.

Kasatpol PP Sidoarjo Widiantoro Basuki didampingi Kabid Operasional dan Penindakan Yani Setiawan menegaskan, karena kondisi di sepanjang jalan ini adalah jalur cepat diharapkan para pengguna jalan dan pengendara tidak berhenti disini sehingga tidak menyebabkan serta mengganggu pengguna jalan lainnya. Sebaliknya adanya penghijauan agar dapat dinikmati oleh masyarakat keseluruhannya terutama di Kabupaten Sidoarjo.

” Pada intinya, tujuan kami yakni untuk mempercantik Sidoarjo. Penertiban dilakukan secara bertahap mengembali kan fungsi-fungsi RTH dan mengembalikan fungsi fasilitas umum. Rencana penertipan tidak hanya di dua lokasi Desa Ketapang dan Kali tengah saja akan tetapi di dua sisi jalur di sepajang jalan raya tersebut, ” tegas Wiwid.

Pantauan Memontum.com di lapangan, sepanjang jalan raya dari titik palang pintu kereta api Tanggulangin Desa Kalitengah petugas DLHK melakukan penanaman pohon semboja dan pohon luntas. Begitu juga petugas Satpol PP membersihkan puing-puing bongkaran bangunan liar. (gus/ono)

Akibatnya, puluhan penarik gerobak sampah itu terpaksa longmach menuju Tempat Pembuangan Air (TPA) Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang berjarak sekitar 15 kilometer.

“Kami menunggu janji dinas (DLHK). Katanya hari ini, sampah sudah bisa dibuang di TPST Lingkar Timur, tapi belum dibuka. Makanya kami longmach lagi menuju TPA Jabon,” terang Sujari, salah satu penarik gerobak sampah saat di JL Gajah Mada Sidoarjo hendak membuang sampah di TPA di kawasan Jabon, Rabu (08/11/2017).

Lebih jauh, Sujari menguraikan Senin (6/11/2017) kemarin, para penarik gerobak sampah keberatan kalau membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kawasan Jabon. Karena, lokasi itu dianggap terlalu jauh.

“Kami jelas keberatan, karena setiap hari kirim dari kota Sidoarjo ke Jabon dengan jalan kaki. Itu memberatkan kami semua,” imbuhnya. Sebelumnya, solusi dari DLHK Pemkab Sidoarjo agar sampah dari penarik gerobak sampah itu dibuang ke 3 TPST yakni di TPST Makam Praloyo, TPST Bluru dan TPST Kemiri. Namun para penarik gerobak sampah mengaku keberatan kalau setiap hari harus dipungut kontribusi sebesar Rp 50.000 setiap bulan.

“Apalagi di tiga TPST itu menurut kami semua juga sudah overload,” tegasnya.

Untuk itu, setiap hari dirinya dan rekan-rekannya terpaksa membuang sampah ke TPA di kawasan Jabon itu. Sedangkab jika para penarik gerobak samlah ini berhenti memungut sampah yang ada di rumah-rumah warga, mereka tidak akan mendapat penghasilan.

“Karena otomatis akan diberhentikan. Terpaksa setiap hari ke TPA, karena kami sudah dibayar dan takut tidak dipercaya lagi masyarakat yang membayar iuran Rp 5.000 per rumah,” ungkapnya.

Sujari menegaskan dirinya para penarik gerobak sampah sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali terkait permintaan agar dibuka. Namun, tidak ada respon dari DLHK. “Semestinya bisa memperbaiki dan tidak harus ditutup,” pungkasnya. (wan/yan)