Penghargaan diberikan langsung Menteri PANRB RI, Tjahjo Kumolo, kepada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019). Tahun 2019 ini, DPMPTSP Pemkab Sidoarjo merupakan satu-satunya DPMPTSP di Jatim yang meraih penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBK.

Kepala DPMPTSP Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono mengatakan upaya membangun Zona Integritas dilakukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sidoarjo melalui inovasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu di MPP Pemkab Sidoarjo. Hal ini menggunakan sistem informasi terintegrasi yaitu aplikasi SIPPADU.

“Inovasi ini agar kami dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan sistem pemerintakan efektif, efisien, bersih dan akuntabel,” ujar mantan Ketua KNPI ini.

Pemberian penghargaan Zona Integritas ini, kata Ari merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB RI terhadap unit kerja yang berkomitmen mempercepat implementasi reformasi birokrasi. Selanjutnya unit kerja yang telah melakukan percepatan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM.

“Kami berharap inovasi ini dapat dijadikan role model nasional agar dapat memotivasi kabupaten/kota lain untuk berinovasi,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah berharap dengan diberikan penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBK untuk DMPTSP Pemkab Sidoarjo diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Sekaligus berorientasi pada pelayanan prima.

“Dengan penghargaan Zona Integritas dari Kemenpan RB ini bisa menciptakan budaya kerja birokrasi yang berintegritas dan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan yang prima,” tandasnya. Wan/yan

Perusahaan yang mendapat layanan khusus mendapat Kartu dari DPMPTSP. Kelebihan pemegang kartu itu, salah satunya tidak perlu antri di Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Pemegang kartu Prime Service akan mendapatkan layanan khusus. Tidak perlu antri kalau ingin mendapatkan layanan dari DPMPTSP,” kata Kepala DPMPTSP Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono, Rabu (4/12/2019).

Selain memberikan kartu pelayanan khusus pada 100 perusahaan, DPMPTSP juga memberikan penghargaan kepada tiga perusahaan yang membayar retribusi paling tinggi. Diantaranya PT Maspion pembayar retribusi paling tinggi, kemudian PT Indraco dan PT Chalidana.

“Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah,” imbuhnya.

Kegiatan yang melibatkan ratusan Start Up dengan tema Bisnis Gathering “Start Your Business. DPMPTSP mengajak pemuda untuk memulai berwirausaha. Salah satu pembicaranya, salah satu pimpinan PT Finna Group.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah terus mendorong inovasi di jajarannya. Khususnya pada layanan perijinan. Menurut Bupati dua periode ini, memberikan pelayanan yang baik harus jemput bola.

“Prime Service atau layanan khusus yang dilakukan DPMPTSP sangat tepat sekali. Ini sesuai dengan tagline layanan perijinan Kabupaten Sidoarjo yaitu Ikan Sepat Ikan Gabus, Pelayanan Lebih Cepat Lebih Bagus,” tandas Abah Ipul sapaan akrab Bupati Sidoarjo ini.

Dalam waktu dekat, sesuai dengan undangan Kementerian PAN RB yang diterima tanggal 10 Desember 2019 DPMPTSP Pemkab Sidoarjo akan meraih predikat Zona Integritas (ZI) WBBK dan WBBM dari Kementerian PAN RB. Wan/yan

DPMPTSP masuk dalam kategori pelayanan publik Sangat Baik (A-). Sedangkan RSUD Sidoarjo masuk dalam kategori Pelayanan Prima (A). Pemberian piagam penghargaan kepada dua instansi Pemkab Sidoarjo ini berlangsung di Jakarta, Jum’at (22/11/2019).

Kedua instansi Pemkab Sidoarjo ini dinilai Kemenpan RB sudah bekerja optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan terobosan dan inovasi. Selain itu, memberi kemudahan dan kecepatan pelayanan yang efektif.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi diharapkan dapat membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.

“Prinsipnya pemerintah harus optimal dan berani membuat inovasi sekecil apapun tujuannya untuk melayani masyarakat. Kuncinya komitmen pimpinan kepala daerah dan pimpinan OPD harus berani membuat terobosan,” ujarnya saat acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa memaparkan pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap mempertahankan komitmen dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat memperbaiki layanannya menuju pelayanan prima sebagai percontohan bagi unit pelayanan publik lainnya. Ada enam aspek yang dinilai dalam evaluasi. Diantaranya kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mendorong para pimpinan OPD lainnya terutama instansi yang menangani langsung pelayanan kepada masyarakat agar mencotoh DPMPTSP dan RSUD Sidoarjo. Apalagi, sekarang ini eranya sudah serba cepat dan mudah, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Maka terobosan yang dilakukan DPMPTSP dan RSUD Sidoarjo dalam inovasi pelayanan publik sudah diakui Kemenpan RB. Sekarang tinggal mendorong OPD lainnya menirukan dua OPD ini,” tandasnya. Wan/yan