DPRD Kota Batu – Memontum

Konggres Kebudayaan bersama Seniman hingga Akademisi, Baju Adat Daerah Kota Batu Jadi Fokus Bahasan

Memontum 2 — Fri, 09 Jun 2023 06:40:00 +0000

Memontum Kota Batu – Dinas Pariwisata Kota Batu menggelar Konggres Kebudayaan bersama para pengrajin batik, seniman, asosiasi pelaku pariwisata, asosiasi ekonomi kreatif tokoh masyarakat dan akademisi serta unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan yang diselenggarakan di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu, dihadiri Komisi B DPRD Kota Batu, Jumat (09/06/2023) siang.

Dalam konggres tersebut, yang dijadikan fokus pembahasan adalah keberadaan baju adat daerah yang nantinya dimiliki oleh Kota Batu. Disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif A Sidiq, bahwa sejak berdirinya Kota Batu tahun 2001 sampai hari ini, masih belum memiliki baju adat daerah seperti daerah lain.

“Hari ini, kita menggelar Konggres Kebudayaan bersama tokoh masyarakat dan seniman juga tokoh pariwisata. Di mana, ini salah satu rangkaian Batu Culture Festival dan mengangkat satu tema yaitu baju adat daerah yang nantinya menjadi milik Kota Batu,” terangnya.

Sebelum digelarnya konggres tersebut, tambahnya, para seniman sudah melakukan praseminar untuk persiapannya. Sehingga, diharapkan dalam forum terbuka ini menjadi pembahasan bersama untuk mengangkat baju adat daerah.

Baca juga:

“Jadi, siapapun ini nanti bisa memberikan masukan. Karena, hasilnya yang terbaik untuk kita bersama dalam pengembangan kebudayaan Kota Batu,” ujar Arif.

Kendati demikian, jelasnya, proses pembahasannya sampai pada 25 Juni 2023 yang merupakan puncak konggres. “Dari hasil konggres hari ini yang menjadi rekomendasi maka finalnya saat puncak konggres dan dilanjutkan hasilnya diberitahukan kepada masyarakat. Harapan saya, hari ini tuntas pembahasannya meskipun 24 hingga 25 Juni 2023 nanti puncak konggresnya,” tegasnya.

Dijelaskan Arif, untuk konggres hari ini pembahasan meliputi konsep, desain atau model baju daerah itu yang nantinya digunakan baik untuk pria maupun wanita. Bahkan, setelah diputuskan bagaimana baju daerah itu langsung dilegalkan untuk dipatenkan hingga dimasukkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Saya berharap, pemakaian baju adat daerah ini nanti digunakan dalam formal maupun informal. Ketika sudah dipatenkan dan masuk Perwali bisa diatur harinya dalam penggunaan baju adat daerah ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Hari Danah Wahyono, menyampaikan konggres digagas Dewan Kesenian Kota Batu serta seniman untuk mengangkat baju daerah Kota Batu. Diharapkan, Pemkot Batu harus sungguh-sungguh hadir untuk bisa mendorong dan memahami.

“Gagasan budayawan untuk baju daerah ini harus terwujud karena sampai sekarang Kota Batu memang tidak punya. Pemerintah harus sungguh-sungguh hadir termasuk pembiayaannya sehingga terwujud baju adat daerah Kota Batu,” tuturnya.

Sedangkan untuk langkah selanjutnya, tegas Hari Dana, DPRD Kota Batu segera koordinasi duduk bersama dengan Disparta Kota Batu serta budayawan bagaimana hasil dari konggres tersebut bisa terwujud. “Kita akan duduk bersama untuk mewujudkan hasil konggres ini yaitu terkait baju daerah. Untuk penganggaran dengan Perda Pemajuan Budaya inisiatif dari DPRD. Disini ada badan hukumnya ketika budayawan berkreasi supaya bisa didanai oleh Pemkot Batu,” tegasnya. (put/gie)

Pendapatan Sektor Retribusi Parkir Tak Maksimal, Komisi C DPRD Kota Batu Minta Kaji Ulang Sistem Pengelolaan

Memontum 1 — Tue, 23 May 2023 06:55:00 +0000

Memontum Kota Batu – Realisasi pendapatan retribusi parkir Pemkot Batu yang jauh dari target, selalu menjadi sorotan. Tidak terkecuali, saat pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini, disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, saat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Kota Batu di Ruang Komisi C DPRD Kota Batu, Selasa (23/05/2023) tadi. Disampaikan Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Liestina, bahwa pendapatan retribusi parkir tahun 2023 ini ditargetkan Rp 9,4 miliar. Namun, realisasi sementara atau terhitung sejak Januari 2023 sampai 22 Mei 2023, baru memperoleh Rp 440 juta dan secara prosentase baru terealisasi sebesar 4,6 persen.

“Pendapatan retribusi parkir ini saya harapkan bisa terealisasi memenuhi target untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena, setiap kali ada pertemuan, baik dengan KPK maupun BPK, pendapatan dari sektor parkir selalu menjadi sorotan,” terangnya.

Sorotan yang paling utama, tambahnya, adalah di titik tengah kota yaitu Alun-alun Kota Batu. Dimana, dengan kondisi yang selalu disorot oleh KPK maupun BPK, seolah-olah pemerintah daerah tidak serius menangani masalah parkir.

“Kami berharap, dari Bapenda kebetulan menjadi koordinator PAD, untuk peningkatan PAD di sisi retribusi parkir itu merata dalam arti secara prosentase,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, mengatakan bahwa selama ini sudah tampak bila dilihat dari kedatangan kunjungan wisata hingga padatnya parkir di tengah kota, harusnya ada kenaikan pendapatan. Bukan sebaliknya, target belum terealisasi.

“Yang menjadi pertanyaan, bila dilihat padatnya parkir terutama di Alun-alun, itu mengapa realisasi pendapatan retribusi parkir selalu minim. Ini, yang harusnya dievaluasi dan harus dicarikan solusi,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, DPRD Kota Batu mensuport Pemkot Batu untuk melakukan pengelolaan secara baik guna meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir. Salah satunya, dengan mensiasati penambahan kantong melalui pembangunan gedung parkir bertingkat. Diharapkan, melalui pengelolaan satu pintu, maka akan bisa optimal.

Namun, urainya, sekali lagi harus dengan catatan kajian dahulu. Dari besaran anggaran yang dialokasikan apakah bisa memberikan keuntungan ketika parkir itu berjalan dan cara seperti apa yang akan dilakukan.

“Yang jelas kita harus mencari solusi dan mencari apa yang sebenarnya menjadi penyebab pendapatan retribusi parkir selalu tidak penuhi target,” paparnya. (put/sit)

Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemkot Batu Mulai Susun Raperda Pajak Daerah dan Retribusi

Memontum 2 — Tue, 16 May 2023 09:10:00 +0000

Memontum Kota Batu – Pemkot Batu mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi. Langkah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah itu, nantinya juga akan diikuti pembentukan tim.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa Raperda Pajak Daerah dan Retribusi ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2022. “Kita susun Raperda Pajak Daerah dan Retribusi, ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” terang Aries, saat berada di DPRD Kota Batu, Selasa (16/05/2023) siang.

Sedangkan, tambahnya, keberadaan Raperda ini nanti harus disesuaikan dengan perundang-undangan. Karena, banyak nomenklatur yang berubah. Salah satu contohnya, ada beberapa jenis pajak daerah yang dahulunya 24 macam, sekarang menjadi 18 atau 16 macam.

“Jadi, disinilah ada perubahan nomenklatur yang harus disesuaikan,” ujarnya.

Kinerja Aset Tuai Sorotan, DPRD Kota Batu Wacanakan Pembentukan Tim Inventarisir

Memontum 2 — Fri, 12 May 2023 05:40:00 +0000

Memontum Kota Batu – DPRD Kota Batu menilai Pemkot Batu masih belum maksimal dalam melakukan inventarisasi kepemilikan aset tanah dan bangunan. Hal itu, dibuktikan dengan penilaian masih banyaknya aset Kota Batu, yang masih simpang siur.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, menjelaskan selama ini aset Pemkot Batu, masih belum tertata dengan baik. Sehingga, tatkala ditanya mengenai aset, jawabnya selalu masih akan ditelusuri.

“Saya menilai, Pemkot Batu belum mempunyai ketegasan untuk inventarisasi kepemilikan aset tanah dan bangunannya. Akibatnya, aset Pemkot Batu pun menjadi simpang siur. Misalnya, saat kita tanya suatu tempat yang menjadi aset, jawabnya masih ditelusuri,” terang Ketua DPRD Kota Batu di Kantor DPRD Kota Batu, Jumat (12/05/2023) tadi.

Bahkan Asmadi menilai, hanya sekitar 60 persen aset yang sudah masuk dalam daftar. Selebihnya, ya tentu perlu keseriusan. Karenanya, untuk menghilangkan kesimpangsiuran yang terjadi selama ini, maka harus dibentuk tim khusus untuk inventarisasi.

Capaian PAD Tahun 2022 di Angka 106,9 Persen, Pimpinan DPRD Kota Batu Akan Dalami Data dan Fakta

Memontum 1 — Wed, 29 Mar 2023 13:35:00 +0000

Memontum Kota Batu – Pimpinan DPRD Kota Batu akan menyikapi penyampaian Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa PAD Kota Batu tahun 2022 mengalami progres di angka 106,9 persen. Hal itu disampaikan, sesaat setelah sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (29/03/2023) tadi.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Batu saat sidang paripurna, perlu didalami lagi. Karena, sekilas antara data dan fakta, ada yang tidak sesuai. “Kita lihat sekilas, apa yang disampaikan antara data dan fakta, tidak sesuai. Makanya, perlu kita bahas lagi dan didalami. Dari penyampaian awal, ternyata kalau datanya nggak sama dengan faktanya,” terang Asmadi, seusai sidang paripurna dengan didampingi Wakil Ketua 1, Nurochman dan Wakil Ketua 2, Heli Suyanto, Rabu (29/03/2023) tadi.

Mengapa harus dievaluasi lagi, tambahnya, karena semua sudah ada parameter. Dan, dari parameter itulah yang menjadi pembanding. Sehingga, nanti dibahas juga terkait pajak apakah sudah mencapai 100 persen dari targetnya.

“Kalau tadi yang disampaikan Pj bahwa PAD sudah mencapai 106 persen, dan padahal itu belum sampai segitu, maka ini yang perlu kita kritisi. Ada apa,” ujarnya.

Baca juga :

Di tempat yang sama, Wakil Ketua2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, menjelaskan bahwa data dari eksekutif ini nanti akan disandingkan dengan data DPRD. Karena, data eksekutif menunjukkan progres yang luar biasa. Capaian PAD nya saja 100 persen lebih.

“Secara mekanisme, tim Banggar yang akan memberikan datanya. Saya akan konfirmasi target capaian anggaran di forum pembahasan. Apa jawabannya kok capaiannya luar biasa,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua1 DPRD Kota Batu, Nurochman, mengungkapkan kalau capaian yang disampaikan 106,9 persen. Artinya, PAD tahun 2022 yang didapat Rp 200 miliar lebih. Padahal, targetnya Rp 250 miliar. “Kok eksekutif berani mengklaim 106,9 persen. Kan menarik buat DPRD untuk mengkonfirmasinya,” terangnya.

Pembahasannya, ditegaskan Nurochman, akan ditanyakan terkait capaian itu. “Yang jelas, kita akan bahas lagi dari apa yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Batu. Dan, data yang di Kementerian Keuangan yang akan menjadi acuan kita,” tambahnya. (put/sit)

Maksimalkan Pengelolaan Pasar Besar Among Tani, DPRD Kota Batu Usulkan Pembuatan Perda Inisiatif

Memontum 1 — Wed, 29 Mar 2023 10:45:00 +0000

Memontum Kota Batu – DPRD Kota Batu berinisiatif membuat peraturan daerah (Perda) Pasar Besar Among Tani Kota Batu, yang rencananya diresmikan pada Mei 2023 mendatang. Bahkan, dengan adanya Perda itu, diharapkan pengelolaan pasar bisa dilakukan oleh ahlinya yang lebih profesional.

Disampaikan Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, bahwa tujuan dari inisiatif membuat Perda ini supaya pengelolaan pasar menjadi lebih bagus. Karena, hal ini terkait dengan perekonomian.

“Jadi, Perda Pasar ini terkait dengan pengelolaan pasar. Dan, ini inisiatif dari DPRD Kota Batu. Karena, ini terkait dengan masalah ekonomi,” terang Asmadi, saat ditemui di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (29/03/2023) tadi.

Baca juga :

Sehingga, tambahnya, dengan dibuat Perda tersebut maka pengelolaan pasar dilakukan oleh yang lebih profesional. Karena, untuk pengelolaan restribusi, parkir yang mengelola bukan hanya UPTD. “Yah, masak pasar sebesar dan semegah itu dikelola sama yang nggak profesional. Malu-maluin,” ujar Asmadi.

Terkait Perda inisiatif tersebut, ujarnya, sudah dilakukan konsultasi dan berkasnya masuk ke bagian hukum Pemkot Batu. “Perda Pasar itu nanti kita maksimalkan. Artinya, tidak hanya satu konsultan tetapi nanti ada beberapa konsultan yang kita kontrak. Karena, ini masalah ekonomi. Dan, saya berharap sebelum pedagang dipindahkan dari relokasi masuk ke dalam pasar besar. Jadi, Perda ini sudah jadi,” paparnya.

Sekedar diketahui, Pasar Besar Among Tani ini dibangun dengan menelan anggaran Rp 200 miliar. Sekarang, progresnya sudah mencapai 90 persen. Dan, rencananya Mei 2023 mendatang akan diresmikan. Sehingga, usai diresmikan, pedagang segera menempati bedaknya masing-masing. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu dan DPRD Jadwalkan Pengecekan Langsung Green House Strawberry yang Disebut Tak Berizin

Memontum 1 — Wed, 22 Mar 2023 09:30:00 +0000

Memontum Kota Batu – Pembangunan green house strawberry di Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, mendapat perhatian Wali Kota Batu dan DPRD. Maklum, pembangunan yang disebut-sebut belum mengantongi izin itu, akan dilakukan pengecekan langsung untuk memastikan izin atau kekurangannya.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa adanya rencana pembangunan green house strawberry oleh pihak swasta dan ternyata belum mendapatkan izin dari desa, maka akan dilakukan secara langsung di lapangan. “Nanti saya cek. Apakah benar belum ada izinnya atau sekedar izin lewat Online Single Submission (OSS),” terang Wali Kota Aries, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/03/2023) tadi.

Termasuk, tambahnya, mengapa di lapangan sudah ada pekerjaan meratakan lahan. Dikhawatirkan, apabila sudah merasa izin, tetapi melalui tingkat pusat di OSS. “Yang pasti, kita akan segera Sidak untuk cek di lapangan dahulu. Mana kekurangannya dan ini mana yang belum ketemu. Apakah di tingkat desa, Pemkot atau malah di pusat,” tegasnya.

Baca juga :

Di tempat yang sama, Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika, mengatakan bahwa untuk sementara sebagai pegangan data yaitu dimana desa masih belum mengeluarkan rekomendasi izin apapun. Tetapi, sudah ada aktivitas pemerataan lahan di lokasi pembangunan green house strawberry.

“Kami kumpulkan data dahulu, kalau memang ini benar-benar tak berizin. Apalagi, sudah melakukan pembangunan atau pemerataan. Yang jelas, kami agendakan untuk Sidak April atau Mei 2023 mendatang,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan green house strawberry yang berlokasi di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, adalah milik perusahaan swasta yang merupakan holding PT Sampoerna. Sebelum dilakukan pembangunan, pihak desa tidak memberikan rekomendasi pembangunan, karena lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan ternyata masih berstatus lahan hijau atau lahan pertanian produktif. Hanya saja, di lokasi rencana pembangunan sudah aktifitas sebagaimana yang disampaikan pihak Sekretaris Desa (Sekdes) Sumber Brantas, Natanael Purwanto. (put/sit)

PPDB SMP Dimulai, Komisi C DPRD Beri Sorotan ke Sarpras SMPN 7 Kota Batu

Memontum 1 — Tue, 14 Mar 2023 15:40:12 +0000

Memontum Kota Batu – Keberadaan sarana dan prasarana (Sarpras) di SMPN 7 Kota Batu, menjadi perhatian Komisi C DPRD Kota Batu. Itu karena, seiring telah dimulainya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022-2023 ditingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud, sebenarnya kebutuhan sarpras SMPN 7 Kota Batu, berupa kursi dan mebeler lain sudah dibelikan Dinas Pendidikan lewat E Katalog. Tapi, karena ini pembelian lewat E Katalog, maka dimungkinkan itu baru datang sekitar akhir Maret atau awal April 2023.

“Karena pembeliannya melalui e katalog, maka Sarpras akan menunggu,” terang Didik, saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca juga :

Disamping itu, tambahnya, saat ini di SMPN 7 Kota Batu masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Sehingga, sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 7, adalah dari kepala sekolah dari SMPN 3 Kota Batu.

Hal inilah, yang menyebabkan untuk pendaftaran PPDB SMPN 7 Kota Batu melalui jalur non zonasi, sementara harus nebeng di SMPN 3 Kota Batu. Itu karena, belum terpenuhinya Sarpras di sekolah tersebut.

“Dinas Pendidikan sudah menjanjikan, Juni 2023 sudah siap ditempati siswa baru untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, kami berharap Sarprasnya bisa segera terpenuhi. Sehingga, bisa dimanfaatkan saat pendaftaran jalur zonasi nanti,” tegas Didik. (put/sit)

Angka Pengangguran di Kota Batu Masuk Peringkat II di Jatim, DPRD Minta Disnaker Berperan Maksimal

Memontum 1 — Mon, 13 Mar 2023 13:10:00 +0000

Memontum Kota Batu – Tingginya angka pengangguran di Kota Batu, yang mencapai 10.400 jiwa atau menduduki peringkat kedua Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo, membuat DPRD Kota Batu, gerah. Dimana, dalam kondisi tersebut pemerintah daerah harus segera melakukan intervensi dan melakukan pemetaan, dengan tujuan mengurangi angka pengangguran.

Disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, bahwa situasi yang terjadi atas melonjaknya angka pengangguran itu, diharapkan bisa ditekan semaksimal mungkin oleh dinas. Sehingga, Disnaker Kota Batu yang sekarang sudah berdiri sendiri, agar bisa unjuk gigi dan berperan aktif terhadap kondisi di lapangan.

“Menghadapi situasi ini, Disnaker harus bisa berperan aktif. Saya kira, di sini cukup mumpuni dahulu, karena juga sudah menjadi penanganannya,” terang Nurochman, saat ditemui di rumah dinasnya, Perumahan Panorama Kota Batu, Senin (13/03/2023) tadi.

Untuk mengatasi pengangguran, imbuhnya, perlu upaya preventif. Misalnya, melakukan sosialisasi agar anak-anak di Kota Batu, menyelesaikan sekolahnya hingga 12 tahun. Dan, kemudian lulus di sekolah menengah atas maupun kejuruan.

“Untuk mengatasi pengangguran, harus secara aktif ada sosialisasi agar anak-anak menyelesaikan sekolahnya hingga tamat 12 tahun. Ini upaya preventif, karena kalau diamati yang menyumbang angka pengangguran terbesar didominasi dari lulusan SD sebanyak 12,51 persen. Kemudian, lulusan SMA 7,23 persen dan lulusan SMK 5,5 persen,” tuturnya.

Baca juga :

Selain itu, urainya, faktor penyebab pengangguran juga disebabkan oleh multiplayer effect. Terutama, akibat pandemi Covid-19 yang lalu.

Menurut Nurochman, disamping itu terbatasnya lapangan kerja di Kota Batu, sehingga membuat pencari kerja ini hanya menunggu peluang dan menganggur. Tentunya, atas kondisi melonjaknya angka pengangguran tidak boleh dianggap sepele dan dinas terkait segera melakukan pemetaan.

“Pemetaan tersebut harus dilakukan agar segera diketahui variabelnya. Berapa jumlah korban PHK dan berapa jumlah keterserapan angkatan kerja. Kemudian, faktor-faktor pekerjaan yang tersedia, peluang dan potensi apa yang bisa diambil sebagai kebijakan,” jelasnya.

Untuk itu, tegasnya, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi kongkrit. Juga, membuat kajian tentang potensi usaha rintisan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. “Karena itu, pemerintah daerah perlu membuat kajian tentang potensi usaha rintisan atau bisnis start up di beberapa bidang. Antara lain di bidang property, pertanian dan trasportasi bagi angkatan kerja potensial untuk membuka lapangan pekerjaan baru,” tegas Nurochman.

Sekedar diketahui, angka pengangguran di Kota Batu, terus bertambah selama kurun 3 tahun terakhir. Berdasarkan data dari BPS Kota Batu, dari semula pada 2020 tercatat 7.079 jiwa, tahun 2021 mencapai 8.100 jiwa dan terakhir pada 2022 meningkat menjadi 10.400 jiwa. (put/sit)