Bahkan, bagi perangkat desa atau keluarganya jika sakit mau berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit, maka harus membayarkan dengan uang pribadinya. Sampai-sampai, ada yang harus menggadaikan motor untuk berobat.

Baca juga:

• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

Salah seorang Perangkat Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, yang namanya tidak mau disebut, mengatakan, bahwa sejak awal 2021, BPJSnya sudah tidak dibayar oleh pemerintah.

“Karena kondisi itu, terpaksa kita harus bayar sendiri. Dari pada tidak mendapat penanganan. Yang sakit, kebetulan Sekdes (Sekretaris Desa, red) saya,” jelas salah-satu perangkat asal Desa Jetis, Senin (21/06) tadi.

Karena kondisi itu, perangkat desa itu pun mengaku kecewa. Sebab, di tahun sebelumnya, saat iuran BPJS dibayar melalui pemerintah desa, tidak pernah terjadi penunggakan iuran.

“Katanya mau dibayarkan oleh Pemkab, tapi kok malah tidak kunjung dibayar,” sesalnya.

Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Bondowoso, Haeriyah Yuliati, dikonfirmasi terpisah, mengakui jika belum membayar iuran BPJS perangkat desa. Dirinya menerangkan, bahwa anggaran pembayaran BPJS perangkat desa, tidak ada di APBD awal.

“Tidak ada di APBD awal. Kan, biasanya masuk di ADD. Ada regulasi baru maka dibayar oleh pemberi pekerjaan, dalam hal ini Pemkab,” terangnya saat dikonfirmasi.

Kepala Dinas yang merangkap jabatan sebagai Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) itu mengaku, terjadi miss komunikasi antara DPMD dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bondowoso. Awalnya, DPMD mengira anggaran tersebut dialokasikan di DPPKAD. Ternyata setelah dicek, tidak ada.

“Karena ketika kami tanya ke DPPKAD, ternyata anggarannya di sini (DPMD),” terangnya.

Haeriyah mengaku, tengah menyelesaikan persoalan tersebut. Dirinya memprediksi, jika pada bulan Juli nanti, tunggakan tersebut sudah terbayar. Sebab, anggaran pembiayaan BPJS sebesar Rp 3 milyar sudah disetujui oleh Tim Anggaran.

“Kita sudah mengusulkan lewat dana refocusing. Dan itu sudah di acc. Pembayarannya nanti selama 12 bulan,” paparnya. (dul/sit)

Kriteria tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
penanganan Covid-19, calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sasaran penerima bantuan pemerintah.

Kepala DPMD Bondowoso, Abdurahman

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Drs. Abdurahman, menjelaskan bahwa calon penerima BLT adalah masyarakat miskin yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial lain dari pemerintah.

Mereka tetap masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Non PKH, Non BPNT dan Non Pra Kerja.Dan saat ini pihak Desa sedang melakukan pendataan keluarga penerima manfaat (PKM).

“Masing-masing desa saat ini sedang melakukan pendataan. Pendatanya dari relawan desa yang diberi tugas oleh Kepala Desa,” jelasnya, Selasa (28/4/2020).

Dari hasil pendataan tersebut, akan ada verifikasi validasi yang selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa khusus. Penting diketahui bahwa BLT Desa akan dialokasikan selama tiga bulan sejak April hingga Juni 2020. Masing-masing Kepala Keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu.

“Desa-desa harus punya pegangan data KPM yang menerima PKH maupun BPNT. Dan nanti itu yang akan dipadukan,” terangnya.

Menurutnya, sasaran penerima bantuan tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan pemerintah.

Desa penerima DD kurang dari Rp 800 juta, alokasi BLT DD maksimal 25 persen dari jumlah Dana Desa. Bagi desa penerima DD sebesar Rp 800 juta – Rp. 1.2 Milyar, alokasi BLT Desa maksimal 30 persen.

“Desa penerima Dana Desa lebih Rp 1.2 Milyar, maka mengalokasikan BLT Dana Desanya maksimal 35 persen, ” pungkasnya. (dul/yan)

“Secara global kalau Desa mendasar regulasi baik Permendes dan PMK maka alokasi BLT se bondowoso akan kurang lebih 76 Milyar,” kata Kepala Dinas DPMD Bondowoso Abdurrahman saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (28/4/2020).

Kepala DPMD Bondowoso, Abdurahman

Abdurrahman menjelaskan, besaran bantuan tersebut di masing-masing disesuaikan dengan jumlah DD yang didapatkan di masing-masing Desa. Rinciannya, Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800 juta mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa. Desa penerima Dana Desa Rp 800 juta sampai dengan Rp 1.2 Milyar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa. Sedangkan Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.2 Milyar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa.

Dalam penyalurannya, setiap KPM akan mendapatkan sebesar Rp 600 ribu per-bulan selama tiga bulan. Yakni Bulan April, Mei hingga Juni mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020, kriteria calon penerima BLT-DD yakni masyarakat miskin yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial diantaranya seperti PKH, BPNT dan Pra kerja.

“Artinya mereka yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,” pungkasnya. (dul/yan)

Dalam sambutannya Kadis PMD ini menjelaskan terkait program bantuan dari provinsi Jawa Timur. “Dalam program Jalin Matra tahun 2018 nilainya sebesar Rp 6, 850 miliar. Untuk program rumah tangga sangat miskin bagi 14 desa dengan 1.130 rumah tangga sasaran, program penanggulangan feminisasi kemiskinan untuk 36 desa dengan 1.110 rumah tangga sasaran, dan program program penanggulangan kerentanan kemiskinan untuk 5 desa,”ujarnya.

Sementara itu, pantuan Memo X, di Desa Koncer Kidul sebanyak 41 KRTP yang menerima bantuan tersebuu. “Yang menerima bantuan di desa ini sejumlah 41 KRTP. Dari jumlah tersebut ada 12 orang yang mendapatkan hewan ternak sesuai kebutuhan mereka yang disampaikan pada ketiga Mothercare atau pendamping desa kami,”ujar Aulumis Syariah Pendamping Kabupaten.

Turut hadir di saat penyerahan barang yakni dari Muspika Desa Koncer Kidul . Setiap KRTP dipanggil satu persatu ditanya terkait usahanya dan barang bantuan yang diajukan.

“KRTP mendapat barang yang di sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya saya selaku Kades di sini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jatim dan DPMD Kabupaten Bondowoso yang telah mendampingi kami dalam acara penyerahan bantuan sosial kepada warga kami. Ini merupakan pertama kalinya bagi desa kami. Dan warga kami siap menerima bantuan yang kedua kalinya, ketiga dan selanjutnya”ujar H. Musawir Kepala Desa KOncer Kidul dengan senyum sumringah. (ifa/yan)

Demikian hal itu dikemukakan Kadis PMD ketika memberikan sambutan di depan seluruh penerima manfaat Jalin Matra PFK di desa Bendoarum, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Ia meminta, bagi warga yang meminta bantuan ternak baik berupa kambing, ayam, itik dan lainnya agar induknya tidak dijual melainkan terus dipelihara hingga melahirkan.

“Induknya tetap dipelihara, jika nanti indukan itu beranak Pinak maka boleh dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Karena menurut dia, bantuan berupa ternak adalah alternatif terakhir jika tidak bisa buka usaha. Bantuan untuk ternak tidak bisa dinikmati hasilnya dalam waktu dekat melainkan menjadi investasi jangka panjang,”katanya.

Sedangkan bagi warga yang meminta bantuan alat usaha maupun sembako agar tetap meningkatkan usahanya, tidak menjual modal usahanya melainkan keuntungan dari usaha tersebut yang bisa dinikmati untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kalau buka usaha tentu lebih baik dari pada yang minta ternak sebab meminta bantuan ternak. Kalau buka usaha bisa mendapatkan hasil tiap hari,” kata nya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring secara berkala ke seluruh penerima bantuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik.

Ia mengaku bahwa tak semua bantuan tersebut bisa dikembangkan, namun dari sekian bantuan setidaknya lebih banyak manfaatnya dari pada yang tidak sukses menjalankan usaha.

“Memang usaha itu tidak semua bisa berhasil namun jika warga bisa memaksimalkan bantuan tentu hal itu akan membantu memperbaiki ekonomi mereka,” ujarnya.

Ia mengharapkan agar warga segera melaporkan apabila ada ternak yang mati, namun tentunya pihak desa tidak menyediakan ganti rugi. Hal itu hanya sebagai evaluasi dan laporan.

Sementara itu sejumlah warga yang menerima bantuan tersebut mengaku sangat berterimakasih pada Gubernur dan wakil gubernur Jatim, Soekarwo dan Gus Ipul. Mereka berharap agar nantinya Program itu bisa diteruskan meski gubernur nya ganti.

Sekedar diketahui bahwa sasaran program PFK jalin Matra adalah kepala rumah tangga perempuan (KRTP). Mereka mendapatkan bantuan dalam bentuk barang. Pemprov Jatim hanya mentransfer dana ke rekening desa dan kemudian dibelanjakan oleh sekretriat desa.

Pihak sekretriat desa yang membelanjakan bantuan itu berdasarkan usulan dari warga yang sebelum nya telah dilakukan verifikasi dan usulan kebutuhan oleh pendamping desa.

Sedangkan Kades Bendoarum, Kusnadi menjelaskan bahwa pihaknya juga mengaku berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan. Ia berharap agar bantuan itu bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat.(cw1/yan)