Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 Kabupaten Jombang, diberikan Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, kepada Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Ketua DPRD Kabupaten Jombang, di Kantor BPK Jawa Timur, Kamis (08/06/2023) tadi.

Penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2022, ini terasa istimewa dengan mengusung tema ‘Harmoni’. Seluruh undangan yang hadir, pun mengenakan pakaian tradisional daerah masing-masing serta membuka Bazar icip-icip potensi UMKM masing masing kabupaten dan kota.

Sementara Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, didampingi Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Inspektur Jombang, Abdul Madjid Nindyagung serta Kepala BPKAD Jombang, M Nashrulloh, hadir dengan mengenakan pakaian khas Kabupaten Jombang yaitu Jombang Deles. Selain itu, dalam kesempatan itu Jombang juga mengusung Kopi Wonosalam serta produk UMKM Khas Kabupaten Jombang.

“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Ini menjadi kado masa akhir jabatan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi.

Baca juga:

Perolehan WTP 10 kali berturut-turut ini, ujarnya, merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jombang, terjalin sangat baik.

“DPRD sangat mendukung program Kepala Daerah, begitupun Kepala Daerah selalu memberikan ruang kepada DPRD dalam memberikan masukan-masukan untuk pembangunan Kabupaten Jombang. Semoga, ini barokah kinerja kita semua” tambahnya.

Diuraikan Bupati Hj Mundjidah, bahwa opini WTP adalah menjadi harapan bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jombang. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas capaian kinerja yang mendapat apresiasi WTP dari BPK RI, Perwakilan Jawa Timur. Ini menjadi kado terindah, diakhir masa jabatan kami. Capaian ini adalah hasil kinerja kita bersama dan tentu saja kami bersama eksekutif dan legislatif akan terus berupaya untuk mewujudkan kinerja yang jauh lebih baik lagi,” imbuhnya.

Bupati juga berharap, agar perolehan opini WTP ini dapat mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sehingga, opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (azl/sit)

Dalam kegiatan itu, hadir Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) dari Universitas Brawaijaya, anggota Komisi B DPRD Jombang, anggota Komisi D Kabupaten Jombang serta sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Jombang.

Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Muhamad Muhaimin, mengatakan bahwa agenda kali ini merupakan finalisasi paparan dua Raperda inisiatif. Meski sudah tiga kali melakukan pembahasan, masih banyak masukan klausul di dua Raperda tersebut.

Baca juga :

“Sejumlah masukan tadi masih ada pada penyempurnaan draf dua Raperda tersebut. Salah satunya, yakni terkait dengan Raperda Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Terkait dengan klausul kiteria kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Jombang. Kliteria yang dimaksud seperti terkait dengan pendapatan, kesehatan, kelompok pengangguran. Itu nantinya akan dikaji kembali,” ujarnya.

Ditambahkannya, pembahasan Raperda ini memang cukup panjang. Sebab Raperda ini nantinya akan bersentuhan langsung ke masyarakat sehingga banyak masukan dan pembahasan di dalamnya. Bahkan, dirinya sendiri masih belum bisa memastikan kapan akan dilakukan paripurna.

“Setelah ini, kami ingin Komisi B dan D melakukan pembahasan lagi serta OPD bisa melakukan FGD (Focus Group Discussion) dan hasilnya penyempurnaan tadi diberikan ke PP Otoda. Setelah itu, draf dua Raperda itu akan dikirim ke Kemenkumham. Baru kami bisa menjadwalkan paripurna untuk nota penjelasan,” jelasnya. (azl/gie)

“Kunjungan kerja yang dilakukan untuk mengetahui Peraturan Daerah (Perda) terkait Pondok Pesantren. Termasuk, Raperda Fasilitasi Pesantren,” kata Ketua DPRD Jombang.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Mengenai uraian penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren, tambahnya, DPRD Jombang akan memfasilitasi Pansus DPRD Klaten, agar bisa menanyakan langsung ke bagian Kesra dan Kemenag Jombang. Bahkan, DPRD Jombang juga memfasilitasi untuk bisa langsung menanyakan ke pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang.

“Bagian Kesra, Kemenag serta Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang, juga menyatakan siap untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Jombang,” tambahnya.

Selain melakukan Kunker di Jombang, imbuhnya, rombongan nantinya juga akan melakukan hal serupa ke Kediri dan Blitar. (azl/sit)

“Dari hearing ini, rencananya akan ada pelatihan untuk pembentukan asosiasi pengusaha desa. Karena, targetnya semua produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sudah masuk sertifikasi halal dan juga masuk dalam E-Katalog. Hal ini dilakukan, untuk persiapan ke depan agar UMKM tidak kalah dengan kabupaten lain,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, melalui hearing ini diharapkan dinas-dinas terkait bisa bekerjasama dengan layanan online yang sedang booming. Sehingga, para pengusaha mendapat fasilitas kemudahan berjualan melalui online.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Sudah hampir 60 persen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang, sudah terdaftar dalam program sertifikasi halal dan E-Katalog. Tetapi, lemerintah juga harus terus menggenjot sedikit demi sedikit. Ini merupakan salah satu pengalaman di era pandemi, yang mengajarkan para pelaku UMKM agar bisa tetap bertahan yaitu dengan berjualan online,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini tinggal pemerintah bagaimana memfasilitasi dan membina para pelaku usaha kecil, agar mereka tidak gagap teknologi. Seperti yang sudah terlaksana, yaitu sosialisasi untuk UMKM, hasil kerja sama dengan Universitas Darul Ulum (Undar).

“Harapannya, pemerintah harus hadir untuk memberikan suport kepada para pelaku usaha kecil. Hal ini untuk menguatkan perekonomian di Kabupaten Jombang,” paparnya.

Di tempat sama, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang, Danang Praptoko, mengatakan bahwa salah satu hal yang akan dilakukan dari hearing ini terkait desintralisasi serta permodalan yang terus diusahakan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jombang.

“Kami berterima kasih ada perhatian maupun atensi dari legislatif. Sehingga, bisa menguatkan program kita untuk kedepannya,” ungkapnya. (azl/sit)

Ditemui seusai pertemuan, Ketua DPRD Jombang mengatakan bahwa aksi damai itu dilakukan mensikapi terkait Ruko Simpang tiga. Karenanya, DPRD Kabupaten Jombang saat itu membentuk Pansus (panitia khusus) terkait penyelesaian Simpang Tiga. Dimana, rekomendasi Pansus sudah jelas bahwa para penyewa Ruko harus melunasi semua tagihan. Termasuk, yang telah menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tagihan sebesar Rp 5 miliar mulai 2016 hingga 2021, itu belum terbayar oleh para penyewa. Karenanya, saat itu kami memberi waktu sampai 30 Desember 2022 dan ternyata tidak juga terselesaikan. Makanya, perintah kami dari Pansus adalah supaya ditutup,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, karena masih belum lunas juga, maka pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya yaitu menutup atau memasukkan pada ranah perdata hingga pidana. Karena sangat jelas, bahwa Simpang Tiga adalah aset pemerintah daerah dan ada SHM milik pemerintah daerah.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Ketika sudah ada negosiasi, bagi para pemilik toko jika ingin memperpanjang kembali, itu merupakan wewenang pemerintah daerah. Tetapi, DPRD mengintruksikan ketika mau diperpanjang, maka dengan syarat melunasi tagihan dari 2016 hingga 2021,” terangnya.

Ditambahkannya, Pansus juga mengintruksikan jika memang memenuhi syarat dan diperpanjang, maka jangan terlalu lama atau minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun. Supaya, tidak terjadi hal-hal seperti saat ini di kemudian hari.

“Jika sudah menjadi kewenang daerah, maka tugas kami sudah tidak ada. Karena, Pansus kita paripurnakan serta rekomendasi ditetapkan pada sidang paripurna dan diberikan masukan oleh semua fraksi. Artinya, delapan fraksi di DPRD Jombang, sudah menyetujui semuanya dan ini bukan tugas yang main-main,” paparnya.

Terkait keinginan LSM yang meminta untuk ditutup, tambahnya, sudah pasti itu bukan kewenangan dari DPRD. Tetapi, itu merupakan tugas pemerintah daerah. Sebab, eksekutif yang memiliki alat dan sudah punya kewenangan berdasarkan rekomendasi hasil Pansus dan data yang ada. (azl/sit)

Mengawali hearing yang dipimpin anggota Komisi C, Ahmad Tohari, pihaknya mempertanyakan mengenai DID (Dana Insentif Daerah). Itu karena, setiap tahun pemerintah daerah selalu mendapatkan DID.

“DID ini diperuntukkan bagi daerah berprestasi. Salah satu indikator yang menyebabkan tidak dapat DID, antara lain penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu. Karenanya, rapat dengan Kepala SKPD, ini kami adakan untuk memberi support, supaya ada percepatan di tahun 2023. Sehingga, jangan sampai seperti tahun 2022, yang penyerapan anggarannya lama,” kata Ahmad Tohari.

Diuraikannya, bahwa penyerapan APBD tahun 2022, sampai 16 Juli baru sebesar 24 persen. Hal tersebut, terlalu sedikit ketika sudah di pertengahan tahun. Seharusnya, APBD pada Juli, itu sudah terserap sebesar 40 persen. Ini yang menyebabkan penyerapannya APBD tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada tidak adanya DID.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Indikator DID, itu seperti kabupaten layak anak, penanganan stunting yang kurang bagus, kemudian sanitasi lingkungan yang juga kurang bagus penanganan serta inovasi daerah berprestasi,” terangnya.

Merespon sejumlah serapan di tahun 2022, Komisi C pun memberikan pesan kepada seluruh OPD, agar Februari ini harus sudah ada kegiatan identifikasi program. Setelah diindentifikasi dan ketemu titik-titik pengerjaannya, segera dilakukan verifikasi.

“Mari bekerja bersama, saling bahu membahu terutama dalam percepatan realisasi program. Deadlinenya Maret, semua harus selesai sudah ada realisasi,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang, Setiawan Afandi, saat dikonfirmasi mengaku siap dengan harapan yang disampaikan Komisi C. Termasuk nantinya, rencana kegiatan DAK integrasi yang besarnya sekitar Rp 26 miliar.

“Sebenarnya kita sudah membuat jadwal. Proses tersebut sudah berjalan dan tinggal actionnya. Kalau normatif, mudah-mudahan bisa terselesaikan sesuai dengan rencana,” ujarnya. (azl/sit)

Junita Erma Zakiyah mengatakan, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk ajang silaturahmi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Karenanya, di setiap kegiatan selalu diadakan santunan untuk anak yatim, yang jumlahnya sekitar 10 hingga 15 orang.

“Sumber dana dari kegiatan ini, adalah berasal dari uang yang dikumpulkan oleh seluruh anggota. Yang penting, sasarannya adalah niat sodakoh dan ikhlas,” ujarnya.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Selain kegiatan ini, tambahnya, PAC WPP Diwek juga memiliki kegiatan berupa ‘Jumat Legi Bahagia’. Untuk kegiatan ini, pengurus dan anggota langsung terjun ke desa-desa dengan sasaran anak yatim dan dhuafa.

“Untuk Jumat Legi Bahagia, itu sasarannya juga anak yatim dan dhuafa. Namun, lokasi atau sasarannya selalu pindah dari satu desa ke tempat lain,” imbuhnya.

Inti dari serangkaian pelaksanaan ini, ungkapnya, bahwa keberadaan PAC WPP harus mampu memberikan manfaat dan berkontribusi positif. Jadi, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul. Apalagi, di dalam kepengurusan juga memiliki koperasi tanpa bunga yang sumber dananya dari tabungan anggota.

“Kita mengakomodir anggota yang mungkin punya kebutuhan dengan nominal kecil. Jadi, dari pada pinjam ke Pinjol atau bank harian keliling, maka difasilitasi internal. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, juga tidak ada denda dan yang terpenting adalah pada akhir tahun, peminjam harus mengembalikan,” ungkapnya.

Karena WPP merupakan salah satu Banom dari Partai Politik (Parpol), ungkapnya, diharapakan bisa membantu peningkatan perolehan suara partai. Selain itu, agar Banom bisa berjalan dengan lancar dan baik hingga tingkat anak ranting. (azl/gie)

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, mengatakan bahwa audiensi terkait kenaikan BBM serta pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL), agar aspirasi mahasiswa bisa disampaikan kepada pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi serta pusat. “Permintaan dari HMI adalah untuk mengkaji kembali pencabutan subsidi BBM. Sehingga, mahasiswa berpendapat ini tidak menyebabkan kenaikan harga BBM. Dahulu masyarakat tidak bisa mendapatkan subsidi dan sekarang tidak,” ujarnya kepada wartawan.

Masih menurut Mas’ud, HMI Kabupaten Jombang juga meminta kajian ulang terkait TDL (tarif dasar listrik) serta meminta kepada pemerintah untuk mencabut semua aturan-aturan yang menyangkut dengan subsidi dan kenaikan listrik. Hal ini, merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang ada di Jombang.

“Hal ini adalah wewenang dari pemerintah pusat dengan kajian-kajian yang menyangkut anggaran di APBN melalui Kementerian Keuangan. Kami dari masyarakat tingkat kabupaten atau kota, tidak mempunyai kewenangan apapun. Jadi, hanya bisa menyampaikan terkait dengan hal-hal yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi,” paparnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Aspirasi ini sudah diterima dan selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah pusat. Dijelaskannya, bahwa kewenangan DPRD hanya tiga tupoksi yaitu budgeting di Kabupaten Jombang sesuai dengan anggaran yang ada, kontroling terhadap kinerja pemerintah serta legislasi ketika ada pengajuan rencana peraturan daerah dari Bupati yang akan dibahas serta ditetapkan bersama.

“Tetapi manakala ada masyarakat termasuk dari mahasiswa menyampaikan hal-hal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka akan dilaksanakan diskusi untuk mencari solusi terbaik kepada pemerintah Kabupaten Jombang, yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Di tempat sama, Ketua HMI Kabupaten Jombang, Luluk Miatin, menyampaikan bahwa aspirasi merupakan hasil intruksi dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), terkait dengan kenaikan BBM, Migas serta Listrik. “HMI meminta agar aspirasi bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Dari hasil komunikasi rekan-rekan HMI, bahwa masyarakat menengah ke bawah belum siap dengan inflasi yang ada saat ini seperti kenaikan harga-harga pokok, khususnya kenaikan BBM serta listrik yang menjadi kebutuhan primer,” ungkapnya.

Harapannya, apa yang disampaikan dari hasil audiensi bisa disampaikan kepada pemerintah provinsi yang kemudian dilanjutkan kepada pemerintah pusat. (azl/gie)

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Dora Maharani, menjelaskan bahwa pelaksanaan ini untuk kontrol serta monitoring kinerja semua OPD di leading sektor Komisi D. Dengan langkah ini, diharapkan semua leading sektor bisa menjalankan kinerja dengan baik.

“Dengan adanya komisioning (shearing, red) ini, diharapkan kinerjanya bisa lebih baik lagi dalam mengemban tugas serta bisa memajukan masyarakat Kabupaten Jombang,” ujarnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Senen, dalam kesempatan ini menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan itu. Salah satunya, terkait program rencana Dinas Pendidikan Tahun 2023. Mulai dari kegiatan rutin, serta keluhan masyarakat terutama tentang seragam.

“Terkait seragam, ini sudah tidak ada masalah. Anggarannya sudah ada dan tinggal menunggu proses,” terangnya

Terkait beberapa persoalan seperti gedung yang rusak, tambahnya, rencananya ada sebanyak 80 paket untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak se-Kabupaten Jombang. “Sebenarnya, pembangunan gedung nanti mulai dari PAUD. Karena, kita juga memiliki PAUD Negeri. Berhubung jumlah SD paling banyak, sehingga akan diprioritaskan untuk SD,” ungkapnya. (azl/sit)