Memontum Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Banyuwangi, akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, Jumat (20/11) tadi. Dalam rapat paripurna itu, pun diteruskan dengan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2021, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, didampingi tiga Wakil Ketua Dewan, yakni M. Ali Mahrus, Michael Edy hariyanto, dan Ruliyono.

Sementara dari eksekutif, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Mujiono, mengikuti rapat paripurna secara virtual dari Pendapa Sabha Swagata Blambangan.

Bupati Anas dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang selama ini telah bekerja keras turut serta menggerakkan pembangunan dan memajukan Banyuwangi. APBD 2021, ke depan diarahkan sebagai upaya pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Yakni, melalui kebangkitan pertanian, pariwisata, dan penguatan SDM.

“Pelibatan komunitas sangat diperlukan. Maka ke depan, komunitas akan dilibatkan sebagai aktor utama dalam mencegah, mengidentifikasi, merespon, dan memulihkan dampak pandemi,” kata Anas.

Ditambahkan, pihaknya juga mendapat laporan dari Sekkab, Mujiono, selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), bahwa KUA/PPAS APBD 2021, telah dibahas secara mendalam bersama komisi-komisi dan Bangar DPRD dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah di tengah tantangan yang semakin meningkat.

“Kami optimis, APBD 2021 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Serta, antisipasi terhadap problem yang dimungkinkan masih akan terjadi hingga pada akhir 2021,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD, M. Ali Mahrus, mengatakan bahwa kebijakan umum anggaran tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui kebangkitan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Kebijakan umum anggaran tersebut lantas dijabarkan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

“Dari hasil pembahasan PPAS, antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), prioritas daerah tahun depan telah ditetapkan menjadi dua jenis, yakni prioritas karena wajib dengan sendirinya dan prioritas pendukung implementasi strategi pembangunan,” kata Mahrus.

Dijelaskannya, prioritas wajib dengan sendirinya meliputi empat urusan, yakni pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan urusan pemerintahan. Sementara prioritas pendukung strategi pembangunan dibagi empat fokus, yaitu pemulihan ekonomi dengan menjamin sistem pasar yang berorientasi pada kelas bawah; menjamin keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat khususnya UMKM; serta meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja masyarakat.

“Termasuk juga integrasi pembangunan sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan lain-lain,” ujar Mahrus. (kom/sit)

Diantaranya, agar pemerintah melaksanakan reformasi agraria, menghentikan kriminalisasi terhadap petani, menghentikan intimidasi yang dilakukan oknum Perhutani terhadap masyarakat pengelola perhutanan sosial, hingga menurunkan harga pupuk. Selain tuntutan itu, petani juga meminta untuk men-stop impor pangan dan evaluasi gugus tugas reforma agraria kabupaten Banyuwangi.

Presiden BEM Untag Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda, dalam orasinya mengatakan, bahwa pada periode pertama Presiden, Joko Widodo memimpin, kasus agraria menjadi perhatian khusus dan melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, juga menjanjikan 9 hektar lahan konflik akan didistribusikan kepada petani.

“Faktanya, 9 hektar lahan itu tidak didistribusikan secara maksimal. Sementara Pulau Jawa, bukan prioritas utama land reform 9 juta hektar,” ujar Rifqi dengan berapi-api.

Masih menurut Rifqi, kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani. Mulai dari pengadaan bibit hingga penyediaan pupuk. Sehingga, menyebabkan ketergantungan petani terhadap pihak lain.

“Kehadiran Pemerintahan bukan membantu petani, tapi justru lebih mengutamakan para pemodal. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau negara, pun tidak berpihak kepada petani. Atau, lebih berpihak kepada pemodal, baik itu regulasi tentang pupuk, regulasi tentang agraria, regulasi tentang budidaya hingga regulasi tentang hilir, rigulasi tentang import pangan tampak betul mengabdi kepentingan pemodal,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, ratusan massa yang dimotori BEM Untag, bergerak dari Halaman Untag Banyuwangi menuju DPRD Banyuwangi dengan jalan kaki. Sambil meneriakkan yel-yel, mereka berjalan dengan tertib mendapat pengamanan dari anggota Polresta Banyuwangi. (ras/sit)

Menurut I Made Cahyana Negara, kampung tangguh sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan bergerak bersama untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 secara bersama-sama, dan mandiri tanpa tergantung dari pemerintah.

Slogan Kampung Tangguh Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. (Ant)

“Secara bergotong royong masyarakat bersatu padu untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar I Made Cahyana Negara.

Kesadaran masyarakat ini lanjut Made sangat diperlukan agar penyebaran Covid-19 diwilayah desa masing-masing agar terbebas dari virus Corona, yang saat ini masih belum ditemukan obatnya.

“Dikampung tangguh itu, masyarakatnya sudah sadar akan bahayanya Covid-19, dan mau mentaati himbauan dari pemerintah, saat keluar rumah untuk melakukan aktivitas warganya mentaati aturan atau himbauan dari pemerintah. Protokol kesehatan tetap dikedepankan, agar terhindar Covid-19,” terangnya.

Desa Genteng Kulon, salah satu kampung tangguh yang ada di Banyuwangi yang jumlah penduduknya sangat banyak dengan beraneka ragam etnis dan budaya. Mampu bersatu untuk melawan Covid-19, dengan cara mentaati Protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Intinya urusan Covid-19 itu bukan tanggung jawab medis atau pemerintah saja. Tapi masyarakat turut serta bertanggung jawab mengatasi permasalahan ini,” ujar Kades Gentengkulon, Supandi kepada Memontum.com.

Menurut Supandi kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Protokol kesehatan agar terhindar dari virus Corona sangat diperlukan. Selain itu, lanjut Supandi dengan adanya kampung tangguh ini masyarakat sudah terbiasa mengatasi permasalah yang terjadi, dan tidak tergantung kepada pemerintah.

“Dengan adanya kampung tangguh ini, untuk mengajarkan masyarakat hidup mandiri, dan mampu menghadapi sendiri, dengan ketangguhan yang sudah dilatih,” terangnya.

Supandi menambahkan, Untuk menghadapi Banyuwangi new normal dalam melakukan kegiatan atau rutinitas sehari-hari, masyarakat harus tetap melaksanakan kegiatan secara protokoler yang disarankan oleh pemerintah.

“Masyarakat supaya siap hidup secara protokoler yang disarankan pemerentah dikondisi Covid 19 ini. Dengan tanpa khawatir, untuk melakukan kegiatan sebagai mana mestinya,” pungkasnya. (Ant/oso)

Memontum Banyuwangi – Hari pertama masuk kerja usai libur hari Raya Idul Fitri, Komisi I DPRD Banyuwangi melakukan sidak di RSUD Blambangan dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Sidak dipimpin ketua Komisi 1, Irianto, SH hasilnya sangat mengecewakan.

Kekecewaan Irianto saat mendatangi MPP Banyuwangi, saat dirinya masuk ke kantor MPP tidak ada satupun pejabat yang masuk kerja. Apalagi, ditempat tersebut tidak diterapkan protokol kesehatan, masih banyak masyarakat yang datang ke MPP tidak memakai masker.

“Seharusnya, tempat pelayanan publik harus menerapkan sosial distancing, jika ada warga atau masyarakat yang mengurus dokomen disini diwajibkan pakai masker, untuk antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19” ujar Irianto kepada memontum dot com, Selasa (27/5/2020) siang.

Apalagi, kata Irianto petugas MPP masih banyak yang belum masuk kerja. Sehingga pelayanan kepada masyarakat sangat terganggu.

“Mulai kepala dinas perijinan hingga kasi-nya belum ada yang masuk kerja,” ungkap anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi PDI Perjuangan.

Situasi di MPP berbeda dengan RSUD Blambangan. Menurut Irianto untuk di RSUD Blambangan pihaknya sangat mengapresiasi, menurutnya, pada hari pertama masuk kerja, semua karyawan RSUD Blambangan sudah standby semua.

“Untuk RSUD Blambangan, saya sangat mengapresiasi karena di hari pertama semua sudah setenbay dan sudah siap siaga sesuai yang kita inginkan. Berbeda, dengan MPP pelayanannya masih belum maksimal, yang ada cuma dari dinas perijinan dan perpajakan saja, lainnya masih banyak yang kosong,” ungkap Irianto.

“Untuk penanganan pasien yang terdampak Covid-19, ditangani dengan baik. Di ruang isolasi terdapat 3 pasien, di ruang isolasi 2 ada 2 pasien ODP dan PDP, sedangkan diruang isolasi 3 ada 1 pasien PDP semua pasien ditangani dengan baik. Dan saat menjalani isolasi di RSUD Blambangan tidak bersamaan, ada yang 10 hari, 8 hari dan 6 hari,” imbuhnya.

Melihat kondisi tersebut, Komisi 1 DPRD Banyuwangi berencana akan memanggil Kepala Dinas (Kadis) Perijinan terkait hal ini.

“Kalau situasi seperti ini, banyak karyawan masih belum banyak yang masuk kerja, bagaimana dengan pelayanan masyarakat, jelas terganggu. Terkait masalah ini saya akan memanggil Kadis Perjinan. Apalagi, saat saya datang di MPP Kadis Perjinan juga tidak ada ditempat,” tegasnya.

Atas temuan ini lanjut ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi pihaknya akan melaporkan ke ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.

“Jelas, temuan ini akan saya laporkan ke ketua DPRD,” tandasnya. (ras/oso)

Memontum Banyuwangi – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi berang terhadap PT Misi Mulia Petronusa, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Rabu (29/4/2020) siang. Pasalnya saat sidak lokasi terjadi kebakaran yang mengakibatkan 3 orang pekerja mengalami luka bakar cukup serius di sekujur tubuhnya. Dan satu orang mengalami luka bakar hingga 75%, dan dirujuk di RS Dr Soetomo Surabaya.

Kedatangan anggota DPRD Banyuwangi ke terminal LPG pressurized tersebut untuk melihat secara langsung keamanan (safety) karyawan saat menjalankan tugasnya. Sayangnya sebelum memasuki kawasan PT Misi Mulia Petronusa para wakil rakyat tersebut dihadang keamanan dan tidak diperkenankan masuk.

Rombongan Komisi IV DPRD Banyuwangi saat dihadang petugas keamanan PT Misi Mulia Petronusa, Rabu (29/4/2020) siang. (ras)

“Tidak ada instruksi dari pimpinan saya. Ya tidak boleh masuk,” ujar petugas keamanan PT Misi Mulia Petronusa.

Lima anggota DPRD Banyuwangi dari Komisi IV mengaku sangat kecewa dengan sikap PT Misi Mulia Petronusa, dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.

“Kami sebagai wakil rakyat ini, segera mungkin ingin mengetahui Safety yang ada di perusahaan ini terkait kecelakaan kerja adanya ledakan yang mengakibatkan tiga orang korban cukup parah,”kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Salimi kepada beberapa awak media usai tidak diperkenankan masuk oleh pihak anak perusahaan Bosowa tersebut.

Salimi sangat menyesalkan dengan sikap manajemen PT Misi Mulia Petronusa yang tidak mau terbuka bahkan sangat arogansi terhadap pejabat negara. Bahkan lima anggota DPRD Banyuwangi dibiarkan berdiri tanpa ditawari untuk duduk diruang tamu. Menurut Salimi, sebagai warga Indonesia harus memegang adat ketimuran, dan harus santun menerima tamu.

“Jika perusahaan tidak mau membuka diri atau tertutup, kami juga bisa menggunakan SOP kami,” ujarnya.

Rencananya, lanjut Salimi, pihaknya akan memanggil pihak perusahaan untuk datang ke Gedung DPRD Banyuwangi. Pihaknya pun akan mengevaluasi ulang perijinanya dan akan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran.

“Ini bukan masalah gaji karyawan. Tapi keselamatan (pekerja) mereka tidak dijaga ya sama saja,” tegas Salimi.

Salimi berjanji akan serius menindak lanjuti kasus kecelakaan tersebut. Pihaknya pun berharap pihak perusahaan untuk koperatif. Menurutnya, pihak perusahaan bersikap seenaknya sendiri terhadap karyawan maupun pemerintahan setempat.

“Kayaknya ini seperti kerajaan saja dan ini tidak baik bagi investor. Siapapun pemiliknya kami tidak pandang bulu. Entah itu punyaknya pejabat atau mantan pejabat, kami akan evaluasi perijinannya,” tandasnya,” tandasnya.

“Kita kerja untuk rakyat dan rakyat ingin kerja nyata kita,” pungkasnya. (ras/oso)

Kali ini dia bertandang di majelis Taklim Raudhatul ulum, Ustadzah TPQ, dan tokoh masyarakat, bertempat di Majelis Taklim Raudhatul Ulum, Dusun Krajan, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Rabu (22/4/2020) siang.

Ketua DPRD kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara saat menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Rabu (22/4/2020) siang. (ras)

Memang, pria kelahiran Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro ini tidak mau berpangku tangan dan mendapat informasi saja. Dia terjun langsung menemui masyarakat. Menurutnya, dengan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 itu lebih penting, dari pada hanya mendapat informasi dari masyarakat.

“Dengan terjun langsung ke masyarakat, sangat efektif memberikan sosialisasi dan kesamaan pandangan dalam tindakan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Made Cahyana Negara.

Menurut Made saat ini Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Banyuwangi terus meningkat. Agar virus ini tidak menyebar semua pihak harus bergotong royong melawan Covid-19.

“Untuk memberantas Covid-19 tidak bisa dilakukan secara individual, kita harus saling bergotong royong dan bersatu padu untuk memberikan sosialisasi terkait masalah ini,” terangnya.

Kedatangan orang nomor satu DPRD Banyuwangi diterima langsung oleh pengasuh Majelis Taklim Raudhatul ulum, KH. Alan Syafi’i. Bahkan KH Alan Syafi’i mengaku sangat terhormat tempatnya dihadiri ketua DPRD Banyuwangi, dan baru ini didatangi oleh pejabat Banyuwangi.

“Mari kita jaga kebersihan kita dengan memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Ini juga sesuai yang di sampaikan Rasulullah Muhammad SAW yaitu kebersihan sebagian dari iman. Karena dengan kebersihan ini kita bisa melawan virus corona. Apalagi ini sudah menjelang ramadhan, monggo kita sama sama berdoa agar Banyuwangi segera di bebaskan dari Corona, ” urai panjang Made.

“Dan ini juga penting agar kita sama sama menjaga lingkungan kita agar senantiasa aman dengan bergotong royong mulai mensiagakan siskamling untuk menjaga keamanan, meski tetap dalam protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah,” ujar Politisi PDI Perjuangan Banyuwangi.

Sementara Pengasuh Majelis Taklim Raudhatul Ulum, KH. Alan Syafi’i mengaku sangat terkesima didatangi ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara. Bahkan KH. Alan Syafi’i mengungkapkan baru kali ada pejabat negara yang datang ke tempatnya.

“Baru sekali ini kami di datangi oleh tokoh sekelas Ketua DPRD, yang mau blusukan untuk saling mengingatkan terhadap virus corona ini dan kami berterima kasih atas bantuan yang di berikan pada ustadzah dan warga yang membutuhkan, insyaallah manfaat dan berkah buat Pak Made dan PDI PERJUANGAN,” ujarnya.

Kedatangan ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara di Majelis Taklim Raudhatul Ulum, Dusun Krajan, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari memberikan Sembako, Masker, Sabun untuk cuci.

Sembari memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Tegalsari, Ketua DPRD Banyuwangi l, I Made Cahyana Negara mengingatkan kepada warga agar memakai masker jika keluar rumah. Dan sepulang dari beraktivitas hendaknya mencuci tangan agar terhindar dari virus Corona. (ras/oso)

Untuk melakukan pengecekan tersebut, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi wakil ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, dan diikuti 3 anggota DPRD yakni Priyo Santoso, Achmad Masrohan, dan Emy Wahyuni serta Polresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin.

Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, mengatakan jika kegiatan ini guna pengecekan kesiapan gugus tugas yang kantor kerjanya sudah ditetapkan.

“Kami melakukan pengecekan kesiapannya sudah sejauh mana, karena gugus tugas ini dalam strukturnya kan gabungan dari berbagai intitusi, sehingga kita pastikan apakah masing-masing sudah siap sesuai fungsinya masing-masing,” ungkapnya.

Menurut perwira berpangkat melati 3 itu, gugus tugas harus segera terbentuk karena Bumi Blambangan merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi lain, sehingga sangat rentan dan rawan.

“Kita berbatasan dengan provinsi lain, sehingga sangat rentan dan rawan, apalagi Banyuwangi sudah ada yang dinyatakan positif meskipun hanya 1 orang. Mangkanya kami memastikan agar gugus tugas segera terbentuk dan dapat segera menjalankan tugasnya,” terangnya.

Hal senada disampaikan Michael Edy Hariyanto, SH. Pihaknya ingin memastikan kesiapan gugus tugas di kota gandrung ini.

“Tempat sudah ditetapkan di kantor bekas Disperindag. Dan kita cek kesiapan alat-alatnya sudah tersedia apa belum,” katanya.

Lebih lanjut, Michael panggilan akrab Michael Edy Hariyanto, SH, menegaskan jika pihaknya akan terus mendesak pihak Pemerintah Daerah (Pemda) agar mempercepat kinerja dalam penanganan covid-19.

“Masyarakat sudah mulai gelisah, sehinga Pemda harus cepat dalam pembentukan gugus tugas ini, agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang. Jangan sampai masyarakat menjadi sakit karena ketakutan yang ditimbulkan dari adanya virus covid-19.

“Untuk gugus tugas katanya besok sudah jadi, untuk orang-orangnya sudah siap, peralatan juga sebagian sudah siap.

“Kemarin sudah ada satu yang positif, jadi tidak menutup kemungkinan akan merambah, mudah mudahan saja tidak. Tapi kita harus antisipasi karena jika sudah merambah maka akan lebih susah menanganinya karena kita semua tau pademi yang satu ini penularannya begitu cepat sekali. Jadi kita harus cepat dan sigap untuk menangani virus ini bersama-sama, tidak ada lain kita harus bergotong royong,” pungkasnya.

I Made Cahyana Negara, SE, menegaskan hal yang sama, pihaknya melakukan pengecekan kesiapan gugus tugas.

“Intinya kita ini pengen kerja bareng secara sistematis. Karena ini sebenarnya kerja bagi kita semua seluruh pemerintah masyarakat luas karena emang percepatan virus ini sangat cepat sehingga kerja pun kita harus cepat.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menjelaskan jika posko gugus tugas sudah terbentuk, maka akan lebih enak dalam berkoordinasi, ” papar Made.

“Kalau sudah ada posko gugus tugas kan kita akan lebih enak dalam berkoordinasi. Karena gugus tugas kan tugasnya melakukan pencegahan, penanganan maupun pengobatan, sekaligus jaring pengaman ekonominya yang perlu kita perhatikan. Karena ini kan efeknya sangat luar biasa untuk masyarakat yang kurang mampu, yang hanya berpenghasilan untuk makan sehari,” lanjutnya.

Made panggilan akrab I Made Cahyana Negara, SE, berharap agar semua pihak memiliki kesadaran diri untuk turut serta bekerja sama dalam penanganan virus covid-19 di Bumi Blambangan ini.

“Alhamdulillah banyak masyarakat yang berniat membantu mendonasikan sebagian hartanya. Semoga kita dapat segera melewati pandemi ini,” imbuhnya.

Choiril Ustadi Yudawanto, perwakilan dari pihak Pemda Banyuwangi mengatakan jika sesuai arahan bupati, pihaknya sudah melakukan pembentukan gugus tugas.

“Hasil rapat forkompimda kemarin, pak bupati meminta segera di bentuknya gugus tugas. Dan kami sudah membentuk dan mempersiapkannya. Sehingga yang sebelumnya bekerja melakukan penanganan covid-19 di masing-masing instansinya. Kedepan gabung menjadi satu di posko gugus tugas ini,” katanya.

Ia menjelaskan jika tidak ada kendala dalam persiapan pembentukan gugus tugas penanganan covid-19 ini.

“Hari ini ini kita menyiapkan ruangan yang diperlukan. Insyaallah enggak ada kendala lah karena semua dasar hukumnya sudah kuat semua. Untuk kegiatan juga dipayungi dasar hukum untuk pergeseran anggaran juga sudah mulai bisa. Untuk alat-alatnya sudah siap semua, kalau alat gugus tugas ini kan memang mulai dari perencanaan, penataan sampai operasional itu melekat di dinas SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) teknis, insyaallah sudah disiapkan,” bebernya.

Salain itu, pria yang saat ini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda kabupaten Banyuwangi ini, menambahkan jika gugus tugas akan mengakkmodir semua kekuatan yang ada di Banyuwangi dalam penanganan Covid-19.

“Gugus tugas ini akan mengakomodir semuanya. Jadi semua kekuatan komponen di banyuwangi itu sama gerakannya gak boleh satu bergerak sendiri-sendiri. Memobilisasi dengan baik tugas-tugasnya, sehingga semua komponen yang ada di banyuwangi di bawah komando Bupati dan wakilnya pak kapolresta dan pak dandim, agar pergerakan harapannya bisa terukur,” tutupnya (ras/oso)

Pimpinan Komisi 1, Priyo Santoso mengatakan sidak yang dilakukan ini ingin melihat secara langsung kesiapan APD dan alat penunjang lainnya ditingkatkan Puskesmas. Menurutnya, kesiapan APD dan alat penunjang kesehatan lainnya sangat penting sekali, karena ini masalah keselamatan petugas medis yang sedang bertugas, dan ini harus diperhatikan.

Komisi 1 DPRD Banyuwangi saat melakukan sidak di Puskesmas-Puskesmas untuk melihat langsung APD dan alat penunjang lainnya, Kamis (26/03/2020) siang. (ras)

“Puskesmas kan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, sehingga tenaga medis di tingkat puskesmas lah yang langsung bersentuhan pe sangat rtama kali dengan masyarakat yang kurang enak badan,” ujar Priyo Santoso.

Yang perlu diperhatikan, lanjut Priyo tenaga medis ditingkat Puskesmas harus dibekali APD, demi keselamatannya.

“Seharusnya para tenaga medis di tingkat puskesmas dibekali APD yang memadahi, agar keselamatan mereka terjaga. Apalagi sekarang kan sedang mewabah virus mematikan jenis Covid-19,” tegas Priyo.

Dari sidak ini, kata Priyo ada catatan penting. Menurutnya, pihaknya sangat prihatin melihat kondisi Puskesmas, APD dan alat penunjang lainnya sangat mini.

“APD dan alat penunjang lainnya sangat minim dan kurang memadai. Saya sangat prihatin sekali,” tandasnya.

Priyo menghimbau kepada dinas terkait agar segera menambah APD dan alat penunjang lainnya.

“Demi keselamatan para tenaga medis yang ada di Puskemas, saya harap Dinas Kesahatan Kabupaten Banyuwangi dapat segera menambah APD di Puskesmas-Puskesmas yang ada di Banyuwangi ini,” harapnya.

Dia menambahkan, agar virus Corona (COVID-19) tidak menyebar, sesama masyarakat harus saling membantu, agar virus yang belum ada obatnya tersebut tidak menyebar lebih luas.

“Mari kita waspada dan menjaga serta saling membantu untuk mencegah agar penyebaran virus corona tidak meluas,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, dr. Widji Lestariono, terkait permintaan Komisi DPRD Banyuwangi pihaknya sedang berupaya memenuhi kebutahan APD dan alat lenunjang lainnya.

“Iya kita sedang berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan sudah ada yang bisa terpenuhi,” katanya melalui Media Sosial Whatsapp.

Dirinya mengaku saat ini kekurangan APD dan alat penunjang lainnya merupakan kendala yang sedang dihadapi semua Fasilitas Kesehatan (Faskes).

“Kita berusaha, kekurangan APD dan alat penunjang lainnya segera teratasi. Barang di pasaran nggak ada. Duit ada tapi barang gak tersedia,” keluh Kadis Kesehatan Banyuwangi.

Agar kebutuhan APD terpenuhi kata Rio panggilan akrab dr Widji Leatariono, pihaknya mengambil langkah membuat sendiri melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) demi tercukupinya kebutuhan APD di Faskes yang ada di Bumi Blambangan ini.

“Kelangkaan APD Dipasaran, kita putuskan bikin sendiri, lewat UMKM di Banyuwangi,” tutupnya. (ras/oso)

Wakabid Organisasi DPC GKNai Banyuwangi Ardy Tio Bastiar dengan tegas menyatakan agar anggota DPRD Banyuwangi turut mendukung Perjuangan buruh dan mahasiswa untuk menggagalkan RUU tersebut kareana sangat merugikan kaum buruh.

“Kepada anggota DPRD Banyuwangi, tolong sampaikan pesan kami ke DPR RI agar menolak RUU tersebut, karena sangat merugikan kaum pekerja (buruh),” tegas Ardhi Tio Bastiar.

“Jika RUU itu tetap dibahas, dan ditetapkan menjadi UU jelas akan merugikan kaum buruh. Dan RUU tersebut sangat bertentangan dengan No 15 Tahun 2019, Bab 2 pasal 5, Bab 2 pasal 96 tentang perubahan UU No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan,” tambah Ardhy Tio.

Kepada anggota DPRD Banyuwangi, GMNI Banyuwangi menuntut agar Pemerintah Indonesia membatalkan atau tidak mengesahkan RUU Omnibus Law. Dan membuka ruang partisipatif untuk elemen masyarakat dalam menyusun perubahan kebijakan.

“Pemerintah Indonesia RUU tersebut, karena sangat merugikan kaum buruh,” tandasnya.

Sementara ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Irianto mengatakan hearing dengan GMNI Banyuwangi sangat inspiratif dan sangat mengapresiasi. Dan pihaknya sangat mengapresiasi langkah GMNI Banyuwangi sebagai wujud kritis mahasiswa.

“Saya sangat mengapresiasi GMNi Banyuwangi. Hearing penolakan Omnibus Law ini baru yang pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Banyuwangi. Dan masukan dari mahasiswa yang tergabung dalam GMNI ini menjadi kajian kami untuk disampaikan ke pusat,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Irianto dari fraksi PDI Perjuangan. (tut/oso)