Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Suriyatno, mengatakan bahwa setelah proses pemilihan yang berlangsung pada hari ini, tahapan berikutnya adalah melaporkan hasil pelaksanaannya ke BPD. Lalu, BPD melaporkan ke bupati melalui camat dan setelah itu tahapan pelantikan.

“Sesuai dengan ketentuan, pelantikan dilakukan paling lambat sebulan. Setelah pelaksanaan acara Pilkades ini, diharapkan situasi tetap kondusif,” katanya.

Suriyatno menambahkan, kedatangan DPMD ke lokasi, untuk melakukan monitoring. Bagi yang terpilih, diharapkan bisa memimpin Desa Paowan dengan baik di sisa waktu sekitar dua setengah tahun.

Baca juga :

Ketua Panitia Pilkades PAW Desa Paowan, H Fauzan Mistari, menjelaskan bahwa dari hasil penghitungan suara Cakades PAW Desa Paowan, Nomor urut 1 Surya Dharma memperoleh 152 suara, Nomor urut 2 Eko Supriyadi 20 suara dan Nomor urut 3 Hartono dapat 95 suara. Sementara untuk yang tidak hadir, ada 2 orang dan suara tidak sah 2.

“Dari hasil penghitungan suara, Surya Dharma memperoleh suara terbanyak. Untuk proses pelaksanaan Pilkades PAW Desa Paowan, berjalan kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Kades PAW terpilih Surya Dharma, menyaipai ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Paowan dan panitia Pilkades. Dirinya siap melanjutkan program kerja yang sudah ada di sisa waktu tersebut.

“Visi saya adalah membentuk tata kelola pemerintahan desa yang beriman, lebih baik dan bersih guna mewujudkan Desa Paowan yang bermartabat, maju, ulet, tangguh dan unggul,” ujarnya. (her/gie)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan bahwa bantuan tersebut sebagai bentuk dorongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan, bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Walaupun tidak banyak, tetapi saya optimistis dana ini bisa membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Apalagi, sekarang masuk Bulan Ramadan,” ucapnya di gedung GOR Situbondo, Rabu (05/04/2023) tadi.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bung Karna itu mengatakan, insentif Ketua RT tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap RT. Sebab, mereka sudah yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat tingkat bawah sebagai mitra pemerintahan desa.

“Karena tugas Ketua RT ini cukup berat, khususnya dalam melayani masyarakat. Seperti mengurus masalah administrasi kependudukan ataupun surat pengantar RT lainnya,” tambahnya.

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Ditambahkannya, sebagai Ketua RT, selain menjadi pelayan masyarakat, nyatanya mereka juga menjadi titik tumpu terlaksananya program pemerintah daerah di desa. Sehingga, perlu mendapat perhatian yang seimbang dari Pemda Situbondo.

“Karena bagaimana pun, RT ini tidak hanya melaksnakan tugas yang diberikan kades atau lurah. Tetapi, melaksanakan program pemerintah daerah juga. Sehingga, wajar apabila Pemkab memberikan insentif sebagai bentuk kepedulian, dan semanagat motivitas untuk bisa bekerja lebih baik,” jelasnya.

Perlu diketahui, sebanyak 3.345 Ketua RT yang menerima dana insentif tersebut tersebar di 17 kecamatan. Diantaranya Kecamatan Banyuputih 176 orang, Jangkar 167 orang, Asembagus 198 orang, Arjasa 224 orang, Kapongan 253 orang, Mangaran 171 orang, Mlandingan 125 orang, Bungatan 140 orang, Kendit 192 orang, Panarukan 248 orang. Kemudian, di Kecamatan Situbondo 242 orang, Panji 278 orang, Banyuglugur 105 orang, Jatibanteng 193 orang, Besuki 302 orang, Sumbermalang 162 orang dan Suboh 169 orang. (her/sit)

Kepala DPMD Pamekasan, Fathorrohman, mengatakan bahwa persoalan kebijakan pelaksanaan Pilkades tahun 2023 digelar atau tidak, itu kebijakan dari Bupati dan Forkopimda Pamekasan. Akan tetapi, jika persoalan tehnis pelaksanaan, memang merupakan tugas DPMD.

“Untuk masalah kebijakan, itu pada beliau-beliau (Bupati dan Forkopimda, red). Tetapi kalau masalah tehnis, itu pada kita,” ujarnya, Senin (20/02/2023) tadi.

Ditambahkan Fathor, bahwa beberapa Kades yang bakal memasuki masa purna, itu akan berakhir pada November mendatang. Sehingga, ini akan di musyawarahkan terlebih dahulu. Hal itu, karena regulasi menyebutkan pelaksanaan tahapan Pilkades, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, yakni bulan Mei.

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Nanti akan sosialisasi dahulu, jika mau dilaksanakan. Karena, prosesnya masih panjang dan sekarang masih Februari. Pasti akan kita umumkan,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Pamekasan, Raden Bagus Fattah Jasin, menyampaikan bahwa Pemkab Pamekasan belum memutuskan rencana gelaran Pilkades tahun 2023. Itu karena, Pemkab Pamekasan masih akan meminta masukan dari Forkopimda. Terlebih, anggaran rencana pelaksanaan juga belum dialokasikan. (azm/gie)

Kepala Dinas DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengaku sudah menindaklanjuti masalah kosongnya jabatan Sekdes di Desa Payudan Dundang. Pihaknya, pun telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Payudan Dundang, melalui Kecamatan Guluk-Guluk, agar desa segera mengambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku dalam Perbup.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Kami sudah menindaklanjuti dengan bersurat kepada desa melalui kecamatan agar segera mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala DPMD, Kamis (12/01/2023) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati, itu salah satunya melalui mekanisme penunjukan Plt Sekdes. Dan yang berwenang melaksanakan ketentuan tersebut, adalah kepala desa. “Mekanisme pengisian jabatan tersebut, melalui sistem penunjukan Plt. Itu merupakan wewenang desa,” lanjutnya.

Sementara itu, Camat Guluk-Guluk, Muhamad Rais, menyampaikan bahwa pengisian jabatan Sekdes Desa Payudan Dundang, tersebut dalam proses konfirmasi dan koordinasi. “Iya, ini masih dalam tahap konfirmasi dan kordinasi,” papar Camat Rais. (dan/gie)

Bahkan, mahasiswa dalam aksinya juga mengecam pencabutan Surat Keputusan (SK) Badan Executive Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

Perwakilan mahasiswa UNU Blitar, Nurul Aini, mengatakan bahwa apa yang dipermasalahkan para mahasiswa adalah transparansi pendanaan organisasi kemahasiswaan. “PPL, KKN, skripsi naik. Namun, fasilitas tidak diberikan sepantasnya dengan nominal kenaikan. Permahasiswa, naiknya dari Rp 250 ribu menjadi Rp 450 ribu,” kata Nurul Aini.

Baca Juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Lebih lanjut Nurul menyampaikan, ketika diminta kejelasan, pihak kampus justru memberikan jawaban yang membuat kesal mahasiswa. “Jawaban dari kampus tidak membuat kami puas. Karena mereka jawab, ketika uang mahasiswa masuk ke kampus adalah sepenuhnya menjadi urusan kampus dan mahasiswa tidak perlu tahu,” jelasnya.

Lantaran pihak Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tidak ada yang menemui, mahasiswa pun sempat bertahan di depan pintu gerbang kampus UNU.

Sementara itu, Wakil Rektor II, Yauma Tartibi, saat dikonfirmasi mengatakan jika tuntutan mahasiswa sebenarnya sudah dijawab. Namun, mungkin tidak ada kepuasan yaitu terkait dana KKM, PKL dan Skripsi.

“Kegiatan itu dilakukan pejabat periode sebelum kami. Sehingga, kami juga tidak bisa menjawab. Karena, peralihan kepemimpinan ini laporan penggunaan dana juga belum kami terima,” jelasnya. (jar/sit)

Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, mengatakan bahwa untuk tahapan pertama pihaknya akan membentuk panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa (PPKD), tata tertib dan pertanggungjawaban terhadap kades serta pengajuan cakades. Selain itu, nanti juga ada tim kabupaten yang akan melakukan langkah keamanan guna mencegah hal negatif yang akan timbul.

“Ini akan koordinasi dengan Polres dan Forkopimda,” terangnya.

Lutfi juga menambahkan, pelaksanaan Pilkades kali ini sangat berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Saat ini, akan di buat dengan model TPS (tempat pemungutan suara) seperti Pilkada. Sehingga, nanti setiap tempat ada TPS dan bukan dilaksanakan pada satu titik.

“Kami juga akan mengadakan deklarasi damai di masing-masing desa dan bukan satu titik, yang biasa digelar di Alun-alun kota,” ungkap Lutfi.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Masih menurut Lutfi, untuk DPT (daftar pemilih tambahan) dan DPS (daftar pemilih sementara), datanya tidak akan lepas dengan KPU. Artinya, data dari hasil Pilkada akan dijadikan DPT. Sementara itu, jika DPS (Daftar Pemilih Sementara) sudah baku, maka akan langsung disampaikan kepada masing-masing desa. Terutama, bagi panitia Pilkades sehingga bisa terlaksana dengan baik.

“Terkait dengan tahapan seperti tes tertulis, akan dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini, untuk menghindari tudingan adanya permainan dalam Pilkades,” tegas Lutfi.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo itu memaparkan, untuk pendaftaran akan dilakukan dengan tahapan yang bisa diupload oleh masing masing Cakades. Sementara itu, untuk biaya pendaftaran Cakades, saat ini tidak ada alias gratis, karena sudah dianggarkan oleh Pemkab Situbondo.

“Untuk mencegah ada permainan uang dalam Pilkades, kami juga sudah membahas dan membentuk tim kabupaten atau tim anti serangan fajar. Tim itu akan melibatkan seluruh OPD, saat turun melakukan monitoring,” papar Lutfi. (her/sit)

Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni, mengatakan bahwa dari seleksi lomba yang sudah dilakukan, tim sudah menentukan tiga desa terbaik. Untuk Juara I, adalah Desa Kebunagung, Kecamatan Kota. Sedangka Juara II, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru dan Juara III adalah Desa Aing Panas, Kecamatan Peragaan.

Dari masing-masing juara, tambahnya, berhak atas uang pembinaan. Yang mana, untuk nilainya yakni Juara I adalah Rp 20 juta, Juara II adalah Rp10 juta dan Juara III adalah Rp 7,5 juta.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Ini dalam rangka mendorong masing-masing desa, untuk lebih antusias dalam menghadapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa. Dari lomba ini, untuk pemenang terbaik akan kita ikutkan di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Sumenep,” ujarnya, Kamis (16/06/2022) tadi.

Lebih lanjut Anwar-sapaan akrabnya menjelaskan, ada beberapa poin penting yang harus dimiliki setiap desa. Diantaranya, 10 program pokok PKK. Kemudian, profile dan dari data-data desa. Dari beberapa kriteria yang bisa dinilai, misalnya harus menginput data yang disediakan oleh kementerian. (dan/edo/gie)

Kepastian rencana Bimtek kepala desa tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jember, Adi Wijaya, Senin (07/02/2022). Namun, Bimtek juga akan diberikan kepada kepala desa hasil Pilkades serentak tahun 2019 lalu.

“Iya, dalam waktu dekat kami akan adakan Bimtek, khususnya bagi rekan rekan Kades yg baru hasil Pilkades serentak 2019 dan 2021,” kata Adi Wijaya.

Menurut Adi, dalam bimtek tersebut akan diberikan materi-materi terkait berbagai regulasi yang mengatur pemerintahan desa dan wewenang kepala desa. Adi mencontohkan,.terkait pengangkatan dan pemberhentian aparat desa.

Pasalnya, terang Adi, saat ini mulai muncul kasus pemberhentian aparat desa. Seperti di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari serta di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

Menurut Adi, kepala desa diberi wewenang untuk melantik dan memberhentikan aparat desa. Namun, ada prosedur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan wewenang tersebut.

“Kades memiliki wewenang pengangkatan dan pemberhentian Prades (perangkat desa) dengan menerapkan prosedur yang diatur secara normatif sesuai regulasi yang berlaku. Prosedur itu sendiri, membatasi bahwa pengangkatan dan pemberhentian dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi sekaligus meminimalisir penilaian subjektifitas. Dalam hal prosedur, maka camat dapat memberikan persetujuan untuk selanjutnya ditetapkan Kades,” lanjutnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Masih menurut Adi, jika kepala desa tidak memenuhi prosedur, maka Pemkab melalui dinas terkait tidak akan mengakui hasil keputusan kepala desa. “Dalam hal tidak sesuai prosedur maka Kabupaten tidak mengakui proses dan penetapan pengangkatan bahkan pemberhentian Prades,” ujarnya.

Kepala desa yang melanggar prosedur, tambahnya, juga akan mendapatkan sanksi berupa peringatan hingga penegakan disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku. “Pendekatan akan dilakukan mulai dari administratif per surat, pembinaan jangka pendek, jangka panjang sampai dengan penegakan disiplin ketentuan peraturan perundangan,” kata Adi.

Berbagai permasalahan saat ini memang muncul di desa, selain hal di atas juga muncul permasalahan terkait pengelolaan tanah kas desa (TKD). Selama ini, masih ada kepala desa yang beranggapan TKD adalah ‘miliknya’. Padahal, ada aturan-aturan terkait pengelolaan TKD.

Menurut informasi yang diterima, saat ini ada permasalahan di Desa Katakan terkait TKD. Kades Klatakan Ali Wafa tiba-tiba secara sepihak akan menghentikan sewa TKD yang telah melalui prosedur.

Menurut Didik Muzani, pengacara penyewa TKD di Desa Klatakan, kepala desa tidak seharusnya menghentikan kontrak sewa yang akan berakhir enam bulan mendatang. “Klien saya ini kan sudah menyewa melalui prosedur tahun lalu dan uangnya sudah dibayarkan ke kas desa hingga berakhir usai masa tanam tebu tahun ini kira-kira 6 bulan lagi. Tetapi tiba-tiba Kades yang baru ini akan menghentikan kontrak secara sepihak. Kades tidak seharusnya seperti itu,” kata Didik Muzani mewakili kliennya.

Disamping itu, muncul permasalahan keterlambatan pembayaran gaji aparat desa di sejumlah desa. Seperti di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan,Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah, Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo, serta Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan.

Diketahui, Bupati Jember, Hendy Siswanto, mencopot Kades Tamansari Sugianto yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) nomor 188.45/4/KTUN/1.12/2022 pada 14 Januari 2022. Dalam surat itu, Pemecatan juga ditujukan kepada Kades Wonojati (Kecamatan Jenggawah) Muhammad Mujib, Kades Glundengan (Kecamatan Wuluhan) Heri Hariyanto, dan Kades Tempurejo (Kecamatan Tempurejo) Muhammad Alwi. (ark/rio/sit)

Menurut Kepala Dinas PMD Sumenep, Moh Ramli, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Tabrani, menjelaskan bahwa sosialisasi untuk menyelamatkan dana eks PNPM-MP di kecamatan. Jumlahnya, mencapai Rp 65 miliar se-Kabupaten Sumenep. Sedang se-Indonesia, dana itu mencapai Rp 12,7 triliun.

Dikatakannya, pembentukan BUMDesma UPK kecamatan atau eks PNPM tersebut, akan disatukan dengan BUMDesma. Sehingga, ada payung hukum yang jelas dalam menjalankan usaha.

“Kalau ada badan hukum yang jelas, maka kami di dinas akan memberikan payung hukum dalam pengelolaan usahanya,” jelasnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Tabrani mendukung PP No.11/ 2021 tentang BUMDesma, serta diperkuat dengan Permendes No.03 / 2021 terkait pendaftaran BUMDesma atau BUMDes menjadi berbadan hukum. Juga, Permendes No.15/ 2021 tentang pendirian pengurusan pengelolaan dan pembuatan BUMDes.

“Pada prinsipnya, kami ingin menyelamatkan aset eks PNPM-MP agar ada payung hukum yang jelas dalam menjalankan usaha,” ungkapnya.

Tabrani berharap, setiap desa di kecamatan diimbau untuk memberikan pengadaan modal. Namun, ketika ada desa tidak melakukan penyertaan modal tidak ada masalah. Sebab bisa terbentuk BUMDesma minimal ada penyertaan modal dari tiga desa.

“Harapannya, setiap desa di kecamatan melakukan menyertaan modal di BUMDesma. Bagi Desa yang tidak menyertakan modal, maka akan sangat rugi karena ada nilai PADes kepada desa yang tergabung di BUMDesma,” terangnya. (dan/edo/sit)