“Saya yakin, target itu bisa tercapai. Apalagi ada sinergi antara politisi PKB daerah (Bondowoso, red) dengan provinsi dan juga dengan politisi Senayan (RI, red), khususnya Ir HM Nashim Khan,” kata Tohari, Kamis (06/01/2022).

PKB Bondowoso, lanjutnya, punya jaringan struktural mulai dari kecamatan (PAC) hingga ranting (desa, red). Belum lagi underbownya. Punya jaringan kultural yang tersebar hingga desa.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Ditambahkan anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Bang Nashim-sapaan Nashim Khan, bahwa jika semua mesin politik bergerak, maka PKB memiliki peluang akan punya wakil terbanyak di DPRD Bondowoso, punya wakil DPRD Provinsi Jatim dan juga punya wakil di Senayan. Oleh karena itu, dengan potensi yang dimilki PKB, maka akan memenangkan pertarungan bukan hanya di legilatif, tapi juga di eksekutif. Mulai dari Bupati, Gubernur hingga Presiden.

“Kondisi politik dan pemerintahan di Bondowoso akan membuat PKB semakin lebih dipercaya oleh konstituen. Ketika Bondowoso dikendalikan oleh Politisi PKB, perkembangannya sangat luar bisa,” kata Nashim. (zen/sit)

Kejadian ini membuat Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, SAp meminta agar Gunung Piramid ditutup sementera sampai sarana dan prasarananya pendukukungnya dilengkapi.

Kondisi Gunung Piramid

“Harusnya, sejak kejadian yang pertama, pemerintah menutup Gunung Piramid. Dan lengkapi fasilitas pendukungnya agar tidak memakan korban lagi,” saran Dhafir, sapaannya.

Bagi pendaki pemula, lanjut Politisi PKB ini, Gunung Piramid sangat berbahaya. Disamping curam, jalan yang bisa dilalui hanya untuk setapak dan tanahnya gempur. Ditambahkan, diterpa angin kencang saja, bisa dipastikan pendaki akan terjatuh. Sebab kalau tidak mampu menyeimbangkan tubuh, maut menunggunya. Tidak ada pohon yang bisa dijadikan pegangan saat terpeleset.

Walaupun di area Gunung Piramid ada portal, tapi tidak ada yang menjaga. Sehingga, siapapun bisa mendaki Gunung Piramid tanpa memperhatikan keselamatannya.

“Gunung Piramid tergolong ekstrem, sangat berbahaya. Untuk mendakinya, membutuhkan pemandu yang sangat berpengalaman. Agar pendaki bisa selamat naik dan turunnya,” kata Dhafir.

Disarankan, kalau tidak mempunyai keahlian menaiki punggung naga Gunung Piramid, jangan mendaki. Apalagi tujuannya hanya untuk mengambil foto agar viral. Kalau Pemkab berencana menjadikan Gunung Piramid sebagai destinasi wisata, silahkan komunikasikan dengan DPRD. Kita bicarakan regulasinya bersama-sama,” tandasnya. (sam/mzm)

Pasca mutasi kenyataannya pemerintahan berjalan dg efektif. Pengajuan interpalasi tidak cukup syarat utuk dilanjutkan karena materi pengajuan interpalasi syaratnya tidak terpenuhi. Seharusnya DPRD berfikir lebih obyektif kebutuhan masyarakat miskin Seperti; BPJS, RTLH dan lainnya.

H Ahmad Dafir Ketua DPRD.Kabupaten Bondowoso, Pimpinan Sidang Paripurna (ft.dul.memontum)

Jika dianggap salah kebijakan, keputusan pemerintah maka perlu dilakukan perbaikan seperlunya. Bagi ASN yang mengundurkan diri F-PPP menganggap karena ketidak mampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya harus dihormati. ASN yang telah menjalani sanksi, boleh dilakukan promosi. Pemerintah daerah telah melakukan mutasi sesuai prosedur.

Alasan berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya, bahwa keputusan Bupati mempunyai hak otoritas. F- PPP menolak hak interpelasi dan mendorong pimpinan untuk melakukan langkah-langkah strategis dengan Bupati agar isu interpelasi tidak bias. Sehingga menciptakan kegaduhan dan kalau perlu berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang seperti halnya ASN.

Kendati F-PPP dan Partai Koalisi melakukan penghadangan hak interpelasi, namun setelah mendapatkan penjelasan oleh pemohon akhirnya F-PPP dan Fraksi lainnya memahami dan sepakat dilakukan hak interpelasi. Sehingga pimpinan sidang memutuskan hak interpelasi dinyatakan mendapat dukungan semua Fraksi secara suara aklamasi.

Hal tersebut disampaikan H Ahmad Dafir Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso yang saat itu menjadi pimpinan sidang.

“Ya memang pendapat fraksi menyatakan bahwa ada yang melanjutkan interpelasi dan ada juga yang menolak interpelasi. Tapi setelah dijelaskan dan mendapatkan tanggapan dari pemohon dan sebagainya, begitu saya tawarkan, apakah materi interpelasi setuju untuk dilanjutkan? Maka secara aklamasi seluruh fraksi setuju dan sepakat untuk dilakukan interpelasi,” ujar H Ahmad Dafir.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso F-PDIP Sinung Sudrajat. Menurut Sinung Sudrajat saat dihubungi via handphone oleh memontum.com Bondowoso menyampaikan F-PPP, F-PKS dan F-Gerindra menolak interpelasi. Namun setelah mendapat penjelasan, akhirnya sepakat dilakukan interpelasi.

“Awalnya memang F-PPP, F-PKS dan F-Gerindra menolak interpelasi. Namun akhirnya juga sepakat untuk dilakukan hak interpelasi,” ujar Sinung Sudrajat.

Pantauan memontum.com Bondowoso bahwa keputusan interpelasi dilakukan secara suara aklamasi oleh semua fraksi tanpa voting. Kini hak interpelasi menjadi keputusan DPRD.Kabupaten Bondowoso dan diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPRD.untuk dilakukan jadwal pelaksanaan hak interpelasi. (dul/yan)