Adalah Jejeb Anur Khamid, Pria kelahiran Pasuruan yang saat ini menjabat sekretaris DPD Partai Nasdem kota Pasuruan yang akan menduduki kursi wakil rakyat di gedung DPRD kota Pasuruan menggantikan posisi yang dijabat Hasjim Asjari.

“Belum ada keputusan resmi.Namun proses PAW (pergantian antar waktu) biasanya setelah penetapan calon kepala daerah oleh KPU,” ujar Jejeb, Minggu (9/8/2020).

Hal ini juga dibenarkan oleh Hasjim selaku ketua DPD Partai Nasdem Kota Pasuruan. “Nanti, masih belum ada instruksi dari DPP dan sebagai kader partai kami siap,” tegas Hasjim.

Hasjim saat ini duduk di fraksi Hanura Nasdem Perjuangan (FHNP) bersama partai Hanura dan PDI Perjuangan di DPRD kota Pasuruan. Dari data yang berhasil di dapat Memo X, Jejeb sendiri di wilayah Pasuruan telah pula dikenal sebagai seorang pengembang bidang properti, sebelum dirinya berkiprah di dunia politik. (tam/hen/mzm)

Pansus menilai, meski jumlah pos pantau sudah dipangkas, operasional pos pantau di 5 titik itu tidak efektif. Pengecekan warga yang masuk ke Kota Pasuruan kurang optimal. Seperti yang disampaikan Ketua Pansus, Abdullah Junaedi mengatakan, pihaknya mengusulkan kepada Pemkot anggaran yang selama ini dipakai operasional di pos pantau bisa digeser untuk percepatan penanganan Covid-19 lainnya.

Anggaran tersebut, menurut Junaedi, bisa dialihkan, misalnya, untuk memberikan APD seperti masker, face shield dan lain-lain kepada pedagang-pedagang pasar. Sebab pasar merupakan salah satu pusat keramaian dan kerumunan atau bisa juga personelnya dialihkan untuk peningkatan keamanan di rumah sakit. Ini untuk antisipasi peristiwa kemarin (rebut paksa jenazah) terjadi lagi,” kata Junaedi

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Pansus Dedy Tjahjo Poernomo juga mengusulkan anggaran untuk pos pantau itu dialihkan untuk penguatan di tingkat paling bawah yakni RT/RW.

“Jadi nanti RT/RW diperkuat. Mereka kan yang tahu dan paling bisa memantau warga di lingkungannya yang keluar masuk atau yang punya mobilitas tinggi,” kata Dedy.

Dari sejumlah data yang berhasil disadur Memontum.com, keberadaan pos pantau yang ada di Kota Pasuruan memang sering menjadi sorotan Pansus dan masyarakat. Penyebabnya yakni operasional pos pantau yang ada di Kota Pasuruan tidak efektif dan hanya pemborosan anggaran hingga ratusan juta rupiah. (arf/hen/yan)

Hal tersebut diungkap politisi Partai Golkar ini dalam hearing dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan, Rabu (29/06/2020) siang.

Dedy menuturkan, peran Bank Jatim sama sekali tidak terlihat dalam proses pendistribusian bantuan dampak Covid-19 di Kota Pasuruan.

“Dari awal DPRD Kota Pasuruan sudah menyarankan agar pemerintah Kota Pasuruan langsung mendistribusikan bantuan tersebut tanpa pihak ke-3, ” kata Dedy di depan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Lanjut Dedy, tanpa sepengetahuan legislatif, pemerintah tiba-tiba melakukan kerja sama dengan Bank Jatim dengan alasan, kalau ada warung yang ditunjuk sebagai distributor penyedia barang pangan bantuan dampak corona, kesulitan modal, Bank Jatim akan memberikan bantuan kredit modal.

“Nyatanya, itu semua hanya isapan jempol. Sebab, sekarang ini pemilik warung kelabakan mencari pinjaman dana kesana kemari, akibat dari naiknya harga barang kebutuhan pokok seperti telor,” ungkapnya.

“Harga telur yang dulu dipatok pemerintah sebesar Rp 18 ribu per kilogram, di pasaran saat ini harganya antara Rp 24 hingga Rp 27 ribu rupiah per kilogramnya, “paparnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan ini juga menyoroti distribusi bantuan dampak Covid-19. “Kapan bantuan itu disalurkan lagi. Saya minta secepatnya. Dan data penerima bantuan, segera berikan pada warung penyedia. Jangan mepet-mepet waktunya. Agar warung bisa menyiapkan dengan baik dan tidak keteteran,” sebut Dedy.

Honor relawan Covid-19 juga disinggung Dedy. Dia meminta timtim gugus tugas segera membayar honor relawan yang berada di cek poin dan rumah karantina. “Honor supaya diselesaikan secepatnya dan tidak ada pemotongan agar tidak ada kesalah pahaman apalagi lupa, “tegasnya.

Terkait penanganan korban Covid-19 dan pasca isolasi, Dedy mengusulkan agar pemerintah bekerjasama dengan TNI-Polri.

“Saya mengusulkan agar pemerintah bekerja sama dengan TNI-Polri agar pasien yang positif di rumah sakit atau di rumah singgah yang minta pulang bisa di cegah. Sebab, jika tidak ada pengawasan, ini sangat riskan. Paling tidak TNI Polri bisa membantu. TNI- Polri sangat kooperatif tinggal pemkot Pasuruan menindak lanjuti. Beliau-beliaunya sudah sangat siap untuk itu, “tutup Dedy.( bw/arf/tim)

Kritik pedas itu disampaikan oleh H Ismail Marzuki Hasan anggota tim Pansus DPRD Kota Pasuruan saat hearing dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan, Selasa (30/06/2020) siang.

Ismail mengungkapkan kekecewaannya itu setelah melihat fakta di lapangan bagaimana pemerintah sangat lamban melaksanakan kebijakannya sendiri.

“Bulan ini bantuan dampak Covid-19 belum keluar. ini bukti tidak keseriusan pemerintah, “ungkap Ismail.

Ketua DPRD Kota Pasuruan ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai sudah terlalu bernuansa politik. Dan mengingatkan ASN jangan ikut larut di arus politik.

“Saya hanya menitipkan niat yang tulus dan semangat untuk penanganan Covid-19. Dan hari ini, kacamata saya melihatnya langkah dan kebijakan pemerintah tidak sesuai harapan, dan lebih kelihatan nuansa politiknya. Oleh karena itu, anda ASN jangan ikut di nuansa politik dan kebijakan jangan terlalu politik dan dipolitisi. di kacamata kami belum selaras niatannya, “ucap Ismail depan tim Gugus Tugas Covid-19.

Politisi asal PKB ini menambahkan, Sekda harus bisa mengendalikan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar kegiatannya sesuai dengan yang dianggarkan DPRD.

“Sampai hari ini, kami belum merasakan itu dan lebih kelihatan nuansa politiknya. Karena saya melihat ada ketidak sesuaian dengan kebijakan, “tegas Ismail.

Menurutnya harus ada langkah kongkrit melakukan dengan sungguh-sungguh kebijakan yang sudah dianggarkan. Dan dia melihat ada intruksi yang dibuat oleh pemerintah tidak berlaku dan tidak dijalankan.

“Kalau memang demikian cabut instruksinya.Sebab, masa berlakunya tidak dicantumjan waktu berakhirnya. Dan hari ini intruksi ini sudah tidak dipakai dan dijalankan. Baik oleh ASN maupun oleh masyarakat, “jlentrehnya.

Di daerah lain lanjut Ismail, pemerintahannya jalan. Antara eksekutif dan legislatifnya jalan beriringan menyiapkan new normal.

“Disini, persiapannya saja belum. Takutnya pertumbuhan ekonomi kita akan timpang dengan daerah lain. Di Kabupaten Karanganyar dan Lumajang itu bisa membuat kebijakan new normal dengan membuka obyek-obyek ekonomi. Dan disini belum menyentuh hal itu, “paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, persiapan new normal masih belum ada kejelasan dari pemerintah. Belum ada keputusan secara kongkrit dan cepat untuk membuka kegiatan seperti, pasar, olahraga, warung. Apalagi bulan-bulan ini banyak.orang punya gawe. Sudah bolehkah itu dilakukan tentu saja dengan menjalakan protokol kesehatan.

“Jangan sampai ini dibiarkan. Dan ini butuh komunikasi dan tolong mengerahkan mekanisme new normal di seluruh kegiatan. Warung boleh buka, kegiatan olah raga boleh dibuka, tapi ada ketentuan protokol kesehatan, “jelasnya.

Ismail juga menyinggung keterbukaan pemerintah yang dinilai masih remang-remang. Seperti bantuan dari perusahaan dalam bentuk CSR (Coorporate Social Responsibility).

“Saya minta laporkan hal itu biar tidak jadi fitnah seperti demo kemarin. Seakan mendapat 250 ribu masker namun kenyataannya tidak. Saya minta informasi per surat bantuan dari perusahaan yang bentuknya CSR dan di didistribusikan kemana saja, “tutup Ismail. ( bw/arf/oso)

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Dedy Tjahjo Poernomo bertindak membacakan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No. 131.36-749 yang diteken tanggal 28 April 2020 lalu, dasar pemberhentian Drs H Sutiyono sebagai Walikota Pasuruan.

Atas dasar Surat Keputusan Mendagri tersebut DPRD Kota Pasuruan kemudian mengusulkan Plt Walikota Raharto Teno Prasetyo yang biasa di sapa Teno sebagai Walikota Pasuruan Sisa masa jabatan 2016-2021.

Dewan juga mengusulkan pemberhentian Teno sebagai wakil walikota periode yang sama. Naskahnya ditandatangani 3 orang pimpinan DPRD Kota Pasuruan.

Berita acara Rapat Paripurna usulan DPRD tersebut kemudian dikirim ke gubernur. Dari gubernur usulan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.

“Jika Menteri Dalam Negeri menyetujui usulan itu, akan turun Surat Keputusan Mendagri tentang pemberhentian Teno sebagai wakil walikota dan pengangkatannya sebagai Walikota Pasuruan. SK Mendagri itu biasanya turun di gubernur. Kemudian turun ke pemerintah Kota Pasuruan, ” ucap Sahari Kabag Pemerintahan Kota Pasuruan, usai paripurna.

Sahari menambahkan, menurut protap, proses tersebut biasanya berlangsung antara satu hingga dua minggu. Namun, karena wabah Covid-19 mungkin bisa satu sampai dua bulan. Dan pelantikannya akan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Saat ini, Status Pak Teno sebelum SK Pengangkatan dari Mendagri terbit, masih Plt. Walikota Pasuruan, “tegas Sahari.

Rapat Paripurna berjalan singkat dihadiri jajaran Forkopimda dan kepala OPD Kota Pasuruan. Acara berlangsung dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. (bw/arf/hen/oso)

Langkah ini diambil setelah melihat fakta di lapangan, penanganan pencegahan virus corona di Kota Pasuruan yang sudah dilakukan pemerintah yaitu langkah edukasi dan preventif, mulai tindakan protokol kesehatan sampai tindakan sosial distance yaitu mengurangi penumpukan massa.

Sweeping membubarkan kerumunan massa pun sudah dilakukan oleh pemerintah bersama Polisi dan TNI. Baru-baru ini Forkopimda menerapkan Physical Distancing dengan menutup beberapa ruas jalan.

Kondisi ini sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang aktifitas usahanya terganggu.

Ketua FHNP, Abdul Ghofur, A.Md menuturkan, melihat kondisi tersebut, apalagi akhir bulan April sudah masuk Ramadhan, FHNP mengusulkan untuk memberikan stimulan berupa bantuan sembako kepada masyarakat miskin.

“Usulan pemberian sembako kepada masyarakat miskin hanya di berikan menjelang puasa. Agar masyarakat lebih tenang menghadapi bulan Ramadhan, “ucap Ghofur, Senin ( 30/3/2020) siang.

Pihaknya sudah komunikasi dengan Bapelitbangda membahas sisi anggarannya. Sisi teknisnya akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah. “Dari sisi anggaran hal tersebut bisa dimungkinkan dengan menggeser anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah), “ujar Ghofur.

Dari komunikasi dengan Bapelitbangda, kita fokuskan kepada masyarakat miskin yang sudah masuk DBT (Data Base Terpadu) menjelang puasa. FHNP juga mengusulkan memberi stimulan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta pedagang kaki lima. Namun hal itu masih perlu pembahasan yang lebih dalam.

Usulan tersebut akan disampaikan ke pemerintah dalam bentuk surat resmi yang ditembuskan ke Pimpinan DPRD kota Pasuruan.

“Besok kami akan layangkan surat resmi ke Pemkot Pasuruan dan tembusannya ke Ketua DPRD Kota Pasuruan. Semoga inisiatif atau usulan FHNP bisa segera ditindaklanjuti, “harap Ghofur. (bw/arf/oso)

Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendektesi kesehatan anggota legislatif dari virus covid-19 (Corona). Sebab, daerah yang dikunjungi yakni Semarang telah jatuh korban akibat virus corona dengan 2 orang meninggal dunia.

Menurut dr Ahmad Shohib, tim medis dari Dinkes memaparkan, pemeriksaan kesehatan dengan cek suhu badan merupakan langkah pencegahan dini sesuai dengan Protap (ProsedurTetap Pelaksanaan) penanganan pencegahan virus covid-19 (Corona).

“Anggota dewan tersebut adalah orang dalam resiko (ODR) setelah bepergian ke daerah terdampak. Penanganannya dengan cara cek suhu badan dan indikator lainnya sesuai protap, “terangnya.

Ahmad Shohib menambahkan, setelah diperiksa hari ini, anggota legislatif itu dipantau 14 hari kedepan. Sebab, masa inkubasi virus Corona selama 14 hari.

“Nomer ponsel seluruh anggota legislatif kita catat dan kita pantau perkembangannya melalu ponsel. Dan jika ada yang mengalami gejala flu dan batuk kita sarankan segera ke Puskesmas terdekat atau ke rumah sakit, “ujar dokter yang berdinas di Puskesmas Kandangsapi itu.

Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kota Pasuruan Farid Misbah mengatakan, seluruh anggota legislatif kooperatif dengan pemeriksaan medis oleh tim medis Dinkes. Hal itu demi untuk kebaikan bersama.

Menurut Farid, di daerah kunjangan kerja, seluruh anggota legislatif tersebut tidak kemana-mana selain tujuan yang sudah diagendakan. Selebihnya, banyak beristirahat di hotel.

“Di daerah tujuan kunjungan kerja, kami juga diperlakukan sama, terkait pencegahan virus Corona. Kami diperiksa dengan alat deteksi panas tubuh setiap kali masuk ke kantor Legislatif. Dan selalu membersihkan tangan dengan cairan hand sanitezer yang disediakan tuan rumah. Begitu juga di hotel dan bandara udara, juga ada pemeriksaan kesehatan yang sama, “tutup Farid. (bw/arf/oso)

Tidak mampu terserap secara maksimal, dikarenakan terdapat kendala juknis yang dinilai masih kurang sesuai. Karena itu dalam penyerapan anggaran Dakel haruslah tetap mengaju pada permendagri no. 130 tahun 2018 biar jelas dan gamblang.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan, Sutirta menuturkan, seretnya serapan dakel tersebut disebabkan Petunjuk Teknis dalam Perwali yang dinilai rancu.

Misal, pelaksana dakel adalah kelompok masyarakat (Pokmas) yang sudah berdiri setahun sebelumnya, dengan akte pendirian dari Notaris dan harus memiliki kantor sendiri serta persyaratan lainnya.

Syarat tersebut dinilai memberatkan. Karena sampai saat ini belum satupun Pokmas yang terbentuk apalagi memenuhi syarat itu.

Sedangkan pengelolaan dakel menjunjung prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Permendagri No.130 tahun 2018 dan Perwalii No.13 tahun 2019.

“Kendalanya di Perwali No.13 tahun 2019 pasal14 tentang Pokmas. Prinsipnya dana kelurahan harus melibatkan masyarakat sebagai kelompok yang menyelenggarakan barang dan jasa, ” ungkap Sutirta.

Tambah Sutirta, dengar pendapat itu untuk mendorong agar dana kelurahan terserap maksimal. Supaya pembangunan di Kelurahan bisa berjalan dengan maksimal dan pemberdayaan masyarakat berjalan optimal.

Karena dakel di tahun anggaran 2020 ini nilainya tambah besar dibanding tahun lalu. Sekitar Rp 600 juta lebih. Rincianannya, dana pusat sebesar Rp 366 juta ditambah dari anggaran daerah yang besarannya bervariasi tergantung kondisi kelurahan.

Untui itu Komisi 1 DPRD Kota pasuruan menekankan agar masalah juknis di Perwali tersebut terkait pokmas bisa terselesaikan agar ada kejelasan penggunaan dana oleh Pokmas.

“Dalam penyerapan anggaran Dakel, peraturan atas hingga daerah harus saling sinergi, sehingga penyerapan anggaran dapat digunakan secara maksimal dan tepat sasaran,” tegas Sutirta.  (bw/ arf/oso)

Memontum Pasuruan – Komisi 1 DPRD Kota Pasuruan tindaklanjuti laporan masyarakat, terkait bau tidak sedap yang mengganggu warga sekitar rumah sakit dengan melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan, Rabu (4/3/2020) siang.

Menurut H R Imam, S, anggota Komisi 1, sumber bau tidak sedap itu ternyata dari unit pengolahan limbah rumah sakit. Komisi 1 melihat langsung dengan meminta petugas pengolah limbah untuk membuka semua bak penampungan.

Hasilnya, di bak penampungan air limbah, banyak bertumpuk sampah dan berwarna hitam pekat. Sudah jelas baunya bikin kepala pusing. Mendapati fakta seperti itu komisi 1 meminta penjelasan kepada Plt Direktur RSUD dr R Soedarsono, dr Tina.

Dari keterangan direktur rumah sakit terungkap, bahwa ada masalah dengan pengolahannya.
“Ada beberapa cacatan terkait dengan sistem manajemen pengolahan limbah rumah sakit Purut (sebutan umum masyarakat Pasuruan) yang tidak sesuai standar. Kalau fasilitasnya sudah sesuai standar, ” jelas Imam.

Imam menambahkan, tidak semua orang yang boleh mengolah limbah. Harus yang sudah bersertifikat yang boleh mengolah. Karena limbah cair rumah sakit terdapat bahan beracun berbahaya (B3).

“Fakta yang kami dapat, petugas pengolah limbah di rumah sakit Purut tidak satupun yang bersertifikat, “ucapnya.

Kesimpulannya lanjut Imam, manajemen pengolahan limbah di rumah sakit Purut masih belum bagus. Komisi 1 minta ada perbaikan. Diantaranya minta dibuatkan ceklok pengecekan fungsi limbah dan mengembalikan sesuai standar fungsi.

Misalnya, filter seharusnya bebas sampah malah ada sampah. Itu bukti jika tidak pernah ada pengecekan. Bak penampung mestinya ada penutupnya malah terbuka dan ini berbahaya.

“Kami minta 2 minggu untuk melakukan identifikasi kondisi (Gap analisis). Artinya, perubahan yang dilakukan seperti apa dan standar pengolahan limbah seperti apa. Nanti kita bandingkan, “papar Imam.

Di sisi lain, PLT Kepala Dinas Kesehatan dr Shierly Marlena menerangkan, soal limbah cair RSUD dr R Soedarsono sudah mendapat ijin operasional dari pusat dan otomatis tenaga operasionalnya sudah bersertifikat, karena include saat mengajukan ijin. Tenaga pengolah limbah rumah sakit Purut semuanya lulusan sekolah kesehatan lingkungan sesuai yang disyaratkan di perijinan.

“Tenaga pengolah limbah RSUD dr R Soedarsono semuanya berijazah Sekolah Kesehatan Lingkungan Hidup. Itu sudah memenuhi syarat sebagai tenaga pengolah limbah, “jelas Shierly. (bw/arf/oso)