“Masing-masing pendamping diharapkan dapat mendampingi tiga anak stunting. Tentunya, mereka yang terbaik akan kami berikan sepeda motor dan intensifnya akan kita naikkan,” kata Bupati Sanusi, Kamis (25/08/2022) tadi.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa kasus stunting di Kabupaten Malang masih tersisa 8,8 persen. Prosentase tersebut, merupakan prosentase terendah se Indonesia.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Saat ini di Kabupaten Malang masih ada sekitar 11 ribu bayi, yang masih mengalami stunting. Itu merupakan data identik dengan data yang sudah diukur. Dari sekitar 134 ribu bayi, itu yang stunting ada 11 ribu,” tambahnya.

Bupati Sanusi juga menyebutkan secara global kasus stunting Kabupaten Malang, tergolong rendah. Meskipun, di beberapa daerah masih ada yang tinggi, seperti halnya Pujon. “Kecamatan Pujon itu tertinggi di tingkat Kabupaten Malang. Namun banyak kecamatan yang sudah zero kasus, seperti halnya Tajinan, Jabung, dan lainnya. Terpenting ibunya harus rajin menyusui agar anaknya tidak stanting,” terangnya. (cw1/gie)

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Situbondo, Imam Gazali, menyampaikan bahwa kegiatan ini tindak lanjut pelaksanaan BK 21 Tahun 2021. Dimana, pendataan keluarga secara rutin dilaksanakan lima tahun sekali. Sehingga, ini merupakan kelanjutan pendataan keluarga yang dicanangkan sejak 1994 dan merupakan bagian dari sistem informasi dan menejemen program KB Nasional.

“Adapun tujuan dilaksanakannya pendataan keluarga BK 21, yakni pertama penyediaan data keluarga by name by dres sebagai peta sasaran intervensi program bangga kencana. Kedua, sebagai dasar penetapan kebijakan perencanaan, pengendalian dan pemantauan oleh pengelola dan pelaksana program di semua tingkatan. Ketiga, pemanfaatan data keluarga untuk pembagunan program lintas sektor sesuai kebutuhan indikator masing masing instansi atau lembaga terkait dengan sasaran keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, atau ayah, anak dan ibu berdasarkan undang – undang No 2 tahun 2009,” ucapnya.

Imam Gazali juga mengatakan, keluarga khusus, keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga namun memiliki hubungan keluarga sesama anggota keluarga. Misalnya, adik dan kakak tanpa orang tua, kakek, nenek dan cucunya atau seorang diri.

“Sasaran kepala keluarga di Jawa Timur, yaitu hasil pemetaan Desember 2020 sebanyak 12.600 jiwa atau 1295 KK, dengan komposisi 82 persen smart phone dan 18 persen formulir,” lanjutnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Pendataan keluarga sendiri, tambahnya, secara serentak dilaksanakan pada 1 April sampai dengan 21 Mei 2021. Pendataan itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

“Pendataan keluarga dilakukan oleh kader pendata di wilayah setempat, yang dibina dan didampingi oleh penyuluh keluarga berencana terutama di Kabupaten Situbondo,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Syaifullah, sebelum membuka pelaksanaan sosialisasi tersebut mengatakan, bahwa kegiatan ini adalah langkah bagus. Karena, apa yang sudah ditugaskan kepada teman-teman KB kabupaten dan penyuluh kabupaten dan para kader untuk melaksanakan penyuluhan pendataan keluarga ini di masing-masing desa, di setiap individu, bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

“Kami bangga pada teman-teman kader KB. Dengan hasil capaian 99,38 persen, ini menunjukkan bahwa teman-teman KB serius melaksanakan kegiatan ini. Dan ini adalah bagian dari kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan nanti, ketika melakukan perencanaan pembangunan di lima tahun kedepan,” papar Sekda Syaiful. (her/sit)

Kepala DPPKB Situbondo, H Imam Ghazali, mengatakan bahwa tujuan diadakan lomba Pemilihan Duta GenRe, adalah untuk menyebarkan secara luas program Genre di kalangan remaja. Sehingga, remaja akan memiliki pengetahuan prilaku, sikap yang positif dalam pengembangan mental dan spiritual yang positif.

Lebih lanjut Imam Ghazali menambahkan, dengan penyebaran informasi secara tepat, maka diharapkan untuk kedepannya, setiap remaja yang memasuki usia pernikahan, dapat mengagendakan pernikahan yang ideal. “Tidak sampai melakukan pernikahan awal atau dini dan bahkan tidak sampai terjerumus dalam seks bebas. Apalagi, sampai pada penyalahgunaan Narkoba,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Tidak hanya itu, dalam pemilihan Duta Genre, juga diberikan bekal dalam menempuh kehidupan berkeluarga. Kemudian, mendapatkan pengetahuan lebih tentang kesehatan reproduksi remaja.

“Para peserta juga akan dibekali dengan pengetahuan tentang berorganisasi. Sehingga, mampu membuat gerakan Genre di masyarakat,” ujar Imam Ghazali.

Dan yang menjadi finalis nanti, tambahnya, maka akan menjadi wakil Situbondo di ajang yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan, tentu saja menjadi mitra DPPKB dalam mensosialisasikan program pemerintah kepada remaja selama setahun ke depan.

Masih menurut Imam, pelaksanaan pemilihan ini diikuti sekitar 63 peserta yang kemudian akan mengikuti seleksi. Lalu, nantinya akan dikerucutkan menjadi 25 peserta. Dari jumlah itu, akan diseleksi kembali sampai menjadi 6 besar dan langsung memasuki grand final yang puncaknya hari ini,” ujarnya. (her/sit)

Acara tersebut terselenggara atas kerja sama DPPKB bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, RSUD Besuki, TNI dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Situbondo. Acara MOW dan MOP, bertempat di RSUD Besuki, Kamis (04/11/2022).

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi

Turut hadir Plt Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Waluyo Ajeng Lukitowati SST MM, Kepala DPPKB Situbondo, Drs.H.Imam Ghazal dan Direktur RSUD Besuki dr.H.Imam Haryono, Asisten 1 Pemkab Situbondo , Ir Quratu Aini MSi, Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo, Hj Juma’ati Karna Suswandi dan Ketua IBI Situbondo, Kartika, PC Fatayat NU, PC Muslimat NU dan PC Aisyiah beserta jajaran tamu undangan.

Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jatim, Waluyo Ajeng Lukitowati mengatakan dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia, diadakan kegiatan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Situbondo dilaksanakan pelayanan KB berupa pemasangan implan satu batang kepada 60 akseptor dan implan MOP ada 58 akseptor. 

Implan satu batang bagi wanita dapat mencegah terjadinya kehamilan selama tiga tahun dan implan MOP bagi pria jangka waktunya seumur hidup. Tentunya sudah ada persetujuan antara suami dan istri dalam memasang implan MOP.

Di Kabupaten Situbondo pemasangan MOP sangat baik karena tertinggi se-Indonesia, sehingga diharapkan kedepannya para calon KB pria MOP semakin meningkat. Sebab dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat proses kelahiran.

“Sekarang BKKBN juga sudah menyiapkan alat kontrasepsi bagi ibu menyusui, yaitu baik suntikan ataupun pil. Implan satu batang dan MOP merupakan jenis kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan sangat efektif karena telah diujicobakan. Tujuannya adalah untuk mengatur jarak kelahiran sehingga dapat mencegah stunting pada bayi dan mampu mengendalikan lonjakan jumlah penduduk guna mengantisipasi terjadinya masalah sosial,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Situbondo mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi adanya kegiatan bulan pelayanan KB dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia. Pelayanan KB menjadi kesempatan dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

“Semoga kedepannya DPPKB dapat memiliki inovasi-inovasi untuk meningkatkan capaian KB di Kabupaten Situbondo. Tentunya dalam mewujudkan pencapaian juga dibutuhkan kerja-sama yang baik antara instansi, Ormas serta stakeholder yang ada di Kabupaten Situbondo,” ungkapnya. (her/gie)

DPPKB Kabupaten Probolinggo bersama tim monitoring dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kegiatan orientasi tingkat desa bagi kader pendata di Desa Pabean Kecamatan Dringu dan Desa Brani Wetan Kecamatan Maron.

Tim Monitoring yang dipimpin oleh Puji Hayuningsih, selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini disambut oleh Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto bersama dengan segenap jajaran DPPKB Kabupaten Probolinggo.

Seperti yang terlihat di Balai Desa Brani Wetan Kecamatan Maron. Tim Monitoring dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini melihat dengan seksama proses pemberian materi dari narasumber Trimah dan Roby. Selanjutnya melakukan evaluasi seperti apa kesiapan dari kader pendata dalam melakukan Pendataan Keluarga 2021 di Kabupaten Probolinggo.

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Puji Hayuningsih mengungkapkan, kunjungannya di Kabupaten Probolinggo bertujuan ingin tahu sejauh mana pelaksanaan pembekalan SDM, yang nantinya terlibat dalam Pendataan Keluarga 2021. Mekanismenya seperti apa dan ingin tahu sejauh mana kemampuan teman-teman menerima materi serta kendala-kendala di lapangan.

“Selama pengamatan dan observasi kami di dua titik, Alhamdulillah kader-kadernya sudah pernah mendapatkan pembekalan sehingga pada saat orientasi lebih banyak pada refreshing atau penguatan kembali,” ungkapnya.

Puji mengaku bersyukur karena teman-teman di lapangan sudah melakukan pembekalan sebelumnya, sehingga pada saat orientasi tinggal penguatan kembali. Ketika coba ditanyakan kepada kader, memang tidak ada masalah yang berarti. Harapannya saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

Pendataan Keluarga ini bisa menghasilkan data yang berkualitas, data yang by name by addres. Nanti bisa mengidentifikasi keluarga beresiko stunting yang nantinya bisa diupdate setiap tahun melalui aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga). Hal itu bisa menjadi dasar intervensi program Bangga Kencana.

“Mana-mana yang harus menjadi sasaran program itu akan teridentifikasi dari program Pendataan Keluarga 2021,” tegasnya.

Baca juga: Tetap Jaga Imun, Gelar Senam Bersama Paska Apel

Sementara itu, Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo, dr. Anang Budi Yoelijanto mengatakan, pemerintah melalui BKKBN secara berkala 5 tahun melakukan Pendataan Keluarga.

“Terakhir kita melakukan Pendataan Keluarga tahun 2015. Seharusnya tahun 2020 kita telah melakukan Pendataan Keluarga, tetapi karena ada Covid-19 maka baru bisa dilaksanakan tahun 2021,” katanya.

Menurut Anang, Pendataan Keluarga 2021 dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ tanggal 1 Februari 2021 Tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang memerintahkan kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia untuk melakukan Pendataan Keluarga.

Kemudian ditindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/1604/109/2021 perihal Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 di Jawa Timur dan Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 440/43/426.115/2021 Tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang memerintahkan kepada seluruh OPD dan Camat untuk mendukung dan memfasilitasi proses pendataan keluarga yang rencananya dilaksanakan mulai 1 April hingga 31 Mei 2021.

“Pendataan Keluarga ini bertujuan untuk mengetahui data pembangunan berbasis keluarga yang mana ini harus diupdate 5 tahunan. Nantinya bahan ini, data keluarga dan data pembangunan keluarga menjadi bahan pijakan untuk Ibu Bupati melakukan kebijakan pembangunan di periode-periode berikutnya,” jelasnya.

Anang menerangkan, fokus dari Pendataan Keluarga ini untuk mencari data berkaitan dengan keluarga itu sendiri. Contohnya mulai dari status sosial ekonominya dan status keluarga, status reproduksi dari keluarga, status kontrasepsi dari keluarga dan bagaimana pembangunan keluarga sudah berjalan di dalam keluarga itu sendiri.

“Seperti bagaimana kegiatan beribadah, bagaimana bersosialisasi di dalam keluarga dan bagaimana permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang bisa dikumpulkan menjadi satu data terukur dan basic data,” tegasnya.

Dalam melakukan Pendataan Keluarga ini terang Anang, pihaknya mengumpulkan data stunting yang ada, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Tentunya data stunting ini diharapkan menjadi data yang betul-betul update, riil dan ini sangat diperlukan oleh Bupati Probolinggo untuk melakukan kebijakan pembangunan di masa-masa mendatang.

Harapannya secara tidak langsung dengan data yang lebih valid dan update maka kebijakan Bupati dalam membangun Kabupaten Probolinggo akan lebih akurat. Lebih antisipatif manakala ada masalah-masalah baru yang didapat dari data-data yang dikumpulkan.

“Tentunya titik akhirnya kesejahteraan masyarakat sebagai manfaat akhir dan tujuan akhir visi misi Ibu Bupati akan tercapai,” harapnya. (geo/ed2)