Anggaran APBD Rp 57 Miliar yang disediakan untuk penanggulangan Covid 19 itu dipertanyakan, sebab anggaran tersebut diduga tidak jelas jluntrungnya terkait penyerapan anggaran tersebut.

Aksi yang dilakukan oleh FORMASI itu juga membawa bener yang bertuliskan, Masker Kota Pasuruan untuk UMKM solo, Biaya miliaran rupiah kau hambur-hamburkan tanpa tujuan yang jelas, penguasa itu melayani bukan ngapusi, isolasi abal-abal.

Kemudian beberapa perwakilan aksi tersebut ditemui oleh team Gugus Tugas covid 19 dan Pansus DPRD Kota Pasuruan. Dalam forum itu H Khodir salah satu sesepuh Kota Pasuruan menilai pemerintah Kota hanya main-mainkan anggaran.

“Saya meminta pemkot harus transparan dalam penggunaan anggaran untuk penanganan covid 19, ini uang rakyat jangan digunakan aji mumpung untuk melakukan korupsi, kok sekarang sudah muncul telah terserap Rp 7 Miliar,” ucap H Khodir.

Hal senada juga disampaikan Ketua GM FKPPI Kota Pasuruan Ayik Suhaya itu mengatakan, jangan main-main terhadap anggaran covid 19, aturan itu jelas dan pihaknya meminta anggaran digunakan dengan baik dan disalurkan untuk masyarakat Kota Pasuruan.

“Sesuai UU KIP no.14 tahun 2008 dan pemerintah kota harus transparan terkait penggunaan anggaran covid 19, itu uang untuk rakyat dan harus digunakan dengan tepat dan benar,” ungkap Ayik.

Ia menambahkan pemkot harus menjelaskan secara rinci terkait penggunaan anggaran covid 19 dan pihaknya merasa pemkot masih kurang gamblang.

“Saya berharap OPD mampu memaksimalkan anggaran itu untuk masayarakat, misi kita adalah untuk memutus mata rantai covid 19 di Kota Pasuruan,” ungkap Ismail marzuki ketua DPRD Kota Pasuruan.

“Dalam menghadapi new normal kita harus dapat menyakinkan masyarakat, dimana hal itu dilakukan untuk menjalankan roda perekonomian di Kota Pasuruan,” tambahnya. (bw/arf)