Bahkan, dirinya berharap Proyek pembangunan gedung sekolah di Kabupaten Jember dengan sumber dana anggaran APBD, yang pengerjaannya kurang layak, agar di turunkan kembali.

Ungkapan itu di tegaskan Anggota Dewan dari fraksi PKS DPRD Kabupaten Jember Nurhasan, saat kegiatan Trauma Healing dan bagi-bagi tas sekolah pada siswa yang terdampak secara psikologis, pasca bencana di SD 02 Keting, Sabtu (21/12/2019) siang.

“Sudah kita komunikasikan dan rekomendasikan ke Dispendik, dan Bupati juga sudah saya kirimi foto-fotonya kemaren, tidak tahu bagaimana kita tunggu tanggapannya nanti,” kata Cak Kasan, panggilan akrab anggota dewan dari fraksi PKS ini.

Nurhasan, menduga, bangunan-bangunan sekolah dalam anggaran APBD ini rata-rata terindikasi kurang layak pengerjaannya, termasuk di kecamatan Mayang yang kuda-kudanya sudah miring.

“Karena Dispendik kurang responsif sehingga diberitahukan ke Polsek sekarang sudah diberi Police Line,” sebutnya.

Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius dari pihak DPRD Jember,sebab permasalanya kualitas yang di kerjakan oleh kontraktor tidak berkualitas dibanding dengan swakelola di nilai sangat jauh sekali.

“Diharapkan kejadian ini menjadi bahan Evaluasi, bagaimana bangunan untuk sekolah entah melalui lelang atau swakelola harus baik,” terang Nurhasan.

Dia menyebut, Ambruknya beberapa bangunan atap pada gedung sekolah dan pemerintah yang terjadi beberapa hari lalu yang di temukanya terbuat dari baja ringan atau galvalum pada bahan baku atap,
tidak bisa disalahkan.

Namun, yang patut disalahkan adalah pemborong-pemborong yang mencari keuntungan sebesar besarnya,dengan mengurangi kualitas galvalum yang mestinya kualitas SNI menjadi tidak SNI.

“Kemudian pekerjaan yang ngawur,serta genteng yang seharusnya pemberdayaan berasal dari genteng-genteng daerah,” ucapnya.

Nurhasan menjelaskan jika kunjungan ke Sekolah di SD 02 Keting ini, merupakan kali ketiganya pasca peristiwa ambruknya gedung sekolah tersebut.

“Kami sudah 3 X yang sekarang, yang pertama begitu kejadian kami langsung surve lokasi, hari Selasa komisi D sudah turun dan merekomendasikan ke dinas untuk segera dibangun kembali, sebenarnya ini sudah mau dibangun, tapi karena masih menjadi alat bukti jadi tidak boleh diapakan,” ungkapnya. (rir/yud/oso)

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, David Handoko Seto mengatakan, rapat dilaksanakan menindaklanjuti persoalan dasar legalitas bandara, termasuk infrastruktur ataupun lainnya yang kurang memadai sehingga mempengaruhi daya tarik iklim investasi Bandara Notohadinegoro.

Suasana Hearing di Ruang DPRD Jember. (ist)

“Perlu ada penjelasan Supplied By Owner (SBO) sementara mempengaruhi secara teknis atau tidak untuk penerbangan lanjutan. Termasuk fasilitas infrastrukturnya, apalagi beberapa titik ruas arah runway dimungkinkan menjadi penyebab keselamatan. SBO yang tidak berlaku atau akan diperpanjang, apa yang menjadi kendala sehingga tidak diperpanjang,” katanya.

Kepala Dishub Jember, Hadi Mulyono menjelaskan, saat ini Bandara Udara Notohadinegoro Jember sudah memiliki sertifikat bandar udara sementara (temporary aerodrome certificate), berlaku dari 22 November hingga 22 Desember 2019.

“Kami diwajibkan untuk mengurusi dan melengkapi agar bisa diterbitkan sertifikat bandar udara permanen, seperti SK pembentukan organisasi UPT, buku pedoman pengoperasian, penyusunan buku SMS (Savety Manejemen System) dan airport emergency plant yang sudah dimiliki sejak 2017. Dokumen bandara udara dikomunikasikan dengan angkasa pura, sehingga saat ini fokus menyelesaikan hambatan-hambatan kecil,” imbuhnya.

Sementara perwakilan maskapai Wings Air Jember, Nino mengatakan, secara teknis dan administratif, Bandara Notohadinegoro Jember sudah siap untuk dioperasikan. Secara umum, fasilitas sisi udara juga ini sudah siap 100 persen, tak terkecuali panjang runwaynya.

“Sebenarnya kalau dari Surabaya, informasi cuaca sebelum terbang ke bandara Jember, kita kontak kapten bahwasanya cuaca bagus di atas 5 kilogram baru bisa landing di 02 atau 20 dan runway 02,20 ini aman. Untuk fasilitas masih terbilang baik, untuk aproun, marka atau winshok. Arah angin sangat baik dan bandara sangat mendukung masalah batas-batas untuk Wings air, termasuk keselamatan masih aman dan tidak ada kendala,” pungkasnya. (Kj1/yud/oso)

Didampingi kepala-kepala OPD di Lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Wabup Muqit mendengarkan satu-persatu fraksi yang menyampaikan apresiasi, saran dan masukannya terhadap pemerintah.

Penyampaian pandangan itu agar dapat mengevaluasi serta memperbaiki seluruh sistem sehingga menjadikan setiap sektor kehidupan Jember menjadi lebih baik khususnya dalam hal pelayanan publik.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Dedi Dwi Setiawan dan Agus Sofyan tersebut, fraksi-fraksi menyinggung peran legislatif dalam program pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta pandalungan Jember, Raperda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, Raperda Perubahan Perda Jember nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Selanjutnya Raperda tentang Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 taun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Melalui Mashuri juru bicara Fraksi PKS pemerintah dengan Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta pandalungan Jember setidaknya meningkatkan mutu pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat Jember.

“Kami terus mendorong perusahaan daerah air minum untuk terus meningkatkan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kepada masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan Juru bicara Fraksi PKB, Tatin Indrayani mengatakan, Raperda harus membantu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Raperda tentang retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu F-PKB sepakat adanya penyesuaian retribusi dengan situasi kondisi sebagai salah satu sumber penghasilan APBD kabupaten Jember, namun tetap mengingatkan agar Perda itu justru menghambat pelayanan investasi, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,”ungkapnya.

Selain itu dari Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umum yang disampaikan Alfian Andri Wijaya, meminta agar sebagaimana dimaksudkan pada rapat paripurna tersebut, Raperda dapat didalami dalam rapat pansus.

“Kalau di kami 5 raperda dapat dibahas dan kembali didalami dalam rapat pansus,” kata Alfian.

Sementara Fraksi PKS dan Gerindra, fraksi lainnya yakni F-Nasdem dan F-PDIP menyampaikan pandangan umum yang Intinya, masing-masing fraksi menerima raperda dan meminta Pemkab untuk menindaklanjuti saran dan usulan dari fraksi-fraksi tersebut.

Juru bicara F-Nasdem, Gembong Konsul Alam mengatakan, pihaknya menyetujui pembahasan lima Raperda tersebut dilanjutkan ke tingkat pembahasan selanjutnya.

“Setelah kami menyimak, menelaah serta meneliti secara seksama, maka lima buah raperda ini sangat penting untuk segera diajukan ke pembahasan tingkat selanjutnya dalam rapat-rapat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya

Juru bicara Fraksi Pandekar, Agusta Jaka Purwana menyampaikan, Raperda untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja pemerintahan.

“Pengajuan perubahan atas Perda atau Perda yang baru dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat, merespon menerima Perda dan ditindaklanjutinya dengan rapat-rapat DPRD,” tuturnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI-P Hadi Supaat menjelaskan secara keseluruhan pihaknya menerima lima raperda tersebut, namun fraksinya ada beberapa mengajukan permintaan dibahas dalam forum selanjutnya.

“Kami menerima dan meminta adanya penjelasan dengan mendiskusikannya kembali, sehingga nantinya bisa melihat kebutuhan dari kebijakan publik tersebut,” terangnya.

Juru bicara Fraksi PPP Iqbal mengharap, intinya pemerintahan lebih fokus untuk mensejahterakan rakyatnya.

“Semoga setitik embun di pagi hari bisa memberikan hasil yang diharapkan menuju perubahan Jember yang lebih baik, sejahtera dan bahagia lahir batin,” harapnya. (Kj1/Yud/oso)

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember meminta rapat paripurna penetapan Panitia Khusus (Pansus) tentang 5 Raperda di pending, pasalnya hingga selesai Nota Pengantar dibacakan oleh Wakil Bupati Jember, Abdul Muqit Arif, anggota DPRD Jember tidak menerima nota pengantar lima Raperda itu.

David Handoko Seto dari Fraksi Nasdem. (Kj1)

Untuk itu mereka meminta kepada tiga pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember yaitu Ahmad Halim, Dedy Dwi Setiawan dan Drs. Agus Sufyan untuk menunda pembahasannya, sementara ketua DPRD Jember Itqom Syauqi berhalangan hadir lantaran ada undangan dari Presiden di Bogor bersama Bupati, Kapolres dan Dandim Jember.

Permintaan penundaan pembahasan penetapan Pansus lima Raperda itu diungkapkan oleh beberapa anggota DPRD Jember seperti David Handoko Seto dari Fraksi Nasdem, Nur Hasan dari Fraksi PKS dan Nyoman Aribowo asal Fraksi Pandekar.

“Kok kesannya paripurna ini asal-asalan karena sampai Pak Wabup selesai baca, kami tidak menerima nota pengantar lima Raperda ini. Terus apa yang mau kami bahas, jangan salahkan kami kalau pembahasan juga asal-asalan,” kata Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Fraksi PKB. Hafidi, menurutnya seharusnya sebelum rapat paripurna selesai, pihak eksekutif harus bisa menyediakan nota pengantar itu.

“Sebelum ini ditutup, kami harus sudah punya nota pengantar itu,” tegasnya.

Karenanya, Nurhasan dari Komisi D mengusulkan supaya rapat paripurna untuk sementara diskors untuk beberapa menit.

“Saya usul, rapat paripurna diskors beberapa menit supaya bisa dipakai untuk penggandaan nota pengantar,” timpalnya.

Lantaran belum ada argumen yang disepakati, akhirnya rapat paripurna diskor selama 1 jam. Setelah melakukan lobi-lobi, skor dicabut dan pimpinan sidang paripurna berdasarkan kesepakatan anggota rapat mengambil keputusan untuk menunda.

Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief mengaku bisa memaklumi dan tidak memermasalahkan adanya penundaan pembahasan pembentukan Pansus Raperda Jember.

“Ini sebagai sebuah kekurangan dan apa yang disampaikan legislatif secara umum memang benar adanya, komunikasi antara legislatif dan eksekutif memang sepertinya perlu ditingkatkan. Kami positif thinking saja karena ini persoalan komunikasi saja sebenarnya,” ungkapnya.

lima Raperda yang diajukan Bupati Jember yaitu Raperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta pandalungan Jember, Raperda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, Raperda Perubahan Perda Jember nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Selanjutnya Raperda tentang Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan yang terakhir adalah Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 taun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu. (Kj1/Yud/oso)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya baru menerima dokumen draf KUA-PPAS 2020 di menit-menit terakhir atau last minute, tepatnya jeda beberapa menit sebelum pembahasan rancangan KUA-PPAS digelar di ruang rapat Banggar.

Kepala OPD bersama DPRD Jember di ruang rapat Banggar. (Kj1)

“Kalau berdasarkan jadwalnya sekarang ini memang pembahasan KUA-PPAS, tapi karena draftnya itu dibagikan DPRD saat menjelang pembahasan dimulai, maka kami sepakat agar pemaparan secara detailnya ditunda selama dua hari, karena pagi kami menerima KUA-PPAS mana mungkin jam 13.00 WIB atau empat jam kemudian bisa pembahasan atau pemaparan, itu nggak mungkin,” katanya.

Sehingga, Itqon secara jelas menyatakan bahwa rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 itu belum bisa dikatakan final karena belum dibahas secara terperinci oleh Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi di dewan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nanti, setelah ada pembahasan bersama dan diparipurnakan baru bisa ditetapkan.

“Kami anggap saja ini seperti tahapan perkenalan, karena Banggar DPRD Jember 2019-2024 ini baru. Sehingga kami memaknainya lebih kepada menyambung silaturahmi saja. Jadi barusan tidak ada pemaparan APBD dan teman-teman Banggar sepakat itu ditunda selama dua hari. Karena draftnya KUA-PPAS baru diterima Banggar, termasuk di meja saya,” tambahnya.

Menurutnya, dokumen draf KUA-PPAS 2020 dibuka agar dibahas bersama dan disahkan sesuai dengan ketentuan, DPRD Jember berhak untuk mengutak-atik anggaran sebagai fungsi penganggaran. Jika ada anggaran yang ganjil maka DPRD juga memiliki fungsi untuk membahas serta meluruskan anggaran tersebut.

“Bagaimana pun juga hak penganggaran ada di DPRD, harus dipelajari terlebih dahulu karena ini tanggung jawab saya sebagai ketua DPRD. Kalau ada anggaran yang dianggap janggal mari kita luruskan dengan pembahasan bersama, agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai fungsi pengawasan dan fungsi budgeting, biar masyarakat yang menilai juga,” jelasnya.

Senada dengan Ketua DPRD Jember, anggota dewan dari Partai Demokrat, Agusta Jaka Purwana yang mengaku, belum bisa bicara banyak detail konten KUA PPAS APBD Jember 2020, karena bahannya baru diberikan beberapa menit oleh TAPD. Tentu, sebelum dipelajari harus dibahas ditingkat internal fraksi.

“Jadi lebih bagus nanti dijadwalkan pembahasannya, dibahas Badan Musyawarah (Bamus) DPRD terlebih dahulu. Ini kan sekali lagi pembahasan KUA-PPAS kalau urusan teknisnya kami kawal betul. Karena bagi kami ini adalah sangat penting, termasuk nanti pembahasan secara teknisnya seperti apa,” pungkasnya. (Kj1/yud/oso)

Harapan ini seiring penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Jember dalam rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kabupaten Jember masa jabatan 2019 – 2024.

Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kabupaten Jember masa jabatan 2019 – 2024 berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jember, Jumat (20/9/2019) siang.

Empat pimpinan dewan yang diambil sumpahnya yakni M Itqon Syauqi, STh.I, Dedi Dwi Setiawan, Achmad Halim SSos dan Drs Agus Sufyan. M. Itqon Syauqi sebagai Ketua. Sedang lainnya sebagai wakil ketua.

Bupati pun mengucapkan selamat dan sukses kepada empat orang pimpinan DPRD Kabupaten Jember yang sudah dilantik.

“Mudah-mudahan Allah selalu menjaga para pimpinan, dan dalam mengemban tugas dan amanahnya pimpinan dewan diberikan kemudahan,” doanya.

Sementara itu, M Itqon Syauqi menyampaikan, agenda DPRD Kabupaten Jember selanjutnya yakni membentuk alat kelengkapan dewan.

Alat kelengkapan tersebut Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Kehormatan, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

“Dengan komitmen bersama, bahwa selama musyawarah dan mufakat itu bisa ditempuh, maka tidak akan menggunakan ilmu voting,” terangnya.

Itqon, panggilan akrabnya, menargetkan 1 – 2 minggu pembentukan alat kelengkapan dewan tersebut terbentuk.

“Dengan anggota dewan yang baru ini, mudah-mudahan kerja dewan bisa lancar, demi kemaslahatan masyarakat Jember,” harapnya. (yud/oso)

“Apabila nanti eksekutif dan legislatif bisa bersinergi dengan lebih baik, kami yakin Jember bisa lebih cepat meraih kemajuan,” kata Wabup usai pengucapan sumpah / janji anggota DPRD Kabupaten Jember baru.

Pengucapan sumpah / janji 50 anggota DPRD Kabupaten Jember masa bakti 2019 – 2024 berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Rabu, (21/8/2019) siang, di ruang sidang utama.

Lebih jauh Wabup berkeyakinan bahwa sinergi yang baik tersebut tidak akan mengalami kesulitan untuk terwujud. Sebab, dilihat dari anggota baru itu banyak orang-orang muda yang memiliki semangat yang sama untuk memajukan Jember.

Wabup pun berharap ke depan Jember bisa lebih cepat untuk meraih prestasi dan kemajuan dari berbagai aspek, seiring kemajuan dari kabupaten lain.

Selain itu, Wabup berharap anggota legislatif yang baru ini tetap mempertahankan Jember sebagai kota yang religius.

Harapan lainnya, anggota baru betul-betul memahami potensi yang ada di Jember.

“Memahami potensi yang ada itu akan menjadi modal untuk kemajuan Jember, juga utamanya bersinergi dengan semua pihak,” ungkapnya.

Ke depan ada beberapa peraturan daerah yang akan dibahas dan masih menjadi tugas yang mesti diselesaikan.

“Dengan waktu yang tersisa, hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, karena perda-perda yang menjadi tugas ini sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” harapnya.

Tak lupa Wabup mengucapkan selamat kepada anggota DPRD periode 2019-2024 yang baru saja dilantik, dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD sebelumnya.

Sementara itu, Pimpinan Sementara DPRD Jember, Muhammad Itqon Syauqi, menyampaikan tugasnya sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Jember.

“Memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif,” jlentrehnya.

Muhammad Itqon Syauqi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jember, karena telah berpartisipasi dalam Pemilu 2019 sehingga pemilu dapat berlangsung sesuai harapan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk Bupati, Wabup, dan jajaran eksekutif, serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur dan adil. (bud/yud/oso)

“Secara keseluruhan, saran fraksi-fraksi sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Wabup dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Rabu (7/8/2019) siang.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ayub Junaidi itu Wabup juga menyampaikan ucapan terima kasih atas saran, pertanyaan, dan masukan dari fraksi-fraksi.

“Ini merupakan wujud perhatian DPRD Kabupaten Jember dalam mencermati Raperda Perubahan APBD tahun 2019, dan mewujudkan pembangunan daerah yang komperhensif,” kata Wabup.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan acara pembacaan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Perubahan APBD 2019 berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jember, Rabu (7/8/2019) siang.

Merespon saran tentang penyertaan modal untuk PDP Kahyangan, Wabup menyatakan akan membahas di rencana anggaran tahun 2020.

Penundaan pembahasan penyertaan modal pada tahun ini, kata Wabup, karena menurut DPRD Jember bahwa PDP belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Di sisi lain, kondisi PDP Kahyangan dalam keadaan kesulitan.

“Diharapkan kesulitan-kesulitan yang ada masih bisa dihadapi internal, sehingga tidak berdampak kepada masyarakat,” harap Wabup.

Tentang anggaran bansos yang meningkat Rp. 100 milyar dari APBD sebelumnya, Wabup menjelaskan peningkatan itu terkait kebutuhan.

“Untuk pengalokasi dananya sesuai peraturan yang ada. Akan dialokasikan kepada bidang-bidangnya, dan akan disempurnakan lagi pengurusannya sehingga dana bansos diterima oleh orang yang tepat,” jlentrehnya. (bud/yud/oso)

Apresiasi diberikan karena menilai Bupati dan Wakil Bupati beserta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember berhasil menunjukkan kinerja yang optimal.

“Kami sangat berterima kasih. Nampaknya banyak apresiasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Wabup di Gedung DPRD Kabupaten Jember.

Meski mendapatkan banyak apresiasi, Wabup tetap memperhatikan catatan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Jember melalui fraksi-fraksinya.

“Tetapi juga ada beberapa catatan-catatan. Misalnya, dengan anggaran cukup besar, bisa tidak dilaksanakan. Mengingat serapan anggaran pada waktu-waktu sebelumnya dirasa belum maksimal,” ujarnya.

Apresiasi dan catatan kinerja pemerintah tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Selasa, (06/8/2019) siang, dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Terkait dengan catatan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Jember, Wabup menyampaikan Pemerintah Kabupaten Jember optimis untuk melaksanakan APBD 2019.

“Kami usahakan. Yang jelas kami menyampaikan terima kasih, karena apresiasi dan catatan yang diberikan oleh DPRD Jember ini untuk kebaikan Jember,” ungkapnya. (Bud/yud/oso)