Mengawali paripurna, juru bicara DPRD Kabupaten Malang, Mahrus Ali, menyampaikan bahwa LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dimana, LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 merupakan proses evaluasi tahunan atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan tema Pembangunan ‘Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

“Sehubungan dengan itu, selain pengawasan yang telah dilakukan dalam rapat kerja dan kunjungan kerja komisi, DPRD juga membentuk Panitia Khusus Pembahas LKPJ Bupati MalangTahun 2022, untuk membantu mewujudkan fungsi pengawasan, dimana hasilnya merupakan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Malang di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Insfrastruktur serta Bidang Kesejahteraan Rakyat,” kata anggota Fraksi PKB itu.

Adapun dari hasil pembahasan DPRD terhadap LKPJ Bupati Malang, tambahnya, disampaikan rekomendasi dalam bentuk ‘Catatan Strategis’. Secara umum, LKPJ Bupati Malang tahun 2022 sudah cukup lengkap, rinci dan sistematis.

Baca juga:

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Dimana, ujarnya, Dokumen LKPJ telah menyajikan data dan informasi realisasi capaian program kegiatan dan indikator kinerja, keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, Bupati Malang dalam penyampaian rekomendasi mengucapkan terima kasih kepada Tim LKPJ dan seluruh perangkat daerah atas kinerja dan kerja kerasnya bersama DPRD Kabupaten Malang, dari mulai penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, yang dilanjutkan dengan pengendalian serta pengawasan. Sehingga, penyampaikan LKPJ Bupati Malang Tahun 2022 kepada DPRD Kabupaten Malang, tidak mengalami kendala.

Menyinggung mengenai rekomendasi, Bupati Sanusi mengatakan akan mempelajari dengan seksama untuk dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Dimana, rekomendasi yang disampaikan DPRD ini merupakan sebuah saran yang sifatnya positif dan konstruktif, dalam konteks perbaikan maupun penyempurnaan untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. 

“Pada tahun 2022 lalu, alhamdulillah berbagai keberhasilan dan prestasi berhasil kita raih. Hal ini, dibuktikan dengan cukup banyaknya pengakuan maupun penghargaan dari berbagai pihak yang diberikan kepada Kabupaten Malang,” ujarnya.

Berbekal pengalaman di tahun sebelumnya, tambah Bupati Sanusi, saat ini pemerintah Kabupaten Malang tengah berpacu untuk mengakselerasi kinerja guna mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Harapannya, roda pemerintahan dan pembangunan di tahun 2023, dapat berjalan lancar dan sukses tanpa hambatan berarti.

“Mudah-mudahan kesadaran dan kemauan serta partisipasi aktif seluruh pihak juga semakin meningkat, untuk bersatu padu, berkolaborasi dalam mencurahkan segala kontribusi demi mewujudkan masa depan yaitu Malang Makmur,” ungkapnya. (sit/adv)

Mengawali paripurna, Wakil Ketua I, M Holik, menyampaikan mengenai beberapa poin agenda paripurna. Sementara pelaksanaan paripurna sendiri, selain diikuti Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi dan Wakil Ketua III, Sodikil Amin, juga turut hadir Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto bersama Kepala OPD dan Camat.

Memasuki paripurna, Wakil Bupati Malang menyampaikan mengenai penjelasan terhadap empat Rancangan Perda. Yakni, Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dimana, penyelenggaraan perparkiran merupakan jenis layanan yang diberikan oleh Pemkab Malang, yang berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan, perlindungan pemilik kendaraan dan ketertiban lingkungan.

Ditambahkan Wabup Malang, perparkiran tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, akan tetapi juga berkaitan dengan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, perparkiran memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Sehingga, perlu adanya peningkatan pelayanan perparkiran yang didukung oleh regulasi sebagai dasar pelaksanaan yang selaras dan sesuai dengan perkembangan saat ini.

Baca Juga :

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

“Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga, dilakukan perubahan terhadap 14 Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dimana, selain dalam rangka untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan di tingkat pusat, perubahan terhadap beberapa Pasal Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tersebut, juga tetap mengedepankan asas otonomi daerah sekaligus memperhatikan perkembangan faktual yang ada di Kabupaten Malang,” kata Wabup Malang.

Masih menurut Wabup Didik, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yaitu bahwa penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Dimana, aspek yang ingin dicapai yakni peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto serta pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Oleh karena itu, tambah Didik, untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi serta dengan diubahnya Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kemudian untuk Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, Wabup Didik menjelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Lenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi standar, yang meliputi standar ketentuan umum dan standar teknis.

“Adapun standar ketentuan umum paling sedikit harus memenuhi diantaranya kebutuhan daya tampung perumahan, kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya

setempat. Lalu, mitigasi tingkat resiko bencana dan keselamatan dan terhubung dengan jaringan perkotaan existing,” ungkap pria yang juga Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang ini.

Masih menurut Didik, penjelasan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, seperti diketahui bahwa Peraturan PP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah hadir sebagai langkah besar Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan hambatan dalam investasi. Dimana, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 PP Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang menerangkan bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus atau merumuskan beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Sebagai implikasi PP Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja, terkait ketentuan bangunan gedung

juga mengalami beberapa perubahan. Diantaranya, adalah mengubah paradigma perizinan bangunan, dari semula Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menjadi Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG),” ujarnya. (sit/adv)

Tak ayal, pemandangan itulah yang menjadikan kesan berbeda dalam rapat paripurna kali ini. Mengingat, agenda paripurna pun juga mengenai Peringatan Hari Jadi Ke-1262 Kabupaten Malang.

Mengawali paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih kepada sejumlah peserta dan tamu undang rapat paripurna. Termasuk, kepada jajaran Forkopimda dari Malang Raya.

“Dalam rapat paripurna kali ini, agenda rapat adalah Peringatan Hari Jadi Ke-1262 Kabupaten Malang,” kata Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Usai memberikan sambutan, paripurna pun diteruskan dengan tampilan slide dari layar di ruang rapat paripurna. Di mana, sejumlah Forkopimda memberikan ucapan selamat Hari Jadi Kabupaten Malang. Termasuk, juga menampilkan sekilas mengenai sejarah Kabupaten Malang. Tidak ketinggalan, menampilkan sejumlah Bupati Malang, dari masa ke masa.

Baca juga:

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Setelah rampung menampilkan sejumlah perjalanan Kabupaten Malang, giliran Bupati Malang, yang memberikan sambutan dalam rapat paripurna. Disampaikannya, bahwa pada hari ini, 28 November 2022, menjadi momen yang sangat istimewa bagi Kabupaten Malang. Karena, semua kembali diberi anugerah dan nikmat kesempatan untuk dapat memperingati Hari Jadi Ke 1262.

“Sebuah perjalanan yang sangat panjang dan tentunya tidak terlepas dari lika-liku, serta pasang surut. Dimana pada tahun ini, juga menjadi tahun ujian bagi sebagian saudara kita. Seperti banjir bandang, angin kencang hingga tanah longsor. Bahkan, musibah 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, yang menyita perhatian banyak pihak,” kata Bupati Sanusi.

Masih menurut dirinya, selama kurun waktu setahun terakhir ini telah memberikan kontribusi sekaligus atensi kepada Kabupaten Malang dan masyarakat secara keseluruhan. Karenanya, beberapa progres perkembangan daerah dan juga keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang, berhasil diraih.

“Diantaranya bidang kesehatan, kita terus bekerja keras untuk menekan angka stunting, melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang berkualitas. Di bidang pariwisata, sejalan dengan program Kabupaten Malang, One Village, One Destination, utamanya alam mengangkat potensi desa, dapat disampaikan bahwa saat ini Kabupaten Malang telah memiliki 22 desa wisata. Di bidang pembangunan infrastruktur, Pemkab Malang menyadari betul bahwa keberadaan sarana dan prasarana yang baik, akan menjadi faktor pendukung dalam peningkatan daya saing daerah,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, tambah Sanusi, Pemerintah Kabupaten Malang sangat konsen untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, dengan memberikan kesempatan yang luas bagi lembaga pendidikan. Di bidang investasi dan penanaman modal, dapat disampaikan bahwa berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal tahun 2022 sampai dengan Triwulan III, tercatat nilai investasi yang masuk mencapai lebih dari Rp 8 triliun.

“Selain progres perkembangan di beberapa bidang, Pemkab Malang juga terus melakukan berbagai upaya strategis untuk mewujudkan pembangunan inklusif, partisipatif dan kolaboratif, melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan dan sektor industri kreatif. Lalu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, yang mana saat ini terus menunjukkan progres yang positif,” ungkapnya.

Masih menurut Bupati Sanusi, selain beberapa hal tersebut, capaian yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang, juga berhasil diperoleh berbagai penghargaan selama kurun waktu setahun. Total, ada sedikitnya 27 penghargaan yang berhasil diraih. Diantaranya yang terakhir, pemenang favorit Kategori Inovasi IT Kesehatan melalui Aplikasi ‘Konco Sregep’ sebagai Upaya Pencegahan Stunting Berbasis Local Wisdom, dalam Final Indonesian 

Healthcare Innovation Awards (IHIA VI-2022).

“Semua penghargaan yang telah diperoleh tersebut, pada dasarnya bukanlah tujuan akhir. Namun, setidaknya dapat menjadi indikator penilaian dari keberhasilan atas upaya pembangunan yang kita laksanakan secara bersama-sama,” ujar Bupati Sanusi. (sit/adv)

Mengawali paripurna, Juru bicara (Jubir) DPRD Kabupaten Malang, Sih Purwaningtyastuti, menyampaikan bahwa usulan Propemperda Kabupaten Malang Tahun 2023 berjumlah 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). “Rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/43213/013.2/2022 pada tanggal 10 November 2022. Perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023,” kata Sih Purwaningtyastuti.

Lebih lanjut disampaikan anggota Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Malang, bahwa 15 Ranperda itu dari Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang. Diantaranya, 11 poin dari Pemkab Malang yaitu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Dibidang Kesehatan, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

“Kemudian, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. Zona Nilai Tanah di Wilayah Kabupaten Malang,” tambahnya.

Baca juga :

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Masih menurut Sih Purwaningtyastuti, sedangkan dari DPRD Kabupaten Malang, ada empat poin. Yakni, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Perlindungan Yatim Piatu, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Sedangkan dari hasil konsultasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi antara lain yaitu materi muatan agar dibatasi dalam lingkup kewenangan daerah. Untuk Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, supaya di perhatikan tentang pembongkaran bagunan gedung dan ketinggian gedung. Raperda Zona Nilai Tanah di Wilayah Kabupaten Malang, supaya dikaji kembali karena tidak terdapat amanat pembentukan Peraturan Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Jubir DPRD juga mengingatkan kepada Perangkat Daerah yang menjadi pengusul Ranperda di Tahun 2023, untuk segera menyiapkan bahan dan materi serta melakukan tahapan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsesi Rancangan Peraturan Daerah ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Bupati Malang, H Sanusi, mengapreasiasi segenap pimpinan dan anggota dewan, terutama pada anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dan Tim Raperda Kabupaten Malang. Sehingga, ada kesepakatan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023.

“Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap 15 Ranperda Kabupaten Malang, selanjutnya sesuai tugas dan fungsi atas Ranperda yang telah disepakati, untuk menyiapkan naskah akademik atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Serta, penganggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023,” kata Bupati Sanusi. (sit/adv)

Mengawali paripurna, Bupati Sanusi yang membacakan langsung penyampaian jawaban, mengatakan bahwa atas saran, himbauan dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD, maka berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kemandirian daerah. Salah satunya, dengan memperbesar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.

Kemudian, tambah Sanusi, guna mencapai efektifitas dan efisiensi atas realisasi APBD, tentunya sangat bergantung dari proses perencanaan yang tepat, matang dan konsisten. Mulai dari penyusunan RKPD sampai dengan APBD. “Berkaitan dengan progres positif terhadap penanganan pandemi Covid-19, merupakan wujud keberhasilan bersama seluruh komponen yang ada di Kabupaten Malang,” ujar Bupati Sanusi.

Selanjutnya, tambah bupati, berkaitan dengan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2023, yang mengangkat tema Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal.

Masih menurut Bupati Sanusi, terhadap saran pendapat dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi, maka dapat dijelaskan berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada poin 1 (satu) dan juga pertanyaan dari Fraksi Nasional Demokrat pada poin 1 (satu), dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berupaya memperketat analisis belanja dalam mengalokasikan belanja daerah pada APBD.

Baca juga :

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Kemudian, menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada poin 2 (dua) dan juga pertanyaan dari Fraksi Nasional Demokrat pada poin 3 (tiga), bahwa upaya percepatan penyerapan anggaran secara intensif terus dilakukan kepada Perangkat Daerah. Sementara untuk kajian berbasis data potensi, sudah dilakukan secara bertahap melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mendukung peningkatan potensi PAD.

“Berkaitan dengan tema pembangunan tahun 2022 dan 2023 dan dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang, tentunya integrasi program dan kegiatan lintas sektor dan lintas bidang sangat dibutuhkan. Kami, sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, bahwa pembangunan perlu dilakukan di berbagai sektor terutama yang menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kesehatan selaras dengan prioritas nasional,” ujar Sanusi.

Masih menurut bupati, terkait arah pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Lalu, sepakat bahwa pembangunan infrastruktur maupun sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi, pemberdayaan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya, perlu mendapat prioritas yang seimbang melalui pengalokasian anggaran yang proporsional.

“Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan tetap menjadi perhatian dan prioritas bersama untuk ditingkatkan, guna pemenuhan Standar Nasional dan Standar Nasional Pendidikan. Sementara dalam rangka mengantisipasi meningkatnya angka inflasi sebagai dampak yang bersifat multiplier effect dari kenaikan BBM, beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memperkuat kinerja Tim Pengendali Infllasi Daerah (TPID), mengaktifkan satgas pangan, mengefektifkan Gerakan Menanam Tanaman untuk mencukupi ketersediaan pangan mulai dari keluarga, melakukan upaya pemberdayaan UMKM melalui Program Pemberdayaan maupun Program Pengembangan UMKM. (sit/adv)

Tidak kurang sekitar 116 pejabat Pemerintah Kabupaten Malang, dalam kesempatan itu dilantik dan disumpah. Diantaranya, terdapat satu nama pejabat Tingkat Tinggi Pratama, mengemban jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yakni drg Wiyanto Wijoyo, yang sebelumnya menjabat sebagai drg Ahli Madya UPT Puskesmas Pakis.

Dalam sambutannya, Bupati Malang mengucapkan selamat dan sukses kepada para pejabat dilantik dan diambil sumpahnya. “Sebagai suatu kewajaran dalam sebuah tatanan organisasi pemerintah, bahwa sejatinya pelantikan ini atas dua tujuan. Yakni, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan juga untuk pembinaan karir bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Kedua, merupakan satu kesatuan yang saling memperkuat, agar kita dapat meningkatkan kinerja, guna mempercepat tercapainya visi dan misi serta program unggulan Kabupaten Malang,” kata Bupati Malang.

Baca juga:

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini, tambah Sanusi, merupakan salah satu prosedur dalam ranah manajemen birokrasi. Dilakukan sebagai bentuk legalitas dan penegasan atas tugas pokok dan fungsi bagi para pejabat yang mengalami promosi atau mutasi jabatan. Sehingga, pada tahap selanjutnya dapat segera melakukan adaptasi sekaligus akselerasi pada aspek administrasi dan pelayanan publik di organisasi kerjanya masing-masing.

“Sering kali saya tekankan dalam setiap pelaksanaan pelantikan, bahwa kata kuncinya adalah kinerja. Untuk itu, saya berharap setiap pelaksanaan pelantikan dapat dimaknai dari sudut pandang yang luas,” ujar Bupati Sanusi.

Pada kesempatan itu, bupati berpesan kepada pejabat baru agar segera melakukan konsolidasi di lingkungan kerja masing-masing. Melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dengan tetap melakukan konsultasi secara vertikal dan koordinasi secara horizontal, serta segera lakukan percepatan dalam merealisasikan program maupun kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026.

“Secara khusus kepada lurah yang dilantik,  agar segera mengenali wilayah kerjanya masing-masing. Mengupayakan agar pelayanan di tingkat kelurahan dapat berjalan maksimal, khusus untuk pejabat administrator dan pengawas, supaya benar-benar berkorelasi positif bagi peningkatan kinerja sesuai dengan Tupoksi, kedisiplinan dan kualitas pelaksanaan,” ujarnya. (pro/gie)

Dalam penyampaian yang dibacakan langsung Bupati Malang, itu dirinya meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malang dengan Tim Banggar DPRD Kabupaten Malang, untuk menghitung secara cermat alokasi perubahan KUPA dan PPAS APBD tahun 2022. Hal ini perlu dirinya sampaikan, agar serapan anggaran di Kabupaten Malang dapat maksimal dan tidak terjadi Silpa dalam jumlah besar.

“Jika terjadi Silpa, maka kerugian akan dirasakan masyarakat Kabupaten Malang. Karena tahun 2021, Silpa Kabupaten Malang mencapai angka Rp 541 miliar. Artinya, serapan anggaran tidak maksimal,” terang Bupati Sanusi.

Karenanya, dirinya meminta untuk segera memberikan jawaban paling lambat awal Agustus 2022, agar usulan segera dibahas dan disepakati.

Bupati Sanusi dalam kesempatan itu juga memberikan perhatian beberapa hal, yang mengharuskan terjadinya perubahan APBD. Sehingga, bisa sesuai dengan kondisi aktual dan obyektif pembangunan daerah dan realisasi keuangan daerah, dari sisi pendapatan maupun belanja.

Karena, tambahnya, dari hasil kajian di semester pertama, terdapat beberapa item perencanaan dan penganggaran pada APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 yang perlu dilakukan perubahan. “Beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan, diantaranya adanya tambahan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan berkuku belah. Kedua hal tersebut, merupakan kegiatan yang bersifat mandatory dan dalam kondisi mendesak untuk segera dilaksanakan. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 196 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022,” tambah Bupati Sanusi.

Baca juga:

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Perubahan APBD tersebut, ujarnya, telah diinformasikan kepada DPRD sebulan sejak ditetapkan dan perlu dituangkan dalam rencana perubahan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. Perubahan tersebut, tidak menyangkut substansi perencanaan. Seperti, tema dan prioritas pembangunan, urusan yang ditangani, perangkat daerah yang menangani maupun kebijakan umum pendapatan dan belanja, kecuali yang berkaitan dengan asumsi-asumsi capaian ekonomi makro yang perlu disesuaikan berdasarkan prospek perekonomian tahun 2022.

Dasar pertimbangan perubahan KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022, imbuhnya, antara lain yakni adanya perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya, capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester pertama dan kebutuhan prioritas lainnya sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang,  prospek perekonomian yang dapat digenjot adalah pulihnya perekonomian global dan nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2022 yang diprediksi tumbuh berkisar 4,0-4,3 persen dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing yang diarahkan untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat.

Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 9,22-9,45 persen, melalui program atau kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan.

“Selain kondisi ekonomi makro tesebut, kebijakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tentu juga akan mempengaruhi secara sinifikan terhadap proyeksi pendapatan maupun belanja daerah yang sudah dialokasikan dalam APBD. Dengan demikian, maka pendapatan daerah pada Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp 4,1 triliun atau turun 0,14 persen atau sebesar Rp 5,7 triliun, jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 4,196 triliun,” ujar Bupati Sanusi.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, tambahnya, akan diarahkan pada pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah. Dampak pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh TNI atau Polri pada tahun 2021, serta dampak penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pada tahun 2021. (sit/adv)

Kegiatan yang dirangkai dengan Peringatan Hari Bhayangkara ke-76 itu, diikuti sejumlah tamu undangan baik secara langsung maupun virtual. Salah satunya, seperti yang diikuti melalui halaman Stadion Kanjuruhan Kepanjen.

“Terima kasih kepada semua pihak atas komitmen, kerja keras dan dedikasinya dalam rangka optimalisasi pelayanan Public Safety Center (PSC) 119. Semoga, ini dapat menjadi spirit baru bagi kita semua dan semoga keberadaan PSC 119 Kabupaten Malang, bisa menjadi platform pendukung sekaligus penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan terpadu di wilayah Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga:

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

Dirinya juga menjelaskan, bahwa PSC 119 Kabupaten Malang hadir sebagai respon positif akan kegawat-daruratan yang ada di masyarakat. Dengan, berupaya akselerasi pelayanan publik, serta bentuk komitmen kita bersama, yang diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor untuk menyelenggarakan pelayanan bidang kegawatdaruratan yang mudah, cepat, dan semakin dekat dengan masyarakat.

“PSC 119 menjadi salah satu bentuk nyata sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Malang, Kepolisian, dan juga dengan TNI, bersama berbagai unsur terkait lainnya. PSC 119 ini adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan, dengan respon cepat dan tanggap,” imbuhnya.

Beberapa kejadian atau kasus yang nantinya akan dilayani PSC 119, diantaranya yakni kecelakaan lalu lintas, layanan pengaduan, informasi Kepolisian, kegawat-daruratan ibu dan anak, serangan jantung, kondisi kritis, trauma, keluhan medis lainnya dan juga pelayanan informasi kesehatan. “Secara khusus, mekanisme pelayanan PSC 119 ini menggunakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). SPGDT ini merupakan suatu mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119,” terangnya. (cw1/sit)

Mengawali paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menyampaikan agenda pelaksanaan rapat. Termasuk, meminta Bupati Malang untuk menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan laporan yang secara konstitusional harus disampaikan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sebagaimana, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Oleh karena itu, saya selaku Bupati

Malang (Wabup, red) berkewajiban menyampaikan Raperda,” ujar Wabup Didik.

Disampaikan mantan Ketua DPRD itu, perjalanan APBD Tahun 2021, dapat disampaikan perbandingan anggaran dan realisasi baik dari sisi pendapatan 

maupun belanja daerah. Dari sisi pendapatan daerah, direncanakan sebesar Rp 3,968 triliun dan realisasi sebesar Rp 4,089 triliun atau 103,06 persen.

Baca juga:

• Miliki 1.572 Siswa, SMAN 2 Kota Malang Masih Belum Terima MBG
• Pastikan Program MBG Jangkau Pesantren, Menko Pangan Tinjau Tiga Sekolah di Kota Malang
• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

“Adapun pendapatan daerah tersebut, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan,” paparnya.

Dari sisi belanja daerah, tambah Wabup Didik, pada dasarnya apa yang telah dilakukan merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

“Terhadap sisi belanja daerah tahun anggaran 2021, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,294 triliun dan realisasi sebesar Rp 3,873 triliun atau 90,20 persen. Adapun Belanja Daerah tersebut, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, 

dan belanja transfer,” ujarnya.

Masih menurut Didik, untuk laporan operasional Pemerintah Kabupaten Malang tahun anggaran 2021, adalah sebagai berikut. Dari sisi pendapatan pada laporan operasional, saldo tahun 2021 sebesar Rp 3,967 triliun. Pendapatan pada laporan operasional, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 690,131 miliar.

“Untuk penerimaan dari pendapatan transfer, yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan, dengan saldo tahun 2021 sebesar Rp 2,789 triliun. Penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, adalah pendapatan hibah sebesar Rp 270,570 miliar. Dari sisi beban daerah pada laporan operasional, tahun anggaran 2021, adalah sebesar Rp 3,625 triliun,” terangnya.

Ditambahkan Didik, secara garis besar perkembangan neraca daerah Kabupaten Malang per 31 Desember 2021, adalah untuk dari sisi aset, pada tahun anggaran 2021 mencapai Rp 5,044 triliun atau mengalami penurunan

0,17 persen. Angka ini, jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 6,093 triliun. (sit/adv)