Ada 17 judul Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tertuang dalam Propemperda Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Rinciannya 11 Raperda merupakan usulan dari Bupati, dan 6 Raperda merupakan inisiatif dewan.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara,SE mengatakan, lebih mengutamakan kualitas darpada kuantitas. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo dalam Rakornas beberapa pekan yang lalu.

“Propemperda tahun 2020 lebih mengutamakan kualitas, Presiden Jokowi dalam pidatonya memberikan saran agar selektif dan tidak terlalu banyak membentuk peraturan daerah, “ ucap Made Cahyana saat dikonfirmasi Awak Media, Jumat (29/11/2019) pekan lalu.

Dalam menyusun Propemperda tahun 2020, ada beberapa pertimbangan yang menjadi rujukan Bapemperda DPRD Banyuwangi, diantaranya merupakan perintah Undang-undang, ada keterkaitan dengan Perda lainnya, menyentuh kepentingan rakyat dan secara langsung mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan tidak menghambat investasi.  (ras/tut/oso)

Berikut 6 Raperda inisiatif DPRD yang dituangkan dalam Propemperda tahun 2020

1. Raperda tentang sistem pengendalian pengunaan kantong plastik dan pengelolaan sampah di Banyuwangi.

2. Raperda perubahan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan.

3. Raperda tentang pengelolaan air bawah tanah.

4. Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah.

5. Raperda tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat di Banyuwangi.

6. Raperda perubahan ketiga Perda No. 11 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sedangkan 11 Raperda usulan Bupati Banyuwangi yakni

7. Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekurso narkotika.

8. Raperda tentang kepemudaan.

9. Raperda tentang pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal.

10. Raperda perubahan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu.

11. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Bandar Udara Banyuwangi.

12. Raperda tentang RDTR Bagian Perkotaan Kabat.

13. Raperda tentang RDTR Bagian Perkotaan Rogojampi.

14. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

15. Raperda tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021.

16. Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

17. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019.

Rapat paripurna pengesahan AKD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH, didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, SE dan dua Wakil DPRD lainnya, H Muhammad Ali Mahrus serta Michael Edy Hariyanto,SH.

Irianto,SH (Ketua KOMISI I)

Hj.Mafrochatin Ni’mah (Ketua KOMISI II )

Emy Wahyuni Sri Lestari (Ketua KOMISI III)

Salimi (Ketua KOMISI IV)

Sofiandi Susiadi,A.Md (Ketua BAPEMPERDA)

Berikut susunan lengkap AKD di DPRD Kabupaten Banyuwangi. KOMISI I, Membidangi Hukum, Pemerintahan, Politik dan Ormas :

1. Irianto.SH (F-PDI-Perjuangan) Ketua.
2. Priyo Santoso.SH (F-PKB) Wakil Ketua.
3. Drs. Moh. Padil (F-Nasdem) Sekretaris.
4. Petemo (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. Ficky Septalinda (F-PDI-Perjuangan)
6. H.A.Munif Syafa’at.L.C.M.EI (F-PKB)
7. Riccy Antar Budaya,SH.M.Kn (F-Demokrat)
8. Marifatul Kamilah.SH (F-Golkar-Hanura)
9. Abdul Ghofur (F-Gerindra-PKS)
10. Drs.H.Suprayogin (F-Gerindra-PKS)
11. Syamsul Arifin.SH (F-PPP)

KOMISI II, Membidangi Perekonomian dan Pertanian :

1. Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd.MM (F-PKB) Ketua
2. Hj. Yusieni (F-Demokrat) Wakil Ketua.
3. Drs,Suyatno (F-Golkar-Hanura) Sekretaris.
4. Hadi Widodo SP (F-PDI-Perjuangan) Anggota.
5. H.Sugirah SPd Msi (F-PDI-Perjuangan)
6. Ahmad Masrohan (F-PDI-Perjuangan)
7. H.Susiyanto (F-PKB)
8. Fadhan Nur Aripin (F-Demokrat)
9. Sri Wahyuni (F- Gerindra-PKS)
10. Ali Mustofa, AMd (F-Nasdem)
11. Agung Setyo Wibow0 (F-Nasdem)
12. Drs. Syarohni (F-PPP)

KOMISI III, Membidangi Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat :

1. Emy Wahyuni Dwi Lestari (F-Demokrat) Ketua.
2. H. Hasanuddin (F-PPP) Wakil Ketua.
3. Wagianto (F-PDI-Perjuangan) Sekretaris.

Rapat paripurna istimewa dipimpin Ketua sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara,SE didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD, H.Mohammad Ali Machrus,S.HI. Dan dihadiri Bupati Banyuwangi,H.Abdullah Azwar Anas,M.Si, Ketua Pengadilan Negeri, Saiful Arif,SH.MH, Forpimda, Jajaran Kepala SKPD,Camat dan Lurah maupun Kades se Banyuwangi.

Sebelum pengambilan sumpah janji jabatan, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suprayogi,SH.MM membacakan petikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.429/1241/011.2/2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2019 -2024 tertanggal 16 September 2019.

“Menetapkan, kesatu meresmikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2019 – 2024, I Made Cahyana Negara, SE dari PDI-Perjuangan sebagai ketua, H Muhammad Ali Machrus S.HI dari PKB sebagai Wakil Ketua, Michael Edy Hariyanto,SH dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua, Ruliyono,SH dari Partai Golongan Karya sebagai wakil ketua , “ ucap Suprayogi di hadapan rapat paripurna istimewa.

Usai pembacaan SK Gubernur Jawa Timur, selanjutnya pengambilan sumpah janji jabatan empat pimpinan DPRD Banyuwangi dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri, Saiful Arif SH MH.

“Bersediakah saudara mengucapkan sumpah janji, perlu saya ingatkan, bahwa sumpah janji ini, selain disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir ini. Yang paling utama bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, “ ucap Ketua PN Banyuwangi di hadapan empat pimpinan DPRD Banyuwangi masa jabatan 2019 -2024.

Setelah dilantik, Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE mengajak seluruh anggota DPRD periode 2019 -2024 untuk berkerja lebih maksimal dan cepat menyesuaikan dengan kondisi dan prestasi yang telah dicapai kabupaten Banyuwangi, untuk melakukan percepatan pembangunan yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Momentumnya sekarang ini berbeda, kita harapkan teman-teman anggota dewan untuk menyesuaikan kinerja dengan kondisi yang telah dicapai Banyuwangi, “ ucap Made Cahyana.

Sementara Bupati Banyuwangi dalam sambutannya, berharap antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat berjalan harmonis dalam mensukseskan pembangunan Banyuwangi kedepan. Prestasi Kabupaten Banyuwangi yang telah diraih perlu dipertahankan dan ditingkatkan. (tut/oso)

Ketua Komisi II DPRD, Handoko,SE mengatakan, penyerapan anggaran SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II, hingga akhir semester I tahun 2018 dinilai masih kurang maksimal. Rendahnya serapan anggaran tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap program-program yang telah disusun oleh SKPD.

“ Mestinya hingga akhir semester I tahun 2018 penyerapan ada diangka 50 persen atau lebih, ternyata setelah dievaluasi masih dibawah 50 persen, “ ucap Handoko saat dikonfirmasi Awak Media, Selasa (21/08/2018) lalu.

Komisi II juga menyoroti kinerja penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan layanan non tunai atau e-warung. Implementasinya dilapangan ternyata belum siap,penyaluran beras sejahtera (Rastra) belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Dalam aturan seharusnya penyaluran rastra dilakukan melalui e-warung, namun kenyataanya masih dilaksanakan di kantor desa. Dilain hal penerima manfaat juga bingung, karena wacana e-warung belum siap sepenuhnya.

Anggota Bapemperda DPRD Banyuwangi, Handoko,SE mengatakan, rapat kerja Bapemperda bersepakat untuk mengajukan dua Raperda inisiatif DPRD yang telah masuk dalam Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2018 untuk segera dibahas.

“ Dalam rapat hari ini kita diskusikan kembali dua Raperda inisiatif dewan yakni Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Patani, serta Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, perkiraan awal bulan September akan kita sampaikan Nota Pengantarnya, “ ucap Handoko saat dikonfirmasi Awak Media, Kamis (23/8/2018) di Gedung DPRD Banyuwangi.

Tujuan dari disusunya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko harga.

“ Rujukan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, “ jelas Handoko.

Sedangkan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, harapannya dapat menjadi legal standing bagi pengelolaan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil. Tujuannya tidak lain untuk membangun dan menumbuhkembangkan dunia usaha. (ras/yan)

Rapat pleno menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.696.630 jiwa, tersebar di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi . Sementara jumlah kursi di DPRD Banyuwangi sebanyak 50 kursi.

Jika dibandingkan Pilkada 2014 terjadi pertambahan penduduk sekitar 66.161 jiwa dari 1.627.469 jiwa. Atas hal tersebut berdasarkan Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 bahwa Kabupaten Kota yang jumlah penduduknya diatas satu juta, jumlah Kursi Anggota DPRD adalah berjumlah 50 Kursi.

“Sesuai dengan data DAK2 dari Mendagri dengan jumlah penduduk kabupaten Banyuwangi 1.696.630 jiwa jadi jumlah kursi DPRD Banyuwangi tetap 50 kursi”, kata Devisi Teknis KPU Banyuwangi, Suherman.

Suherman menambahkan, KPU Kabuapaten Banyuwangi juga akan mengadakan rapat Simulasi penghitungan alokasi kursi dan Dapil di tahun 2019 menurut data DAK2 terbaru. Dalam Simulasi dipandu Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 contoh simulasi Dapil yang terbagi menjadi 5, 6 dan 7 Dapil (Daerah pemilihan).

Dengan penyebaran kursi 3 – 12 kursi perdapil. Dalam uji publik nantinya mengundang Stakeholder dan pimpinan partai politik. Partai politik akan diberikan kewenangan apakah dapil akan tetap atau akan ada perubahan.

“Jika ada perubahan pimpinan pantai politik harus menyatakan pernyataannya secara tertulis dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Penetapan dapil akan ditetapkan pada 20 Maret – 6 April 2018,”tambahnya. (apr/yan)