Salah satu Wali Murid, Nur Susilawati, mengaku kedatangannya ke Disdikbud Kota Malang setelah mengalami kendala saat akan mendaftarkan sekolah anaknya ke SMPN 3 Kota Malang. Sebelumnya, anaknya bersekolah di SDN Kebonagung 2, Kabupaten Malang.

“Jadi anak saya SD nya di Kabupaten Malang, mau lanjut di SMPN 3 kalau nggak di SMPN 5 Kota Malang. Ini disuruh input data nilai rapot, tadi juga sudah ke SMPN 3, disarankan suruh kesini,” kata Nur.

Ditambahkannya, bahwa dirinya juga membawa sejumlah dokumen untuk mengurus pendaftaran, mulai dari Kartu Keluarga (KK), nilai rapor hingga dokumen pendukung lainnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Nur Hidayah. Dirinya datang ke posko Disdikbud untuk menyelesaikan persoalan perbedaan alamat yang tercantum dalam data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) anaknya. Menurutnya, alamat yang tercatat dalam NISN masih menggunakan alamat lama di kawasan Perumahan Puncak Tidar, sementara pendaftaran jalur domisili harus menggunakan alamat terbaru sesuai Kartu Keluarga.

“Saya mengadu soal alamat di NISN yang masih alamat lama, sedangkan untuk jalur domisili menggunakan alamat terbaru yang paling dekat dengan sekolah tujuan,” katanya.

Baca juga :

Setelah mendapat pendampingan petugas, permasalahan tersebut berhasil diselesaikan dan anaknya dapat mendaftar ke SMP Negeri 1 Kota Malang menggunakan alamat terbaru di wilayah Kecamatan Klojen.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri sebenarnya telah membuka posko layanan SPMB sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdikbud. “Permasalahan masyarakat sebenarnya bisa ditangani di posko masing-masing sekolah. Semua SD dan SMP negeri wajib menerima aduan masyarakat. Jadi tidak harus berkumpul di Disdikbud. Semua proses dilakukan secara online dan jika ada kekurangan berkas akan muncul notifikasi setelah diverifikasi,” jelas Adhim.

Nantinya, Disdikbud juga akan kembali mengingatkan operator sekolah agar mampu menangani persoalan teknis di posko masing-masing sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdikbud. “Kami akan meminta kepala sekolah memberikan pemahaman kepada operator agar permasalahan bisa ditangani di sekolah masing-masing,” tambahnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa siswa yang bersekolah di Kabupaten Malang namun memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Malang tetap berhak mendaftar di SMP Negeri Kota Malang. Sebaliknya, siswa yang bersekolah di Kota Malang tetapi berdomisili di Kabupaten Malang juga tetap dapat mengikuti SPMB Kota Malang.

“Selama salah satunya berada di Kota Malang, bisa mendaftar. Bisa melalui jalur domisili, afirmasi maupun prestasi sesuai syarat yang dimiliki,” tuturnya.

Adhim menegaskan, tidak ada persyaratan tambahan maupun surat rekomendasi khusus dari Disdikbud sebagaimana yang pernah berlaku pada sistem penerimaan sebelumnya. Namun, untuk jalur domisili, perhitungan jarak tetap menggunakan alamat pada Kartu Keluarga sebagai dasar penentuan titik lokasi. (rsy/sit)

Dikatakan Suwarjana, bahwa mekanisme SPMB tahun ini untuk jenjang TK, SD dan SMP negeri tidak banyak berubah dibanding tahun sebelumnya. Jalur maupun tahapan pendaftaran, masih menggunakan pola yang sama.

“Sama dengan tahun kemarin. Proses, jalur dan urut-urutannya hampir sama,” ujar Suwarjana, Sabtu (06/06/2026) tadi.

Dirinya juga memastikan, bahwa sistem yang digunakan pasti akurat. Dirinya mempersilakan masyarakat yang merasa dirugikan untuk datang langsung ke posko pengaduan agar dilakukan pengecekan bersama.

Baca juga :

“Saya yakini pasti akurat. Kalau ada yang merasa rumahnya lebih dekat tetapi tidak diterima, sementara yang lebih jauh diterima, silakan datang ke posko. Nanti kita lihat bersama-sama,” tegasnya.

Ditambahkannya, penentuan jarak dalam jalur domisili menggunakan sistem radius berbasis peta digital, bukan berdasarkan jarak tempuh kendaraan atau akses jalan yang dilalui calon peserta didik. Karena itu, masyarakat terkadang merasa lokasi rumahnya lebih dekat secara akses jalan, padahal berdasarkan perhitungan radius justru berbeda.

“Kalau ada masyarakat yang komplain, monggo dibawa ke kami. Nanti dilihat bersama-sama di posko. Saya yakin 100 persen akurat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pendaftaran SPMB jalur domisili untuk jenjang SD dan SMP negeri di Kota Malang dibuka secara daring mulai 8 hingga 10 Juni 2026. Hasil seleksi akan diumumkan pada 12 Juni 2026, dilanjutkan proses daftar ulang pada 12-13 Juni 2026. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa untuk saat ini masih dibuka pada jalur domisili. Dalam prosesnya juga telah berjalan dengan baik dan lancar. Meski ada keluhan, itu masih bisa teratasi.

“Alhamdulillah proses SPMB yang dimulai pada hari Selasa, mulai TK, SD, SMP negeri, khususnya jalur domisili, berjalan dengan baik dan lancar. Sampai detik ini tidak ada keluhan masyarakat yang berarti,” kata Suwarjana, Kamis (12/06/2025) tadi.

Untuk mengantisipasi permasalahan teknis, ujarnya, posko pengaduan SPMB juga telah dibuka. Baik itu di setiap sekolah negeri serta di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Untuk pengaduan yang paling banyak, menurutnya masih berkaitan dengan penentuan titik domisili.

“Misalnya ada warga yang merasa rumahnya lebih dekat, tetapi sistem menunjukkan tetangganya lebih dekat. Setelah kami cek dan perbaiki, biasanya bisa langsung diselesaikan, baik di sekolah maupun di dinas,” jelasnya.

Baca juga :

Salah satu persoalan lain, adalah Kartu Keluarga (KK) yang belum berusia satu tahun. Suwarjana menyebut, sistem secara otomatis akan menolak KK yang belum memenuhi syarat tersebut.

“Tapi bisa diatasi dengan melampirkan KK lama sebagai bukti dan itu bisa diterima untuk proses selanjutnya,” ujarnya.

Kemudian berkaitan dengan usia penerimaan siswa SD, Suwarjana menekankan bahwa usia minimal yang diutamakan adalah 6,5 tahun, terutama jika calon peserta didik berada dalam radius 250 meter dari sekolah. Namun, anak berusia 6 tahun masih bisa diterima, asal menyertakan surat keterangan dari psikolog atau sekolah asal.

“Kalau kuota di radius 250 meter tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan diperebutkan oleh pendaftar dengan usia paling tua, tanpa memperhatikan jarak. Tapi tetap, radius 250 meter kami prioritaskan dulu,” tambahnya.

Lebih lanjut terkait dengan daya tampung sekolah, Suwarjana mengakui masih ada yang kekurangan siswa, terutama di sekolah dasar. Meski demikian, pihaknya belum mengambil langkah merger kelas secara gegabah.

“Kami tidak serta-merta merger. Kalau memang sampai tiga atau empat tahun ke depan tidak ada siswa baru, baru kami pertimbangkan untuk merger. Definisi kekurangan siswa adalah jika rombelnya kurang dari 10,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)