Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, mengatakan bahwa sebelum melakukan penyegelan, pihaknya sesuai prosedur sudah melakukan pengiriman surat teguran sebanyak dua kali. Tetapi, tidak ada respon dari pemilik reklame, sehingga terpaksa dilakukan penyegelan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami melakukan penyegelan atau penataan terhadap reklame di Jalan Sultan Agung. Ini dikarenakan, telah habis masa izinnya. Sehingga, yang kita lakukan adalah sesuai dengan aturan yaitu harus disegel atau dibongkar,” terang Muji, saat dikonfirmasi melalui ponsel, Minggu (30/04/2023) tadi.

Ditambahkannya, proses penyegelan yang dilakukan DPMPTSP, juga telah mendapatkan surat tembusan dari Satpol PP dan Bapenda Kota Batu. Karenanya, langkah sesuai prosedur sudah dilakukan.

“Pastinya, karena sudah disegel, maka secara tidak langsung reklame itu sudah menjadi aset Pemkot. Dan nantinya, reklame akan dibongkar dan dilelang. Dimana hasilnya lelang itu, nanti akan masuk dalam pendapatan lain-lain,” jelasnya. (put/gie)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Muji Dwi Leksono, menjelaskan bahwa regulasi baru dengan nama PBG ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). “Jadi, dengan regulasi yang baru ini, maka istilah IMB diganti dengan PBG. Ini menggunakan aplikasi SIMBG. Jadi, setiap pengguna layanan yang mau izin PBG, bisa melalui aplikasi ini,” terang Muji, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (23/03/2023) tadi.

Aplikasi SIMBG, tambahnya, itu bisa diakses oleh semua. Bahkan, terkoneksi dengan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Proses itu akan berjalan dan dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Baru setelah proses dipenuhi, maka dilakukan pembayaran restribusi. Seperti di IMB ada bayar restribusi. Setelah membayar restribusi proses berjalan baru masuk ke perizinan. Di perizinan inilah, merupakan domain dari DPMPTSP. Dan, kami akan menindaklanjuti selama dua hari kalau sudah masuk di perijinan tadi,” jelasnya.

PGB ini, tambahnya, adalah perubahan. Dalam artian, kesan izin itu tidak ada tetapi menjadi persetujuan. Sedangkan, saat ini melalui aplikasi SIMBG untuk mengurus PBG di dinas perumahan dan kawasan pemukiman sudah 182 berkas yang diproses. Tahun 2023 ini, baru satu PBG yang sudah selesai. “Ya, harapan saya tentunya tidak terjadi trouble pada sistem aplikasinya. Karena, sudah banyak yang menunggu,” laparnya. (put/sit)

Dijelaskan, bahwa untuk menunjang keberlangsungan sejumlah UMKM di Kota Batu, perlu adanya sosilisasi masif. Diantaranya, Diskoperindag maupun DPMPTSP, serta pihak desa atau kelurahan, dalam mempromosikan UMKM.

“Saya kira, desa atau kelurahan memiliki data warga yang bergerak di bidang UMKM. Termasuk, DPMPTSP maupun Diskoperindag, juga harus melakukan pendataan secara menyeluruh. Bahwa, UMKM ini harus lebih bisa dipromosikan, sehingga hasilnya adalah terdaftar secara resmi,” terangnya, Rabu (18/01/2023) tadi.

Ditambahkannya, untuk menuju UMKM resmi, tentunya perlu disosialisasikan persyaratannya. Seperti, durasi waktu kepengurusannya atau induk berusaha atas data yang didapat dari desa dan kelurahan.

“Mestinya, setiap desa atau kelurahan memiliki data UMKM. Sehingga, hasil produknya bisa dimasukkan ke hotel maupun tempat wisata. Apalagi, Kota Batu merupakan kota wisata, yang seharusnya menjadi mitra dari UMKM resmi,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain mengenai data, ungkapnya, di sini tentunya terkait hal yang dibutuhkan. Seperti, pembinaan juga anggaran. Maka, antara Diskoperindag dan DPMPTSP, harus saling membantu.

“Antara DPMPTSP dan Diskoperindag, harus kerja sama saling membantu. Satu sisi daftarnya yang Diskoperindag, karena domainnya UMKM. Di sisi yang lain, DPMPTSP yang punya perizinan. Melalui ini, peningkatan taraf dari UMKM ke usaha kecil, bisa terwujud. Juga, supaya berkembangnya tidak hanya didorong kota, tetapi dari provinsi. Sehingga, bisa ekspor dan bisa dipertanggungjawabkan hasil produksinya,” terang Didik.

Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, mengungkapkan saat ini dinasnya sudah melakukan sosialisasi. Salah satunya, adalah terkait nomor induk berusaha (NIB). “Mengenai nomor induk berusaha, karena pelaku usaha harus memiliki itu, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan membantu pendampingan ke UMKM,” ujar dia.

Sedangkan, tambahnya, untuk saat ini, UMKM di Kota Batu yang sudah memiliki induk berusaha, sekitar 4 ribu pelaku usaha. “Kami sudah melakukan layanan bergerak dan memang benar harapan ke depan, peningkatan usaha mikro menjadi domain kami. Dan, usaha kecil menjadi domain Diskoperindag,” paparnya. (put/sit)

Hal itu diungkapkan ole Andi Diyarto selaku Pengawas Ketengakerjaan Provinsi Jawa Timur wilayah kerja Kota Batu.
“Kegiatan pemantauan para pekerja yang kami lakukan sesuai dengan arahan dari Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Tujuannya untuk melakukan pembinaan pada perusahaan untuk memproteksi tenaga kerja dalam bekerja,” ujar Andi kepada wartawan.

Dalam pelaksanaanya, diungkapkan bahwa kegiatan yang dilakukan meliputi pemantauan dan pendampingan dalam masa transisi ke new normal. Untuk pelaksanaan kali ini, salah satu sasarannya adalah tempat usaha perhotelan.

“Kami melakukan pembinaan untuk memproteksi para pekerja. Karena aspek kami bergerak pada keselamatan dan kesehatan kerja. Sejauh ini dari tempat yang dikunjungi, mereka sudah melakukan langkah-langkah sesuai protokol kesehatan sudah cukup baik. Dan menunjukkan jika para pelaku usaha perhotelan siap beroperasi,” terangnya.

Meski begitu, dari empat hotel yang dikunjungi dan sudah siap dalam memberikan proteksi protokol kesehatan kepada karyawan. Ia menilai masih ada sedikit yang perlu penyempurnaan supaya pada saat pelaksanaan tidak terjadi kesalahan SOP maupun penggunaan alat.

“Misal ketika suppliyer sayur tidak boleh masuk sampai ke dalam. Sehingga harus dibuatkan zona untuk menerima barang dari supplier. Tujuan agar tempat steril, apalagi berkaitan dengan makanan atau dapur,” tambahnya.

Untuk selebihnya terkait permasalahan ketenagakerjaan, diungkap jika dirinya bekerjasama dengan bidang hubungan industrial ketenagakerjaan DPMTSP-TK Kota Batu. Hal itu perlu sinergi dengan tingkat kota, mengingat persoalan ini masih menimpa di beberapa daerah bahkan se Indonesia mengalami permasalahan hubungan industrial dampak Covid.

Sementara itu, GM El Hotel Kartika Wijaya, Yuyun Widiastuti mengatakan bila pihaknya sudah mengikuti protokol Covid-19. Mulai dari sekat kaca, penggunaan masker, hand gloves, hingga face shield. Begitu juga penyediaan tempat cuci tangan hingga hand sanitiser.

“Bahkan kami akan menggelar rapid test kepada karyawan secara berkala. Tergantung dari ketersediaan alat. Jika nanti ada alat rapid tes lebih, tamu yang menunjukkan indikasi atau gejala panas Covid-19 seperti suhu diatas rata-rata akan dilakukan rapid test,” tandasnya. (bir/yan)

Hal itu diungkapkan oleh Sekertaris Satpol PP Kota Batu M. Nur Adhim, kebetulan hari ini, Rabu (30/1/2019), pihak Satpol sudah melayangkan surat dinas yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Batu (Perijinan). Isi surat sendiri, Satpol PP meminta data tempat usaha mana saja yang belum mengantongi ijin sesuai prosedur.

” Memang Satpol PP selaku penegak perda wajib menertibkan. Kenapa kami baru bertindak karena tidak ada laporan dari dinas perijinan. Jadi bukan kami tidak pro aktif dan tebang pilih. Kebetulan tadi kami meminta datanya ke dinas terkait dan segera kami lakukan pengecekan langsung ke lokasi,” ungkap Adhim kepada Memontum.com.

Selain IMB, tegas Adhim, tempat hiburan wajib memiliki beberapa ijin lain seperti Ijin Usaha rekomendasi dari Dinas Pariwisata dll. Lalu, jika sudah kami kantongi data dari dinas perijinan, Satpol PP segera memanggil dan memeriksa secara langsung beberapa tempat usaha yang diduga tidak memiliki ijin seperti Karaoke Lovina Sambel Apel dan tidak menutup kemungkinan karaoke lain yang ada di Kota Batu.

” Kita panggil, kita periksa sesuai tahapan aturan yang ada. Janji kami jika memang tidak lengkap kami akan menutup karaoke tersebut,” tegas Adhim.

Terpisah, Kepala DPMPTSP Kota Batu Bambang Kuncoro membenarkan jika Satpol PP sudah melayangkan surat ke pihaknya hari ini. Bambang menegaskan jika karaoke memang tidak memiliki ijin secara lengkap. Sesuai data Keterangan Rencana Kota (KRK) menyebut untuk guest house, kemudian IMB guest housenya belum selesai. Tapi untuk TDUP sudah dimiliki, yang mengkhawatirkan untuk ijin karaoke disana tidak ada.

” Itu sesuai data yang ada, jadi saya tegaskan Sambel Apel belum memiliki ijin karaoke dan belum merampungkan IMB guest housenya,” tutup Bambang. Hingga berita ini ditulis, pihak Karaoke Lovina Sambel Apel belum bisa dikonfirmasi. (bir/ yan)

Seperti yang diungkapkan oleh Romo Paulus Pendeta Gereja Gembala Baik, misalnya, pihak gereja sangat menyayangkan berdirinya tempat hiburan malam dekat dengan YPPI dan gereja.

” Kalau cafe biasa ya oke. Kami keberatan berada (tempat hiburan malam) di dekat para pelajar calon pendeta,” ungkap dia usai mengikuti musyawarah bersama tomas dan toga, Senin (20/8/2018).

Tokoh masyarakat, Ulul Azmi lebih mengkritisi pihak eksekutif dan legislatif. Sebab soal perizinan adalah kewenangan pemangku kebijakan.

” Kalau sudah berdiri begitu kenapa (Pemkot Batu) kok diam saja, wakil rakyat kenapa tidak mengingatkan,” singkat dia.

Pendeta Rolland M. Octavianus Perwakilan Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil (YPPI) Kota Batu menambahkan jika pihaknya baru mengetahui jika di lingkungannya telah beroperasi tempat hiburan malam. Merespon itu tentu pihaknya dibuat khawatir.