Disampaikan masing-masing juru bicara tujuh fraksi di DPRD Lamongan, semuanya menyambut baik dan memberi dukungan atas langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam mengusulkan dua Raperda yakni Penyelenggaraan Parkir, juga Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Meski terdapat beberapa catatan dan hal yang harus dipertimbangkan untuk menyempurnakan kedua Raperda tersebut.

Seperti disampaikan Jubir Fraksi Demokrat, Moch Arif Ansori, yang mengapresiasi langkah Pemkab Lamongan dalam penataan penyelenggaraan parkir sebagai bentuk pelaksanaan kerja keras yang dilaksanakan dalam menata dan menertibkan aturan yang ada di Lamongan.

Hal senada juga diungkapkan Jubir Fraksi PKB, Kasdono, dimana pihaknya berpendapat bahwa urgensi dalam raperda tentang penyelenggaraan parkir tidak boleh ditunda lagi dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan memiliki dampak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Fraksi PDI-Perjuangan melalui Jubirnya, Sholihin, memberikan saran agar capaian penyelenggaraan layanan parkir harus berorientasi pada peningkatan pelayanan parkir tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD semata.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, atas usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Fraksi PAN, meminta Pemkab untuk memperkuat peran dan fungsi satpol PP sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Pun demikian, dengan Fraksi PNRI, Gerindra dan Golkar yang menyambut baik dan mendukung penuh raperda ini.

“Fraksi Golkar memandang sudah cukup lengkap dan komplek isi yang tertuang dalam raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Kami meminta kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan persuasif sehingga tidak ada gejolak baru di tengah-tengan masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Nurul Huda.

Usai mendengarkan berbagai saran dan masukan dari tujuh fraksi, Bupati Lamongan menyampaikan pendapatnya atas 3 Raperda inisiatif DPRD. Meliputi, Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum yang dinilai Bupati Yuhronur sangatlah diperlukan.

“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, saya mendukung dan mendorong penerapan konsep pembangunan ketahanan keluarga di semua kegiatan pembangunan yang sasarannya untuk keluarga. Demikian pula dengan Raperda tentang pemberian nama jalan dan sarana umum, saya mengapresiasi Raperda ini dengan tujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai sejarah agar mudah diingat dan sebagai wujud kebanggaan masyarakat dan dapat menjadi inspirasi dalam membangun Kabupaten Lamongan,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi Raperda penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, Bupati Yuhronur menyampaikan sarannya agar selaras dengan azas-azas yang menitik beratkan pada hal kemajemukan, kesetaraan, kebangsaan, keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penetapan azas penyelenggaraan toleransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 perlu disempurnakan. (zen/sit)

Dijelaskan olehnya, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 2.997.798.697.186 terealisasi 95,55 persen atau Rp 2.864.496.711.416,86.

Kemudian untuk belanja daerah yang diproyeksikan Rp 3.038.634.831.480,51, terealisasi sebesar Rp. 2.875.512.218.177,6 atau 94,63 persen.

Sehingga dari target defisit yang ditetapkan sebesar Rp 40.836.134.294, 51 didalam APBD Tahun 2019, diperoleh realisasi defisit sebesar Rp 11.015.506.760,74.

Sedangkan untuk kinerja pembiayaan, dari target Rp 65.886.134.294,51, realisasinya sebesar 98,52 persen yang berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran Rp 43.227.321.267,51 dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp 21.685.432.000.

Dengan demikian pembiayaan netto tercatat Rp 41.187.753.267,51. Sehingga APBD tahun 2019 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 30.172.246.506,77.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Lamongan yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Darwoto memberikan apresiasi terhadap laporan keuangan Pemkab Lamongan tahun 2019 yang berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Untuk keempat kalinya secara berturut-turut Kabupaten lamongan berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK RI, kami berharap Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat mempertahankan kembali opini tersebut di tahun-tahun mendatang melalui peningkatan kinerja pengelolaan APBD secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya. (fjr/zen/yan)

Dijelaskan Fadeli, Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan tetap mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Lamongan yaitu sebesar 33,86 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar berlaku tahun 2019 yang mencapai Rp. 39.733.815.700.

“Peningkatan ini menunjukkan adanya laju pertumbuhan ekomoni, yang mencapai 5,44 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen,” ujarnya.

Selain itu Fadeli menjabarkan, jika pengelolaan keuangan daearah dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi suatu daerah.

“Sehingga dapat mencapai target dalam peningkatan kualitas pembangunan, dengan mengedepankan skala perioritas, alokasi serta distribusi bumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, dikatakan Fadeli, secara keseluruhan urusan Wajib Dasar dari urusan tersebut terealisasi dan melebihi dari target seperti urusan kesehatan, indek kesehatan yang ditargetkan sebesar 0,798 dan teralisasi sebesar 0,804.

“Juga urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari indeks insfrastruktur permukiman target 73,34 persen terealisasi 74,72 persen,” bebernya.

Selain itu, untuk Urusan wajib Non Dasar yang dilaksanakan terdiri dari urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertahanan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan kearsipan.

“Secara keseluruhan urusan Wajib Non Dasar telah terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (fjr/zen/yan)

Disampaikannya, Pria yang akrab disapa Somad tersebut juga menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem yang memberikan kebebasan Kepala Sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maksimal 50 persen untuk alokasi honor GTT maupun PTT.

“Kami berharap instansi terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Keuangan membuat perumusan yang baik. Dan kalau bisa 50 persen direalisasikan, agar guru yang selama ini nasibnya kurang baik bisa lebih sejahtera,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Tak hanya itu, Somad juga berharap pihak sekolah mengajukan rencana anggaran sekolah sesuai dengan peraturan yang baru sehingga Badan Keuangan dan Aset Dearah bisa segera memproses keuangan guru dan sekolah lebih transparan dan akuntable.

“Harapan kami Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, khususnya terkait dengan rencana BOS 50 persen, Itu melakukan kajian dan simulasi. Agar nanti tidak rancu di sekolah masing-masing, jika kebijakan tersebut sudah direalisasikan,” tegasnya

Hal senada juga disampaikan Syaifudin Zuhri. Hanya saja politikus PKB ini lebih fokus ke P3K yang hingga kini belum ada kejelasan, baik itu surat tugasnya maupun gaji yang diterima. Terkait hal ini, Syaifudin meminta BKD Lamongan meminta kejelasan kepada BKN.

“BKD Lamongan harus mengupayakan agar secepatnya surat tugas P3K di Lamongan ini ada kejelasan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan pihaknya tak henti-hentinya memperjuangkan nasib para guru yang tergabung dalam Forum GTT dan juga PTT. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Drs. H. Adi Suwito, MM mengaku akan mencoba membuat regulasi yang sesuai dengan implementasi sesuai dengan peraturan di atasnya.

“Syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019,” jelasnya.

Selain itu, Jazilah, salah satu guru non Katagori K2 menyampaikan keluh kesahnya seputar nasib yang dialaminya selama 10 tahun dirinya mengajar di salah satu SDN di Lamongan.

“Saya sudah 10 tahun menjadi guru, tetapi belum bisa memperoleh NUPTK, karena belum mendapat SK dari Bupati. Selanjutnya untuk mengikuti PPG juga tidak bisa karena belum punya NUPTK,” terangnya menandaskan. (aju/zen/yan)

Sementara, untuk Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp.2.951.786.953.000 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.1.668.244.736.765 dan belanja langsung sebesar Rp.1.283.542.216.235. Dengan begitu APBD 2019 mengalami defisit sebesar 12 milyar 500 juta rupiah.

Penandatanganan R-APBD 2019 yang disetujui oleh DPRD Lamongan oleh Wakil Ketua DPRD I, H. Abdul Ghofur disaksikan Bupati Lamongan yang didampingi Wakil Bupati Dra. Hj. Kartika Hidayati dan Sekretaris Dewan, Drs. H. Aris Wibawa, MM

Selain itu juga ada Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.37.550.000.000 dan Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.25.050.000000. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp.12.500.000.000.

Disetujuinya R-APBD 2019 ini setelah dilakukan beberapa tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) mulai dari penyampaian nota keuangan APBD 2019, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap R-APBD 2019 yang kemudian dijawab oleh eksekutif.

Penyerahan berkas R-APBD 2019 yang disetujui oleh DPRD Lamongan

Sedangkan, beberapa Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, diantaranya datang dari Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Nahdliyah Kartika Agustin.

Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan pola kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahkan semua upaya terus digalakkan oleh semua Komisi di DPRD Lamongan mulai dari Komisi A, Komis B, Komis C hingga Komisi D DPRD Lamongan dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah lain.

Komisi A Adakan Koordinasi Terkait Penertiban Umum Di Balikpapan

Di bulan ini, Komisi A DPRD Lamongan melakukan kunker ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). (7/9/2018). Dalam kunjungannya ke Kota Balikpapan ini, Komisi A DPRD Lamongan melaksanakan koordinasi ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ). Dengan dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Hj. Ning Darwati, rombongan Komisi A diterima langusng oleh, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Balikpapan, Susarno.

“Koordinasi yang kami lakukan ini terkait perda penertiban umum,“ kata ketua Komisi A, Hj. Ning Darwati saat malaksanakan kunjungan.

Di sisi lain, Susarno menerangkan untuk mempermudah pembinaan, pihaknya melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Balikpapan. Menurutnya, ada beberapa ruang lingkup ketertiban umum di Kota Balikpapan.

Ruang lingkup ketertiban umum tersebut diantaranya, tertib bangunan menjaga ketertiban umum dan tidak boleh mendirikan bangunan di fasilitas umum, tertib fasilitas umum dilarang menghambat jalan lalu lintas tanpa ijin, tertib lingkungan setiap orang wajib menyediakan tempat sampah di pekarangan, memelihara trotoar atau selokan, tertip usaha (Siup) pelarangan melakukan kegiatan usaha tanpa ijin, tertib sosial pelanggaran mengunakan jasa PSK bagi setiap orang dan akan adanya sangsi bagi bangunan yang diduga tempat prostitusi.

Dengan adanya penjelasan tersebut, Ning Darwati berharap koordinasi tersebut bisa diterapkan ke Pemkab Lamongan untuk kedepannya.

“Hasil koordinasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk masukan dan informasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan,” ucapnya.

Untuk mendorong Pemkab Lamongan dalam melakukan pengentasan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan ini, Komisi D DPRD bertandang ke Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Pada kunjungan tersebut Komisi D DPRD Lamongan langsung disambut oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Andung Sutiyoso.

Disisi lain, beberapa strategi penanggulangan kemiskinan yang berhasil diperoleh Komisi D DPRD Lamongan di dalam kunjungan ke Dinas Sosial Kabupaten Grobokan diantaranya dengan mengurangi beban pengeluaran jaring pengaman sosial, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulang.

Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfuld berharap agar kedepanya Pemkab Lamongan terus fokus menggali program pengentasan kemiskinan.

Komisi B DPRD Lamongan melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta upaya meningkatkan inovasi mutu pangan di Lamongan

“Semakin tahun, tantangan yang dihadapi Pemkab Lamongan akan semakin besar karena kompleksnya kebutuhan masyarakat tidak berbanding lurus dengan sumber daya alam yang semakin berkurang. Sehingga perlu adanya inovasi program pengentasan kemiskinan,” ucapnya. Senin, (23/7/2018).

“Kita telah melakukan study banding ke Bandung untuk pembinaan dan meningkatkan kesejehteraan pelaku UMKM di Lamongan. Salah satunya adalah setiap pelaku UMKM di Bandung diberi bantuan modal dengan jumlah sebesar Rp 5 juta tanpa bunga. Kami berharap hal ini juga dapat diterapkan di Lamongan,” kata Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri, Kamis (5/7/208).

Namun, tambah Saifuddin pemberian bantuan tersebut disarankan untuk diberikan kepada pelaku UMKM yang sudah terdaftar di database pemkab.

“Sehingga secara otomatis, system ini juga akan menertibkan UMKN secara administrasi,” ujar politisi asal PKB Lamongan itu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Anang Taufik, mengatakan, pihaknya sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan UMKM di Lamongan, termasuk pembinaan peningkatan kualitas produk, kemasan dan pemasaran hasil produk UMKM.

 
Memontum Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPJ Kepala Daerah akhir tahun 2017. Rapat yang dihadiri langsung oleh Bupati Lamongan H. Fadeli, SH, MM didampingi Wakil Bupati, Hj. Kartika Hidayati, Jajaran Forkopimda serta sejumlah Anggota DPRD Lamongan ini dimulai pada pukul 10.50 WIB dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lamongan, H. Kaharuddin.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPRD H. Kahruddin sempat menyampaikan ucapan selamat atas diraihnya prestasi penghargaan kategori pembangunan daerah terbaik sebagai Juara Provinsi Jawa Timur oleh Bupati Lamongan yang diserahkan langsung menteri PPN/Kepala Bappenas RI dan Gubernur Jawa Timur.

Sejumlah anggota DPRD Lamongan yang turut hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun 2017

“Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Lamongan mengaturkan selamat dan sukses kepada bapak Bupati Lamongan atas diterimanya penghargaan kategori pembangunan daerah terbaik juara Provinsi Jawa Timur tahun 2018 oleh Menteri PPN/Bappenas RI dan Gubernur Jawa Timur,” katanya seusai membuka rapat paripurna istimewa tersebut, Kamis (19/4/2018).

Dengan diperolehnya penghargaan tersebut, Kaharuddin berharap dapat menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Lamongan agar menjadi lebih maju lagi dalam pembangunan daerah.

Sejumlah Forkopimda turut hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun 2017

“Semoga dengan diterimanya penghargaan ini menjadi pemicu dan semangat dalam pembangunan di masa-masa yang akan datang,” ujarnya memberi apresiasi.

Lebih lanjut, Kaharuddin menyampaikan sebagai tindak lanjut laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2017 yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, maka melalui panitia khusus, DPRD telah melakukan pembahasan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.