Kepala Dinas DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengaku sudah menindaklanjuti masalah kosongnya jabatan Sekdes di Desa Payudan Dundang. Pihaknya, pun telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Payudan Dundang, melalui Kecamatan Guluk-Guluk, agar desa segera mengambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku dalam Perbup.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kami sudah menindaklanjuti dengan bersurat kepada desa melalui kecamatan agar segera mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala DPMD, Kamis (12/01/2023) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati, itu salah satunya melalui mekanisme penunjukan Plt Sekdes. Dan yang berwenang melaksanakan ketentuan tersebut, adalah kepala desa. “Mekanisme pengisian jabatan tersebut, melalui sistem penunjukan Plt. Itu merupakan wewenang desa,” lanjutnya.

Sementara itu, Camat Guluk-Guluk, Muhamad Rais, menyampaikan bahwa pengisian jabatan Sekdes Desa Payudan Dundang, tersebut dalam proses konfirmasi dan koordinasi. “Iya, ini masih dalam tahap konfirmasi dan kordinasi,” papar Camat Rais. (dan/gie)

Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni, mengatakan bahwa dari seleksi lomba yang sudah dilakukan, tim sudah menentukan tiga desa terbaik. Untuk Juara I, adalah Desa Kebunagung, Kecamatan Kota. Sedangka Juara II, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru dan Juara III adalah Desa Aing Panas, Kecamatan Peragaan.

Dari masing-masing juara, tambahnya, berhak atas uang pembinaan. Yang mana, untuk nilainya yakni Juara I adalah Rp 20 juta, Juara II adalah Rp10 juta dan Juara III adalah Rp 7,5 juta.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Ini dalam rangka mendorong masing-masing desa, untuk lebih antusias dalam menghadapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa. Dari lomba ini, untuk pemenang terbaik akan kita ikutkan di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Sumenep,” ujarnya, Kamis (16/06/2022) tadi.

Lebih lanjut Anwar-sapaan akrabnya menjelaskan, ada beberapa poin penting yang harus dimiliki setiap desa. Diantaranya, 10 program pokok PKK. Kemudian, profile dan dari data-data desa. Dari beberapa kriteria yang bisa dinilai, misalnya harus menginput data yang disediakan oleh kementerian. (dan/edo/gie)

Menurut Kepala Dinas PMD Sumenep, Moh Ramli, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tabrani, menjelaskan bahwa sosialisasi untuk menyelamatkan dana eks PNPM-MP di kecamatan. Jumlahnya, mencapai Rp 65 miliar se-Kabupaten Sumenep. Sedang se-Indonesia, dana itu mencapai Rp 12,7 triliun.

Dikatakannya, pembentukan BUMDesma UPK kecamatan atau eks PNPM tersebut, akan disatukan dengan BUMDesma. Sehingga, ada payung hukum yang jelas dalam menjalankan usaha.

“Kalau ada badan hukum yang jelas, maka kami di dinas akan memberikan payung hukum dalam pengelolaan usahanya,” jelasnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Tabrani mendukung PP No.11/ 2021 tentang BUMDesma, serta diperkuat dengan Permendes No.03 / 2021 terkait pendaftaran BUMDesma atau BUMDes menjadi berbadan hukum. Juga, Permendes No.15/ 2021 tentang pendirian pengurusan pengelolaan dan pembuatan BUMDes.

“Pada prinsipnya, kami ingin menyelamatkan aset eks PNPM-MP agar ada payung hukum yang jelas dalam menjalankan usaha,” ungkapnya.

Tabrani berharap, setiap desa di kecamatan diimbau untuk memberikan pengadaan modal. Namun, ketika ada desa tidak melakukan penyertaan modal tidak ada masalah. Sebab bisa terbentuk BUMDesma minimal ada penyertaan modal dari tiga desa.

“Harapannya, setiap desa di kecamatan melakukan menyertaan modal di BUMDesma. Bagi Desa yang tidak menyertakan modal, maka akan sangat rugi karena ada nilai PADes kepada desa yang tergabung di BUMDesma,” terangnya. (dan/edo/sit)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh Ramli sengaja menggelar ujian seleksi tambahan sesuai prosedur yang berlaku. Itu dalam rangka menetapkan siapa  Calon Kepala Desa (Cakades) yang bisa berlaga di Pilkades serentak ini. Ujian ini digelar di Gedung Islamic Center, Jalan Aridake, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep pada Kamis (17/06).

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Panitia Seleksi (Pansel) Kabupaten Sumenep menunjuk LPPM Universitas Trunujoyo Madura (UTM) untuk mensukseskan kegiatan hal tersebut. Berdasarkan ketetapan tahapan Pilkades serentak 2021, ujian kepemimpinan atau seleksi tambahan, dilakukan terhadap desa yang Bacakadesnya lebih dari 5 orang. Dengan rincian ada 19 desa dari 86 desa yang Bacakadesnya lebih dari lima orang dengan jumlah total peserta ujian ada 128 orang.

Salah satu panitia, Ramli, mengatakan terdapat empat alat ukur dalam seleksi tambahan. Diantaranya usia Bacakades, pengalaman dan pendidikan bobot nilai 70 persen. Sedangkan alat ukur yang ke empat ialah ujian kepemimpin melalui test tulis dan wawancara dengan bobot nilai 30 persen

“Targetnya hasil dari seleksi, akan diserahkan langsung pada hari ini sekira jam 15.30 kepada panitia,” jelas Ramli, Kamis (17/06).

Selanjutnya, panitia akan melakukan akumulasi dari setiap nilai hasil tes yang didapat oleh Bacakades dalam setiap tahapan yang dilalui. “Jadi saya berharap nantinya hasil yang diterima panitia dapat dipublikasikan,” harap Ramli.

Mantan Kadinsos Kab. Sumenep ini mengatakan tahapan pilkades selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa (Cakades). Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, akan dilakukan pada tanggal 22 Juni mendatang.

“Insyaallah untuk yang tidak hadir kurang lebih 10 orang, dan dipastikan nilai seleksinya nol,” tegas Ramli.

Ramli menambahkan, sehubungan pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 ini di masa pandemi Covid-19. Pihaknya melaksanakan sesuai protokol kesehatan, dan mengimbau kepada peserta agar membawa surat keterangan rapid antigen. “Semua peserta wajib membawa surat keterangan rapid antigen, kemaren sudah kami fasilitasi semua peserta melakukan rapid test di Lapkesda,” terang Ramli. (dan/edo/ed2)

Salah seorang warga Lenteng Barat dengan inisial “S” mengatakan pada wartawan memontum, “tidak ada perubahan yang signifikan terutama pada perekonomian masyarakat meskipun ada Dana desa. Roda ekonomi masyarakat masih tetap begini saja. Disinikan masyarakat rata-rata bertani, gak ada terobosan baru yang dilakukan desa untuk peningkatan hasil tani masyarakat. Untuk jalan desa masih banyak yang rusak. (14/3/2019).

Sungguh data yang sangat mencengangkan karna tidak sebanding dengan Dana yang diberikan pemerintah kepada desa yang memang tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran desa. Sementara pertahun terus saja ada penambahan Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Kini Rp 338 Miliar yang pasti dikucurkan pemerintah. Jelas ada peningkatan dibanding tahun lalu yang Hanya Rp 278 Miliar.

Lalu diperuntukkan untuk apa saja dana tersebut oleh pemerintah desa. “Ada empat prioritas penggunaan DD, Yaitu BUMDes, sarana olahraga, perkumpulan, Dan embung”. Ungkap kepala DPMD Sumenep A. Masuni.

Namun fakta dilapangan masih banyak desa yang tidak menerapkan prioritas tersebut. Dari sekian banyak desa yang ada disumenep Hanya ada 237 desa yang sudah membentuk BUMDes. Padahal ini yang akan membantu ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan Sarana olahraga, masih banyak desa yang tidak memilikinya.

Inilah yang menjadi PR besar bagi pemerintah kabupaten sumenep, terhusus untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD). Bagaimana pengoptimalan penggunaan DD bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan. Sehingga ahirnya bukan Hanya pemerintah desanya yang sejahtera melainkan masyarakatnya pun sejahtera. (rom/edo/yan)