Rakor ini bermula dari keluhan warga lingkungan setempat karena adanya tumpukan sampah hampir menggunung dan berserakan dibahu JL Moh Yamin (Krian-Sidoarjo) yang tak kunjung diangkut. Namun, kini lokasi tempat pembuangan sampah sementara di Krajan Barat itu, sudah terangkut bersih. Hanya ada potongan bambu segi tiga terbalik yang terpasang dan spanduk bertuliskan ‘Dilarang Buang Sampah’.

Fery Susanto (28) warga setempat mengatakan tumpukan sampah baru diangkut semalam. Pengangkutan itu dilaksanakan petugas DLHK.

“Dini hari tadi, baru selesai pengangkutan sampahnya,” katanya.

Kabid Kebersihan, DLHK Pemkab Sidoarjo Feri Prasetiya Budi mengaku sebenarnya masalah tempat pembuangan sampah sementara di Kelurahan Krian sesuai Perbup Nomor 22 Tahun 2020 tanggung jawab pihak Kelurahan/Kecamatan. Perbup itu mengatur tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kecamatan/Kelurahan.

“Harus dipahami dan mencari jalan terbaik untuk tempat pembuangan sampah sementara. Karena tidak semestinya dan selayaknya disity jadi tempat pembuangan sampah. Untuk sementara dipindah ke Krengseng, Krian. Tempat itu bakal diberi tanaman (ruang terbuka hijau) agar warga tidak membuang sampah lagi di lokasi yang sudah dibersihkan,” tegasnya.

Feri berharap warga Kelurahan Krian yang membuang sampah sembarangan diberi surat peringatan dan sanksi sosial agar memberikan efek jera. Apalagi, DLHK sudah memberikan mobil angkut sampah ke kecamatan/ kelurahan.

“Itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Sampah yang akan dibuang harap sudah dipilah antara sampah basah dan kering agar petugas yang akan membuang di TPST Krengseng bisa bekerja dengan cepat. Karena tidak perlu memilah sampah lagi,” pintahnya.

Perwakilan Kecamatan Krian, Hartatik mengaku berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2020 tentang Lingkungan Hidup berbunyi pembinaan, pengurangan dan penanganan sampah di wilayah (DLHK) salah satu rincian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada kecamatan.

“Kami sempat kaget ditanya Camat Krian tentang pelimpahan kewenangan (sampah) ini kepada pihak kecamatan di media,” katanya.

Kasubag Pemerintahan Setda Sidoarjo Vira Murti AK menegaskan sesuai Perbup pelimpahan Bupati ke Camat permasalahan sampah di Kelurahan Krian bisa dikoordinasikan. Bagi Vera sebenarnya penanganan sampah bisa dianggarkan swakelola masing-masing lingkungan. Kalau tidak mampu bisa mengajukan permohonan (diusulkan) ke Kecamatan/Kelurahan karena ada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 366 juta.

“Kalau belum ada rencana kerjanya, bisa dimasukkan. Kalau tahun ini tidak dianggarkan karena sudah ada prioritas pembangunan sarana dan prasarana maka saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) diusulkan. Kalau tidak mampu di Kecamatan,” tandasnya. Wan/yan

Bahkan saat dilaporkan ke salah satu pejabat DLHK Pemkab Sidoarjo tetap tak mendapatkan perhatian serius. Justru pejabat itu menyalahkan petugas lapangan untuk penanganan sampah yang menumpuk itu.

Padahal, tumpukan sampah di tempat penampungan sampah sementara itu, selain berdekatan dengan pemukiman penduduk juga berdekatan dengan lingkungan salah satu SMP Islam. Selain itu, tempat penampungan sampah itu hanya disekat dengan anyaman bambu (gedhek).

“Seharusnya Kelurahan Krian dan DLHK mengangkut sampah itu secara rutin. Tumpukan sampah itu sering dikeluhkan warga sekitar dan pengguna jalan yang melalui jalur Krian-Sidoarjo dan sebaliknya. Keberadaan sampah ini membuat pengendara yang melintas terganggu dan merusak keindahan Kota Krian. Bahkan menimbulkan bau busuk,” ujar Fery Susanto, Minggu (12/7/2020).

Pria 28 tahun ini menjelaskan jika bau tumpukan sampah itu mengganggu warga sekitar. Selain tempatnya tidak tertutup juga tak ada atapnya kecuali pembatas sisi kanan dan kiri dari bambu itu. Bahkan kini, tumpukan sampah dikerubuti lalat itu sudah meluber ke JL M Yamin, Krian.

“Sampai kapan tumpukan sampah dibiarkan seolah-olah Kelurahan Krian dan DLHK Pemkab Sidoarjo tutup mata atas keluhan warga. Karena tumpukan sampah tak kunjung diangkut meski sudah hampir 2 minggu,” ungkapnya.

Bahkan laporan warga lingkungan Krajan Barat hanya ditampung-tampung saja. Hingga kini tak ada tindaklanjutnya. Jika di musim penghujan dipastika bakal menimbulkan berbagai penyakit.

“Warga berharap sampah itu segera diangkut ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). Karena sudah dikerubuti lalat, kecoa dan nyamuk yang bisa menimbulkan penyakit dan mengganggu pernafasan warga sekitar,” tegasnya.

Sementara salah seorang pejabat DLHK Pemkab Sidoarjo saat dikonfirmasi melalui ponselnya justru menyalahkan Edi Subagio sebagai petugas yang menangani di Kelurahan Krian. Namun Edi Subagio saat dikonfirmasi mengaku tumpukan sampah itu bukan tugasnya.

“Karena sampah sudah menumpuk itu bukan tugas saya. Harusnya petugas DLHK yang mengangkut dan membersihkannya. Kalau saya hanya mengangkut sampah yang bisa langsung dinaikkan ke kendaraan,” tandasnya. Wan/yan

“Kami mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium,” terang Kepala UPT Laboratorium DLHK Pemkab Sidoarjo, Retno Winahyu seusia mengambil sampel air di samping jembatan Pucang, Sidoarjo, Senin (3/2/2020).

SAMPEL – Tim UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo mengambil sampel air dari Sungai Pucang yang diduga bau bio solar, Senin (3/2/2020)

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kata Retno kadar PH atau kadar keasaman basa air masih normal. “Hasil sementara kadar PH-nya masih normal,” tegasnya.

Kendati demikian, kata Retno pihaknya belum bisa memastikan hasil lengkap dari sampel air sungai yang bau bio solar itu. Alasanya, semua masih akan diuji di Laboratorium DLHK Pemkab Sidoarjo.

“Kemungkinan hasil labnya bakal bisa diketahui detail setelah 12 hari kerja,” tegasnya.

Sementara petugas DLHK Pemkab Sidoarjo, Luh Yuni Areni mengaku setelah mendapat laporan dari masyarakat terkait sungai pucang yang bau Bio Solar, pihaknya langsung memerintahkan UPT Laboratorium DLHK Pemkab Sidoarjo untuk mengambil sampelnya.

“Kami juga tidak tau, siapa yang membuang bio solar itu. Makanya saya langsung perintahkan bagian Laboratorium untuk memastikan hasil uji laboratorium sampel airnya,” tandasnya. Wan/yan

Apalagi, banjir yang menggenangi kedua desa yang ada di dekat lumpur Lapindo dan SMPN 2 Tanggulangin itu, sudah sepekan tak kunjung surut. Pemicu banjir ini disebabkan pendangkalan sungai yang melintasi kedua desa itu. Seusai apel bersama dipimpin Camat Tanggulangin, kegiatan yang diikuti 350 personel gabungan TNI, Polri bersama instansi terkait lainnya langsung membersihkan dan mengangkut sampah yang ada di sungai di Desa Kedung Banteng dan Desa Banjarsari itu.

KERJA BHAKTI – Tim siaga bencana, BPBD Sidoarjo, Dinas Sosial dan DLHK Sidoarjo bersama Forkopimka Tanggulangin kerja bakti membersihkan sungai di Desa Kedungbanteng dan Desa Banjarsari, Kecama Tanggulangin, Sidoarjo, Selasa (28/1/2020)

“Setelah kemarin hujan deras, kami analisa terjadinya aliran sungai yang kurang lancar di Desa Kedung Banteng dan Banjarsari memicu banjir. Karenanya hari ini kami langsung bekerja bakti membersihkan sungai dan lingkungan di dua desa itu,” kata Camat Tanggulangin Sabino Mariano, Selasa (28/1/2020).

Sementara Kapolsek Tanggulangin, Kompol Hardyantoro menegaskan, jika anggotanya siap tanggap bencana. Menurutnya sejumlah instansi lainnya juga melibatkan dalam kegiatan kerja bakti di dua desa itu.

“Semoga setelah dilakukan pembersihan ini, tidak sampai terjadi banjir di wilayah Kecamatan Tanggulangin,” tandasnya. Wan/yan

Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan mengatakan pihaknya sudah menurunkan petugas untuk memeriksa kandungan busa putih yang menutupi permukaan sungai di Desa Sumput. Menurutnya, munculnya busa seperti salju di aliran sungai Sumput mulai Kamis 16 Januari pukul 21.30 WIB. Kemudian, Jumat siang sudah hilang. Tapi, pada Jumat malam sekitar pukul 23.00 WIB busa muncul kembali dan semakin lebih tebal hingga Sabtu sore kemarin.

SIDAK – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dan Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan bersama BBTKLPP meninjau Dam Sungai Desa Sumput, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil sampel soal busa yang menyerupai salju, Minggu (19/1/2020)

“Berdasarkan hasil pengamatan petugas DLHK, kondisi air sungai sebelum melewati DAM Sumput normal dan tidak berbau. Bentuknya masih sama tidak ada perbedaan dan tidak ada bau menyengat. Bahkan warnanya juga masih sama dengan air sungai umumnya,” katanya.

Namun Minggu pagi ini gelembung busa berwana putih sudah tidak muncul di aliran sungai DAM Sumput. Pihak BBTKLPP Surabaya mengambil sampel air sungai, untuk mengecek kadar Power of Hydrogen (PH) air, kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam air serta 32 parameter kandungan pada Peraturan Gubernur.

“Hari ini kami menelusuri pemicu timbulnya busa yang membuat resah warga Sidoarjo itu,” imbuh mantan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Ciptq Karya ini.

Sedangkan petugas BBTKLPP Surabaya, Siska menjelaskan sampel air itu, akan diteliti dan hasilnya baru diketahui sekitar 14 hari kedepan. Pengambilan sampel ini, menindak lanjuti keresahan warga.

“Kami cek kandungan air Sungai DAM Sumput melalui uji lab. Ini untuk melihat PH nya berapa, ada zat-zat berbahaya atau tidak. Tidak lama mungkin 14 hari hasil uji lab bisa keluar sisi kimianya,” tegas Siska.

Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang akrab dipanggil Cak Nur menegaskan respon cepat Pemkab Sidoarjo bersama instansi terkait DLHK Sidoarjo bekerjasama dengan DLHK Prov Jatim dan BBTKLPP Surabaya untuk mengambil sampel agar segera diketahui penyebab air berbusa itu.

“Kalau busa itu disebabkan karena limbah pabrik, yang membuang limbah harus diberi tindakan. Tidak boleh membuang limbah sembarangan. Itu bahaya dan sudah ada undang-undang pidananya,” tandasnya. Wan/yan

Selain itu, dialog antara para pengusaha tahu se Sidoarjo dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo ini, juga didorong adanya dugaan penggunaan sampah impor yang dijadikan bahan bakar pabrik tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Bahkan dalam rapat koordinasi mencarikan solusi penggunaan bahan bakar bagi para pengusaha tahu juga dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin di Ruang Rapat Delta Wicaksana Pemkab Sidoarjo.

“Rakor ini menindaklanjuti pemberitaan di media beberapa waktu lalu. Yakni soal pengusaha tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian menggunakan bahan bakar sampah plastik impor yang didapat dari Desa Bangun, Mojokerto,” terang Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan kepada Memontum.com, Rabu (17/7/2019).

Sigit yang juga mantan Kepala Dinas PUPR ini menjelaskan sebelum rakor, pihaknya sudah mengecek kondisi di lapangan. Bahkan Gubernur Jatim dan jajaran juga sudah meninjau lapangan baik di Sidoarjo maupun di Kabupaten Mojokerto. Terakhir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengecek ke lapangan dipimpin langsung Dirjen Pengolahan Sampah dan Limbah B3 serta koordinasi dengan pihak bea cukai untuk menghentikan impor sampah itu.

“Larangan itu karena penggunaan bahan bakar sampah plastik ini impor itu melanggar hukum, menimbulkan polusi, dan banyak warga sekitar yang mulai terserang ispa,” tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menegaskan rakor ini bentuk keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam mencarikan solusi yang baik bagi para pengusaha tahu tidak hanya di Desa Tropodo, Kecamatan Krian. Tetapi juga berlaku untuk pengusaha tahu lainnya.

“Karena itu, dalam pada rapat ini, selain OPD juga didatangkan perwakilan PGN. Ini dalam rangka memberikan solusi bahan bakar termurah bagi para pengusaha tahu. Apakah itu, bahan bakar kayu, gas alam atau sampah lokal dari TPST agar tak menggunakan sampah impor lagi,” tandas Cak Nur. (Wan/yan)

Malam penganugerahan SBH 2019 dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Acara ini dimeriahkan dengan lomba yel – yel perwakilan 18 kecamatan se Sidoarjo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo, Sigit Setyawan mengatakan perkembangan Sidoarjo menjadi kota urban sangat berpotensi terhadap peningkatan produksi sampah. Setiap hari potensi timbunan sampah di Sidoarjo mencapai 2.400 ton.

Berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017, kebijakan nasional strategi pengelolaan sampah dengan 2 pola. Yakni pertama dengan pengurangan sampah dan pola pengelolaan sampah.

Baginya upaya pengelolaan sampah ini harus bersinergi dengan masyarakat. “SBH ini merupakan upaya pengurangan sampah oleh masyarakat dengan sistem 3R. SBH ini harus terus digeloran sebagai upaya pengurangan sampah sesuai dengan kebijakan nasional. Agar Tahun 2025 pengurangan 30 persen dari potensi sampah nasional bisa dikurangi,” katanya.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini, Pemkab Sidoarjo telah berupaya untuk mengelolah 70 persen sampah dengan membangun TPS dan TPST maupun TPS 3R, termasuk pembangunan TPA di Sidoajo yang dibantu Kementerian PU dengan nilai Rp 275 miliar.

“Kami perkiran tahun depan mulai difungsikan,” imbuhnya.

Bupati Sidoarjo, Saiful ilah berpesan dengan adanya kegiatan SBH sebagai pemicu bagi masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu dengan semakin meningkatnya produksi sampah, di Sidoarjo hanya memiliki satu TPA di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, yang kondisinya saat ini sudah over kapasitas.

“Timbunan sampah di TPA Jabon sudah mencapai 20 meter. Saya mengajak seluruh warga Sidoarjo baik yang berada di pemerintahan atau swasta dan organisasi kemasyarakatan agar lebih memahami akan pentingnya kebersihan dan mencintai keindahan dan kelestarian lingkungan,” pintahnya.

Sementara di akhir acara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo serta Pimpinan DPRD dan Forkopimda Sidoarjo menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba yel – yel juara 1 sampai dengan tiga dari Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Desa Jemundo, Kecamatan Taman dan Desa Lajuk, Kecamatan Porong.

Untuk penghargaan desa paling inovatif diraih Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo. Pejuang lingkungan terbaik Bani Hariyadi warga Desa Mergosari, Kecamatan Tarik. Kades Pembina Lingkungan terbaik juara 1 sampai dengan tiga diraih Kades Lajuk (Porong), Iswan, Kades Jemundo, Sugeng Santoso, Kades Kedungrawan (Krembung), Khusno.

Puncaknya sebagai juara SBH Award 2018/2019 juara 1 diraih Desa Kepuh Kemiri (Tulangan), juara 2 Desa Ngaresrejo (Sukodono) dan juara 3 Desa Ganting (Gedangan). Sedangkan untuk harapan 1 dan dua diraih oleh Desa Kludan (Tanggulangin) dan Desa Prasung (Buduran). (Wan/yan)