Rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (03/04/2023) malam itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito dan didampingi Wakil Ketua Muhammad Rifa’i, Susi Narulita dan Mujib. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.

Ketua DPRD Suwito dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya. Yaitu, penyampaian penjelasan bupati tentang LKPJ Bupati Blitar tahun 2022, yang diselenggarakan pada Rabu (29/03/2023) lalu.

Berdasarkan tata tertib pasal 209 ayat 7 butir a angka, maka tahap pembahasan berikutnya yaitu Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2022. “Penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi dibacakan melalui juru bicaranya masing-masing, dimulai dari Fraksi Golkar Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi GPN,” kata Suwito.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar-Demokrat DPRD Kabupaten Blitar, Indah, dalam pandangan umumnya menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar-Demokrat menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, untuk memperhatikan tiga poin penting. Diantaranya, soal perekrutan pegawai RSUD Srengat, penanganan ODGJ dan Aset Pemerintah Daerah.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Fraksi Partai Golkar-Demokrat menyarankan, pertama, agar kedepan mekanisme perekrutan karyawan atau pegawai pada RSUD Srengat bisa lebih transparan. Termasuk, syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tidak bersifat formalitas semata. Kedua, mendorong agar Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki suatu tempat khusus yang disertai dengan fasilitas dan tenaga yang memadai sebagai tempat penanganan dan rehabilitasi ODGJ di Kabupaten Blitar,” paparnya.

Lebih lanjut Fraksi Partai Golkar-Demokrat menyarankan, agar tanah Aset Pemda dalam bentuk tanah yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Srengat, yang saat ini dimanfaatkan untuk menanam cokelat dan kelapa yang dinilai kurang maksimal agar bisa dialihfungsikan. “Karena kurang maksimal, sebaiknya dialihfungsikan. Misalnya, dijadikan sebagai objek wisata edukasi. Sehingga, bisa lebih bermanfaat baik untuk peningkatan PAD Kabupaten Blitar maupun bermanfaat untuk masyarakat sekitar,” jelasnya.

Sementara juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar, Budi Susila Jaya, menyampaikan jika Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar berharap kepada pemerintah daerah agar secepatnya menyelesaikan proyek-proyek yang terkait dengan jalan. Mengingat, kurang lebih 20 hari lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, seperti biasa arus mudik dan balik, membutuhkan infrastruktur dan sarana jalan yang layak.

“Agar arus mudik dan balik bisa berjalan lancar dan dirasa nyaman oleh para pengguna jalan, maka dalam sisa waktu sebelum Hari Raya ini, kami berharap Pemda bisa melalukan percepatan untuk secepatnya menyelesaikan proyek-proyek yang terkait dengan jalan,” jelasnya.

Fraksi PDI-Perjuangan menambahkan, arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini, akan berlangsung dengan volume yang jauh lebih besar dari pada tahun kemarin. Mengingat, situasi pandemi yang terjadi pada tahun sebelumnya, dan Hari Raya Idul Fitri mendatang sudah tidak ada pembatasan lagi.

“Dengan demikian dibutuhkan kesiapan infrastruktur jalan yang layak diseluruh pelosok Kabupaten Blitar, guna menopang kelancaran tradisi lebaran yang akan datang,” paparnya. (jar/dpr/sit/adv)

Rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, didampingi Wakil Ketua DPRD, Muhammad Rifa’i dan Mujib. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Rini Syarifah, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom, sejumlah kepala OPD dan sejumlah anggota DPRD.

Ketua DPRD Suwito, dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu, Bupati Blitar telah mengirimkan surat perihal penyampaian LKPJ Bupati Blitar tahun 2022. Berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar pasal 208 ayat 1, bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Menindaklanjuti hal itu dan berdasarkan ralat jadwal yang telah ditetapkan oleh Pimpinan, maka DPRD Kabupaten Blitar menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati Blitar tahun 2022,” kata Ketua DPRD Suwito.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam beberapa penjelasannya juga menyampaikan mengenai sejumlah penghargaan dan prestasi. Diantaranya, Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya, Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Berprestasi se-Jawa Bali yang diraih melalui pemanfaatan aplikasi SIPARI, Peringkat ke-3 Pencairan Dana Desa Tercepat Tahun Anggaran 2022 se-Jawa Timur dan penghargaan-penghargaan lainnya.

“Prestasi dan penghargaan itu, dimaksud bukanlah tujuan utama, namun untuk memotivasi dan memacu daya saing kita guna berkompetisi secara sehat, dan membiasakan berpikir

dan bertindak secara sistematis, efektif dan efisien agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” jelas Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar.

Lebih lanjut Mak Rini menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan jajaran pemerintah desa, seluruh stakeholder pembangunan, serta masyarakat Kabupaten Blitar yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang Tahun 2022 yang penuh dengan tantangan. “Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif. Baik untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang,” paparnya. (kom/jar/sit/adv)

Keempat agenda tersebut, yaitu pertama, Penyampaian Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Kedua, Persetujuan dan Penetapan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Blitar tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha, PDAM Tirta Penataran dan penyelenggaraan reklame.

Kemudian, untuk agenda ketiga, pembacaan Keputusan DPRD tentang perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD dan untuk agenda keempat, penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, menyampaikan bahwa ada tigal hal yang menjadi dasar pelaksanaan paripurna tersebut. “Pertama, terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan paling lambat seminggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Dasar kedua, menindaklanjuti surat dari Bupati perihal permohonan pembahasan Ranperda Kabupaten Blitar tahun anggaran 2023 dan perihal penyampaian tindaklanjut hasil fasilitasi Ranperda Kabupaten Blitar. Dasar yang ketiga, yaitu menindaklanjuti surat dari Fraksi GPN perihal permohonan Penempatan AKD dari F-GPN DPRD Kabupaten Blitar,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam sambutannya menyampaikan penjelasan atas pengajuan tujuh Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati. Ketujuh Ranperda tersebut, yaitu Ranperda tentang pendirian Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras dan Ranperda tentang penyertaan modal daerah pendapatan Asli Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Arta Selaras.

Lalu, ada Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar 2023-2043, Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender dan Ranperda tentang Irigasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rini Syarifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran DPRD Kabupaten Blitar, yang telah bersama-sama menyelesaikan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan daerah sampai dengan pembahasan melalui Pansus DPRD. Dan pada akhirnya telah disetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah.

“Persetujuan DPRD ini, sebagai salah satu syarat permohonan nomor register Peraturan Daerah kepada Gubernur Jawa timur, sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” jelasnya. (jar/sit/adv)

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, mengatakan agar supaya terbangun infrastruktur yang baik di Kabupaten Blitar, tentunya memerlukan bantuan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Hal ini, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kebetulan APBDnya tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur yang memerlukan anggaran besar.

“Anggaran daerah kita ini minim untuk perbaikan infrastruktur berat. Untuk itu, perlu bantuan, perhatian dari pemerintah pusat. Prinsipnya kitakan kekurangan anggaran. Kita membawa Komisi V DPR RI ke Kabupaten Blitar kemarin, untuk menjadi proses supaya anggarannya kita bisa dapatkan. Kalau membangun gampang, yang penting ada anggarannya,” kata Suwito, Rabu (08/02/2023) tadi.

Suwio menambahkan, kalau tahun 2023 ini, yang sudah bisa direalisasikan adalah jalan terusan dari Brongkos ke arah Selatan. Itu awal yang direalisasikan di 2023, karena anggarannya sudah ada.

“Berkaitan dengan pelurusan (Jembatan Kali Legi), yang perlu dipersiapkan adalah pembebasan lahan. Selebihnya, sudetan dan normalisasi sungai itukan berdampak pada jembatan itu,” imbuhnya.

Suwito berharap, usulan anggaran untuk pembangunan Jembatan Kali Legi, Jalan terusan Brongkos ke Blitar Selatan, peningkatan kelas jalan di kawasan PT RMI di Desa Rejoso Kecamatan Binangun, serta infrastruktur Kabupaten Blitar dapat dicairkan. “Ini sangat diharapkan demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, menjelaskan jika dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengatasi persoalan infrastruktur. Lantaran, kebutuhan biaya yang tidak ringan, apalagi kekuatan APBD yang pas-pasan.

“Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melakukan diplomasi dengan Komisi V DPR RI secara itens. Yaitu mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang prioritas dan memerlukan biaya besar,” jelas Wabup Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Rahmat Santoso menjelaskan, setelah beberapa kali berupaya keras untuk berproses agar usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut realiasinya disetujui dan diloloskan Komisi V DPR RI.

“Kami bersyukur, pada akhirnya Komisi V meloloskan usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Termasuk Blitar Selatan khususnya bidang infrastruktur. Menurut saya semuanya skala prioritas, karena anggaran sudah siap semuanya dan tadi juga dikatakan Komisi V DPR RI. Kalau kita cepat bisa tahun ini realisasinya,” ujarnya.

Rahmat Santoso menambahkan, Komisi V DPR RI sangat menyetujui usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. “Jadi begini, pemerintah pusat itu kan tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kabupaten/kota, makanya saya aktif ke Jakarta. Karena APBD kita itu tidak cukup untuk membiayai jalan infrastruktur yang begitu mahal dan luas. Makanya saya minta bantuan di pemerintah pusat melalui DPR. Ini jalur yang benar melalui DPR RI Komisi V dan Kementerian PUPR,” imbuhnya.

Terkait berapa kebutuhan biaya untuk tiga usulan pembangunan infrastruktur kepada Komisi V DPR RI, Rahmat Santoso menjelaskan, permintaan persetujuan biaya kepada Komisi V DPR RI tersebut, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Blitar. (jar/gie)

Hadir dalam raker tetsebut, sejumlah anggota Komisi II dan mitra kerja OPD. Diantaranya, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar mengatakan bahwa pihaknya mengundang Dinas Periwisata dan Bapenda, berkaitan dengan PAD pada sektor pariwisata yang sudah lama tidak mendapatkan PAD. “Dari beberapa keterangan tadi, Perda tentang jasa usaha retribusi di sektor wisata kolam renang dikeluarkan dari obyek retribusi, sehingga nantinya akan dipihak ketigakan,” kata Candra Purnama, Selasa (07/02/2023) tadi.

Lebih lanjut Candra Purnama menyampaikan, saat ini pihak ketiga sudah mengajukan penawaran. Namun, Sekda Kabupaten Blitar belum menentukan siapa yang akan menyewa setelah ada appraisal.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Untuk itu kita mendorong, agar hal tersebut segera dilakukan. Supaya aset kita yang disana juga tidak tambah turun secara nominalnya atau rusak. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Blitar juga bisa memanfaatkan aset,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso, mengatakan bahwa terkait pengelolaan kolam renang, nanti Komisi II akan mengagendakan ulang dengan mengundang DPKAD. Karena kolam renang ada diranah tim pemanfaatan aset.

“Saat ini sudah muncul angka appraisal yang baru, tinggal saya menunggu surat dari Sekda tentang keputusannya. Apakah nanti pengelolaan kolam renang model sewa dengan angka sekian. Kalau surat itu sudah turun, penawar-penawar sudah masuk akan kami undang dan diberi penjelasan,” kata Suhendro Winarso.

Suhendro menambahkan, selanjutnya nanti akan diverifikasi para penawar. “Apapun nanti hasil verifikasi akan kami laporkan kembali kepada tim pemanfaatan aset untuk ditentukan pemenangngnya,” paparnya. (jar/sit)

Wakil Ketua Susi Narulita mengatakan, bahwa berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD Pasal 97 ayat 5, anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD. “Laporan itu meliputi waktu dan tempat kegiatan, tanggapan atau aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, dokumentasi peserta, dan kegiatan pendukung lainnya,” kata Susi Narulita.

Lebih lanjut Susi Narulita menyampaikan, berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Blitar, maka DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses. “Penyampaian laporan reses ini dibacakan oleh masing-masing juru bicara yang mewakili daerah pemilihan (Dapil), dimulai dari Dapil I, Dapil II, Dapil III, Dapil IV, Dapil V dan terakhir Dapil VI,” jelasnya.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Susi menambahkan, adapun sejumlah persoalan yang disampaikan dalam laporan reses, salah satu diantaranya bidang perekenomian, bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini, sebagaimana yang disampaikan juru bicara Dapil I, Qonitah.

Terkait bidang perekonomian, Susi menilai bidang tersebut menuntut masyarakat untuk terus berpacu dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan perekonomian. “Pemerintah daerah diharapkan melalui perangkat daerah berperan proaktif meningkatkan perekonomian pada masyarakat seperti melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah,” ujarnya.

Susi menambahkan, terkait bidang kesehatan, ditentukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pembinaan yang lebih intensif dan memberikan stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan bidang kesehatan. Sedangkan, bidang kesejahteraan sosial, budaya dan pariwisata, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan atau rehabilitasi prasarana tempat-tempat ibadah, seperti Masjid, Pura, Gereja dan lainnya.

“Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat beribadah dengan nyaman, tenang dan khusuk. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bidang sektor wisata dapat dilakukan dengan cara pemberian bimtek pariwisata, bimtek ekonomi kreatif bidang pariwisata dan sebagainya,” tegasnya.

Dibidang infrastruktur, Dapil I yang merupakan daerah pemilihan wilayah Selatan, dimana wilayah tersebut sangat membutuhkan prioritas kegiatan pembangunan infrastruktur, yang sebagian wilayahnya sering kali terdampak bencana, seperti banjir, tanah longsor akibat cuaca ekstrem. “Pemerintah Daerah harus proaktif dan respon cepat dalam menangani permasalahan bencana. Tidak hanya jangka pendek dalam mengatasi permasalahan, namun berfikir penyelsaian secara jangka panjang,” papar politikus dari PAN ini. (jar/sit)

Tuntutan itu sengaja disampaikan, karena wilayah Blitar di bagian Selatan yang terdiri dari tujuh kecamatan ini, dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Utamanya, terkait percepatan pemerataan dan pembangunan.

Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat, Trianto, mengatakan bahwa selama ini kawasan Blitar Selatan, memang tidak pernah menjadi skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur oleh Pemkab Blitar. Padahal, kekuatan APBD Kabupaten Blitar, beberapa tahun ini sangatlah besar.

“APBD tahun 2022 saja sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan tahun 2023 ini Rp 2,4 triliun. Tapi ironisnya, hingga saat ini wilayah Blitar Selatan, infrastrukturnya banyak yang rusak parah,” kata Mohammad Trianto.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Lebih lanjut Trianto menegaskan, masyarakat Blitar Selatan menuntut agar Pemkab Blitar, membangun infrastruktur berkualitas secara merata di kawasan Blitar Selatan. Selain itu, tuntutan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan bersih. Tanpa korupsi dan nepotisme.

“Masyarakat juga menuntut agar semua visi dan misi Bupati Blitar, dilaksanakan secara konsisten,” jelasnya.

Dalam aksi itu, massa yang berharap bisa ditemui langsung Bupati Blitar, Rini Syarifah, sempat tidak puas. Itu karena, massa hanya ditemui oleh Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso.

Untuk menetralisir keadaan, Wabup Rahmat Santoso, pun akhirnya berinisiatif melakukan panggilan video dengan Bupati Rini Syarifah. Untuk melakukan itu, massa baru membubarkan diri setelah pakta integritas yang mereka bawa, juga ditandatangani DPRD Kabupaten Blitar dan perwakilan Pemkab Blitar.

Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, mengatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada Blitar Selatan, dengan komposisi anggaran hingga 70 persen dibanding wilayah lainnya. “Pembahasankan mulai Februari ini dan nanti semua ikut mengawal. Insyaallah, tidak sampai ada yang namanya pemekaran,” terang orang nomor dua di Pemkab Blitar. (jar/sit)

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Muharam Sulistiono, mengatakan bahwa hearing ini merupakan tindak lanjut surat warga Sidorejo, yang masuk beberapa waktu lalu. “Kita mengundang masyarakat Sidorejo, dalam kaitannya dengan tuntutan mereka dengan perkebunan Branggah Banaran dan juga berkaitan dengan CSR,” kata Muharam Sulistiono.

Lebih lanjut Sulistiono menyampaikan, setelah ini, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan di Desa Sidorejo, agar segera terselesaikan. Tentunya, dengan mengundang eksekutif dan pihak perkebunan, serta masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Kita akan rapat komisi dahulu, untuk menyesuaikan dengan jadwal. Dan setelah itu, akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Sementara, Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Danang Dwi Suratno, menyampaikan bahwa kedatangan masyarakat Sidorejo ini untuk mengadu ke DPRD, terkait surat tertanggal 2 September 2022 kepada pihak perkebunan dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti. “Surat itu, yaitu penekanan warga masyarakat terkait tuntutannya yang sesuai dengan UU Perkebunan nomor 39 tahun 2014, terkait fasilitasi kebun masyarakat yang sampai detik ini belum dilaksanakan kepada warga kami” jelasnya.

Danang menekankan, bahwa surat tersebut, adalah permintaan fasilitas kebun yang berkaitan dengan CSR, bukan terkait redis.

“Jadi saya tekankan, di sini permintaannya adalah fasilitasi kebun masyarakat bukan redis. Sekali lagi saya tekankan, kami tidak meminta tanah ataupun redis,” paparnya. (jar/sit)

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua, M Rifai, Susi Narulita K dan Mujib tersebut, diikuti 31 anggota dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi, telah menandatangani daftar hadir. Sedangkan Bupati Blitar, bersama Wakil Bupati Blitar, Rahmay Santoso, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, mengatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan pembahasan tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. “Telah kita ketahui, bahwa bupati telah menyampaikan penjelasan tentang KUA-PPAS TA 2023 pada rapat paripurna tanggal 15 Juli kemarin. Selanjutnya Badan Anggaran telah membahas dan mencermati materi KUA-PPAS TA 2023,” kata Suwito.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Adapun hasil pembahasan, lanjut Suwito, akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama anatara Bupati Blitar dan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. “Menindaklanjuti hal itu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetap Badan Musyawarah, DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang KUA-PPAS tahun 2023,” jelasnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan ini, pertama oleh Bupati Blitar Rini Syarifah dengan disaksikan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, kedua Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito. Kemudian diteruskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M. Rifai, selanjutnya Wakil Ketua, Susi Narulita, dan Wakil Ketua, Mujib. (jar/gie)