sistem Online Single Submission (OSS) sistem (perijinan online terintegrasi) di Hall Sun City Hotel, Sidoarjo, Kamis (02/08/2018). Sistem ini sebelumnya, telah dilaunching Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Gedung Graha Sawala, Kemenko, Jakarta pada 8 Juli 2018 lalu. Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan perijinan melalui system Online Single Submission (OSS) itu.

“Sejak hari ini proses perizinan di DPMPTSP Sidoarjo sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Ini sesuai harapan Bapak Presiden. Pemerintah daerah didorong untuk segera mengintegrasikan layanan perizinannya dengan pemerintah pusat. Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten percontohan di dalam layanan perijinan online ini,” terang Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Benediktus saat menghadiri launching OSS bersama Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Beni ini menguraikan sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Caranya menerapkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Isinya pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha; serta sanksi.

“OSS ini pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Ini upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha, menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi cepat dan murah, serta memberi kepastian. Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam. Dengan syarat pemohon izin sudah melengkapi berkas yang dibutuhkan,” tegasnya.

“Tujuan kami memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran IMB. Cukup bawa ATM atau kartu kredit. Yang lebih penting lagi lebih aman karena tidak perlu lagi membawa uang cash. Transaksi dengan E-Payment tidak ada pembatasan nilai transaksinya,” terang Kepala DPMPTSP Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono yang juga mantan Kabag Umum Penkab Sidoarjo ini kepada Memontum.com, Senin (26/3/2018).

Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo, Hariyani menjelaskan selaku mitra kerjasama DPMPTSP yang menyediakan server E-Payment dan sejumlah Electronic Data Capture (EDC) pihaknya siap membantu dan memfasilitasi tambahan alat bila diperlukan. Menurutnya, di Jawa Timur, yang menerapkan mengurus IMB dengan system e-payment baru ada di Sidoarjo.

“Untuk transaksi IMB e-payment bukan hanya Bank Jatim saja. Di bank lain seperti BNI, Mandiri dan BRI juga bisa dilakukan transaksi,” kata Hariyani yang juga mantan Kepala Cabang Bank Jatim Batu ini.

Sementara itu, Tjandra Sundjaja dari PT Mega Jasa Semesta yang sedang mengurus IMB baru perumahan di Desa Suko, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo menjadi orang pertama yang mencoba melakukan transaksi IMB e payment itu.

“Kebetulan saya juga nasabah Bank Jatim, sehingga bisa langsung pakai ATM saat membayar retribusi IMB,” ujar pria asal Nganjuk ini usia transaksi.

Menurutnya hanya butuh waktu beberapa menit, Tjandra sudah dapat bukti pembayaran yang beberapa saat berikutnya disusul pemberian SK dari pihak dinas. Menurutnya membayar dengan e-payment jauh lebih aman dan cepat jika dibanding membayar tunai.

“Sekarang tidak lagi khawatir saat akan membayar IMB karena tidak perlu lagi membawa uang cash,” tandasnya. (wan/nay)