Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yulianti, mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan bekal kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar segera membentuk Panitia Pilkades. “Kegiatan ini tentang apa saja yang akan panitia lakukan dan peran BPD, dalam pelaksanaannya,” katanya saat dikonfirmasi.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Menurutnya, BPD sangat berperan dalam pelaksanaan Pilkades. Di mana, BPD mempunyai peran, seperti mulai dari pembentukan panitia sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades.

“Sehingga, saya rasa perlu disosialisasikan. Insyaallah, sosialisasi ini juga akan ditindaklanjuti oleh tim tingkat kecamatan. Ketika panitia di tingkat desa sudah terbentuk,” urainya.

Kendati demikian, pihaknya menekankan kepada BPD, agar dapat melaksanakan tugasnya. Yakni, pelaksanaan Pilkades serentak 2021, hingga pada proses pelantikan Kades (Kepala Desa) terpilih.

“Sampai ke proses pelantikan. Jadi, penekannya lebih kepada peran mereka, tugas dan tanggung jawab BPD terhadap pelaksanaan Pilkades serentak,” tegasnya.

Haeriyah mengaku, untuk pembentukan panitia sendiri, dilakukan awal bulan Juli 2021 ini. Jadi, itu sudah dilakukan pembinaan pembentukan di tingkat desa.

Dijelaskannya, untuk teknis pembentukan panitia tersebut dipilih melalui rapat BPD. Sebaliknya, bukan melalui pendaftaran. “Untuk teknisnya, bisa langsung ke BPD. Karena ini merupakan ranahnya BPD,” katanya.

Dalam pelaksanaan Pilkades serentak 2021 ini, katanya, tidak boleh menarik sumbangan dari masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya murni dibiayai APBD.

“Untuk hal-hal yang lain, boleh didanai dari dana desa. Seperti, untuk Prokes (protokol kesehatan),” tegas Haeriyah. (dul/ed2)

Kepala DPMD Bondowoso, Abdurrahman, di Gedung DPRD Bondowoso, Selasa kemarin (17/7/2019) mengatakan, masalah penggunaan anggaran DD untuk program Getar Desa memang sekarang sedang proses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, karena ada indikasi korupsi.

”Yang saya tahu, baru satu desa terindikasi korupsi anggaran Getar Desa dari DD ini. Itu Desa Sumberejo Kecamatan Ijen,” katanya.

Namun, Abdurrahman tidak bisa menerangkan secara rinci indikasi korupsi anggaran Getar Desa yang sekarang dalam proses penyidikan kejaksaan. Yang jelas, menurut Kabag Humas dan Kepala Disnakertrans Bondowoso, ini dirinya sudah dimintai keterangan oleh kejaksanaan terkait pemeriksaan dugaan korupsi anggaran Getar Desa dari DD ini.

”Kalau indikasi korupsinya apa, jangan tanya saya. Yang jelas, saya sudah komunikasi dengan kejaksaan dan juga sudah dimintai keterangan oleh kejaksaan beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Karena , tambah Abdurrahman, dugaan korupsi anggaran Getar Desa masih dalam proses pemeriksaan kejaksaan. Sehingga, apakah Desa Sumberejo dalam hal ini Kepala Desa (Kades) terindikasi korupsi, masih menunggu hasil pemeriksaan.

”Sekarang kan masih proses pemeriksaan. Jadi, belum tentu salah atau benar kan. Kita harus menunggu pemeriksaannya bagaimana. Setelah ada hasil pemeriksaan, baru kita ketahui ada korupsi atau tidak,” ujarnya.

Abdurrahman mejelaskan, sejak program Getar Desa diluncurkan Pemkab Bondowoso pada 2017 melalui Perbup Bondowoso terdapat pengalokasian DD untuk anggaran program Getar Desa. Besaran anggaran disesuaikan jumlah warga belajar yang ikut.

”Jadi bukan wajib. Tapi, pengalokasian anggaran DD untuk program ini harus ada warga belajarnya dan tidak harus berapa persen,” jelasnya.

Bupati Bondowoso KH.Salwa Arifin juga membenarkan adanya dugaan korupsi anggaran DD untuk program Getar Desa dalam proses pemeriksaan kejaksaan. Bahkan, dia mengatakan, ratusan Kades di Bondowoso sudah dipanggil dan dimintai keterangan mengenai alokasi angaran DD untuk program Getar Desa, ini oleh kejaksaan.

”Ini menjadi perungatan bagi seluruh kepala desa di Bondowoso agar kedepan dalam pengalokasian anggaran DD untuk proghram Getar Desa harus sesuai aturan yang berlaku,” katanya. (ido/yan)

Kepala Dinas PMD Bondowoso, Abdurrahman, yang membuka langsung kegiatan tersebut, dan dihadiri TIK, PD, PLD, TPID di 23 kecamatan dan P2KTD.

Kepala DPMD Bondowoso mengatakan, Rakor dan evaluasi PID digelar untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa. Kegiatan tersebut juga untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur desa dalam kemampuan tata kelola desa. “Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Mohon kegiatan ini diikuti dengan baik sampai akhir acara,” katanya.

Selain itu, narasumber juga menyampaikan perencanaan kegiatan, pelaksanaan Program yang akan dilakukan, dan merumuskan cara menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan PID.

Menurutnya, PID sudah sesuai dengan pembangunan Kabupaten Bondowoso dan Nawacita Presiden RI. Membangun desa dari pinggiran. “Program ini juga mensejahterakan warga. Tentunya tidak lepas dari dukungan, baik oleh pemerintah kabupaten, desa, maupun seluruh warga desa,” katanya.

Salah satu narasumber yakni Miftahul Ulum Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bondowoso menyampaikan pemaparannya bahwa Desa diharapkan desa bisa mandiri. “Desa diharapakan bisa mandiri dan membuat RAB sendiri. Kami berhak mengevaluasi semua laporan pertanggung jawaban dari desa, agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang akan merembet atau menjadi ranah Tipikor. Teruslah berkoordinasi dengan TIK dan kami,”paparnya saat menyampaikan materi Evaluasi Pengelolaan Dana Desa.

Andiono , TA PED juga menyampaikan kepada seluruh peserta pelatihan agar Pendamping Desa (PD) bisa menjadi motor penggerak di desanya untuk sebuah perubahan. Untuk informasi, kegiatan ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 27 hingga 28 Desember. (ifa/yan)

Kali ini, DPMD Bondowoso mengirimkan sejumlah BUMDes, beberapa Camat, Pendamping Desa ke Yogyakarta, sejak Rabu sampai Kamis (10-11) Oktober 2018. Sekertaris Dinas PMD Bondowoso, Asnawi Sabil mengatakan menjelaskan tujuan digelarnya kegiatan ini.

“Kami Dinas PMD totalitas dalam pemberdayaan masyarakat desa. Yang kali ini kami khususnya pada desa yang memiliki BUMDes. Disini kami inginkan agar studi banding ini jadi ajang untuk Ngilmu. Gunakan kesempatan yang baik, agar ilmunya bisa didapat dan digunakan di tempat masing-masing demi kemajuan dan berkembangnya BUMDes di Bondowoso,” jelasnya saat membuka acara di Kantor Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta, Rabu pagi (10/10/2018).

Di hari pertama, peserta mempelajari pengelolaan dua BUMDes, yakni BUMDes Bintang 18 dengan produk unggulannya “Timun Baby” dan BUMDes Tridadi Makmur dengan destinasi wisata “Puri Mataram”nya.

Untuk informasi, kedua direktur BUMDes tersebut, menjelaskan tentang berdirinya lembaga tersebut, semua pengelolaan, hingga kendala dan jalan keluar yang harus bisa dihadapi. “BUMDes itu, harus 51 persen modal dari desa, ini menurut Kemendes. Kita tak boleh diam, harus terus berjuang dan berusaha, sehingga bisa menjadi BUMDes yang bagus dan maju,”papar Agus Kholiq, Direktur BUMDes Tridadi Makmur.

Dari dua BUMDes yang tempatnya berbeda tersebut, peserta banyak menimba ilmu sekaligus menikmati pemandangan disana. “Kami disini untuk Ngilmu, benar apa yang dikatakan Pak Sabil saat sambutan. Kami harus benar-benar menyimak dan mengeksplorasikannya nanti di desa kami. Tapi, kami juga merasakan berlibur, alhamdulillah. Dapat menambah wawasan sekaligus liburan, “ujar Fadil Sekertaris BUMDes Tirta Agung kecamatan Sukosari Bondowoso (ifa/yan)