Program Plat nomor rumah sendiri, sebenarnya sempat digulirkan pada 2014 dan ditargetkan rampung pada 2016 lalu. Namun, hingga kini program ini masih belum rampung. Sehingga, DPKPP melanjutkan program ini di tahun 2021. Terhitung saat ini, ada 61.884 unit rumah yang mendapat program penomoran sejak digulirkan 2014 lalu.

Sekretaris DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto, mengatakan tidak tahu persis alasan molornya program ini. Karena dari data yang ada, sekitar empat desa belum tersentuh program ini. Seperti Desa Pesanggrahan, Desa Beji dan Desa Sidomulyo.

“Saya tidak tahu, kenapa tidak dilanjutkan. Saat itu, saya belum menangani di bidang itu (perumahan). Dan anggarannya, seingat saya masih itu. Silahkan dicek,” kata Bangun, Rabu (20/01) tadi.

Saat ini, ujar Bangun, pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak desa atau kelurahan untuk pendataan. Karena, sebelumnya ada ketidaksinkronan nomor rumah.

“Itu karena ada kekeliruan pendataan di tingkat desa. Makanya, kami koordinasi dahulu agar bisa selaras,” terangnya.

Terkait program ini, Bangun menjelaskan, plat nomor rumah berbentuk akrilik dengan bentuk buah seperti apel, jeruk ataupun stroberi. Program ini, hanya menggantikan plakat nomor rumah lama yang sudah usang dan tidak layak pakai. Tercatat, ada jatah 61.844 ribu plakat yang akan diberikan secara bertahap sejak 2014.

Untuk model, setiap kecamatan berbeda. Seperti Kecamatan Junrejo, berbentuk buah jeruk, Kecamatan Batu berbentuk buah apel dan Kecamatan Bumiaji berbentuk buah stroberi. (cw2/sit)

Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI), Dr Ellysa Nursanti ST MT, mengungkapkan pertukaran pelajar ini adalah bentuk lanjutan kerjasama di bidang teknik. “Dengan UTHM kami melanjutkan kerjasama khususnya dibidang teknik, dimulai Teknik Informatika dulunya. Nah kebetulan dekan berkomunikasi dengan kami, malah sekarang mulai direncanakan untuk progdi lain juga akan melakukan student exchange,” terang Ellysa.

Ditambahkannya, kerjasama dengan UTHM ini adalah kesempatan luas beberapa progdi, bahkan rencana semester depan akan ditambah progdi Teknik Informatika.

Disi lain, Ketua Prodi Teknik Elektro, Dr Eng Komang Somawirata ST MT, pertukaran pelajar ini merupakan tindak lanjut MoU yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi. “Awalnya ada MoU dari perguruan tinggi, lalu dari fakultas dan prodi menindaklanjuti. Dan yang kami kirimkan memang mahasiswa dengan grade tinggi, karena ini membawa nama besar ITN,” ungkapnya. Diakui Komang, meski persyaratan IPK minimal 3.0 ada mahasiswa dengan IPK dibawah yang sangat bersemangat untuk bisa ikut program ini. “Karena kami melihat semangat dan tekatnya untuk ikut, akhirnya kami fasilitasi. Dan ketika diseleksi oleh tim dari UTHM, dia berhasil lolos,” jelasnya.

Menurut Komang, melalui pertukaran pelajar ini sangat menguntungkan prodi, karena bisa mengukur seberapa besar kemampuan mahasiswa. “Kalau terbukti mahasiswa bagus, dapat nilai A, kan berarti kualitas pendidikan di tempat kita juga terbukti,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Prodi Teknik Mesin, Dr Komang Astanawidi ST MT, mengungkapkan bahwa ini adalah kerjasama yang pertama kali dijalin oleh progdi. “Untuk keluar negeri, ini baru merintis, kaitannya dengan program hibah kampus Merdeka Belajar. Yang kita kirim ada 9 mahasiswa, dimana ada beberapa mahasiswa yang mengambil lebih dari 1 mata kuliah,” terangnya.

Dalam kondisi pandemi ini, model perkuliahan daring membuat pihak mahasiswa lebih mudah mengikutinya. “Tidak harus kesana, karena pembelajaran daring. Intinya kami ingin memancing mahasiswa lain supaya kedepannya mengikuti program Merdeka Belajar pertukaran mahasiswa,” tambahnya. Diakui pria yang akrab disapa Komang itu, mahasiswanya yang telah mengikuti program student exchange senang karena merasa tertantang. “Mereka menyukai hal yang berbeda, sejauh yang kita pantau, mereka sangat antusias,” tandasnya. Berdasarkan cerita salah satu mahasiswa progdi Teknik Elektro, Dyah Erika Mining Aurora Zulfan, yang mengikuti student exchange, dia sudah 12 kali melakukan tatap muka. “Pertama pertemuan tanggal 29 Oktober 2020, perminggu rutin ada pertemuan, jadi sekitar lebih dari 12 kali. Sudah tes dan ujian tengah semester juga,” ungkap wanita yang mengambil mata kuliah  Power Elektronics pada program pertukaran pelajar itu. (cw1/ed2)

perubahan pencairan tersebut yakni terdapat pada pola yang semula di tahun 2019 dicairkan 20 persen pada tahap awal, dan 40 persen di tahap dua dan tiga, kini telah diubah dengan 40 persen pada pencairan awal dan kedua, sedangkan pada tahap tiga dicairkan 20 persen.

Amir Lutfi, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) saat ditemui diruang kerjanya,(23/1/2020) membernarkan adanya perubahan tersebut. Ia menyampaikan, peraturan tersebut akan mulai diterapkan pada pencairan tahap pertama nanti.

“Kalau tahun 2019 kan menggunakan pola 20-40-40, nah saat ini berubah menjadi 40-40-20. Perubahan ini bertujuan agar program desa yang sudah disepakati bisa dilaksanakan secara maksimal sejak tahap awal ,” ujarnya.

Diketahui, total anggaran untuk DD/ADD tahun 2020 ini tak banyak berubah dari tahun lalu yakni dengan total sebesar Rp 442 Milyar. Dana tersebut terbagi atas Dana Desa Rp 330 Milyar dan ADD sebanyak Rp 112 Milyar yang akan terbagi pada 273 desa.

“Jumlah dengan tahun lalu masih sama.Untuk DD 330 milyar dan ADD 112 Milyar. Itu pembagiannya berbeda tiap desa tergantung populasi dan luas wilayah,” lanjutnya.

Sedangkan pencairan tahap pertama saat ini belum cair, diperkirakan pencairan dana tersebut pada bulan maret-april. Namun pihaknya berharap dana tersebut segera cair agar desa bisa cepat menjalankan programnya masing-masing.

Selain itu, Amir juga menjelaskan meski pihaknya yang menangani desa namun untuk pengawasan DD/ADD merupakan kewenangan inspektorat dan juga kepolisian. Meski begitu, pihaknya terus memberikan pembinaan dan pendampingan pada desa agar dapat merealisasikan programnya dengan baik. (Isn/nhs/yan)

Area lampiran

“Proses tahapan pemilihan ini nantinya perlu satu bulan sampe ditetapkan sebagai definitif,”terangnya.

Padahal, dalam waktu dekat BPD perlu melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk tahun anggaran 2020. Namun, Musdes ini dikatakan bisa dilakukan oleh pejabat lama sebab telah diberikan Perpanjangan Surat Keterangan (SK) oleh Bupati.

“Ya kalau sampai musdes belum ada pejabat baru bisa menggunakan yang lama,kan sudah diperpanjang,” jelasnya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron. Dikatakan, SK para pejabat BPD lama telah diperpanjang agar desa dapat mencairkan Dana Desa dan juga melakukan Musdes.

“Sudah kami perpanjang, hal itu kami lakukan agar tidak menghambat desa dalam melakukan mobilisasi,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Amir Lutfi Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengatakan, perpanjangan SK tersebut telah sesuai dengan keputusan bupati. Hal itu agar mempermudah desa untuk mencairkan DD.

“Hanya saja dampaknya ketika BPD tidak segera dilakukan yaitu penyusunan RAPBDes yang sedikit terhambat, bukan pencairan DD,” ucapnya. Sementara itu, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron menyampaikan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait usai pelantikan presiden.

“Setelah pelantikan, kita akan koordinasi lagi untuk menentukan hari pemilihan BPD,” tuturnya.

Sebelumnya, Agus Kurniawan anggota komisi A DPRD Bangkalan menyampaikan, lambatnya pemilihan BPD ini akan berpengaruh pada pencairan DD. Sehingga pada Aliansi Kepala Desa (AKD) mendesak untuk pemilihan BPD segera digelar. (ist/nhs/yan)

Akibatnya, sejumlah warga menyuarakan aspirasinya melalui demo di balai Desa Durjan dan Kantor Kecamatan Kokop siang tadi,(21/8/2019). Warga menuntut pemilihan panitia dilakukan transparan dan tidak asal tunjuk.

“Tuntutan kami, pemilihan panitia diulang. Sebab, kami tidak tau pemilihan kapan dan tiba-tiba panitianya sudah ada ,” ucap Ahmad Koordinator Pemuda Desa Durjan.

Dikatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi kepala desa dan juga ketua BPD. Namun keduanya tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Padahal, di selebaran nama panitia tersebut telah dibubuhi tanda tangan keduanya.

Akhirnya, pihak perwakilan pemuda desa mengadu pada Komisi A DPRD Bangkalan dengan memberikan surat. Selanjutnya, ia juga akan menyurati DPMD untuk mendapatkan solusi.

“Kami sudah berkirim surat ke Komisi A dan besok akan kami surati juga DPMD,” tuturnya. (isn/nhs/yan)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Mulyanto Dahlan mengatakan, program Bursa Inovasi Desa tersebut merupakan program nasional melalui Kementerian Desa yang diselenggarakan di sekitar 150 kabupaten di Indonesia. Program tersebut diharapkan akan membawa dampak yang positif dalam pembangunan ekonomi bagi desa melalui pertukaran pengetahuan dari beberapa desa yang telah memiliki inovasi.

“Jadi Bursa Inovasi Desa itu adalah program yang memberikan ruang bagi desa untuk mempublikasikan karya karya inovatif desa sehingga dari kegiatan itu ada pertukaran perpaduan pengetahuan, bagaimana melakukan pembangunan di desa dan memajukan desa” kata Mulyanto, Jumat (29/12/2017).

Dia menjelaskan, pengembangan ekonomi desa tidak bisa dilakukan tanpa pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di desa-desa yang merupakan tonggak instrumen pembangunan, sehingga segala potensi yang ada di desa bisa terkelola dengan maksimal. Dengan demikian, pertukaran pengetahuan tidak bisa dihindari untuk mencapai tujuan tersebut.

“Kan ada pertukaran nanti, bagaimana membangun ekonominya, infrastrukturnya, membangun pelayanan sosial di masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan di desa nanti juga, jadi nanti juga akan disampaikan kepada perwakilan desa desa nanti” jelasnya.

Sementara itu, Konsultan Nasional Program Bursa Inovasi Desa, Borni Kurnian menerangkan, kegiatan yang telah dilakukan di 3 kabupaten di Madura tersebut merupakan serangkaian program berkala untuk diaplikasikan di beberapa desa. Konsep itu diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan desa, sehingga dapat beradaptasi dengan beberapa akses dengan pihak terkait.

“Seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini berkaitan dengan inovasi desa, pelayanan dasar masyarakat, ada juga menu infrastruktur, ada sarana olahraga ada juga pengembangan ekonomi khusus kawasan pedesaan, itu yang dipromosikan kepada peserta” terangnya.

Dalam progaram itu, DPMD menyiapkan sekitar 50 menu yang telah berhasil dalam pembangunan desa yang melibatkan Satker dan Pendamping Desa (PD), sehingga program tersebut akan berdampak dalam peningkatan ekonomi desa serta merubah image perangkat desa yang selama ini dikonotasikan nagatif oleh masyarakat.

“Pelaksanaan undang-undang desa itu tidak hanya fokus kepada dana desanya, tapi lebih kepada kreatifitas pemerintahan desanya dalam membelanjakan anggaran dana desa sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Yang terpenting itu melahirkan inovasi,” lanjutnya.

Pemerintah menargetkan, program tersebut akan menghasilkan replikasi inovasi desa di tahun 2018, mengingat program itu diinisiasi oleh pemerintah sebagai pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa sebagai lapisan masyarakat terendah.

“Targetnya, di 2018 akan ada replikasi dari inovasi desa, dan kedepannya ada pelipatgandaan atas program progaram inovasi di pedesaan” paparnya. (rid/yan)