Hal tersebut diungkapkan oleh Suwandi Anggota Komisi C DPRD Batu saat melakukan sidak dengan DPKPPR di pasar sayur hari ini, Kamis (12/4/2018). Menurut Suwandi, Komisi C masih dijanjikan akan diberi draft serta pemaparan dinas Minggu depan padahal draft sangat penting disampaikan karena anggaran pembangunan menggunakan APBD 2017 sebesar Rp 9 Miliar.

“Kalau tidak ada draft kami kesulitan mengetahui nilai anggaran pembangunan dengan kondisi yang ada saat ini. Apakah sudah layak sesuai rencana dan gambar, ” keluh Suwandi usai lakukan sidak.

” Nantikan juga muncul dari hasil audit BPK pasti akan kita koreksi kembali, ” imbuhnya.

Didik Mahmud Ketua Komisi C DPRD Batu mengutarakan ada dua tujuan sidak kali ini pertama untuk memantau kualitas dan fungsi pembangunan pasar. Dari pemantauan kami, masih banyak ditemukan bangunan yang kurang bagus seperti keramik terkelupas dan pemasangan saluran air tidak sempurna.

“Karena masih dalam masa pemeliharaan, kami berharap eksekutif meminta kesediaan rekanan membenahi bagian yang kurang sempurna. Saya gak berfikir PHO dinas bagaimana hasilnya, bukti dilapangan faktanya seperti ini, ” ucap pria yang juga menjadi politisi Partai Golkar.

Lanjut Didik, bagian areal los harus ada pengerasan dan penguat. Jika tidak, Didik khawatir akan mudah rusak dan ambrol, sebab lokasi tersebut nantinya akan sering dilalui kendaraan membawa beban.

Tujuan raker, jelas Didik Mahmud ketua Komisi C DPRD Batu untuk menanyakan apakah pekerjaan sudah dibayar lunas sesuai progres pembangunan yang sudah digarap. Kemudian untuk mengetahui apakah pihak rekanan diputus kontrak/ada adendum baru.

“Logikanya harus dibayar sesuai pekerjaan. Misal pekerjaan 70 persen, ya harus dibayar 70 persen saja sesuai yang ditangani. Lalu, kalau ada adendum perpanjangan kontrak waktu pekerjaan, baru pihak rekanan boleh melanjutkan pembangunan,” terang politisi Partai Golkar ini, Senin (5/2/2018).

Nantinya, lanjut Didik, meskipun ada adendum, pihak rekanan akan dibayar kalau pekerjaan sudah rampung. Itu pun dibayar saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018.

” Meskipun sudah adendum nanti rekanan wajib membayar denda sekitar 0,5 persen dari total masa keterlambatan. Tinggal dikali berapa hari dikali 0,5 persen, ” tambah Didik.

Saat ditanya apakah pihak Komisi C sudah menghubungi pihak DPKPPR Kota Batu, Didik mengaku belum konfirmasi dinas terkait. Tapi, komisi C tidak bingung sebab kedepan akan ada laporan pertanggung jawaban dari dinas kepada Komisi C.

” Nanti dalam raker seluruh OPD akan melaporkan seluruh pertanggung jawaban kepada kami. Dari sana kami pasti bisa mengetahuinya, ” ujar Didik.

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kadis DPKPPR Ir Himpun belum bisa dikonfirmasi. Kabid Cipta Karya Nugroho Widyanto juga sulit dimintai keterangan.

Perlu diketahui, pembangunan rumah LVRI yang terletak di Jalan Hasan Halim Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu dibangun untuk para veteran yang tidak memiliki rumah. Total ada enam rumah berukuran sekitar 5×7 meter persegi dibangun memakai anggaran Rp 4,345 miliar dari APBD 2017 nomor kontrak 602/13/Kontrak-PPK.1.LVRI/422.109/2017 dalam pekerjaan memiliki masa kontrak 150 hari sejak 15 Mei hingga 10 November 2017.

Jika dihitung hingga sekarang, keterlambatan pembangunan sekitar 40 hari dari target yang ditetapkan. Rekanan proyek PT Tectonia Grandis yang beralamat di Jalan Gayungsari Tim X. Nomor 2 Menanggal, Kota Surabaya sulit dihubungi karena tidak lengkapnya petunjuk papan nama alamat dan nomor kontak di lokasi pekerjaan. (lih/yan)