Petugas KPK mendatangi Gedung DPRD, sekitar pukul 11.00 WIB dan melakukan penggeledahan di beberapa ruang. Termasuk, menyegel tiga ruangan Kantor DPRD Jatim.

Petugas KPK, dalam penggeledahan itu juga memeriksa ruang CCTV. Bahkan, cukup lama petugas anti rasuah itu, berada di dalam ruangan itu. Setidaknya, sekitar dua jam petugas memeriksa rekaman CCTV bersama petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Jatim.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Diperoleh informasi, sebelumnya KPK telah melakukan OTT terhadap Sekretaris Golkar Jatim, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan Kasubbag, Risalah dan Sekretariat DPRD Jatim, Afif, pada Rabu (14/12/2022) malam. Saat OTT tersebut, KPK menyegel dua ruangan yakni ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jatim dan ruang sub bagian rapat dan ruang lain. Kemudian pada hari ini, KPK juga menyegel ruangan CCTV.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah membawa empat orang diantaranya Sahat Tua Simanjuntak ke Jakarta. “Sudah dibawa ke Jakarta, 4 (orang yang dibawa),” kata Ali, saat dihubungi wartawan.

Ali Fikri mengatakan, penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. Selain (Sahat Tua Simanjuntak), KPK juga mengamankan tiga orang lain, yang turut pula diamankan terdiri staf ahli di DPRD dan swasta,” kata Ali, saat dihubungi wartawan. (gie)

Tidak hanya itu, dirinya juga berinisiatif untuk menawarkan apa yang diperlukan dalam situs bersejarah Kota Marmer ini. “Pertama yang dibutuhkan pagar. Kalau bisa, ya dibenahi. Kedua, lahan parkir yang belum ada,” ujar Juru Kunci Candi Boyolangu, Mbah Jono, saat ditemui di kediamannya, Jumat (11/11/2022) tadi.

Pantauan Memontum.com, untuk menuju ke candi, ditemukan penunjuk arah ‘Candi Boyolangu’ yang sudah berkarat serta agak memudar. Lokasi sempit atau hanya cukup untuk kendaraan roda dua dan rerumputan, yang bisa ditemui menuju lokasi. Sementara itu, beberapa pekerja nampak sedang sibuk menata batu-bata untuk pembatas candi.

Kakek dua cucu ini mengaku, dulu sempat ada penggalian di sekitar lokasi candi dan menemukan struktur bata. Berhubung lahan tersebut milik orang, sehingga tidak bisa diteruskan dan tidak bisa berbuat banyak.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Kakek berusia 70 tahun ini juga menjelaskan, bahwa selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah setempat atau dinas terkait. Dengan adanya tokoh yang ikut membantu membuatkan pagar mengitari candi, dirinya sangat bersyukur.

“Kalau dari Dinas Kebudayaan, itu belum ada dananya atau bagaimana saya tidak tahu,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Winarto, mengaku Candi Boyolangu tersebut merupakan kewenangan dari BPCB Jawa Timur. Saat ini, ada pihak swasta yang menggunakan dana pribadi untuk membuat pagar di tahun ini.

Disinggung perihal support dari pemerintah daerah, pihaknya hanya bisa melakukan pengajuan dan mengawal proses rehabilitasi oleh BPCB Jawa Timur. Karena saat ini, masih dalam proses rehabilitasi tahun terakhir di Candi Pesanggrahan. “Insyaallah setelah kajiannya sudah jadi, kita tetap mengajukan untuk dilakukan rehabilitasi lagi,” jelas Winarto. (jaz/gie)

“Saya gerakkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membantu warga yang bisa dibantu. Seperti untuk kebutuhan kesehatan dan makanan. Pemerintah Kabupaten Malang juga menyediakan dapur umum, yang peralatan untuk penyediaan air bersih sudah di kirim dan malam ini ada 4 unit ganzet yang dikirim hari ini di tempat pengungsian warga Pronojiwo,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Selain untuk memberikan bantuan kepada pengungsi yang untuk saat ini sebanyak 500 orang dari Desa Pronojiwo, Bupati Malang Sanusi juga meninjau Jembatan Gladak Perak, yang terputus. Akibat terputusnya jembatan, membuat warga Pronojiwo, pun harus terisolasi untuk sementara waktu dengan desa atau kecamatan lain di Kabupaten Lumajang. Termasuk, terputusnya koneksi jalur darat antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.

Jembatan ini, merupakan jembatan nasional yang menyambungkan antara Lumajang dan Kabupaten Malang. “Hasil dari pantauan, bahwa kerusakan jembatan sangatlah fatal dan parah. Oleh sebab itu, kepada pemerintah pusat agar bisa segera membuat jembatan lagi, karena ini merupakan jalur lintas selatan,” papar Bupati Malang.

Terkait dengan bantuan, Bupati Malang meminta, agar logistik dan selimut, kebutuhan pakaian, tenda dan Sembako, bisa terus diberikan kepada warga Pronojiwo. (pro/sit)

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi, mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui sejauh mana dampak Covid-19 terhadap pariwisata.

“Selain itu kita juga berdiskusi mendengar apa saja aspirasi dari para pengelola.

Sehingga Pemerintah Provinsi bisa memberikan solusi agar pariwisata di Jatim, Malang Raya khususnya, bisa terus berkembang. Mengingat jumlah wisawatan yang datang per tahun di Kota Malang sendiri sekitar 6 juta orang,” ungkapnya.

Sehingga menurut Daniel, pariwisata bisa menjadi sumber potensi ekonomi. Meski usaha untuk melestarikan budaya patut diapresiasi, masyarakat masih perlu menyiapkan satu pariwisata budaya yang sifatnya berkelanjutan.

Baca Juga : Dapoer Bibuu, Sajikan Sate Ayam Sambal Matah dengan Potongan Daging Besar

“Tapi yang paling penting adalah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sini. Saran kita, cagar budaya sebagai obyek wisata, itu perlu legalitas,” tandasnya.

Sehingga melalui kunjungannya itu, Komisi B DPRD Provinsi Jatim itu memberikan dorongan kepada pengelola di Kampung Budaya Polowijen untuk melakukan pendaftaran asesmen terhadap situs budaya yang ada.

“Kalau jadi cagar budaya, nanti akan memberikan peluang untuk mendapatkan akses bantuan dan pendanaan bagi berbagai pihak,” imbuh Daniel.

Lebih lanjut, dirinya juga mengusulkan adanya promosi pariwisata dengan memanfaatkan sosial media

Disinggung mengapa tertarik mengunjungi Kampung Budaya Polowijen, politisi PDIP itu mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui apa saja yang perlu dikembangkan dan disupport sebagai ikon pariwisata di Kota Malang. “Dan fokus kami pada Kampung Budaya Polowijen karena unik. Di kota pelajar, muncul karena swadaya masyarakat. Perlu kita dorong hingga menjadi besar,” tegasnya.

Diakui Daniel, untuk pengembangan pariwisata bisa saja mengusulkan anggaran pada Pemerintah Provinsi melalui anggota DPRD Daerah Pemilihan (dapil) Malang.

“Kalau ada atau tidaknya dana yang nantinya dianggarkan, itu bisa usulkan lewat anggota DPRD yang punya dapil di sini. Bisa juga dari dana hibah Disbudpar. Sebab itu, pihak pengelola harus sigap siapkan proposal sesuai dengan prioritas yang ingin dikembangkan,” jelas Daniel. (mus/ed2)

Bantuan berupa ratusan paket sembako itu, diberikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji. “Bantuan kemanusiaan ini disalurkan untuk masyarakat korban bencana banjir di dua desa yaitu Desa Dringu dan Desa Kedungdalem,” kata Sarmuji.

Bantuan disalurkan, pada ribuan warga yang terdampak. Karena, Golkar berada di tengah masyarakat, apalagi bagi mereka yang terkena musibah bencana.

Baca Juga : Wali Kota Probolinggo Berikan Bantuan untuk Keluarga Nur Komaria, Warga yang Curhat Via Pesan FB

Sarmuji mengatakan, bantuan yang disalurkan Golkar ini, berkolaborasi dengan sejumlah Anggota dewan, baik di DPR RI dan DPRD Jawa Timur, serta DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Ini juga ada salam dari Pak Misbakhun (DPR RI), serta ada juga Pak Hasan Irsyad (DPRD Jatim) dan ada mas Oka (DPD Golkar Kabupaten Probolinggo) ada Pak Wahid serta Pak Bambang, yang juga ikut turun,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma menjelaskan, kalau Partai Golkar benar-benar ingin membuktikan jika partai ini adalah partai yang berpihak pada rakyat kecil.

“Kita ingin benar-benar membuktikan bahwa kita adalah partai yang memihak rakyat. Penderitaan rakyat adalah penderitaan kami. Musibah banjir yang melanda ini, kami buktikan bahwa Golkar peduli sekecil apapun penderitaan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, masih kata Oka, pihaknya akan memperjuangkan nasib warga Dringu, untuk berusaha semaksimal mungkin, agar tanggul yang jebol segera diatasi.

“Kita perjuangkan di legislatif, agar tanggul yang jebol ini segera diatasi. Sehingga, tanggul di tinggikan juga ketika banjir tidak terulang lagi,” paparnya.

Dalam kesempatan itu juga, rombongan mengecek tanggul yang jebol di pinggir sungai Kedunggaleng. (geo/ed2)

Turut serta dalam kunker ini, Ketua rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Bpk Alwi.

Rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim berkunjung ke Kelurahan Dawuhan meninjau keberadaan E-Warung dan meninjau langsung pelaksanaan penyerahan bantuan JPS di balai Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo Kota. (Heri)

Ketua rombongan Komisi E DPR Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag pada kesempatan tersebut menjelaskan, anggaran program jaring pengaman sosial Provinsi Jatim, baik yang sifatnya bantuan sembako dalam bentuk uang Rp 200 ribu, kemudian top up PKH sebesar Rp 100 ribu.

” Alhamdulillah untuk Kabupaten Situbondo untuk kedua bantuan tersebut tidak ada kendala yang signifikan, “jelasnya.

Sambung Zeiniye, tadi ada penyampaian oleh bapak bupati, kenapa pelaksanaannya agak terlambat. Karena ada revisi data yang mana penerima manfaat JPS ini karena Pemkab Situbondo mempunyai data DTD AKP.

” Jadi data penerima ada penyandingan antara DTD AKP dengan data penerima BLT, BST, BPNT, maka tidak akan menerima bantuan JPS dengan penerima bantuan lainnya seperti Penerima BLT, BST, BPNT dan PKH, “katanya.

Ketua rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag. (Heri)

Lebih lanjut Zeiniye menjelaskan, untuk penggunaannya menggunakan Simpeka, kemudian dari 2293 penerima top up PKH di 2 Kecamatan dan 4 kelurahan.

” Alhamdulillah sudah terlaksana walaupun masih belum 100%, jadi hampir ada 200 penerima yang memang masih belum terlaksana karena kendalanya penerima tidak hadir. Maka untuk mengetahui koneksi atau sinergitas top up PKH dengan E-Warung itu bersinergi dalam hal ini penyediaan bahan bakunya, bagaimana realisasinya top up PKH ini bisa juga dalam bentuk sembako, “jelasnya.

Zeiniye menegaskan, bahwa kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jatim selain kontrol penggunaan bantuan JPS juga menindak lanjuti harapan Bupati utamanya dalam tracing percepatan Covid-19 ada inisiasi untuk peminjaman mobil PCR yang kita dukung bersama.

Kata dia, sehingga Pemkab Situbondo tidak hanya menggantungkan pada posisi rapid test dan test swab saja. Sebab, pada test swab itu normalnya 7 hari baru dapat diketahui hasil swabnya sehingga tracing cepat ini bisa dilakukan. Kami juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19,

“ Terus terang ini sangat luar biasa, proses penanganannya serta antisipasi, promotif, preventif di Kabupaten Situbondo walaupun masih masuk kawasan zona merah yang masih beresiko tinggi terhadap penyebaran virus Covid-19, “tegasnya.

Ditambahkan Zeiniye, masih ada anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum diserap khususnya untuk penanganan recovery pasca Covid-19. Khususnya menuju New Normal ini, untuk pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk Kabupaten Situbondo yang disiapkan oleh Pemrov Jatim.

” Lebih spesifik anggaran ini, diperuntukkan bagi yang benar – benar terdampak Covid-19, “ungkapnya.

Sementara itu Bupati Situondo H Dadang Wigiarto SH mengatakan saat ini semua bantuan baik dari pusat, Provinsi hingga Pemerintah Daerah belum tersingkronisasi dengan baik.

“ Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Situbondo membangun sinergitas terhadap semua bantuan-bantuan, baik dari Kemensos, Kemendes dari Provinsi dan Pemkab Situbondo berkolaborasi. Sehingga tidak terjadi gejolak akibat kesenjangan terhadap kebijakan dari masing-masing Kementerian dan kami rasa masih belum tersinkronisasi dengan baik, ” katanya.

Menurut Bupati H Dadang, terkait dengan penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Situbondo. Bupati dua periode itu secara gamblang menjelaskan kepada Ketua rombongan Komisi E DPRD Jatim.

” Bahwa upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Situbondo telah dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini, “pungkasnya.

Selanjutnya rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim berkunjung ke Kelurahan Dawuhan untuk meninjau keberadaan E-Warung dan meninjau langsung pelaksanaan penyerahan bantuan JPS di balai Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo Kota. (her/im/yan)

Calon Nomor Urut 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan (Dapil) V Jatim (Jember-Lumajang) ini mengaku sangat bersyukur dirinya mendapatkan kepercayaan itu dari masyarakat di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumanjang.

Menurut pria asli kelahiran Jombang Jember ini bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari DA 1) yang terkumpul dari sejumlah kecamatan yang diperoleh oleh timnya menunjukkan bahwa perolehan suaranya nya mencapai 226.643 ribu suara yang mencoblos nama dirinya. Dengan jumlah itu Fawait dipastikan melenggang mulus meraih kursi DPRD Jawa Timur.

“Untuk Jember sebanyak 184.352 suara dan Lumajang 42.291 suara, untuk perolehan partai di Jember 68.021 dan Lumajang yaitu 29.071” kata Gus Fawait saat ditemui media ini disela-sela acara Manaqiban di Ponpes Alqodiri Jember, Kamis (24/4/2019) malam.

Untuk Perolehan suara Partai Gerindra sendiri di DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Jember dan Lumajang diperkirakan berada diurutan teratas, kemudian disusul PKB dan PDI Perjuangan.

“Alhamdulillah, Gerindra di dua kabupaten untuk perolehan DPRD Jawa Timur berada di posisi teratas,” katanya.

“Karena anggarannya pun telah tersedia. Saya sampaikan ke warga Surabaya bahwa mulai tahun ajaran 2019/2020, pemprov Jatim akan menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri gratis, termasuk swasta juga akan digratiskan, ” urainya, Selasa (5/2/2019). Lebih lanjut ia menjelaskan, pendidikan gratis ini telah disepakati dalam rapat antara Komisi E DPRD dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim. Dalam rapat tersebut juga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 904 miliar, untuk menutup biaya SPP dari 1.280.545 siswa di Jatim.

“Rapat Komisi E dan Dinas Pendidikan Jatim menyepakati alokasi anggaran Rp 904.186.560.000,00 untuk 1.280.545 siswa negeri-swasta per Juli 2019 nanti,” beber Hartoyo. Komisi E juga menyampaikan, jika program pendidikan gratis ini merupakan program visi dan misi dari Gubernur Jatim, Khofifah dan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak yaitu Nawa bhakti Satya.

“Pendidikan Gratis ini bukti pemerintah provinsi, bahwa saat peralihan SMA/SMK ke provinsi tetap gratis seperti waktu dipegang oleh Pemkot Surabaya,”ujarnya. Politisi asal Fraksi Partai Demokrat Jatim ini menambhkan, Selain SPP gratis, Pemprov Jatim juga akan memberikan dua stel seragam bagi seluruh siswa negeri dan swasta se-Jatim. “Sebanyak 445.000 siswa untuk siswa kelas 10 dan akan realisasi Juli 2019,” kata Hartoyo politisi asal daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya.

Lanjutnya, dua stel seragam yang diberikan secara cuma-cuma tersebut yakni, seragam putih abu-abu dan pramuka. Hanya saja ia mengungkapkan, seragam ini hanya diperuntukkan bagi siswa baru dengan kuota sebesar 445.000 kuota, baik di sekolah negeri maupun swasta. Terkait dengan GTT/PTT ia mengatakan masalah GTT/PTT sudah selesai dan clear. Dimana Pemprov sudah menganggarkan di APBD 2019 yaitu sebanyak 21 Ribu GTT/PTT. Bahkan untuk guru PAUD juga akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jatim.

Seperti diketahui, reses Anggota DPRD Jatim ini dilaksanakan selama satu minggu mulai 27 Februari 2019 hingga 6 maret 2019 dan dilakukan di daerah pemilihan (Dapil) masing – masing.

DPRD Dukung Penuh One Pesantren One Product

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengatakan pihaknya mendukung penuh program one pesantren one product yang diluncurkan oleh gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam menjalan program kerjanya selama 99 hari pertama setelah dilantik menjadi gubernur Jatim.

Menurut pria asal Madura tersebut setelah mendengar penjabaran program tersebut, dirinya menangkap ada sebuah peluang usaha yang akan diciptakan Khofifah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya di kalangan Santri.

“Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari kementerian serta provet sector. Untuk selanjutnya tinggal mencari akses pasarnya,”jelasnya di Surabaya.

Pria asal Sumenep ini mengungkapkan one pesantren one product tersebut menciptakan peluang usaha di masing-masing pesantren di Jatim yang tentunya untuk mensejahterakan santri-santri pesantren tersebut.

“Inilah tugas Pemprov Jatim untuk membantu akses pasar, menyiapkan modal, menyediakan pendampingan pelatihan,”terangnya. (sur/yan)

Karena menurutnya di wilayah tersebut belum banyak pembangunan yang menunjang kesejahteraan bagi warga setempat. “Di wilayah Pantura Madura masih minim perhatian pemerintah. Kami prihatin akan hal tersebut,” ungkapnya, Senin (28/1/2019). Nur Hadi menilai jika potensi yang ada di wilayah Madura masih cukup besar, apabila pemerintah berani mengembangkan pembangunan di utara Pulau Garam tersebut. Ia juga melihat masih banyak yang harus dilakukan pembenahan oleh pemerintah.

“Mulai kondisi jalan dan pemenuhan air bersih yang harus diperhatikan oleh pemerintah termasuk juga dalam pemenuhan listrik,” terangnya.

Selain itu, Nur Hadi juga mengamati gas alam dan mineral yang ada di pulau Madura turut mengundang perhatian pihak DPRD Jatim. Menurutnya, potensi gas alam di Madura sangat melimpah dimana saat ini dibuktikan gas alam dari Madura sudah didistribusikan di beberapa daerah di Jatim misalnya Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur.

“Gas alam di Madura telah memasok 60 persen kebutuhan industri Jatim. Dimana gas alam tersebut diambil di wilayah kepulauan Kangean dengan memasang pipa laut sejauh 450 km ke arah Pulau Jawa. Bahkan belakangan ini sudah ada rencana untuk pipa laut ke Bali.

Hal ini harus dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Madura,” sambungnya.

Nur Hadi menambahkan, bukan hanya gas alam saja yang dimiliki oleh bumi Madura. Melainkan potensi mineral emas hitam juga ditemukan di Madura. Dengan ditemukannya emas hitam tersebut, lanjut Nur Hadi, pihaknya mendorong pemerintah khususnya Pemprov untuk menggalinya demi kesejahteraan masyarakat Madura.

“Tentunya tak sembarang asal gali saja, libatkan masyarakat Madura untuk tenaga kerjanya sehingga bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di Madura,”tutupnya. (sur/ano/yan)