Kami ingin saling tukar informasi dan mekanisme penanganan pandemi Covid-19. Jombang dan Malang tidak jauh, selain ada kesamaan sebagai kota pelajar, juga menjadi daerah yang terdampak Covid.

Hal ini disampaikan oleh Ahmad Wanedi, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang ketika diwawancarai oleh sejumlah media. Rabu siang

Lanjut Ahmad, Pandemi Covid-19 melanda seluruh negara dan dunia, tetapi kita tidak boleh terbuai dengan kondisi ini, karena itu, kami butuh strateginya. Di Kabupaten Jombang ada kelebihan, kami datang untuk mendapatkan informasi.

Barangkali nanti di Kota Malang ada kelebihan dan Jombang belum tahu bolehlah rekan-rekan DPRD Jombang datang kunjungan di Kota Malang, ucap Wanedi, yang termasuk menanyakan upaya Kabupaten Jombang dalam hal memberdayakan sektor ekonomi, terutama pelaku usaha mikro.

Ditempat sama, Mulyani Puspita Dewi asal komisi B, menjelaskan, siswa pondok sebelum kembali belajar di wajibkan melakukan rapid test secara gratis di Puskesmas terdekat.

Untuk bisa rapid test santri harus punya surat keterangan dari Kepala Desa setempat. Apabila tidak reaktif, maka siswa diperbolehkan kembali belajar di pondok, baik yang mondok di luar Kabupaten Jombang, maupun di daerah sendiri Jombang.

“Alhamdulillah, hasil rapid test idak ada yang reaktif, sehingga boleh mulai pembalajaran di pondok,” tukas Dewi, anggota DPRD yang diusung Partai Demokrat Dapil 5 (Kabuh, Ploso, Kudu, Ngusikan, dan Plandaan) ini.

Senada dengan Rahmad Abidin komisi B menjelaskan, anggota DPRD menyampaikan gagasan membantu pelaku usaha mikro, diambilkan pos dana jaring serap aspirasi rakyat.

“Kami hanya mengusulkan, sedang yang melakukan verifikasi dan eksekusi di lapangan yakni dinas teknis, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelas Rahmad.

Disampaikan oleh Rahmad, dana serap aspirasi untuk setiap anggota Dewan Rp 200 juta. Dana ini merupakan pengalihan anggaran kegiatan DPRD yang terkena rasionalisasi untuk penanganan Covid-19.

Dana jaring serap aspirasi anggota dewan kena rasionalisasi hingga Rp 8 milyar, sedangkan anggaran rutin dewan juga kena rasionalisasi hingga Rp 14 milyar. Bahkan dana kunjungan kerja DPRD sisa Rp 2 milyar akibat rasionalisasi untuk Covid-19.

Kami mengusulkan, untuk membangkitan usaha mikro dengan bantuan modal usaha. “Untuk mendapatkan dana itu pelaku usaha harus memperoleh surat keterangan usaha terdampak Covid-19 dari Kepala Desa,” pungkas Rahmad Abidin, anggota dewan dari Dapil 6 (Kesamben, Tembelang, Megaluh). (wis/yan)

“Masalah video viral pasien Covid-19 yang ada dikarantina di STIKES Pemkab Jombang mengeluhkan kondisi air, Direktur RSUD Jombang telah melakukan pengeboran air. Karena sebelumnya ketika pertama pasien masuk kondisi air tidak bersih. Masalah makanan pasien Covid-19 jatahnya sama dengan pasien yang dirawat di RSUD Jombang yakni 3 kali sehari. Dan saat ini telah diberikan asupan tambahan yakni pengiriman jatah makanan di waktu malam hari.

“Kami berharap RSUD harus menyediakan psikiater untuk penanganan pasien dan ruangan yang nyaman untuk pasien isolasi supaya keadaannya segera pulih dan juga dilakukan kesibukan agar pasien tidak merasa bosan. Selain itu, untuk mobil PCR sudah bisa digunakan untuk tes swab dan hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk mengetahui hasil swab itu. Dibutuhkan 8 modul sehingga dalam waktu sehari bisa melakukan tes untuk 48 orang,” terang Erna.

Sementara itu, Direktur RSUD Jombang dr. Pudji Umbaran MKP. mengatakan bahwa STIKES Pemkab sebagai tempat penanganan pasien Covid-19 diharapkan memanfaatkankan STIKES secara keseluruhan dan telah melakukan diskusi bersama pihak STIKES untuk memperluas tempat di gedung indoor. Mengingat sebentar lagi kegiatan belajar akan dimulai. Perluasan tempat juga telah mendapat izin dari Bupati maupun Wabup dengan catatan tidak merusak struktur.

“Walau tempat di desain minimalis tetapi masih nyaman bagi para penghuninya. Peruntukannya nanti akan ditata yakni untuk di STIKES total akan digunakan blok terkonfirmasi putra maupun putri. Selanjutnya ada blok indoor yaitu diperuntukkan reaktif blok putra maupun putri. Ada alat PCR ini tentu akan mempercepat proses, jadi yang pasien menunggu lama maka bisa dilakukan tes dengan hasil cepat,” tegasnya.

Puskesmas juga dilatih untuk melakukan tes swab sehingga semua Puskesmas diharapkan bisa melakukan swab. Selanjutnya mematuhi kebijakan pemerintah bahwa tes swab tidak dikenakan biaya dan tidak dikomersilkan. Apabila sejak awal pasien yang terduga Covid-19 meskipun belum terkonfirmasi baik ODP maupun PDP apabila telah meninggal maka pemusaran jenazahnya hingga pemakaman menggunakan prosedur Covid, pungkas dr Pudji. (wes/yan)

Keduanya adalah Choirul Anam dari Fraksi PDI Perjuangan digantikan oleh Bambang Budi Juwono, kemudian Subaidi Muchtar dari Fraksi PKB, digantikan oleh Luluk Maulidya. Sedangkan posisi Subaidi Muchtar sebagai wakil ketua DPRD Jombang yang Kosong diisi oleh Mas’Ud Zuremi.

Acara tersebut diawali dengan mengumandangkan lagu indonesia raya kemudian dilanjutkan dengan seaseon pembacaan naskah sumpah secara bergantian disaksikan oleh Ketua pengadilan tinggi Jombang dan anggota DPRD Jombang.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko triono berharap kepada anggota yang sudah dilantik sebisa mungkin mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi dan semoga dapat bekerja sama dengan baik.

“Semoga dapat bekerjasama dan semoga kedepan lebih baik lagi,” harapnya. Sekedar diketahui hadir dalam acara tersebut, PJs Bupati Jombang,Setiajiy, dan seluruh jajaran Forpimda, acara berakhir setelah penada tanganan oleh beberapa pihak terkait. (ham/yan)

” Anggota DPRD dapat menjadi tim kampanye. Jadi Kalau Kampanye Anggota DPRD harus cuti,” ujar Fathoni.

Lebih lanjut, Fathoni menjelaskan, untuk cuti tersebut anggota DPRD ,pengajuan surat cuti tersebut cukup dilayangkan kepada pimpinan DPRD, kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Cukup ke pimpinan dewan, kemudian diserahkan kepada KPU,” bebernya.

Menurut Fathoni hal itu sudah diatur dalam UU 10 tahun 2016 maupun PKPU no 4 tahun 2017 pasal 63 menyebutkan bahwa seluruh pejabat negara dalam hal ini bukan hanya bupati,gubernur,walikota dan seterusnya, Anggota DpRD dikategorikan sebagai pejabat negara sehingga harus mengajukan cuti jika anggota DPRD tidak mengajukan cuti dan kemudian menjadi anggota tim Kampanye ,maka anggota Dewan tersebut terancam akan dikenakan sanksi berupa teguran hingga penurunan anggota dewan saat melakukan kampanye.

“Terserah Panwas nanti tingkatannya apa, apakah sanksi tersebut sebatas teguran atau penurunan saat melakukan kampanye,” pungkas Fathoni. (ham/yan)

Momentum Jombang — Komisi A DPRD Kabupaten Jombang menggelar hearing dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang. Hearing yang berlangsung di ruang Komisi A DPRD Jombang tersebut guna menindak lanjuti tuntutan warga terhadap pelayanan Dispendukcapil yang dinilai belum maksimal, Rabu (7/11/2017).

Ketua Komisi A Cakup Ismono mengatakan, hearing kali ini pihaknya telah mengurai beberapa persoalan diantaranya terkait dengan sistem jaringan peralatan yang sudah usang sehingga sering tidak conect, kemudian Sumber Daya Manusia ( SDM) yang terbatas mempengaruhi optimalisasi pelayanan ketika terjadi pembludakan. Pembludakan itu menurut cakup akibat banyaknya masyarakat yang tidak mendapat undangan hadir pada hari itu juga.

“Kuota undangan setiap harinya 400-500 kadang lebih dari itu, karena yang tidak diundang hadir pada hari itu,” tutur Cakup. Selain itu Blanko yang disuplai dari pusat terbatas, namun untuk Blanko E-KTP sesuai prediksi Dispendukcapil kuoatanya aman.

“Dari data yang sudah terlayani 1 Juta lebih, dan hingga hari ini yang belum selesai tinggal 60.438 ,secara presentase tinggal 5,7 persen yang belum terlayani dan itu kami harapakan selesai dipertwngahan desember tahun ini,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Cakup, beberapa solusi kami berikan diantaranya, agar pelayanan dioptimilkan dengan pendegalasian sebagian wewenang berdasarkan perbub 262 Camat diberikan tugas untuk membantu Dukcapil.

“Kepala UPT yang seharusnya terbentuk terbentur biaya akhirnya di pending dulu, sehingga perbub 262 ini diharapkan mampu mengatasi itu,” pungkas Cakup Ismono. Sementara itu, Kepala Dispenduk Capil Ahmad Sjarifudin mengatakan, dalam hearing ini Komisi A dan Capil sepakat untuk berinovasi agar pelayanan masyarakat menjadi lebih baik. dengan melakukan perbaikan-perbaikan.

“Rencana untuk semakin baik itu intinya ya dari berbagai persoalan yang dikeluarkan masyarakat itu nanti dari pihak dewan pada saatnya reses akan disampaikan dan apa saja yang telah dilakukan dukcapil berikut dari proses awal adminitrasi kependuduka dan juga yang menjadi kendalanya saya sampaikan,” ungkap Ahmad Sjarifudin. (ham/yan)