“Saya tugasi kepala Dinas Pendidikan baru, yaitu untuk tugas pertama beliau adalah memperhatikan pendidikan adik-adik kita yang disabilitas, atau berkebutuhan khusus,” kata Mas Dhito.

Tugas itu sengaja disampaikan langsung oleh Mas Dhito, setelah menerima masukan dari Nuril Hidayati, warga Desa Bendo, Kecamatan Pare. Dimana dalam kesempatan Jumat Ngopi, itu dirinya menyampaikan harapan supaya anaknya yang mengalami down syndrome bisa bersekolah di sekolah reguler. Dirinya meyakini, dengan masuk sekolah umum anaknya akan mendapatkan pendidikan kedisiplinan.

“Anak saya ABK, down syndrome tepatnya. Saya di sini, meminta sekolah reguler untuk anak saya. Karena, yang saya harapkan dia (anaknya) bisa mengerti aturan. Sementara kalau di SLB, maka itu kurang ngerti,” ungkapnya.

Nuril mengakui, anaknya yang dahulu sempat masuk di SLB, kini sudah masuk sekolah reguler. Yakni, di SD Negeri Gadungan 3 Puncu. Dirinya pun juga berharap, agar anaknya yang kini sudah duduk di kelas 3 itu dimudahkan ketika akan masuk tingkat SMP.

“Karena tidak selamanya, saya bisa dampingi dia,” ucapnya.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Usai mendapatkan keluhan itu, Mas Dhito pun mendekat, menyapa dan berkomunikasi dengan Muhammad Akbar (12) anak dari Nuril. Orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Kediri itu pun meminta kepada Dinas Pendidikan yang baru dilantik, untuk memperhatikan keluhan orang tua siswa itu.

Terkait instruksi yang diberikan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Muksin, mengaku anak ABK bisa diterima di sekolah umum. Dalam hal ini, sekolah umum yang juga memberikan kelas inkusi.

“Dengan paradigma hak belajar, anak ABK itu tidak harus sekolah di SLB atau lembaga pendidikan khusus. Tetapi bisa di lembaga pendidikan umum yang memberikan layanan pendidikan khusus,” tuturnya.

Ditegaskan Muksin, semua satuan pendidikan wajib menerima anak-anak ABK. Dalam artian, ketika anak ABK itu setelah lulus SD menginginkan masuk di sekolah SMP tetap diperbolehkan dengan catatan masuk kelas inkusi.

“Semua sekolah bisa membuka kelas inkusi,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Muksin menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, menggantikan Sujud Winarko, yang bergeser menjadi asisten administrasi perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Kediri.

Proses pelantikan dilakukan Jumat (22/07/2022) siang di Ruang Joyoboyo Kantor Pemkab Kediri. Selain melantik pejabat pimpinan tinggi pratama itu, Mas Dhito juga melantik 15 orang pejabat administrator dan 19 orang pejabat pengawas. (kom/pan/sit)

Rektor Unusa, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng menjelaskan, keikutsertaan Unusa dalam memperingati hari down syndrome sedunia ini, selain bagian dari membangun kepedulian dan kesadaran juga empaty civitas akademika, juga karena karena hingga kini masih banyak terjadi kesalahpahaman terhadap penyandang down syndrome. Masyarakat seringkali memberikan stigma dan penyebutan yang kurang pas.

“Peringatan Hari Down Syndrome Sedunia ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui seperti apa anak down syndrome itu, dan mengajak orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk tidak malu dan bisa mengetahui bahwa anak tersebut benar-benar mampu berbuat seperti anak normal lainnya. Mereka bukan penderita, karena mereka tidak menderita,” ungkapnya.

Mengutif dari Clinic for Children, Rektor mengungkapkan, dalam 17 tahun terakhir jumlah kelahiran down syndrome meningkat cukup pesat dengan perbandingan 1:700 dari kelahiran hidup. Saat ini jumlahnya masih belum diketahui pasti. Diseluruh dunia jumlah mencapai 8 juta kasus. Sedangkan di Indonesia diperkirakan ada lebih dari 3 ribu kasus (3.75%).

Di Surabaya sendiri diperkirakan mencapai 924 anak. Angka ini diperoleh dari perhitungan perbandingan kelahiran anak down syndrome dengan jumlah anak usia 0-18 tahun di Surabaya yang mencapai 659.328 anak.

“Pendidikan formal tidaklah cukup. Dengan intelegensi yang rendah anak down syndrome perlu dilatih terus menerus untuk bisa mandiri. Keikutsertaan komunitas dan civitas Unusa untuk mendampingi adalah salah satu langkah dalam membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Saya kira masih sedikit perguruan tinggi yang peduli dan bahkan menerima anak down syndrome. Unusa adalah yang sedikit itu,” katanya.

Acara yang dikemas dalam bentuk talkshow ini menghadirkan para pakar dan praktisi antara lain dari Direktorat PKLK Kemendikbud, Praktisi, dan Akademisi. Mereka membahas masalah down syndrome dari berbagai sisi, pendidikan dan medis mulai dari kebijakan dan cara menanganinya.