Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkab Malang Wahyu Kurniati mengatakan, pihaknya sudah persiapkan semuanya, dan memastikan pencarian gaji ke-13 tersebut.

“Sesuai pengumuman dan petunjuk Menkeu tersebut, kami siap menyalurkan gaji ke-13. Tapi, hanya untuk eselon III kebawah saja,” ungkapnya, saat dihubungi hubungi, Rabu (22/7/2020) siang.

Menurut Wahyu, pencairan gaji ke-13 biasanya dicairkan pada bulan Agustus nanti, dan untuk besarannya Pemkab Malang telah menyediakan anggaran sebesar Rp 60 miliar lebih.

“Untuk komponen besarannya pencariannya setiap ASN akan menerima kurang lebih sama dengan gaji THR (tunjangan hari raya),” jelasnya.

Lanjut Wahyu,untuk di daerah, peruntukan pencarian gaji ke-13 tersebut tidak berlaku bagi ASN eselon II, sedangkan untuk di pusat tidak berlaku bagi eselon I dan II.

“Untuk level kabupaten gaji ke-13 ini tidak berlaku bagi eselon II. Tapi, untuk petunjuk teknis (juknis)nya memang belum turun, mungkin 1-2 hari kedepan sudah turun,” terangnya.

Ditambahkannya, pemberitahuan tersebut baru di sampaikan oleh Menkeu pada Selasa (21/7) kemarin.

“Kata Bu Menteri baru mengumumkan kemarin kan. Yang jelas di bulan Agustus nanti, untuk persisnya kami belum tahu, yang jelas bulan Agustus pokoknya,” pungkasnya. (Sur/tim)

“Kami masih menunggu Juknis dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu untuk pencariannya,” ucap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkab Malang Wahyu Kurniati Rabu (8/7/2020) siang.

Mantan Kepala Bagian Umum Sekda Pemkab Malang ini menegaskan, jika dirinya sudah menyiapkan anggaran untuk gaji 13 untuk ASN yang besarannya mencapai kurang lebih Rp 60 miliar.

“Anggarannya sudah siap, anggaran gaji itu tidak boleh di otak-atik walau ada Covid-19. Jadi saat ini kita tinggal menunggu juknisnya. Sebelum ada juknis tak akan dicairkan,” jelasnya.

Lanjut dia,gaji 13 tersebut biasanya dicairkan di pertengahan tahun atau di bulan Juli, dan untuk tahun ini masih belum bisa dipastikan.

“Kalau sudah ada juknis akan langsung kita cairkan. Anggarannya sudah kami siapkan kok, sekitar 60 miliar,” terangnya.

Meski Pemkab Malang telah melakukan rasionalisasi anggaran, tambah Wahyu, namun untuk anggaran gaji ASN di lingkungan Pemkab Malang tetap dianggarkan.

“Kami tidak merasionalisasi anggaran gaji, baik itu gaji 13, 14, maupun gaji bulanan, yang dirasionalisasi itu kegiatan lainnya,” tandasnya. (Sur/tim)