Tahapan Pilkades sendiri, sempat dihentikan mulai tanggal 30 Maret – 26 Oktober 2020, karena pandemi Covid 19.

“Tahapan Pilkades saat ini telah dibentuk 174 dari 175 panitia desa peserta Pilkades serentak gelombang ke tiga. Satu desa tidak dapat menetapkan calon Kadesnya, dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) 646.265 pemilih,” jelas Kabid Pemerintah Desa, Suprayitno.

Dari 174 desa yang telah melakukan penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, tambahnya, ada 2 desa yang mendapat gugatan dari bakal calon yang mendaftar. Yakni, Desa Prasung-Buduran dan Desa Sebani-Tarik.

Masih menurut Suprayitno, pelaksanaan Pilkades ini tetap mengacu pada protokol kesehatan. Dimana, dukungan dari Pemkab Sidoarjo, rapid test panitia pilkades beserta aparat TNI dan Polri, Linmas, Satpol PP serta petugas tambahan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Untuk APBDes, mengalokasikan anggaran recofusing Covid-19 untuk TPS pada saat pelaksanaan.

“Harapan kami, Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, bahwa Pilkades ini tetap dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020, protokol kesehatan harus dilakukan sebaik-baiknya. Sehingga, tidak ada dampak negatif,” jelas Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, Pujiono.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Ainur Rahman, menuturkan kebijakan pilkades ini ada dua opsi yang dipilih oleh kabupaten atau kota peserta pilkades serentak. Yakni ada yang memilih dilaksanakan di tahun 2020 ada yang ditahun 2021.

“Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Pilkades akan kita laksanakan tanggal 20 Desember 2020 dengan Keputusan Bupati,” katanya. (kom/sit)

“Kami berharap hasil rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan sejumlah pihak di Pendopo itu segera ditindaklanjuti dan direalisasikan,” ujar Ketua FKKD Sidoarjo, M Heru Sulthon saat dialog bersama Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi dan puluhan anggota FKKD di RM Lumbung Raos JL Raya Keramean, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Sabtu (11/07/2020) petang.

PAPARAN – Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi didampingi Ketua FKKD Sidoarjo, M Heru Sulthon saat memberi penjelasan soal rencana pelaksanaan Pilkades Serentek 6 September 2020 di RM Lumbung Raos JL Raya Candi, Sidoarjo, Sabtu (11/07/2020) petang

Heru mengungkapkan selama ini, kebanyakan Calon Kepala Desa (Cakades) mengeluh soal molornya pelaksanaan Pilkades Serentak itu. Selain, waktu mundurnya terlalu lama sebagian tahapan juga sudah dilalui Panitia Pelaksanaan Pilkades. Bahkan sebagian besar Panitia Pelaksanaan Pilkades juga menyatakan sudah siap melaksanakan Pilkades Serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau kemarin sudah disepakati pelaksanaanya 6 September, maka sekarang jadwalnya sudah ditetapkan Dinas PMD. Saat kami koordinasi dengan Kepala Dinas PMD justru mendapatkan jawaban berbelit-belit,” imbuhnya.

Karena itu, dalam mendesak pelaksanaan Pilkades bisa segera digelar, pihaknya bakal mempertanyakan kesiapan panitia Pilkades masing-masing desa dan kecamatan. Selain itu, juga bakal segera menemui Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin untuk memastikan jadwal Pilkades Serentak itu.

“Jangan sampai pelaksanaan Pilkades yang disepati dalam rapat di Pendopo itu tidak ditindaklanjuti. Karena pelaksanaan Pilkades itu sepenuhnya kewenangan Kepala Daerah,” tegasnya.

Salah seorang Calon Kepala Desa (Cakades) Trompoasri, Kecamatan Jabob, Sidoarjo, Samsul mengaku jika pelaksanaan Pilkades diundur melebihi tahun 2020, maka renstan (jarak) kekosongan jabatan Kepala Desa (Kades) di 175 desa yang bakal mengikuti Pilkades Serentak terlalu lama. Sementara para Penjabat (Pj) Kades yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mampu bekerja maksimal.

“Karena layanan Pj Kades bagi warga desa itu terbatas jam kerjanya. Belum lagi soal penyusunan APBDes dan persoalan lainnya. Karena kerja Kades Definitif itu 24 jam memberikan layanan maksimal ke warganya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi menegaskan selayaknya para pengurus FKKD harus bertemu, berdialog dan audiensi dengan Plt Bupati Sidoarjo. Menurutnya, pelaksanaan Pilkades itu tidak harus menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Akan tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Daerah.

“Kalau sudah ada kesepakatan 6 September 2020 pelaksaan Pilkades maka itu harus segera ditindaklanjuti. Pilkades bukan kewenangan Mendagri tapi kewenangan Bupati. Sekarang kalau sudah disepakati dan Polres maupun Kodim siap melaksanakan pengamanan maka bisa segera dilaksanaan dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Ini tinggal itikad baik Bupati dan Dinas PMD saja,” urainya.

Bagi politisi PKB yang juga mantan Kepala Desa (Kades) ini, pihaknya bakal terus memperjuangkan nasib para Kades dan Cakades yang bakal ikut meramaikan Pilkades Serentak. Hal ini lantaran dirinya sudah merasakan yang dialami para Cakades Sidoarjo atas molornya pelaksaan Pilkades dan terlalu lamanya kekosongan jabatan Kades definitif pada ratusan desa yang ikut Pilkades Serentak itu.

“Tentu, kami akan memperjuangkan keluhan Kades dan Cakades ini. Karena dua periode menjabat Kades saya sudah merasakan dan memahami keluhkesah mereka itu. Sekarang tinggal itikad baik saja. Kalau panitia Pilkades sudah melaksanakan tahapan, misalnya penetapan nomor urut Cakades seharusnya ditetapkan tahapan jadwal Pilkades itu. Karena dalam rapat Dinas Kesehatan (Dinkes) juga sudah menyatakan siap melaksanakan pengamanan dalam menjalankan Pilkades terutama saat pelaksaan pencoblosan (pemungutan suara),” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan Calon Kepala Desa (Cakades) di Sidoarjo mulai bisa bernafas lega. Ini menyusul, mulai ada titik terang soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 174 desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemkab, DPRD, Forkompimda dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa muncul usulan Pilkades digelar 6 September 2020.

Opsi ini dibahas sekaligus membatalkan rencana pengajuan tambahan anggaran lantaran tidak bakal ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akan tetapi hanya ditambah bilik suara di masing-masing TPS yang menggelar Pilkades.

Sebelumnya, Pilkades Serentak semula dijadwalkan 19 April 2020 lalu. Pelaksanaan Pilkades ini terpaksa ditunda karena adanya Pandemi Covid-19. Rencananya, Pilkades Serentak ini bakal digelar di 174 desa. Bahkan, beberapa tahapan Pilkades sudah berjalan, termasuk soal penetapan Cakades. Wan/yan

Setiap RW mendapat alokasi dana bantuan operasional Rp 3 juta per RW. Anggaran itu dipergunakan untuk operasional selama pelaksanaan PSBB tahap tiga. Pencairan bantuan ini secara serentak disalurkan ke RW se Sidoarjo.

Pemberian bantuan ini alokasi dana yang diambilkan dari APBD Pemkab Sidoarjo ini dimaksudkan untuk membantu meringankan biaya operasional posko. Selain itu, penyediaan makanan dan minuman selama PSBB yang ada di RW.

“Yang paling dekat Kecamatan Sidoarjo. Saya datang untuk menyaksikan dan ingin memastikan dana bantuan untuk operasional RW ini betul-betul sudah cair. Total ada 2.086 RW dengan nilai sekitar Rp 6,258 miliar yang diberikan ke setiap RW Rp 3 juta untuk operasional posko relawan yang ada di RW,” kata Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 usai menyerahkan secara simbolis bantuan dana operasional PSBB tahap tiga kepada RW di Kantor Kecamatan Sidoarjo, Rabu (03/06/2020).

Cak Nur memaparkan jika bantuan itu, bisa diberikan ke para petugas yang bertugas di pos check point. Selain itu, sebagian bisa dibuat untuk kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya.

“Bantuan uang Rp 3 juta itu peruntukannya untuk membantu operasional PSBB di RW. Tidak ada kaitannya dengan Kampung Tangguh,” tegasnya.

Cak Nur menekankan jika uang bantuan itu tidak ada hubungannya dengan pembentukan Kampung Tangguh.

“Ini murni bantuan untuk RW dan RT yang berjuang bersama-sama Pemkab Sidoarjo sejak PSBB satu sampai sekarang,” tandasnya. Wan/yan