Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar, Agus Santoso mengatakan, sebanyak 125 unit rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan pembangunan itu berada di Kecamatan Panggungrejo. Seperti di Desa Panggungrejo, Kaligambir, Serang, Kalitengah, Sumbersih, dan lain-lain.

“Program bantuan dari bank dunia bernama National Housing Affordable Program (NHAF). Nah, sasarannya sudah ditentukan oleh pihak bank dunia. Kita tinggal memfasilitasi dan mengawasi,” kata Agus Santoso.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, masing-masing rumah mendapat bantuan Rp 17,5 juta. Adapun rincian penggunaannya sama seperti bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah, yakni senilai Rp 2,5 juta diberikan kepada tukang bangunan, sisanya Rp 15 juta dibelikan material bahan bangunan.

“Secara umum semuanya sama dengan bantuan yang kita berikan, baik rincian penggunaan anggarannya maupun proses pencairannya,” ujarnya.

Agus menambahkan, pembangunan RTLH bantuan dari Bank Dunia ini harus selesai tahun ini. Rencananya, bulan ini akan dimulai dengan melakukan verififasi lapangan.

“Kalau untuk pemdamping juga sudah dilatih di Lamongan beberala waktu lalu,” pungkas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Blitar. (jar/yan)

“Anggaran bantuan perbaikan RTLH kan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS). Nah, untuk tahun ini anggarannya berkurang, jadi jumlah RTLH yang dapat bantuan untuk diperbaiki juga berkurang,” kata Agus Santoso.

Lebih lanjut Agus menuturkan, pada tahun ini ada 443 unit RTLH yang bakal mendapat bantuan untuk diperbaiki. Adapun rincian anggarannya, 190 unit berasal dari Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS), 169 unit berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 84 unit berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Dari 84 unit yang anggarannya berasal dari DAU, 15 diantaranya bakal diperbaiki melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD),” ujarnya.

Agus menambahkan, nantinya rata-rata rumah bakal mendapat anggaran senilai Rp 17,5 juta, dimana Rp 15 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

“Meskipun anggaran sudah dipastikan nominalnya, namun nanti untuk anggaran yang diberikan akan disesuaikan dengan masing-masing rumah tersebut,” pungkas Agus Santoso. (fjr/yan)