Dalam pidato kenegaraan itu, Presiden Republik Indonesia, membahas sejumlah isu, mulai dari isu krisis global, kasus korupsi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga sektor ekonomi. Presiden Joko Widodo mengawali pidato kenegaraannya dengan berbicara mengenai krisis yang melanda dunia dan menghadapi krisis multidimensi.

“Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba, sekarang meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi,” jelas Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada semua pihak untuk menghadapinya dengan waspada. “Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan,” tutur Presiden Jokowi.

Walaupun demikian, Presiden Jokowi, bersyukur karena Indonesia termasuk negara yang mampu dan kuat dalam mengatasi krisis global. Selain itu, Indonesia juga mampu menekan pandemi Covid-19.

“Di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, karena Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global dan Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Termasuk, lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan,” jelas Presiden Jokowi. (her/gie)

Penetapan KUA PPAS APBD TA 2022 itu, digelar dalam Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Situbondo di Ruang Utama Sidang DPRD, Senin (29/11/2021).

Rapat Paripurna sendiri, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, diikuti seluruh anggota DPRD, Wakil Bupati, unsur Forkopimda dan seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo.

Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa setelah beberapa kali dilakukan pembahasan baik di tingkat komisi maupun badan anggaran, akhirnya DPRD Kabupaten Situbondo melaksanakan kegiatan paripurna persetuan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Hal ini, tambahnya, mengingat sesuai dengan aturan pengesahasan APBD tahun 2022, harus dilaksanakan pada bulan Nobember 2021. Maka, pada Selasa (30/11/2021) besok, rapat ini akan kita dilanjutkan secara maraton berupa kegiatan rapat paripurna pembahasan dan pengesahan APBD tahun anggaran 2022.

Diketahui, rancangan KUA PPAS TA 2022 telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasannya, Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, mengungkapkan bahwa telah disepakati untuk melakukan perhitungan rasional terhadap target-target pendapatan, dengan memerhatikan subjek dan objek pendapatan serta dasar hukum yang mengaturnya.

“Hal itu harus dilakukan agar target pendapatan daerah yang ditetapkan tercapai dan bahkan bisa surplus. Prioritas belanja harus diuraikan menurut skala prioritas berbasis kepentingan rakyat dan kepentingan daerah, agar pembangunan daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Situbondo dapat terwujud,” jelas Edi Wahyudi.

Adapun hasil pembahasan KUA PPAS TA 2022 antara Banggar dan TAPD tentang proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut. Pendapatan Daerah pada Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 disampaikan sebesar Rp 1,727 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 229,934 miliar. Pendapatan transfer Rp 1,497 triliun. Belanja Daerah sebesar Rp 2,044 triliun. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 349,052 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 31,531 miliar. (her/sit)

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, H Abdurrahman bersama Anggota Komisi IV DPRD H Fachrudi.

Baca Juga:

• HUT Ke-49 SMAN 2 Situbondo Hadirkan Parade Prima Nusantara
• Merawat Persatuan dan Meneguhkan Perjuangan Umat Jadi Tema Harlah DPC PPP Situbondo
• BI Jember Award 2025 Beri Penghargaan untuk Banyuwangi di Kategori IHK dan Situbondo Non IHK

Pada kesempatan itu, Edy Wahyudi, mengatakan pemberian sembako kepada PKL tersebut merupakan bentuk empati kepada warga yang terkena dampak pandemi Covid-19. Ia berharap pemberian sembako itu mampu sedikit meringankan beban masyarakat di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat ini.

“Kami, DPRD Kabupaten Situbondo, memberikan beberapa bantuan kepada PKL sekitar guna meringankan sedikit beban mereka,” kata Politikus PKB itu

Ia menyadari bantuan sembako itu jumlahnya tidak terlalu besar tapi diharapkan bisa sedikit membantu PKL, Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk kuat dan bersabar menghadapi pandemi ini.

Senada, H Facrudy, juga menyadari bantuan itu tidak mampu mencover seluruh masyarakat sekitar. Namun setidaknya, kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk memotivasi warga yang mampu secara finansial untuk saling gotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli sembako.  “Bantuan itu tidak mungkin bisa mencakup seluruh masyarakat sekitar Kantor DPRD. Itu tujuannya untuk menggugah masyarakat mampu termotivasi untuk saling tolong menolong kepada rakyat yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih teman-teman Anggota DPRD yang ikut berpartisipasi, secara swadaya memberikan bantuan dengan cara patungan hingga terkumpul sebanyak 34 paket sembako yang diberikan kepada para PKL di sekitar Kantor DPRD,” kata legislator dari Fraksi PPP itu. (her/ed2)

Rapat paripurna sendiri, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi.

“Mengacu pada UU Nomor 13 dalam rangka pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu dan pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo, berdasarkan usulan ke KPU Provinsi dan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 mendatang, nanti hasilnya akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur,” kata Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.

Baca Juga : Bupati Terpilih Situbondo Siap Temui Investor Dirikan Pabrik Porang

Ditambahkan Edy Wahyudi, sidang paripurna ini dilakukan setelah dapat berita acara penetapan KPU Situbondo. Di mana, dalam pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut surat dari Kementerian dalam negeri nomer 131/371/011:2021/ perihal usul pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada serentak tahun 2020.

“Berdasar surat tersebut masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo periode 2016-2021, maka sesuai dengan ketentuan perundang undangan akan segera diproses usulan pemberhenti annya oleh DPRD Kab Situbondo,” ujarnya.

Yang jelas, tambahnya, nanti kami akan kirimkan utusan ke Gubernur Provinsi Jawa Timur, untuk mendapatkan surat penetapan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. “Yang mana, Gubernur Provinsi Jawa Timur akan menfasilitasi surat ke Kementerian Dalam Negeri,” terang Edy Wahyudi.

Baca Juga : Beredar Video KPU Langgar Prokes, Berjoget dan Memberi Saweran Usai Penetapan Bupati dan Wakil

Dalam prosesnya nanti, Edy menambahkan, Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Situbondo periode 2016-2021 dan akan digelar kembali rapat paripurna. Dalam hal ini, Ketua DPRD Kab Situbondo, tidak lupa mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Situbondo periode 2016-2021, Almarhum H Dadang Wigiarto SH dan Ir Yoyok Mulyadi M.Si, yang telah menghantarkan Kabupaten Situbondo, meraih WTP dan penghargaan tertinggi Sakip klas A serta yang terakhir meraih penghargaan Inovation Goverman Award ( IGA ) sebagai kabupaten terinovatif nomer pertama se-Indonesia. (her/sit)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Zeiniye mengatakan, ada perbedaan angka yang cukup jauh jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur lain yang melekat di sejumlah OPD.

“Aggaran yang lain cukup fantastis,” katanya.

Zeiniye menerangkan, total belanja langsung di KUA PPAS 2019 sebesar Rp.1,2 triliun. Dari total anggaran itu, hanya 0,92 persen untuk pariwisata.

“Sedangkan anggaran infrastruktur di OPD lain, ada yang sampai 23 persen,” ujarnya.

Bagi Zeiniye, tidak masalah anggaran untuk infarstruktur di OPD lain lebih besar. Akan tetapi harus ada yang dialokasi untuk menunjang kepentingan pariwisata.

“Separuh saja atau 25 persen untuk penguatan destinasi wisata, kita tidak masalah,” ujarnya.

Sampai saat ini, belum ada penjelasan dari pemerintah, apakah ada anggaran di OPD lain yang digunakan untuk penguatan wisata.

“Belum ada gambaran secara detail tentang hal itu,” jelas Zeiniye.

Politisi PPP itu menambahkan, pada prinsipnya, semua OPD harus terlibat dalam pengembngan sektor pariwisata. Apalagi pemerintah sedang mencanangkan tahun kunjungan wisata 2019.

“Persoalan wisata bukan hanya kewajiban Dinas Pariwisata. Tapi menjadi tanggung jawab semua OPD,” jelasnya.

Karena itu, sebelum pembahasan KUA PPAS oleh komisi-komisi nanti, DPRD akan memanggil eksekutif. Tujuannya, untuk memastikan keterlibatan OPD lain dalam penguatan pariwisata.

“Masterplan pariwisata seperti apa, target jumlah kunjungan di tiap destinasi berapa. Nanti kami akan pastikan dulu,” terang Zeiniye.

Tema pembangunan di rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2019 adalah, pemantapan kawasan strategis dan pariwisata serta kemandirian pangan. Mengacu pada tema itu, berarti ada tiga poin prioritas penganggaran. Yaitu, kawasan strategis, pariwisata, dan kemandirian pangan.

“Jadi, anggaran harus berpihak terhadap tiga poin ini,” imbuhnya.

Draft KUA PPAS masuk ke DPRD pertengahan Juli lalu. Saat itu, di internal badan anggaran (banggar) melakukan pembahasan. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan di masing-masing komisi.

Sementara Bupati Situbondo, H.Dadang Wigiarto,SH mengatakan, program di semua OPD bersinergi dengan sektor pariwisata. Dia mencontohkan dengan perbaikan atau pembukaan akses jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Mereka sudah ada anggaran untuk perbaikan akses jalan menuju ke sejumlah destinasi wisata.

“Kalau PU memperbaiki jalan, itukan sudah biasa. PU diminta membantu memperbaiki atau membuka jalan ke tempat-tempat wisata,” katanya.

Begitu juga dengan OPD lain. Mereka akan terlibat secara langsung dalam membangun fasilitas penunjang wisata. “Semua OPD bersinergi untuk pengembangan sektor pariwisata,” bupati H.Dadang. (im/yan)

Dalam acara Sosialisasi itu dilaksanakan di Aula SKB pendidikan Jalan Raya Arjasa, Desa Lamongan, Kabupaten Situbondo.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Drs. H. Basori Sonhaji hadir di acara tersebut dan Kepala Kesbanpol Kabupaten Situbondo, Edi Susilo SE, Kabag Ops PolresMaryono,serta KPU situbondo dan para peserta Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik bersama Masyarakat Situbondo.(3/5).

Dalam acara itu pihak Kepala Kesbaspol Kabupaten Situbondo.bapak Edi Susilo,SE. mengatakan,dalam peran serta sosialisasi politik ini hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat,tokoh agama dan pemuda khususnya di Kabupaten Situbondo ini.

“Serta menambahkan perkataanya. Untuk Sosialisasi ini dilaksanakan di tiga wilayah se Kabupaten Situbondo, yaitu di wilayah barat, tengah dan timur, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur di Jawa Timur,” katanya.

Dan kepala kesbanpol, menjelaskan, dengan terlaksananya sosialisasi ini.besar diharapkan untuk masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinan dirinya masing-masing dan bisa bersama-sama menjaga pemilihan gubernur Jatim.aman dan kondusif dalam pesta rakyat ini yang berlangsung dengan meriah tahun 2018.

Dan Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten situbondo, Basori Sonhaji juga mengatakan, jika sosialisasi pilkada senantiasa dilakukan oleh berbagai pihak, maka masyarakat akan paham betapa penting peran demokrasi dengan berpartisipasi dalam politik. “Seandainya Kalau masyarakat sudah sudah paham betul dengan nuansa politik, maka pastinya masyakakat akan terpanggil dan akan semakin berkualitas dalam menentukan pilihan pilres, pileg, pilkada dan pilgub akan datang.pesta demokrasi suatu pesta yang di tunggu warga negara indonesia”, paparnya.

“Serta dalam acara ini hanya melakukan sosialisasi paling tidak memberikan wawasan untuk masyarakat tentang aturan aturan KPU dan aturan para penegak hukum. Dalam sosialisasi inti tentang tugas pokok dan fungsi anggota DPRD,” ujar Basori dihadapan peserta sosialisasi masyarakat di aula. (guh/yan)

Menariknya, salah satu Raperda yang ditetapkan menjadi Perda itu adalah Perda tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Situbondo, serta penetapan Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo.

Sedangkan empat Raperda yang ditetapkan menjadi Perda. Masing-masing adalah, Perda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Kepemudaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pantauan Memontum.com, sidang paripurna penetapan enam Raperda menjadi Perda itu, diawali dengan tanggapan sejumlah fraksi di Kantor DPRD Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya, Bupati Situbondo H.Dadang Wigiarto bersama ketua DPRD H.Bashori Sonhaji dan sejumlah pimpinan DPRD Situbondo, mereka menandatangani dokumen tentang penetapan enam Raperda menjadi Perda.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Bashori Sonhaji mengatakan, pada awal Tahun 2018, DPRD Situbondo sudah menetapkan sebanyak enam Perda. Bahkan, salah satu Perda yang ditetapkan adalah Perda pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Situbondo.

” Ini dilakukan sebagai bentuk dan sikap kepedulian para wakil rakyat, dengan maraknya miras oplosan, yang mengakibatkan puluhan orang tewas,”kata H.Bashori Sonhaji.

Menurutnya, ditetapkan Raperda menjadi Perda tentang perlindungan penyandang disabilitas di Kota Situbondo itu, diharapkan Pemkab Situbodo dapat memperluas layanan kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo.

Lebih jauh Bashori menegaskan, jika dari enam Raperda yang ditetapkan menjadi Perda itu, dua perda atas usulan Bupati, sedangkan empat Perda lain merupakan usulan dari para wakil rakyat di Situbondo. (im/yan)

“Hari ini kita periksa pak sekwan (Sekretrasi DPRD) sebagai saksi,” katanya. Dia mengaku belum tahu kapan penetapan tersangka. Yang pasti, pihaknya sudah mengantongi nama-nama yang bertanggung jawab dalam penyelewengan UP.

“Sudah ada gambaran, tapi belum bisa kita sampaikan. Kalau tidak ada gambaran, tidak ditingkatkan ke penyidikan,” tambahnya. Menurutnya, proses pemeriksaan berjalan lama karena waktunya terbatas. Aditya mengaku, kejari hanya bisa memintai keterangan para saksi hingga sore.

“Kalau periksa sampai malam melanggar HAM,” katanya. Siapa saja yang akan dimintai keterangan selanjutnya, Aditya tidak bisa memastikannya. Yang pasti, sudah ada beberapa pegawai sekretariat DPRD yang dipanggil kejaksaan.

“Saya tidak bisa jawab siapa lagi, tergantung rekomendasi tim, terang Aditya. Setelah pemeriksaan, tim kumpul untuk menetukan siapa yang akan dipanggil selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini,” katanya kemarin.

Mengingatkan kembali, UP DPRD yang tidak bisa dipertanggungjawaban sebesar Rp.439 juta. Berdasarkan data yang diperoleh di Inspektorat Situbondo, awalnya, selisih keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.557 juta.

Namun setelah tutup buku pada tanggal 31 Desember 2017, selisihnya berkurang menjadi Rp.439 juta. Jumlah inilah yang sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sekretariat DPRD. Atas dasar itu, pada tanggal 21 Februari lalu, Kejari Situbondo melakukan penggeledahan di sekretariat DPRD. Saat itu, ada ratusan berkas yang disita petugas. (im/nay)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Zeiniye mengatakan, saat ini naskah raperda tersebut tinggal penyempurnaan dan finalisasi. Sebab, pada akhir 2017 lalu, sudah selesai fasilitasi gubernur. “Sekarang ini ada di eksekutif,” katanya.

Karena itu, DPRD menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah. Jika sudah disampaikan ke DPRD, tentu dewan bisa segera mengesahkannya melalui forum rapat paripurna.

“Kalau kami ingin segera mengesahkannya,” tambah Zeiniye.

Di DPRD, tambahnya, tahapan-tahapan sudah dilalui. Mulai melakukan pembahasan, mendatangkan tenaga ahli, serta mengkoordinasikan dengan biro hukum Pemprov Jatim. Setelah hasil fasilitas gubernur turun, menjadi kewajiban DPRD dan pemerintah daerah menidaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dan finalisasi.

Karena itu, seharusnya raperda ini sudah bisa disahkan. Sebab, berdasarkan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, setelah selesai fasilitasi, maksimal tujuh hari sudah difinalisasi dan dimasukkan dalam forum rapat paripurna untuk disahkan.

“Kami berharap, pemerintah daerah segera menyelesaikannya karena perda ini dibutuhkan. Terutama oleh stakholder terkait. Seperti aparat kepolisian untuk melakukan punishment, pencegahan peredaran miras, dan lain sebagainya,” terang Zeiniye.

Raperda ini masuk prolegda tahun 2017 yang perupakan perubahan dari perda nomor 14 tahun 2008 tentang peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi karena perkembangan zaman, maka perda tersebut dicabut agar aturannya bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Zeiniye menerangkan, dalam raperda perubahan tersebut, sudah mengatur secara sepsifikasi tentang minuman beralkohol. Seperti kategori, pengawasan, serta pengendaliannya (im/yan)