Ketua DPD Gelora Pamekasan, Moh Amin Rifqy, mengatakan bahwa pada Pemilu 2024, ada 45 nama Bacaleg yang disetorkan oleh Partai Gelora ke KPU. “Alhamdulillah, untuk Bacaleg dari Partai Gelora full 45 kursi. Target kami, maksimal tujuh sampai delapan kursi yang didapat,” katanya Minggu (14/05/2023) malam.

Lebih lanjut Moh Amin Menyampaikan, strategi demi mendapatkan kursi tersebut dilakukan dengan menanamkan kepercayaan pada masyarakat. Dengan tujuan melakukan perbaikan di bidang ekonomi, pendidikan dan tatanan pemerintahan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kami akan terus berjuang, bagaimana menanamkan kepercayaan masyarakat dan visi misi kami untuk melakukan perbaikan,” tambahnya.

Menurut Moh Amin, jika ada dari Bacaleg Partai Gelora yang diberikan mandat oleh masyarakat sebagai DPRD, maka Partai Gelora akan meningkatkan kualitas pendidikan yang baik. Karena dengan pendidikan akan menjadi kunci kemajuan Pamekasan.

“Dari 45 Bacaleg, sekitar 15 orang Bacaleg adalah perempuan, dan sisanya laki-laki. Semua mempunyai latar belakang macam-macam. Baik dari milenial, petani dan semacamnya. Bismillah biidznillah,” urainya. (azm/gie)

“PAN sementara dokumennya kurang sesuai. Artinya, ada pengurus yang waktu di unggah tidak sesuai dengan pengurus yang terbaru. Insyaallah, nanti diselesaikan bisa,” terang Ketua KPU Lumajang, Yuyun Baharita, kepada memontum.com.

Temuan ini, tambah Yuyun, ketika tim dari verifikator melakukan pengecekan berkenaan dengan penelitian berkas atau dokumen. Dimana diketemukan salah satu dokumen dalam pengajuan, karena pengurus DPD PAN Lumajang melakukan reposisi berkenaan dengan kepengurusan ketua. Yaitu, dari ketua lama ke ketua baru.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Artinya, yang di unggah itu masih di pengurus yang lama. Tidak ada masalah sebetulnya, cuman hanya unggahnya yang harusnya pengurus yang baru. Ini yang menjadi persyaratan di SOP kami dan kami harus mengembalikan. jadi, kesempatan dari teman-teman DPD PAN, untuk segera melakukan unggah lagi, ” terangnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat, agar yang belum terdaftar menjadi pemilih, supaya mengecek datanya di DPT online. “Masyarakat harus proaktif mengecek data masing-masing, jika belum terdaftar segera konfirmasi ke BPS atau ke KPU, atau juga bisa melalui media sosial KPU,” ujar Yuyun. (adi/sit)

Hal tersebut, terlihat dari saat sebelum memasuki Gedung KPU. Dimana, para Bacaleg disambut dengan tarian jaranan, dan iringan rebana.

Ketua DPD PAN, Lookh Mahfudz, menyampaikan jika saat ini PAN amat sangat terbuka. Tidak ada satu segmented yang tidak tersentuh di dalam kader PAN.

“Banyak diantara kita adalah santri, sehingga kita disambut oleh santri yang berebana dan kita siap bertempur di pemilihan 2024. Yang kedua, para budayawan pun banyak menjadi Caleg. Sehingga, kami disambut dengan tarian selamat datang dari kalangan budayawan. Artinya, semua elemen kami sentuh,” ucap Lookh Mahfudz, seusai melakukan pendaftaran Bacaleg.

Selain itu, dari 45 Bacaleg yang diusung, 40 persen diantaranya adalah Caleg perempuan. Kalangan nasionalis disebutkan juga tidak kalah banyak. Termasuk, juga para kalangan milenial. Sehingga, menurutnya di tahun 2024 mendatang, PAN memiliki keseimbangan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Sehingga ini yang perlu benar-benar kita tonjolkan, bahwa PAN akan lebih siap untuk menyongsong 2024 dengan sukses. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan kemudahan,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga berharap para Bacaleg bisa menyapa masyarakat dengan program berkemajuan. Antara lain, yaitu program kesehatan bantu rakyat. Karena, menurutnya dengan membantu adalah hal yang dilakukan untuk rakyat.

“Maka tagline kami adalah PAN 12 PAS Bantu Rakyat. Karena membantu adalah hal yang kami lakukan untuk rakyat,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga menargetkan jika ada 7 sampai 8 kursi yang disiapkan. Diantaranya, tersebar di Daerah Pilihan (Dapil) Kedungkandang 2 kursi, kemudian Sukun 2 kursi,  Blimbing 2 kursi, dan dua dapil lainnya yaitu, Lowokwaru, serta Klojen 1 kursi. Namun, masing-masing diharapkan berkompetisi untuk mencapai 2 kursi. (rsy/sit)

Ketua DPD Perindo Kota Malang, Laily Fitriyah Liza Min Nelly, menyampaikan jika ada sebanyak 37 Bacaleg yang telah didaftarkan. Di mana, 15 diantaranya adalah kaum milenial dan 30 persen atau sekitar 15 orang, merupakan perwakilan perempuan.

“Dari 37 orang tersebut, komposisinya 3 Klojen, 10 Blimbing, 10 Sukun, 9 Kedungkandang dan 5 Lowokwaru. Keterwakilan perempuan di kami (Perindo, red) lebih dari 30 persen atau sekitar ada 15 orang perempuan. Sementara untuk yang milenial, insyaallah ada 15 orang,” kata Nelly, seusai melakukan pendaftaran.

Dengan banyaknya kaum milenial yang mendaftarkan diri, Nelly berharap, agar mereka mampu mewadahi aspirasi para kaum milenial dan memberikan kesempatan kepada generasi muda. Tentunya, untuk turut berpartisipasi dalam dunia politik.

“Tahun ini banyak sekali milenial yang mendaftarkan. Mudah-mudahan, nanti banyak yang menang dan mewadahi kaum milenial lainnya,” katanya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan bahwa Partai Perindo memiliki strategi khusus untuk memenangkan pemilihan. Dalam hal ini, partainya akan turun langsung ke masyarakat untuk mengenalkan visi dan misi partai, serta program-program yang akan dilaksanakan jika partai Perindo terpilih.

“Tentu di kami sudah ada strateginya. Teman-teman turun untuk pengenalan ke masyarakat dan bagaimana agar Partai Perindo ini layak dipilih serta bagaimana agar Caleg ini dapat beradaptasi di masyarakat. Apa kemauannya masyarakat dan apa yang harus dijalankan oleh partai,” lanjutnya.

Dalam ajang pemilihan kali ini, Nelly menyebutkan bahwa Partai Perindo DPD Kota Malang, menargetkan satu kursi di setiap Dapil. Untuk mencapai target tersebut, dirinya menekankan pentingnya peran saksi dalam memastikan jalannya pemilihan yang adil dan transparan.

“Mudah-mudahan perDapil nanti kami dapat satu kursi. Kalau intruksi pasti ada, terutama di kami adalah saksi yang alhamdulillah penuh dan itu adalah salah satu kunci pemenangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Nelly, hari Jumat dianggap sebagai hari baik. Sehingga, dirinya berharap langkah ini akan membawa keberuntungan bagi partai Perindo di pemilihan nanti.

“Jumat ini hari baik. Tapi juga dengan strategi yang matang dan keterwakilan milenial yang signifikan, Partai Perindo DPD Kota Malang optimistis dapat meraih hasil yang baik pada pemilihan legislatif mendatang,” imbuhnya.

Sebagai informasi, selain Partai Perindo, beberapa partai juga telah mendaftarkan Bacalegnya ke KPU Kota Malang. Diantaranya yakni, Partai Hanura, Partai PBB, PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, dan PKS, dengan status pengajuan berkas telah lengkap dan diterima. (rsy/sit)

Ketua DPD Partai Nasdem Sampang, Surya Noviantoro, menyampaikan pendaftaran Bacaleg dilakukan sesuai dengan instruksi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) guna memastikan dan mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Saat mendaftar, turut serta seluruh kader partai yang masuk pada bursa Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

“Kami sesuai instruksi DPP Partai Nasdem. Bahwa, secara serentak seluruh pengurus partai melakukan pendaftaran Bacaleg ke Kantor KPU,” ujarnya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Menurutnya, kesuksesan pada perhelatan pesta demokrasi bukan hanya bagi penyelenggara dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, dukungan dari berbagai elemen masyarakat, kedewasaan dalam berpolitik yang melibatkan seluruh Partai Politik (Parpol) untuk dapat berlangsung dengan situasi dan kondisi aman serta damai.

“Kesuksesan Pemilu tidak hanya pada penyelenggara dari dua lembaga. Tetapi, kedewasaan dalam berpolitik, dan kami yakin Pemilu dapat terselenggara dengan aman dan sejuk,” imbuhnya

Disebutkannya, Bacaleg yang diusung partai dan didaftarkan telah memenuhi kuota. Yaitu, sebanyak 45 orang Bacaleg dan 30 persen keterwakilan kalangan wanita. “Kami daftarkan sebanyak 45 Bacaleg se Kabupaten Sampang, baik incumbent maupun wajah baru dan syarat-syarat dari keterwakilan kalangan wanita 30 persen juga terpenuhi,” ujarnya. (raf/gie)

“Ada sekitar 1200 Nakes, termasuk perawat, yang masih belum ada SK Bupati,” kata Bupati Hendy.

Nakes yang dimaksud oleh bupati itu, adalah mereka yang selama ini telah mengabdikan diri melayani masyarakat di fasilitas kesehatan (Faskes) milik Pemkab Jember. Dirinya pun menjelaskan, bahwa latar belakang selama ini belum diterbitkan SK untuk para Nakes, karena ada skala prioritas yang harus diselesaikan oleh pemerintahan. Yakni, menyelesaikan permasalahan infrastruktur karena berkaitan dengan masyarakat luas. Karenanya, sekarang Pemkab tengah menghitung kekuatan APBD untuk honor para Nakes.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kalau hanya membuat SK itu gampang, karena tinggal teken. Cuman, itu harus dibarengi dengan duitnya. Nakes prioritas, tenaga GTT/PTT prioritas. Tetapi ada yang lebih prioritas lagi kemarin. Apa itu? Infrastruktur dan lainnya yang membutuhkan biaya besar,” kata Bupati Hendy.

Bupati berkomitmen, akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut tahun ini. “Insyaallah, tahun ini. Paling akhir tahun depan harus clear semua,” ujar Hendy Siswanto.

Sementara itu, Ketua DPD PPNI Kabupaten Jember, Ns Mustakim, menyambut baik komitmen Bupati Hendy untuk tenaga Nakes. “Seperti yang disampaikan Bupati Hendy, bahwa perawat merupakan salah satu tenaga di garda depan untuk melayani masyarakat,” katanya menirukan sambutan bupati.

Tema pada acara halal bihalal yang dihadiri 300 orang anggota dan pengurus DPD PPNI Jember, ini mengusung tema. ‘Dengan semangat Idul Fitri kita wujudkan perawat yang profesional dan Bercahaya (berkarakter, responsif, cerdas, sejahtera dan berbudaya)’. (rio/gie)

“Genap 2 tahun saya dan KH Abdul Rouf memimpin Lamongan. Sejak kami dilantik, dihadapkan dengan pandemi covid-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam setahun ke belakang, Lamongan telah mampu menuntaskan program yang tertuang di dalam RPJMD, mulai dari terealisasinya program super prioritas Jamula di 53 ruas jalan sepanjang 47.389 meter dan 16 titik jembatan, 194 ruas jalan lingkungan dan 20 pedestrian juga kami bangun. Tidak hanya jalan kami juga membangun 10 palang pintu kereta api untuk meningkatkan keselamatan masyarakat” katanya, Minggu (05/03/2023) tadi.

Suksenya megpreneur serta dorongan UMKM untuk naik kelas ke pasar ekspor, lanjut Bupati Yuhronur, mampu pertahankan Lamongan sebagai lumbung pangan nasional dengan capaian hasil produksi padi di tahun 2022 mencapai 1.200.360 ton serta capaian hasil produksi ikan sebanyak 146.030 ton.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Tidak hanya itu, dihadapan Ketua DPD Golkar Jatim, Sarmuji, Bupati Yuhronur juga menjelentrehkan bahwa saat ini di Kabupaten Lamongan tidak ada lagi desa berstatus tertinggal. Sebab melalui program desa berjaya 1.431 dusun telah mendapatkan bantuan dana dusun (Bansun) senilai Rp.35 juta perdusun untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh desa. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan melalui penyaluran beasiswa 5.800 siswa dan 1.074 mahasiswa S-1, serta 1 orang hafidz qur’an untuk jenjang S-2.

Bahkan melalui program Lamongan sehat, saat ini 462 Desa telah difasilitasi mobil sehat. Layanan kesehatan gratis kepada 2000 KK diwujudkan dengan layanan home care service. Sedangkan di bidang kesejahteraan, 80 kepala keluarga perempuan terberdaya ekonominya, terealisasinya penyalulan bantuan sosial 30.000 keluarga kurang sejahtera, terbangunnya 779 rumah, dan fasilitas untuk warga lainnya.

“Dalam Jejak Langkah 2 tahun ini, tentu semua harapan masyarakat tidak serta merta terwujud. Meski demikian, kami tidak pernah berhenti berikhtiar, dengan semangat kolaborasi khususnya dengan partai Golkar kami bisa menjaga pembangunan dan pelayan publim di Kabupaten Lamongan secara on the track,” paparnya. (zen/sit)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI Kota Malang, Susiati, mengatakan jika gelaran tersebut dilakukan guna mewadahi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Kota Malang, agar mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag).

“Melalui kegiatan ini, nanti kita ajari mereka agar mempunyai surat legalitas usaha. Misal, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal untuk para pedagang. Kemudian, untuk bumbu-bumbu lainnya, juga harus punya sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan merk. Alhamdulillah itu semua difasilitasi negara, gratis,” jelas Susi-sapaannya.

Ditambahkannya, jika jumlah PKL yang ada di Kota Malang ada sebanyak ribuan. Namun, yang terdata masih 500 PKL. Tentunya dalam melakukan pendataan juga harus bertahap, sebab ada beberapa kendala yang terjadi.

“Karena untuk minta data ke PKL, itu juga tidak segampang membalikkan telapak tangan dan harus pelan-pelan. Takutnya, mereka berpikir kalau akan kena pajak. Padahal, sebenarnya tidak kena pajak kalau pendapatan masih di bawah Rp 2 miliar dan karena masih pengusaha kecil,” katanya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Lebih lanjut disampaikan, bahwa MMF sendiri melibatkan 36 PKL di Kota Malang, dengan sektor makanan dan minumam (Mamin). Kemudian, juga melibatkan Badan Umum Logistik (Bulog) Kota Malang. Gelaran tersebut, berlangsung selama tiga hari, yakni mulai Sabtu (04/03/2023) hingga Senin (06/03/2023).

Sejalan dengan itu, Kepala Diskopindag, Eko Sri Yuliadi, mengatakan jika para PKL yang ada pada gelaran MMF, masih belum tersentuh oleh Diskopindag. Karena itu, pihaknya meminta agar segera dilakukan pendataan, sehingga bisa mempunyai merk dagang, sertifikasi halal dan NIB.

“Tadi saya sudah minta ke Bu Susi untuk mendata dan diajukan ke Diskopindag. Dan semuanya ini gratis tidak dipungut biaya,” ucap Eko.

Eko berharap, kegiatan seperti itu nantinya bisa menghidupkan perekonomian di Kota Malang. Terlebih, pihaknya juga mengizinkan agar ditiap kelurahan bisa melakukan kegiatan UMKM pada akhir pekan.

“Yang jelas, Diskopindag mensupport kegiatan ini. Karena yang bisa bertahan untuk menghadapi resesi global ini salah satunya adalah UMKM. Jadi kalau dibandingkan dengan secara total, bisa sampai dua atau tiga kali lipat mendukung kenaikan ekonomi secara keseluruhan di Kota Malang,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kegiatan MMF, sebab dinilai sebagai salah satu embrio dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang pastinya memberdayakan semua masyarakat di Kota Malang.

“Nah, ini kebetulan sudah kami tinjau dengan membuka acara ini. Lokasinya juga pada jalur yang sebelah kiri, yang sehingga tidak berdampak pada arus lalu lintas di sini. Saya kira ini cukup bagus,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Pengurus DPD KNPI Kabupaten Kediri, yang dinahkodai Mohammad Ghupron, itu juga diminta untuk membuat program kerja prioritas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat. “Dari pada banyak program dan tidak jelas, mending prioritaskan satu atau dua program tapi jelas,” pesan Mas Dhito, pada acara pengukuhan kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Kediri di Ruang Jayabaya, Pemkab Kediri Rabu (08/02/2023) tadi.

Masih menurut Mas Dhito, ketika program dibuat terlalu banyak, maka yang biasa terjadi adalah hasilnya tidak akan efisien. Untuk itu, kepengurusan yang baru ini diharapkan dapat fokus pada satu atau dua program.

Dari sekian banyak visi misi KNPI, orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu menyoroti salah satu point yakni berperan aktif dalam memaksimalkan potensi dan aksesbilitas ekonomi digital. Berangkat dari visi misi tersebut, Mas Dhito mencontohkan, KNPI bisa membuat program yang manfaatnya dapat dirasakan untuk memajukan pelaku UMKM di Kabupaten Kediri. 

“Karena pemulihan ekonomi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus berjalan beriringan dengan teman-teman pemuda,” ungkap Mas Dhito.

Peran pemuda dalam hal ini KNPI, ujar Mas Dhito, dinilai sangat penting bagi masa depan bangsa, khususnya di Kabupaten Kediri. Apalagi, pada Oktober 2023, bandara di Kabupaten Kediri sudah mulai beroperasi.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Disisi lain, pada tahun 2030 mendatang, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Dimana, jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif.

“Di tahun 2023 sampai tahun 2030, kita punya waktu tujuh tahun di situlah ada pertumbuhan ekonomi yang saya harapkan eksponensial,” tuturnya.

Pada akhir sambutannya, Mas Dhito menegaskan, kepengurusan KNPI yang sudah dikukuhkan harus memiliki program yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Dalam membuat program tersebut, dirinya meminta supaya Ketua DPD KNPI Kabupaten Kediri beserta jajarannya, dapat melibatkan OKP yang ada.

Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI Jawa Timur, Achmad Nur Aminuddin, yang hadir dan melantik kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Kediri yang baru, menyampaikan harapan para pendiri KNPI. Organisasi kepemudaan ini, dapat menjadi bagian yang mendukung program pemerintah.

Dalam hal ini, KNPI harus dapat bersinergi dengan pemerintah dalam rangka membangun integrasi bangsa. Dia pun menilai saat ini pemuda telah menempati di ruang-ruang politik dalam konteks kenegaraan.

Di Jawa Timur, lanjutnya, banyak pemimpin daerah berasal dari kalangan pemuda. Salah satunya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

“Ini adalah kekuatan pemuda diwujudkan dalam kiprah terhadap negara dan bangsa,” tuturnya.

Ditegaskan Achmad Nur Aminuddin, organisasi KNPI harus menjadi bagian diantara masyarakat dan negara. KNPI diharapkan menjadi pionir kekuatan kepemudaan yang mendukung program pemerintah. (pan/sit)