“Saya dan Bunda Indah Masdar sejak awal berkomitmen, bahwa hasil pemeriksaan BPK bukanlah standart prestasi. Tetapi adalah keharusan dan kewajiban sebagai penyelenggara negara,” kata Cak Thoriq.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bupati Lumajang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras untuk menyajikan data keuangan yang baik. “Terima kasih, masyarakat Lumajang. Dan, juga terima kasih seluruh OPD yang bekerja keras menyajikan data yang valid sehingga memudahkan proses pemeriksaan BPK,” tambahnya.

Sementra itu, anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi, mengungkapkan bahwa kehadiran bupati atau wali kota dan Ketua DPRD merupakan political appointee dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 23. “Diberikanlah laporan hasil keuangan kepada dua mandatory rakyat. Kepada bupati diharapkan bisa menjadi evaluator dalam menjalankan rencana program. Sedang, untuk Ketua DPRD untuk fungsi pengawasan. Agar dalam menjalankan kegiatannya, bupati atau wali kota bisa terpantau dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya. (kom/adi/sit)

Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga, memimpin langsung jalannya rapat. Adapun agenda pembahasan, yaitu mengenai Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap 5 Raperda Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dan Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 oleh Pimpinan Bapemperda.

Bupati Lumajang menyampaikan, bahwa lima Raperda yang diajukan untuk dibahas pada masa persidangan kesatu DPRD tahun 2023, yakni mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2022 – 2042, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lalu, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman serta pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam (SDA).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah daerah diharuskan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud keadilan sosial. Namun, di sisi lain pemerintah juga dibatasi oleh kewenangan. Maka sebagai terobosan dalam pengendalian dampak pengusahaan sumber daya alam pada sektor lingkungan hidup, lalu lintas angkutan jalan, penanaman modal, sosial dan aspek lain sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Atas pengajuan lima Raperda dalam rapat paripurna DPRD hari ini agar dapat dilakukan kajian secara lebih mendalam terhadap materi muatan yang diatur lebih lanjut pada forum dan agenda berikutnya,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Kita minta seluruh perangkat untuk tetap netral. Sehingga, nantinya saat ada yang terpilih sebagai kepala desa yang baru, tidak ada kabar pecat memecat perangkat desa,” terangnya, kepada Memontum.com, Minggu (21/05/2023) tadi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga meminta Pemkab Lumajang, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat, mengantisipasi potensi konflik pasca Pilkades. Salah satunya, tentang aset-aset desa yang harus sudah clear, sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Tanah Kas Desa atau TKD misalnya, harus sudah tidak dalam penguasaan desa. Sehingga, saat Pilkades selesai, kepala desa baru yang terpilih langsung bisa menggarap TKD dan bukan masih menunggu dari pihak ketiga. Tidak hanya itu, aset-aset lain seperti ambulan desa, sepeda motor operasional kepala desa, pun harus sudah ada di desa, ” tegasnya.

Sebelumnya, diperoleh informasi dari Kepala DPMD Kabupaten Lumajang, Mustajib, bahwa ada delapan kepala desa yang habis masa jabatannya di Tahun 2023. Desa-desa yang bakal mengadakan pemilihan kepala desa itu, adalah Desa Tempurejo, Penanggal, Candipuro, Tempeh Tengah, Tempeh Lor, Umbul, Tukum dan Desa Jatigono. (adi/sit)

“Saya bersama Pak Bupati, Baznas dan juga Forkopimcam dan Pemerintah Desa, menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni untuk warga. Total ada lima titik, yakni pertama dan ke dua di Desa Jatisari, ke tiga Tempeh Tengah, ke empat di Desa Lempeni Tempeh dan yang ke lima di desa Selok Anyar Pasirian,” terangnya.

Dirinya berharap, dengan adanya bantuan RLTH, ini mampu merangsang pemerintah desa ataupun masyarakat untuk turut serta membantu. Sehingga, bangunan rumahnya bisa lebih layak untuk di tempati.

“Harapan saya dan pemerintah, dengan adanya bantuan RLTH ini bisa dijadikan sebagai perangsang. Dimana, dari bantuan itu nantinya bisa dioptimalkan dengan melibatkan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, untuk memberi bantuan tambahan atau pendukung. Sehingga, bangunan nantinya bisa lebih layak, karena anggarannya memang terbatas. Jadi, kita melibatkan masyarakat untuk bisa berswadaya turut guyub lingkungan untuk supaya bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” ungkapnya.

Secara bertahap, kata Rahman, pihaknya ingin menuntaskan rumah-rumah yang tidak layak huni. Sehingga, agar bisa memberikan kenyamanan ketenangan bagi warga yang menempati.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Paling tidak ‘Rumahku Surgaku’ itu dirasakan walaupun sangat sederhana. Semoga, langkah ini bisa memberikan berkah dan ketenangan bagi penerima RTLH serta kebetulan ini juga banyak yang mengajukan. Karenanya, kami secara bertahap terus berkomunikasi dengan Baznas untuk memberikan prioritas terhadap rumah-rumah tidak layak huni,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Thoriqul Haq, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan itu berupa uang tunai sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing rumah. “Ini bantuan dari Baznas Kabupaten Lumajang, yang dikumpulkan dari orang-orang yang bayar zakat,” ungkapnya.

Bupati meminta, agar kepala desa juga turut serta dalam pembangunan dan perbaikan RTLH untuk warganya. Karena sebagai pemimpin di desa, sudah seharusnya kepala desa bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, apalagi yang tidak mampu.

“Saya minta, nanti juga membantu warganya. Kalau ada kurang-kurangnya, nanti biar dibantu,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga mengajak para tetangga atau warga sekitar, juga membantu proses perbaikan RTLH dari warga yang kurang mampu. “Nanti ini juga dibantu warga dan tetangga. Baik itu mulai gotong royong sebagaimana masyarakat, sehingga biar lebih ringan,” paparnya. (adi/sit)

H Bukasan sendiri, terhadap kejadian yang dialami seorang wisatawan, memberikan catatan khusus bagi objek wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Politisi senior PDI-Perjuangan Kabupaten Lumajang, itu tidak hanya meminta agar ada evaluasi. Namun, juga perhatian dari dinas terkait untuk selalu melakukan koordinasi dan pembinaan, guna menjadi lebih baik dan maksimal.

“Semisal di hari libur, pengunjung wisata dipastikan ramai. Sehingga, perlu ada antisipasi dari pihak pengelola setempat, agar wisatawan tetap aman dan nyaman ketika berlibur,” ungkapnya, Jumat (19/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bukasan menekankan, agar pengawasan juga harus ditingkatkan. Karena, itu bisa mencegah atau mendeteksi dini kemungkinan hal-hal seperti musibah tidak terduga, terjadi lagi. Salah satu contoh, seperti pemasangan papan peringatan harus diperbanyak. Sehingga, ketika ada wisatawan yang berkunjung, sudah ada panduan.

“Pengelola wisata harus meningkatkan inovasi demi memberikan rasa puas, rasa aman dan nyaman kepada pengunjung wisata,” tuturnya

H Bukasan juga menyampaikan, keprihatinannya dan berbela sungkawa dengan kejadian meninggalnya seorang wisatawan asal Malaysia, akibat terpeleset pada saat menuruni tangga di tempat wisata Air Terjun Tumpak Sewu. “Saya berharap, masyarakat juga tetap memperhatikan keselamatan saat berlibur ke tempat-tempat wisata yang mana itu beresiko,” ujarnya.

Sebelumnya telah terjadi peristiwa kecelakaan yang menimpa turis asing asal Malaysia, yang terjatuh saat menuruni tangga di wisata Air Terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo. Kecelakaan itu hingga korban meninggal dunia. (adi/sit)

“Hal ini merupakan satu bentuk upaya guna mengantisipasi kelangkaan pupuk. Dimana, sampah organik ini bisa menjadi pengganti pupuk subsidi,” terangnya. Selasa (16/05/2023) tadi.

Rahman panggilan akrab Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, itu juga siap memberikan sosialisasi dan edukasi terkait hal tersebut. Teentunya, kepada kelompok-kelompok masyarakat atau petani di Lumajang.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Tujuannya, ini juga untuk mengurangi sampah. Kerenanya, perlu adanya inovasi dengan melakukan pemilahan atau pengolahan sampah. Salah satunya, dengan memanfaatkan sampah menjadi pupuk organik,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, dinas juga perlu terus melakukan sosialisasi mengenai pemilahan sampah di masyarakat. Artinya, di tingkatan rumah tangga, masyarakat sudah paham bahwa sampah bisa didaur ulang kembali dan tidak bisa didaur ulang. Dengan langkah awal itu, maka akan membantu atau memudahkan dalam pengolahan.

“Harapan kami, agar kedepannya sampah ini jadi perhatian khusus dinas. Sehingga, masyarakat bisa kian paham. Karena, sudah banyak sekali manfaat yang bisa dimaksimalkan, dari beberap sampah. Salah satunya, tentu untuk pupuk bagi petani,” imbuhnya. (adi/sit)

Hadiah tersebut, langsung diberikan kepada tiga atlet penyumbang medali emas, perak dan perunggu, untuk cabang olah raga sepeda balap gunung atau MTB. Penyerahan dilakukan jajaran Forkompinda Lumajang, yang salah satunya Ketua DPRD Lumajang, Eko Adis Prayoga, dengan didampingi Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengapresiasi kepedulian Pemkab Lumajang, terhadap prestasi para atlet yang telah bekerja keras memperebutkan medali di level mancanegara. Terutama, di gelaran SEA GAMES 2023 Kamboja.

“Ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah, terhadap atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Lumajang. Apalagi, ketiga atlet ini menyapu bersih perolehan medali di ajang internasional itu,” kata Eko Adis Prayoga.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bentuk kongkrit dari apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat, kata politisi PKB, itu adalah sebuah reward. “Saya sudah mengkomunikasikan dengan Bupati Lumajang, agar ini bisa menjadi sebuah rangsangan kepada para atlet. Artinya, untuk lebih giat dan bersemangat lagi ke depan. Adapun bentuknya, berupa rumah dan ada yang berupa uang pembinaan yang diterima oleh atlet-atlet berprestasi, kata Ketua DPRD Lumajang.

Ke depan, tambah Eko Adis Prayoga, dirinya mengharapkan banyak potensi muda berbakat atau bibit yang bisa mengikuti jejak atlet seniornya. Di mana, nantinya akan mampu mengharumkan nama daerahnya, baik itu nasional maupun internasional.

“Mungkin nanti ke depan akan jadi rujukan daerah lain, untuk sparing belajar ke Kabupaten Lumajang. Seperti contoh, bagaimana proses pembinaan dan cara berlatihnya. Yang mana, itu tentu akan jadi daya tarik tersendiri daerah lain datang ke Lumajang,” paparnya. (adi/sit)

“Kolaborasi nantinya, bisa dilakukan dengan cara mengajak manggung bersama. Tinggal, bagaimana pengemasannya dalam menyajikan kepada pengunjung atau wisatawan. Sehingga, wisatawan datang tidak hanya menikmati sajian yang ada. Namun, juga turut menikmati seni dari pagelaran pegiat seni,” katanya, Minggu (30/04/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Dinas Pariwisata merupakan tumpuan utama untuk mengembangkan destinasi wisata, yang melimpah di Lumajang. Sehingga, jika tidak ada langkah nyata dari dinas, maka jangan harap sektor wisata di Lumajang, bisa berkembang seperti yang diharapkan.

Bukasan juga menyarankan, agar dinas juga mengevaluasi program kerja. Jika dianggap kurang optimal, maka bisa merubah strategi dalam pengembangan pariwisata. Sehingga, visi besar pariwisata di Kabupaten Lumajang, dapat tercapai.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Petakan mana yang menjadi potensi, kelebihan, hambatan dan peluang. Bangun kerja sama dengan pihak lain, agar potensi-potensi yang ada bisa terus berkembang dan memberikan dampak kepada masyarakat,” tegasnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menilai, bahwa kinerja Dinas Pariwisata Lumajang, sampai sejauh ini masih terlalu eksis di event atau seremonial. Di mana, event atau seremonial, sifatnya tidak bisa berlanjut atau mampu menarik wisatawan di kemudian hari.

“Perkembangan masih jauh dari harapan kita. Sekarang ini, itu bagaimana membuat potensi wisata yang kita punya bisa jadi menarik dan bisa tertata dengan baik. Sehingga, orang pada datang dan ingat Lumajang,” tuturnya.

Bukasan menabahkan, bahwa tempat wisata itu menjadi tempat orang datang untuk refresing. Sekaligus, menyaksikan keindahan alamnya dan secara tidak langsung, akan ada perputaran ekonomi di dalamnya. “Nah, bagaimana mengatur strateginya itu harus bisa disiasati. Bisa jadi, wisatawan disuguhi wisata dengan kolabosari pegiat seni. Jadi, akan lebih menarik dan indah serta memberikan efek positif,” imbuhnya. (adi/sit)

Disampaikannya, meski pihaknya juga mengapresiasi kinerja DPUTR Kabupaten Lumajang, namun tidak sepenuhnya terkait kerusakan jalan semuanya tertangani. Terlebih, dengan kerja keras Tim Ngapling, selama Bulan Puasa yang terus melakukan perawatan jalan.

“Ngaspal keliling atau Ngapling DPUTR yang dilakukan kemarin, patut diapresiasi. Karena selama puasa, terus berusaha maksimal melakukan perawatan jalan. Sehingga, masyarakat saat libur Idul Fitri bisa melakukan silaturahmi ke sanak saudaranya dengan nyaman, karena banyak jalan yang sudah tertangani” terangnya Jumat (28/04/2023) tadi.

Terlebih, imbuhnya, sebelumnya banyak masyarakat Lumajang, yang meluapkan kritikan melalui media sosial terkait jalan rusak dan berlubang yang ada di wilayah Lumajang. Namun, kemudian direspon Pemkab Lumajang dengan melakukan perbaikan di beberapa titik dengan program Ngapling.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Kesigapan DPUTR dalam menambal jalan berlubang saat bulan puasa melalui program Ngapling, cukup baik karena banyak yang terselesaikan sebelum lebaran. Namun, tetap jangan melupakan jalan-jalan lain,” ujarnya.

Politisi PKB itu minta, agar kinerja yang bagus dari DPUTR terus dipertahankan. Sehingga, semua keluhan masyarakat soal jalan rusak dan berlubang di beberapa titik yang masih ada, bisa segera cepat ditangani.

Sementara itu, Plt Kabid Pemeliharaan dan Pembangunan DPUTR Kabupaten Lumajang, Subowo, menambahkan jika saat ini pihaknya sudah menyediakan call center guna menfasilitasi keluhan dari masyarakat terkait kerusakan jalan. Melalui call center, secara bertahap akan dilakukan upaya perbaikan.

“Masyarakat bisa menghubungi nomor WA 081-133-96-445 dan bisa menyertakan foto dan share lock. Sehingga, petugas bisa dengan mudah melakukan assessment. Kita akan langsung kirim tim untuk melihat lokasi dan akan segera kita diperbaiki,” paparnya. (adi/sit)