Baca Juga:

• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• HUT Ke-49 SMAN 2 Situbondo Hadirkan Parade Prima Nusantara
• Merawat Persatuan dan Meneguhkan Perjuangan Umat Jadi Tema Harlah DPC PPP Situbondo

“Pelayanan Poli Spesialis Orthopedi RSAR Situbondo sudah mempunyai dokter sub spesialis. Yaitu, dr. Antonio Inoki Poerdianto, Sp. OT Subspesialis Hand, Upper Limb and Microsurgery, ” ujar Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdoer Rahem Situbondo, dr Roekmy Prabarini, Kamis (26/08) siang.

Lebih lanjut dikatakan dr Roekmy, Subspesialis Hand, Upper Limb and Microsurgery adalah dokter Orthopedi atau bedah tulang yang menjalani pendidikan lanjutan untuk menangani anggota gerak atas (bahu sampai jari) dan bedah mikro.

“Itu meliputi penyakit kelainan bawaan pada jari, tumor tangan, ganti sendi (bahu, siku, tangan) dan kasus cedera yang mengakibatkan ter amputasinya anggota gerak,” katanya. Sedangkan layanan bedah mikro, sambungnya, yaitu meliputi penyambungan pembuluh darah dan saraf yang terputus, cangkok saraf, cangkok tulang, cangkok otot, cangkok kulit. “Misalnya pada kasus layu tangan dan hilangnya kulit, otot maupun tulang akibat kecelakaan,” jelasnya. (mam/sit)

Hal itu disampaikan, karena sejumlah rumah sakit milik daerah yang ada di Kabupaten Situbondo, untuk saat ini terbilang bisa dikatakan kekurangan dokter spesialis berstatus PNS. Sehingga, pihak rumah sakit harus mendatangkan dokter spesialis dari luar kota dengan sistem pegawai kontrak.

“Setidaknya, satu dokter spesialis yang saat sekolah dibiayai APBD, bisa bertugas di dua rumah sakit milik daerah. Misalnya, RSAR dan RSAB,” ujar Janur kepada memontum.com, Selasa (23/02) tadi.

Politisi Partai Demokrat ini, mendorong Pemkab Situbondo untuk membuat regulasi pemerataan dokter spesialis. Dirinya menyayangkan, ketika masih ada dokter spesialis yang dibiayai oleh APBD, justru mengabdi ke rumah sakit swasta.

“Kita mendorong Pemkab membuat regulasi. Bagaimana pun, mereka bisa jadi dokter spesialis karena bantuan negara,” ucapannya.

Lebih lanjut Janur menambahkan, kurangnya perhatian Pemkab Situbondo, dalam hal kesejahteraan dokter spesialis, menjadi salah satu faktor dokter spesialis enggan mengabdi di rumah sakit milik pemerintah Situbondo.

“Yang saya lihat selama ini, perhatian pemerintah terhadap dokter spesialis masih kurang. Di daerah lain, dokter spesialis itu mendapatkan tunjangan dan fasilitas perumahan,” tambahnya.

Janur berharap, dengan adanya regulasi pemerataan dokter spesialis di rumah sakit daerah bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau sudah ada pemerataan, secara otomatis pelayanan juga akan meningkat,” tegasnya.

Baca juga: Sampak Bersholawat Hantarkan Yoyok Menuju Rumah Kediamannya Usai Purna Bakti Menjadi Bupati Situbondo

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat, saat dihubungi terpisah, merasa keberatan dengan permintaan anggota DPRD itu. Sebab, tidak ada peraturan yang mengharuskan dokter spesialis mengabdikan diri di rumah sakit milik pemerintah.

“UU nomor 44 pasal 37 dan Permenkes nomor 2052 tahun 2011 pasal 4 hanya menyebutkan pemberian izin untuk dokter spesialis untuk bertugas di tiga tempat. Disana tidak dicantumkan harus di rumah sakit daerah. Melainkan bebas. Rumah sakit swasta juga boleh,” ujarnya.

Peraturan tersebut,ntambahnya, juga berlaku bagi dokter spesialis yang sekolahnya dibiayai Pemkab Situbondo. “Calon dokter spesialis memang iya harus membuat surat perjanjian. Namun tidak ada kata spesifik harus mengabdi di rumah sakit pemerintah,” katanya. (her/sit)