Sekda Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa MPP merupakan bagian dari pemenuhan oleh Pemkab Situbondo, atas harapan dan keinginan masyarakat. Tentunya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara mudah, cepat dan tepat.

Secara fisik, tambahnya, bangunan MPP sudah siap dan terkait unsur-unsur perangkat lainnya, akan disiapkan. Sebab, ini masih dilakukan kajian dan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan, sudah bisa terselesaikan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Berdasarkan arahan Menpan RB yang terbaru, ujarnya, sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka MPP ini merupakan bagian dari SPBE konsepsi baru yaitu MPP digital. “Pembentukan MPP ini menjadi bagian target kami di Pemkab Situbondo. Sebab, MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana tuntutan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita berkomitmen untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dari kita secara cepat dan tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Situbondo, Qurrotul Aini, menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan forum konsultasi publik ini untuk menjaring saran serta menghimpun aspirasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan MPP di Kabupaten Situbondo. Yaitu, dengan harapan di tahun 2023 ini, persiapan penyelenggaraan MPP baik secara fisik ataupun administrasi sudah dapat diselesaikan dengan baik.

Sedangkan lokasi MPP, ujarnya, berada di eks Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, tepatnya di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan. “Dengan adanya MP, maka pelayanan akan lebih mudah, efektif, efisien dan cepat. Karena, ini sudah terintegrasi dalam satu gedung. Dalam kegiatan ini kami mengundang pihak Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan swasta,” ujarnya. (her/gie)

Kepala DPMPTSP Kabupaten Situbondo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa egiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada para pelaku usaha terkait PP No. 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan PP No 6 tahun 2021 tentang perizinan berusaha di daerah. “Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam rangka meningkatkan investasi, kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses perizinan. Terutama, embuka jalinan kemitraan antara usaha-usaha berskala besar dengan para pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah),” terang Yulianto.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Melalui sosialisasi ini, tambah Yulianto, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Khususnya, untuk pelaku usaha mengenai ketentuan perizinan berusaha serta meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha penanaman modal dan berbagai unsur yang berkaitan erat dengan perizinan dan pengawasan berusaha.

“Kegiatan sosialisasi seperti ini, kami harap para pelaku usaha dan unsur-unsur terkait lainnya, dapat memahami dengan baik mengenai mekanisme, regulasi dan proses perizinan maupun pengawasan berusaha berbasis resiko yang berlaku saat ini. Sehingga, implementasinya di lapangan bisa berjalan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan berusaha,” paparnya.

Dengan adanya sosialisasi atau regulasi itu, ujar Yulianto, perizinan berusaha saat ini telah terintegrasi secara elektronik. Di mana, perizinan berusaha tersebut akan diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, kepada para pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi atau dikenal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). (her/gie)

Agenda ini bertajuk ‘Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Sektor Perdagangan Tahun 2011.

Nampak dihadiri oleh sekitar 60 orang peserta. Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 08.00, yang terselenggara berlokasi di salah satu Caffe di Jalan Tembus Baru, Dusun Pareyaan Utara, Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Minggu (31/10/2021).

Pendekatan itu dilakukan, guna memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan izin usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dengan harapan, program tersebut dapat memberikan ilmu serta akses kepada pelaku usaha yang menginginkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gamblang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Presiden, para pedagang maupun pelaku bisnis diminta dapat belajar memahami secara komprehensif tentang penyelenggaraan perijinan usaha yang tepat dalam merintis dan menjalankan perniagaan mereka.

Pelaksanaan, menganut amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kepala Dinas DPMPTSP, Drs H Akhmad Yulianto MSi, menerangkan bahwa upaya sosialisasi itu dilakukan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan masyarakat umum di Kabupaten Situbondo.

Diharapkan, agar pedagang dapat berusaha dengan tepat dan berniaga sebaik-baiknya. Iklim usaha di Kabupaten Situbondo, menurutnya masih sangat terbuka lebar meskipun di masa pandemi.

“Hari ini kita dihadapkan pada peraturan yang masih baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat banyak hal mengalami perubahan dalam regulasinya.

Maka kita melakukan sosialisasi, agar mereka tahu dalam mengurus izin usaha itu tidak rumit. Mengurus izin usaha di Kabupaten Situbondo itu gratis dan tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Pihaknya meminta, agar masyarakat untuk tidak takut dalam mengurus NIB.

“Oleh karena itu, jangan takut untuk mengurus NIB. Memiliki NIB justru akan sangat membantu nanti, seperti memperoleh kemudahan subsidi PLN dan masih banyak lagi.

Semoga minat pelaku usaha semakin giat dan meningkat, mereka dapat mendiversifikasikan usahanya.

Karena Kabupaten Situbondo mempunyai semangat usaha dengan jargon nya (Nyarah Berusaha),” ujar Kepala Dinas DPMPTSP.

Lebih lanjut Yulianto menambahkan, bahwa akan banyak kemudahan jika pedagang memiliki NIB.

“Karena ini sistemnya OSS RBA paling tidak mereka punya NIB. Kalau punya NIB banyak kemudahan-kemudahan termasuk subsidi PLN, dan banyak lagi kalau mengurus NIB. Banyak hal yang bisa didapat oleh mereka,” imbuhnya.

Sementara itu perwakilan pedagang di CFD, Khoir, merasa senang karena telah mengikuti sisialisasi ini.

“Alhamdulillah warga CFD sangat antusias ingin mendapatkan NIB. Hal ini dibuktikan, pedagang CFD nampak berbondong-bondong ingin mendaftarkan izin usahanya.

Karena ini merupakan legalitas usaha untuk pedagang dari pemerintah. Semoga dengan legalitas ini, menjadi faktor pendukung agar Disperdagin dan pemerintah terkait dapat membuka CFD lagi.

Walaupun tidak bisa di alun-alun, namun kita berharap dapat diberikan tempat serta fasilitas untuk warga CFD bisa berdagang kembali,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan giat sosialisasi tersebut, selain Kepala Dinas DPMPTSP, Drs. H. Akhmad Yulianto, M.Si, juga hadir pula Kepala Bidang Penanaman Modal, Yakup Alek Susanto ST, Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan, Rawat Trimurti SP MSi, dan Kepala Bidang Metrologi dari Disperdagin.

Terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem.(her/gie)