“Bila jalan tersebut diserahkan ke Pemprov Jatim, maka kedua pemerintah daerah itu tidak banyak keluarkan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan. Apalagi, jalan itu biasa dilintasi kendaraan dan sebagai jalur pemecah macet dari Jalur Pendem,” kata anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Khofidah, seusai Self Healing kepada fatayat seluruh Kota Batu, Minggu (26/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selain masalah anggaran perawatan, ujarnya, jalan itu kini sudah menjadi akses kendaraan yang padat. Sehingga, sudah selayaknya diserahkan ke Provinsi Jatim.

“Di sini jelas, ketika sudah ditangani Pemprov Jatim, maka Kota Batu maupun Kabupaten Malang, sudah tidak banyak mengeluarkan anggaran pemeliharaan jalan lagi. Makanya, saya ngotot memperjuangan jalan itu,” paparnya.

Sekedar diketahui, bahwa panjang jalan dari Karangploso, Kabupaten Malang sampai Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, ada sekitar 8,7 km. Bahkan, terkait penyerahan ini, Pemkot Batu telah bersurat kepada Gubernur Jatim, pada 15 November 2022 tentang perubahan status jalan kota menjadi jalan Provinsi Jatim. Namun, sampai sekarang surat itu belum direspon. (put/sit)

“Saya bersyukur Kampus Unars Situbondo dapat kunjungan Anggota DPRD Komisi E Jawa Timur, Hj Zeiniye yang mengisi kegiatan Seminar Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat Situbondo melalui UKM dan UMKM ini,” jelas Rektor Unars Situbondo, Karnadi.

Rektor Unars berharap, melalui seminar ini nantinya dapat memfasilitasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. “Terima kasih atas kehadirannya di Kampus Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Semoga kami terus mendapat dukungan berbagai kegiatan dari Ibu Zeiniye,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi E Jatim, Hj Zeiniye, menjelaskan bahwa definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yakni usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro. Salah satunya, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil Rp 300 juta.

“Karakteristik UMKM yang ada saat ini, manajemen pengelohannya masih rendah. Rendahnya akses terhadap lembaga kredit, belum memiliki status badan hukum dan terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Sedangkan ciri-ciri UMKM, management berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaan kecil, dan jumlah karyawan yang diperkerjakan sedikit,” jelas mantan Ketua DPRD Situbondo periode 2009 – 2014 ini.

Lebih lanjut Hj Zeiniye mengatakan, adapun asas pelaksanaan UMKM, yakni kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan dan kemajuan. Lalu, keberlanjutan, efisiensi keadilan serta kesatuan ekonomi nasional.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Peran strategis UMKM, itu kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor. Seperti, penyedia lapangan kerja, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi dan berkontribusi dalam menjaga neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor,” jelas Hj Zeiniye.

Politisi perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM. Sehingga, diharapkan mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

“Sedangkan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di antaranya penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan. Untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan,” jelas Zeiniye.

Ditambahkan Ketua PPP Kabupaten Situbondo, penumbuhan iklim usaha sendiri, seperti yakni pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dan hubungan kelembagaan. “Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain modal usaha, kurang tahu cara membesarkan bisnis, kurangnya inovasi produk, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Termasuk, dalam memanfaatkan pemasaran online, tidak adanya branding atau merk produk, tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program loyalitas, mengandalkan pembukuan secara manual, tidak memiliki mentor dan tidak memiliki izin resmi,” bebernya.

Terkait strategi marketing baru, kata Zeiniye, UMKM harus mau menjaga hubungan dengan konsumen. Termasuk, memanfaatkan seluruh sumber daya, memastikan bisnis bisa dilihat melalui online (media sosial dan lainnya) atau di toko online, goofood, gomart dan sesering mungkin menawarkan produk- produk yang dubutuhkan dengan harga terjangkau.

“Karena, sebaik apapun ide bisnis atau rencana bisnis yang kita miliki, jika tidak dijalankan atau dikerjakan, maka tidak akan pernah menjadi usaha apalagi sukses. Maka itulah, mulailah menjalankan usaha yang sudah direncanakan dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Menjalankan suatu usaha hingga mencapai sukses, membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang serta kerja keras,” ujarnya. (her/gie)

Dalam kesempatan itu, Hj Zeiniye menyampaikan bahwa jika berbicara mengenai difabel, memang banyak hal yang tidak cukup waktu untuk didiskusikan. Karenanya, harus dieksekusi dalam hal-hal penguatan kapasita.

Hj Zeiniye menambahkan, penguatan peran politik disabilitas ini sangat penting, karena semua orang dengan kondisi fisik dan mental apapun, dilindungi hak-haknya oleh negara. Bahkan, dari semua aspek, baik pendidikan ekonomi, sosial, politik hingga hukum, sebagaimana dalam amandemen UU Pasal 28 huruf i dan h termasuk juga dalam UU Pemilu.

“Semua warga negara berhak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi termasuk sebagai penyelenggara Pemilu. Bagi pejabat pemerintah, seharusnya bisa lebih terbuka untuk melibatkan rekan-rekan disabilitas diberbagai lini sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki,” jelas mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ini.

Dirinya berharap, kepeda semua pihak jangan sampai memandang rendah atau memandang sebelah mata keberadaan penyandang disabilitas. “Jangan sampai masyarakat memandang rendah rekan-rekan disabilitas. Sebab, banyak kemampuan-kemampuan yang dimiliki rekan-rekan disablitas yang belum tentu dimiliki masyarakat pada umumnya,” tegas Hj Zainiye.

Lebih lanjut Hj Zainiye mengatakan, perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diharapkan serius dalam mendampingi para Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS). “Saat ini, sudah ada Perda Pemprov Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Disabilitas yang diperkuat dangan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 tahun 2018. Dengan adanya Perda tersebut, saya berharap pemerintah serius dalam mendamping PPDiS,” paparnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dari kegiatan Seminar Politik Inklusi ini, kata Hj Zainiye, banyak hal yg menjadi harapan dari kawan-kawan difabel. Diantaranya, agar semua instansi pemerintah menyiapkan infrastruktur ramah difabel termasuk toilet ramah difabel. Apalagi, Kabupaten Situbondo menjadi tuan rumah Inklusi Nasional tahun 2023.

Selanjutnya, kata Zainiye, pendataan difabel agar lebih masif. Dikarenakan, masih banyak masyarakat difabel belum bisa terakses program bantuan dari pemerintah seperti BLT, PKH, dan progaram sosial lainnya.

“Banyak bantuan perintah yang tidak sampai kepada reken-rekan Difabel Situbondo. Untuk itu, saya minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo serius dalam mendampingi penyandang disabilitas di Situbondo,” tegas Zainiye.

Selain itu, terkait hak politik, diharapkan ketua partai politik mau terbuka bagi penyandang disabilitas untuk terlibat. Baik itu sebagai anggota atau pengurus Parpol, termasuk bagaimana kantor partai politik bisa ramah difabel. “Harapan saya, ketua-ketua Parpol di Kabupaten Situbondo, mau membuka peluang bagi rekan-rekan difabel,” ujar Srikandi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Situbondo ini.

Sementara itu, Luluk Ariyantiny Ketua Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), Luluk Ariyantiny, mengapriasi kegiatan Seminar Politik Inklusi yang dilaksanakan oleh Ketua DPC PPP Situbondo ini. “Saya mengapresiasi seminar yang melibatkan penyandang disabilitas Situbondo. Semoga langkah ini diikuti dengan Parpol lainnya di Kabupaten Situbondo,” kata Luluk Ariyantiny.

Dijelaskannya, kondisi difabel belum sepenuhnya menjadi bagian dari warga negara yang bisa hidup setara semartabat dengan warga negara non difabel. “Persoalan ini harus segera ditemukan, salah satu solusinya, yakni pemenuhan hak politik yang tertuang dalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas,” kata Luluk Ariyantiny. (her/gie)

Petugas KPK mendatangi Gedung DPRD, sekitar pukul 11.00 WIB dan melakukan penggeledahan di beberapa ruang. Termasuk, menyegel tiga ruangan Kantor DPRD Jatim.

Petugas KPK, dalam penggeledahan itu juga memeriksa ruang CCTV. Bahkan, cukup lama petugas anti rasuah itu, berada di dalam ruangan itu. Setidaknya, sekitar dua jam petugas memeriksa rekaman CCTV bersama petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Jatim.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Diperoleh informasi, sebelumnya KPK telah melakukan OTT terhadap Sekretaris Golkar Jatim, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan Kasubbag, Risalah dan Sekretariat DPRD Jatim, Afif, pada Rabu (14/12/2022) malam. Saat OTT tersebut, KPK menyegel dua ruangan yakni ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jatim dan ruang sub bagian rapat dan ruang lain. Kemudian pada hari ini, KPK juga menyegel ruangan CCTV.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah membawa empat orang diantaranya Sahat Tua Simanjuntak ke Jakarta. “Sudah dibawa ke Jakarta, 4 (orang yang dibawa),” kata Ali, saat dihubungi wartawan.

Ali Fikri mengatakan, penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Selain (Sahat Tua Simanjuntak), KPK juga mengamankan tiga orang lain, yang turut pula diamankan terdiri staf ahli di DPRD dan swasta,” kata Ali, saat dihubungi wartawan. (gie)

Dalam kesempatan itu, Hj Zeiniye mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tentang PUG saat ini, diharapkan menjadi spirit dan motivasi bagi masing-masing komunitas perempuan. Sehingga, dapat berakselerasi sesuai dengan potensinya untuk memberikan warna perubahan perbaikan tentang pergerakan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Situbondo.

Ditambahkannya, kegiatan sosialisasi ini menjadi tanggung-jawabnya, karena komisi E DPRD Provinsi Jatim, menangani juga bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Kegiatan ini, juga sebagai media untuk mensinergikan kebijakan provinsi dengan kabupaten. Sebab, dari 38 se-Jawa Timur, baru ada 18 kota/kabupaten yang memiliki Perda PUG.

“Berdasarkan informasi dari kepala dinas dan anggota Komisi IV DPRD Situbondo yang masuk dalam Pansus, ternyata Perda PUG sudah selesai dilakukan pembahasan dan telah difasilitasi oleh provinsi. Sehingga kami berharap di tahun ini Perda PUG sudah selesai dan dapat disahkan. Jadi nanti ada 19 kota/ kabupaten di Jatim yang sudah punya Perda PUG,” harapnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lebih lanjut Zeiniye memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Situbondo, karena telah memiliki UPT. Jadi, tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menyamakan persepsi. Sehingga, persolan tentang PUG tidak hanya menjadi urusan DP3APPKB, tetapi jadi tugas semua OPD.

“Kami berharap Pokja PUG segera dibentuk setelah Perda selesai. Sehingga, urusan pemberdayaan perempuan menjadi urusan bersama. Selain menjadi tugas pemerintah, nantinya ada stakeholder yang ikut bergerak bersama-sama melalui tingkat partisipasi masyarakat. Tadi peserta sosialisasi yang hadir mewakili seluruh stakeholder Ormas Perempuan yang ada di Kabupaten Situbondo,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala DP3APPKB Situbondo, H Imam Darmaji, menjelaskan bahwa berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Situbondo pada tahun 2021, masih mencapai diangka 73,60 persen. Artinya belum semua perempuan mendapat kesempatan dalam berpolitik, pengambilan keputusan dan akses ekonomi.

Kemudian, dalam evaluasi pembangunan responsif gender di tahun 2020, terangnya, Kabupaten Situbondo mendapatkan apresiasi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya. “Kami ucapkan terima-kasih kepada bu Zeiniye yang sudah menyelenggarakan kegiatan wawasan kebangsaan di Kabupaten Situbondo. Semoga tahun-tahun berikutnya bisa diadakan kegiatan serupa di kabupaten ini, termasuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya. (her/gie)

Kegiatan ini digelar, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menangkal ajaran radikalisme di Indonesia, khususnya di Kabupaten Situbondo. Selain itu, sosialisasi ini digelar agar masyarakat semakin cerdas dalam mengaplikasikan kesadaran berbangsa serta meningkatkan kecerdasan dalam wawasan nusantara.

Akik Zaman mengatakan, jika DPRD Jatim memiliki banyak program sosialisasi yang berguna untuk penguatan wawasan masyarakat. Yang salah satunya, sosialisasi tentang wawasan kebangsaan.

“Dalam lingkup nasional maupun regional, sisa politik identitas tersebut masih melekat. Namun demikian, politik identitas itu wajar saja. Karena, sejak negeri ini berdiri, politik identitas tersebut sudah ada,” bebernya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Pria asal Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, ini menambah bahwa seharusnya seluruh kepala daerah yang terpilih, itu tidak lagi memikirkan mana pendukungnya dan mana yang bukan pendukungnya. Karena, semua sudah dalam satu kesatuan atau Lambang Garuda.

“Kepala daerah terpilih sudah tidak harus memikirkan siapa yang mendukung dan siapa yang tidak mendukung. Seharusnya, mereka memikirkan politik kesejahteraan untuk kemaslahatan umat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Akik mengatakan, sosialisasi wawasan kebangsaan ini, tidak lain dalam rangka pencerahan agar para peserta nantinya bisa kembali ke jati diri bangsa. “Karena pencerahan, maka kita berharap para peserta memiliki wawasan kebangsaan yang lebih akomodatif dan mempunyai kedewasaan dalam memainkan diri di lingkup daerah,” jelasnya. (her/gie)

Dikonfirmasi seusai membuka acara pelatihan, anggota DPRD Dapil IV, Zeiniye, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk kemitraan antara Komisi E DPRD dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim. Secara teknis untuk di tingkat kabupaten, ditindak-lanjuti oleh UPT BLK Situbondo.

Sinergitas ini, tambahnya, sudah berjalan cukup lama dan program MTU sangat membantu karena pelatihannya secara mobile terjun langsung ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan tidak hanya dilakukan di kantor BLK.

“Kami selaku wakil rakyat bersama UPT BLK Situbondo memotret potensi yang ada di tengah masyarakat. Selanjutnya, akan disesuaikan dengan potensi masyarakat pada masing-masing wilayahnya untuk dijadikan menu pelatihan yang dapat ditindak-lanjuti. Kami berharap adanya pelatihan ini bisa memunculkan kemandirian ekonomi kreatif masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Zeiniye mengatakan, ketika mereka ada progres pasca mengikuti pelatihan ini, maka DPRD Provinsi Jatim akan mensupport beberapa peralatan atau sarana prasarana yang sekiranya dibutuhkan oleh peserta. Sedangkan untuk nara sumber dan seluruh sarana-prasarana pelatihan menjadi kewenangan UPT BLK Situbondo.

Alasan dilaksanakan pelatihan ini, tambahnya, karena hasil produksi pertanian cukup banyak dan ketika dijual harganya tetap murah sebab berupa barang mentah. Kalau hasil pertanian diolah menjadi produk kuliner, akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, sehingga dapat menambah pendapatan perkapita keluarga.

“Kami berpesan kepada peserta atau masyarakat agar terus berinovasi dan berkreasi dalam rangka kemandirian ekonomi. Disaat ini terbuka ruang lebar untuk mencapai kemandirian ekonomi karena pemasaran bisa dilakukan melalui media sosial,” jelasnya.

Kepala UPT BLK Situbondo, Pujianto, menambahkan bahwa pelatihan kejuruan pembuat olahan hasil pertanian diikuti sebanyak 16 orang peserta, yang berasal dari warga Talkandang. Pelatihan dilaksanakan selama 18 hari, yang anggarannya berasal dari dana DBHCHT Tahun Anggaran 2022.

“Jumlah instrukturnya ada dua orang dari UPT BLK Situbondo,” singkatnya. (her/gie)

Politisi PBB itu juga meminta, agar Kejaksaan di Pamekasan harus berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud, yakni jangan sampai mereka yang tidak terlibat, ditarik-tarik untuk terlibat atau perannya secara terselubung ada tapi kemudian dikaburkan.

“Jangan sampai yang terlibat ditarik-tarik untuk terlibat atau perannya secara terselubung ada tapi kemudian dikaburkan. Ooo ini tidak terlibat, kurang cukup bukti, jadi tidak boleh begitu. Jadi, semua harus benar-benar profesional, proporsional dan berkeadilan,” paparnya.

Direktur LSM center islam for democration (Cide’s) Bangkalan itu meminta, Kejakasaan Negeri Pamekasan memproses siapapun yang terlibat di kasus tersebut. Siapapun yang terlibat dimintai keterangan kemudian perannya apa, melakukan apa, mengambil keuntungan berapa dan menguntungkan siapa.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Saya tetap menyerahkan penanganan ini ke penyidik, karena tentunya dengan prinsip yang berkeadilan. Semua yang terlibat harus diproses. Dimintai keterangan, kemudian perannya apa, melakukan apa, mengambil keuntungan berapa atau menguntungkan siapa? Ini juga harus menjadi porsi tersendiri,” pintanya.

Pria yang konsen dalam bidang pencegahan korupsi itu mengatakan, tidak boleh ada intevensi dalam kasus penyidikan tersebut. Siapapun baik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) maupun Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur. “Biarkan semua berproses, profesional, proporsional yang berkeadilan,” paparnya.

Bahkan, mantan aktivis PMII itu meminta masyarakat jika dalam penyidikan tidak fair, untuk melaporkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung dan asisten bidang pengawasan (Aswas) Kejati. “Silahkan kirim surat, adukan ke sana. Biar dimonitoring dan dievaluasi. Saya yakin akan dipanggil. Bahkan, kalau ada pelanggaran, sanksinya jelas,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan ini Kejari Pamekasan sudah meningkatkan pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Hanya saja, siapa-siaap pihak yang diduga sebagai tersangka, masih belum diumumkan. (udi/srd/sit)

Politisi PBB itu mengatakan, dana hibah masuk ke Madura sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun pertahunnya. Dana tersebut, pada kenyataannya tidak berwujud. Padahal, dana hibah itu untuk kesejahteraan masyarakat Madura.

Mathur pun menilai, dana hibah itu sama halnya dengan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), yang bermasalah. Karenanya, banyak teman sejawatnya, pimpinan kampus, dan aktivis terseret dalam kasus tersebut.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Dana hibah ini, sama dengan P2SEM yang banyak makan korban tersangka. Hanya saja, nama atau berubah bentuk. Praktiknya di lapangan, Madura hanya menjadi tempat pencucian uang,” ujar Mathur dalam acara ‘Sosialisasi Kebangsaan dan Diskusi Publik’ di salah satu hotel di Pamekasan, Minggu (19/06/2022) tadi.

Politisi asal Bangkalan itu mengajak, agar masyarakat Madura untuk meminimalisir celah-celah korupsi. “Bukan untuk menghapus korupsi. Tapi, sampai mana pengawalan kita meminimalisir celah-celah korupsi. Sebab, selama mental birokrasi seperti itu. Korupsi tidak bakal bisa dihapus,” paparnya.

Mantan aktivis anti korupsi itu menambahkan, korupsi tidak bakal bisa dihapus, karena semua elemen sudah rusak. Minimal, cerdas mendeteksi dan semakin mempersempit celah-celah korupsi itu sendiri. “Resiko memang. Tapi, kuncinya kejujuran kepada diri sendiri dan orang lain. Dan, keberanian kita. Tinggal kita memilih diam atau bergerak,” ujarnya. (srd/gie)