Komisioner KPU Pamekasan, Moh Amiruddin, mengatakan bahwa pendaftaran Bacaleg dimulai sejak tanggal 01 Mei hingga 14 Mei 2023, serta sudah dipersiapkan beberapa peralatan seperti terop dan kursi. “Sudah kami siapkan semuanya, mulai dari kursi dan terop. Alasannya, pada saat pengajuan bakal calon akan ada sesi seremonial, sambutan, penyerahan berkas hingga konferensi pers,” paparnya, Senin (01/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Dirinya menambahkan, pendaftaran Bacaleg, itu biasanya rekomendasi dari beberapa Parpol. Untuk jam pendaftarannya, dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00. Sedangkan, pada akhir pendaftaran tanggal 14 Mei, pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai 23.00.

“Disisi lain, Parpol melakukan dua kegiatan pengajuan. Pertama mengupload data ke Sistem Informasi Calon (Silon), kedua mengantarkan dokumen fisik ke KPU,” imbuhnya. (azm/gie)

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa puluhan Ketua Pokmas yang diperiksa berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. “Pemeriksaan hari ini dilakukan di Polres Pamekasan Jawa Timur,” katanya.

Menurutnya, dari 21 Ketua Pokmas yang diperiksa, diantaranya adalah Ishaq Maulana Yazid (Ketua Pokmas Gunung Puncak), Ach Sodiq As-samuji (Ketua Pokmas Istikomah), Supaedeh (Ketua Pokmas Jemerut), Sa’i (Ketua Pokmas Mandala Jaya), Nafsih (Ketua Pokmas Salam Sejahtera), Jima’ina (Ketua Pokmas Raja Pati), Asnari (Ketua Pokmas Buah Kelapa),Mohammad Hadir (Ketua Pokmas Anugrah).

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Selain itu, Chalifur Rohman (Ketua Pokmas Mekar), Hambali (Ketua Pokmas Harapan Indah), Moh. Nuruddin (Ketua Pokmas Sekar Bunga), Sudahri (Ketua Pokmas Satu Hati), Kaprawi Yadi (Ketua Pokmas Kian Santang), Sulaya (Ketua Pokmas Mayang Sari), Kardi (Ketua Pokmas Melayu), Sulam (Ketua Pokmas Pandawa) dan

Khotijah (Ketua Pokmas Sumber Air), Sarkawi (Ketua Pokmas Sumber Bur), Ach Sayadi (Ketua Pokmas Harum), M. Zahri (Ketua Pokmas Ramayana) dan M Sadiri (Ketua Pokmas Pucuk),” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pamekasan, Iptu Sri Sugiharto, saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut belum bisa memberikan informasi secara pasti. Secara singkat ia menyampaikan tidak paham.

“Walaikum salam, kurang tahu mas (pemeriksaan, red),” paparnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. (azm/sit)

Ketua PGMNI Pamekasan, Ahmad Suhri, menyampaikan bahwa tujuan audensi untuk membawa aspirasi dari guru Madin kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, baik untuk eksekutif maupun legislatif. “Sampai saat ini, Pemkab belum ada anggaran secara regulasi yaitu belum masuk APBD, perihal kesejahteraan guru Madin,” katanya seusai audensi.

Lebih lanjut disampaikan, aspirasi itu dilakukan setelah beberapa kali, namun guru Madin belum diberikan insentif dari Pemkab. Menurutnya, insentif untuk Madin, itu tidak perlu banyak dan tidak perlu setiap bulan. Tetapi yang terpenting, ada perhatian.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Di Kabupaten Bangkalan sejak 2018 hingga 2023, sudah terlaksana dan sudah dianggarkan. Kami PGMNI menginginkan pada personal guru Madin di Kabupaten Pamekasan,” imbuhnya.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Imam Hosairi, mengakui bahwa di Kabupaten Pamekasan belum ada insentif untuk guru Madin. Akan tetapi, untuk kesejahteraan Guru Madin, selain insentif sudah ada. “Jadi, selama ini untuk insentif masih belum. Tetapi untuk kesejahteraan lainnya sudah ada, yaitu berupa uang operasional. Jumlahnya, saya belum tahu,” katanya.

Menurut Imam, aspirasi itu akan terus diperjuangkan, apakah bisa di tahun ini ataupun pada tahun berikutnya. “Ini masih dalam perjuangan, apakah untuk tahun ini masih bisa atau tidak bisa. Kalau tidak, kita rekomendasi untuk tahun 2024,” ujarnya. (azm/gie)

Kordinator Lapangan, Somad, menyampaikan bahwa massa aksi menginginkan agar Yayasan Al-Faqih, keluar dari Kelurahan Kolpajung. Dengan alasan, bahwa legalitas tanah Yayasan Al-Faqih, diduga tidak bersertifikat dan menempati tanah percaton.

“Unjuk rasa ini dalam rangka bagaimana Al-Faqih, keluar dari Kelurahan Kolpajung. Itu karena, kami mengacu pada Permendagri,” paparnya.

Menurut Somad, warga Kelurahan Kolpajung yang melakukan aksi ini, itu karena Yayasan Al-Faqih, diduga mengambil tanah warga Kolpajung. Lalu, persoalan tanah tersebut sudah dibahas sejak masa Bupati Pamekasan pada tahun 2012. “Saya berharap pada Pemkab Pamekasan, untuk segera dieksekusi karena tanah itu tanah ilegal,” tegasnya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Menanggapi hal itu, Pengasuh Yayasan Al-Faqih, Mohammad Bil Faqih, menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui maksud dari aksi unjuk rasa tersebut. Itu karena, tanah yang kini ditempati Yayasan Al-Faqih, merupakan tanah Perdikan.

“Datuk saya datang ke sini, sejak Raja Ronggosukowati. Sehingga, diberikan tanah Perdikan raja pada beliau dalam bentuk tanah,” katanya.

Lebih lanjut Mohammad Bil Faqih mengatakan, bahwa dirinya memang tidak mengajukan sertifikat pada tanah yang ditempati Yayasan Al-Faqih. Akan tetapi, pada titik utara yayasan tersebut sudah ada dua bidang yang bersertifikat.

“Yayasan ini dibangun sejak tahun 2005, dan berdiri sampai saat ini sebagai bentuk membantu pemerintah dalam bidang pendidikan, dengan kegiatan tahfidz dan sekolah madrasah pada sore hari,” ujarnya. (azm/gie)

Sahur Abadi mengatakan, bahwa sidang paripurna merupakan sesuatu hal yang paling penting, untuk menentukan sebuah peraturan daerah (Perda) atau semacamnya. Sedangkan, ada kepala OPD yang tidak pernah hadir. Bahkan, beberapa diantaranya hanya diwakilkan.

“Hal terpenting dalam pengambilan putusan-putusan, itu ada di sidang paripurna. Tetapi, ada banyak kepala OPD, yang sering tidak hadir,” ujarnya.

Anggota Fraksi PPP ini juga menambahkan, jawaban dari Bupati Pamekasan, akan lebih baik jika didengarkan langsung oleh Kepala OPD. Karena, yang menjadi evaluasi adalah kepala-kepala OPD terkait. Karena, merekalah yang menentukan kebijakan apa ke depan dan apa yang akan diambil.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Bupati dan wakil bupati hadir. Ini kok kepala OPD yang seharusnya melaksanakan segala kebijakan itu, justru tidak hadir,” tambah anggota Komisi IV DPRD Pamekasan itu.

Diantara 10 kepala OPD yang tidak pernah hadir, tambahnya, diantaranya Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Kepala Dinas Pekerjaan Imum dan Perumahan 4akyat (PUPR). “Lalu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata (Kadisporapar), Kusairi, saat dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa pihaknya sedang berhalangan. Itu karena, ada kegiatan dalam semarak ulang tahun ke 492 Pemkab Pamekasan.

“Tadi bersamaan dengan rapat lomba orasi,” jelasnya. (azm/gie)

Ketua Fraksi PKS DPRD Pamekasan, Suryono, mengatakan bahwa kenaikan BBM saat ini tidak masuk akal. Apalagi, kenaikan tersebut dilakukan ketika turunnya harga minyak dunia. Dan keputusan yang dilakukan itu, dilakukan pada Sabtu atau 3 September (hari libur) bukan pada hari jam kerja.

“Rakyat di bawah sangat menjerit terkait kenaikan BBM. Maka dari itu, PKS secara tegas mengatakan sikap menolak kenaikan. Dan kami akan terus mendukung masyarakat untuk menolak kenaikan ini,” ujarnya, Kamis (08/09/2022) tadi.

Suryono menegaskan, bahwa PKS pusat mengintruksikan untuk seluruh pengurus di wilayah, daerah dan kader, agar melakukan turun jalan mendampingi masyarakat. Aksi tersebut, secara nasional pada 10 September 2022 lusa.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Aksi tanggal 10 mendatang ini sudah dibahas tadi malam dan kami akan turun jalan. Tujuannya, untuk meminta pemerintah agar menurunkan atau mengembalikan BBM ke harga semula,” jelasnya.

Suryono menambahkan, bahwa kondisi masyarakat saat ini sedang kesulitan secara ekonomi paska pandemi dan kenaikan ini berdampak pada semuanya, PKL, UMKM, petani, supir angkot, ojek, dan lainnya.

Sekretaris Fraksi Partai PKS, Al-Anwari, menambahkan bahwasanya kenaikan BBM ini membuat masyarakat kecil semakin kesulitan pada bidang ekonomi. Dan dirinya bersama PKS, akan terus mengkawal persoalan ini.

“Sikap partai PKS dari tingkatan pusat sampai ke daerah dan seluruh kader serta simpatisan, secara tegas menolak kenaikan BBM karena menghentikan ekonomi rakyat kecil, dan kami akan terus mengkawal sampai pemerintah mengembalikan BBM Ke harga semula atau di turunkan,” katanya.

Al-Anwari juga mengatakan, bahwa PKS akan terus berdampingan dengan seluruh stakeholder yang lain, demi menyuarakan hak-hak rakyat kecil terutama pada kenaikan BBM saat ini. “Kami akan terus bergandengan dengan stakeholder yang lain, teman-teman mahasiswa, maupun organisasi pergerakan, petani, dan seluruh elemen masyarakat. Karena persoalan ini lucu, dinegara tetangga turun, disini malah harganya naik, dan kita juga mempunyai sumber daya sendiri,” jelasnya. (azm/sit)

Ketua Cabang PMII Pamekasan, Moh Yasin, menyampaikan bahwa aksi tersebut untuk menolak secara tegas kenaikan BBM saat ini. Yang mana, kenaikan ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat kecil yang baru bangkit dari Covid-19.

“Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terkait kebijakan kenaikan BBM berdampak buruk bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan. Dan menjadi pukulan yang sangat telak, khususnya bagi masyarakat Pamekasan,” kata Yasin dalam orasinya.

Lebih lanjut Yasin mengatakan, bahwa dari kajian yang dilakukan oleh PC PMII Pamekasan, kenaikan BBM kurang tepat. Karena, ekonomi masyarakat kecil sedang sulit.

“PC Pamekasan mengatakan dengan tegas, bahwa menolak kenaikan BBM yang telah diresmikan oleh pemerintah beberapa hari yang lalu. Dan kami berharap pemerintah memberikan subsidi dan tepat sasaran,” tambahnya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Sementara, Wakil ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, mengatakan ahlan wasahlan di rumah rakyat Kabupaten Pamekasan. Dan terima kasih telah menjaga konsistensi PMII Pamekasan dalam membahas isu-isu nasional.

“Terima kasih yang tidak terhingga, karena telah mewakili rakyat di Kabupaten Pamekasan. Kami atas nama DPRD Pamekasan, mengapresiasi konsistensi sahabat-sahabat PMII, dalam membahas isu-isu nasional,” katanya saat menemui masa aksi.

Khairul Umam menambahkan, dirinya memahami bahwa kenaikan BBM pada saat ini, bukanlah waktu yang tepat ditengah pemulihan ekonomi masyarakat pasca covid-19. “Hari ini DPRD bersama PC Pamekasan sama-sama menolak kenaikan BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kami akan meminta pemerintah untuk mencabut keputusan yang telah di tetapkan,” jelasnya. (azm/srd/sit)

Pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Kedua, permintaan persetujuan anggota mengenai hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abd Rasyid Fansori, menyampaikan sejumlah saran dan masukan terkait program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang dianggap kurang maksimal dalam pelaksanakannya. Salah satunya, Program Wira Usaha Baru (WUB) Yang merupakan program prioritas pemerintah untuk menciptakan sepuluh ribu WUB.

Dalam pelaksanaan program tersebut, terangnya, dinilai masih kurang maksimal dan terkesan apatis tanpa adanya sentuhan anggaran. Sehingga, pelaku WUB kehilangan arah dalam menjalankan programnya.

“Kami dari Fraksi PPP berharap, pada pembahasan APBD 2023 dapat dibahas dan disupport anggarannya guna menuntaskan program prioritas bupati. Sehingga, hal ini bisa tercapai sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat,” ucap Abd Rasyid.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Tidak hanya itu, Abd Rasyid juga menyampaikan mengenai beberapa program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang dianggap kurang maksimal. Misalnya, kawasan desa atau desa tematik serta pembangunan terminal kargo.

Wakil Bupati Pamekasan, Raden Bagus Fattah Jasin, seusai paripurna mengatakan bahwa catatan dari semua fraksi-fraksi akan menjadi pegangan Pemkab Pamekasan di Tahun 2023 mendatang. Seperti salah satunya, masuk dari Fraksi PPP.

“Seperti catatan PPP terkait WUB, kita akan urai dan kita akan lihat di RKP, dalam setiap tahunnya. Kita akan lihat di dokumen RKP, seperti target bupati 10 ribu WUB dan sampai tahun ini berapa. Dan sisanya, kita akan tuntaskan. Sehingga, ini bisa selesai di akhir periode Bapak Bupati,” kata Wabup Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili, pada kesempatan sama menyampaikan bahwa DPRD sudah menyetujui pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021. Meskipun, ada beberapa catatan dari beberapa fraksi dan akan ditindak lanjuti.

“Sudah disampaikan semua dan DPRD sudah menyetujui pelaksanaan APBD 2021. Dengan beberapa catatan dari fraksi-fraksi, baik yang dibacakan atau yang tidak dibacakan, maka tinggal nanti bagaimana tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait rekomendasi tersebut,” paparnya. (azm/srd/sit/adv)

Dalam surat tersebut, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Pamekasan. Penggantinya adalah Halili, salah satu rekan di DPC PPP Pamekasan.

Usai serah terima jabatan, Fathor Rohman menceritakan keluh kesahnya saat menahkodai DPRD Pamekasan. Banyak kritikan yang masuk kepadanya, yang salah satunya dari keluarga.

“Selama menjadi Ketua DPRD, saya kurang waktu untuk istri, anak dan keluarga. Dan sekarang, saya mempunyai waktu lebih untuk keluarga,” ungkapnya setelah sidang paripurna pengucapan sumpah jabatan DPRD Pamekasan selasai

Selain itu, kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengaku, banyak kesan yang tidak bisa diungkapkan. Utamanya, sewaktu menjabat Ketua DPRD Pamekasan. Namun, ada beberapa yang tidak bisa dilupakan olehnya.

”Kesannya, saya kehilangan ajudan saya, Wabup dan banyak kesan yang lain, yang tidak bisa diceritakan sewaktu menjadi Ketua DPRD Pamekasan,” ucapnya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Mantan Kades Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, itu juga menyampaikan banyak terima kasih. Utamanya, pada aktivis dan LSM Kabupaten Pamekasan. Pasalnya, banyak penyampaian aspirasi yang disampaikan, sehingga DPRD bisa tahu.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada media, aktivis Pamekasan dan masyarakat Pamekasan. Termasuk, lembaga eksekutif dan yudikatif. Dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan, karena manusia tidak lepas dari khilaf dan salah,” paparnya.

Sementara itu, Ketua baru DPRD Pamekasan, Halili, menyampaikan bahwa rotasi kepemimpinan merupakan perputaran yang sudah biasa dalam perpolitikan. Karena sebelumnya, memang sudah ada perjanjian untuk pergantian antar waktu.

“Karena ini sudah merupakan kesepakatan di partai dan publik sudah tahu semua, bahwa pimpinan DPRD yang dari PPP, itu memang sudah diputuskan oleh partai. Walaupun sudah ada pergantian, saya kira itu semua sama dan tidak ada istimewa,” ungkapnya.

Halili berharap, mudah-mudahan hal itu bisa menjadi pertanda baik bagaimana kedepannya untuk lembaga DPRD Pamekasan. Utamanya, bisa lebih menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sebagai harapan masyarakat.

“Kami akan segera melakukan perancangan program kerja kedepannya, agar segera bisa menuntaskan program yang belum terselesaikan. Tugas pokok kita ada tiga, yakni pengawasan, penganggaran dan produk perundangan undangan. Disisa waktu ini, saya berharap dukungan dari teman temen dalam segala bentuk,” harapnya.

Halili juga berharap, setelah dilantik menjadi Ketua DPRD Pamekasan, rotasi kepemimpinan DPRD ada penyegaran. Misalnya, ditubuh pimpinan dan nanti juga akan berimbas di DPRD. Halili berharap semua program berjalan dengan baik dan pihaknya akan menyusun agenda kerja dan target-targetnya sudah jelas. (udi/srd/sit)