Kedatangan wakil rakyat ke kawasan areal tanaman Pohon Mangrove tersebut, didampingi sejumlah Forkopimca Jangkar dan disambut salah seorang warga yang mengaku sebagai pengelola lahan tanah negara, Nurhasan. Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin, ketika berada di lokasi langsung mempertanyakan kepada warga terkait dengan laporan penebangan pohon Mangrove.

“Kalau ukuran Pohon Mangrove yang di tebang, saya tidak tahu. Karena, saya hanya tukang cangkul di sini,” ujar Nurhasan, saat menjawab pertanyaan Komisi DPRD Situbondo, di lokasi penebangan Pohon Mangrove.

Baca juga:

Dihadapan Komisi III DPRD Situbondo, Nurhasan mengaku bahwa dirinya menggarap lahan ini sejak tahun 1985. Bahkan, mengenai adanya penebangan Pohon Mangrove, itu bukan terjadi kali ini saja. Melainkan, sudah beberapa kali terjadi.

“Saya tidak kenal siapa yang menebang Pohon Mangrove tersebut. Karena, setiap ada yang butuh Pohon Mangrove, pasti langsung mengambil,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi III DPRD, Jainur Ridho, mengatakan jika kunjungan ke lokasi dugaan penebangan Pohon Mangrove, ini untuk menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat dan LBH Mitra Santri. “Setelah ini, nanti semua pihak akan kita panggil dan hearing bersama di DPRD Kabupaten Situbondo,” kata Jainur Ridho. (her/gie)

Wakil Ketua DPRD Situbondo dari Fraksi PPP, H Abdurrahman, mengatakan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menyetujui Raperda tentang jasa kontruksi untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) definitif. “Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama acara penanda tanganan berita acara persetujuan Raperda tentang jasa kontruksi,” ujarnya.

Baca juga :

Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani, seusai paripurna menyampaikan bahwa Raperda tentang jasa kontruksi telah melalui tahapan-tahapan pembahasan yang cukup panjang. Baik panitia khusus dalam pembentukan Perda di Kabupaten Situbondo, maupun oleh Gubernur Jawa-Timur, dalam hal ini adalah biro hukum sekretariat daerah Provinsi Jatim bersama tim yang ditunjuk oleh bupati.

“Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda definitif, saya atas nama pemerintah Kabupaten Situbondo mengucapkan terima-kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD,” katanya. (her/gie)

“Alhamdulillah, penyerahan ini adalah aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Situbondo dan sudah kami tepati. Hari ini, kami menyerahkan sepeda motor roda tiga di lima titik lokasi. Yaitu, di RT01 dan RT02, di RW 01 Lingkungan Parse, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan/Kabupaten Situbondo,” ucapnya.

Bantuan sepeda motor roda tiga ini, ujarnya, untuk umum. Jadi, siapapun yang membutuhkan harus diberi pinjaman.

“Kami juga berharap kepada Ketua dan masyarakat yang sudah mendapat bantuan roda tiga tersebut, agar merawat supaya tidak cepat rusak,” imbuhnya.

Baca juga :

Bukan hanya itu yang disampaikan Djaenur Ridho, dirinya juga menjelaskan bahwa semua bantuan yang saat ini sudah terealisasi adalah janji politiknya. “Hari ini, ada lima titik yang akan kami berikan bantuan sepeda motor roda tiga. Yaitu, di Kelurahan Dawuhan ada tiga titik dan di Kecamatan Panji ada dua titik. Kami berharap, bantuan ini untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selama saya menjabat 5 tahun, total keseluruhan ada 30 unit kendaraan roda tiga yang sudah kami berikan dan semuanya gratis atau tidak ada biaya apapun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT02 RW01, Lingkungan Parse, Kelurahan Dawuhan, Mochammad Hosen, yang juga sebagai Ketua Bank Sampah Putra Melati, mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota dewan. Khususnya, kepada Wakil Ketua DPRD Situbondo Djaenur Ridho dari Fraksi Gerindra, yang telah memenuhi aspirasi warga kami yaitu memberikan sepeda motor roda tiga.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Situbondo, Djaenur Ridho, yang telah menepati janji politiknya yaitu memberikan bantuan roda tiga. Sebelumnya, di lingkungan kami ini beliau juga memberikan bantuan paving serta gapura. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas bantuan tersebut,” paparnya. (her/sit)

Dalam pengajuan persyaratan itu, ada beberapa persyaratan yang kurang benar. Sehingga, perlu adanya perbaikan persyaratan.

“Berdasarkan pemeriksaan tim, berkas atau persyaratan Partai Hanura, dinyatakan lengkap. Tetapi, ada yang tidak benar dan harus diperbaiki,” kata anggota Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Situbondo, Iwan Suryadi.

Lebih lanjut Iwan Suryadi mengatakan, berkas yang diserahkan partai politik ke KPU Situbondo, secara fisik yakni model B Parpol dan yang ke dua daftar B bakal calon.

“Di model B bakal calon, harus disertai foto terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon oleh pimpinan pusat Parpol. Jika persyaratan itu tidak dipenuhi, maka kami kembalikan untuk dilengkapi,” tambah Iwan.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan, sambung Iwan, maka model pengajuan dalam bentuk fisik itulah yang harus benar dan lengkap. “Persyaratan Bacaleg kami nyatakan lengkap, tapi masih belum benar. Sehingga, kami kembalikan untuk diperbaiki,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Situbondo, H Zuhri Nirwana, mengatakan bahwa pihaknya sengaja mendaftar persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon anggota DPRD Situbondo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, pada tanggal 10, karena sesuai dengan Nomor urut Partai Hanura.

“Dalam pendaftaran ini, ada beberapa berkas yang harus kami lengkapi. Mungkin dalam satu-dua hari ini, kami akan kembali lagi ke KPU Situbondo, untuk melengkapi dan memperbaiki berkas yang kurang benar. Adapun berkas Bacaleg yang kami daftarkan, sebanyak 45 Bacaleg. Hanya ada, beberapa Baceleg yang kurang lengkap, yakni tes kesehatan, foto terbaru bacaleg, SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Situbondo,” jelasnya. (her/sit)

“Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Situbondo, yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Situbondo rahun 2022,” ucapnya.

Bing Karna menyampaikan, realisasi pendapatan pada tahun 2022 sekitar Rp 1,7 triliun lebih atau 188 persen dari target pendapatan sebesarRp 1,6 triliun lebih. “Sementara, dilihat dari sisi belanja daerah terdapat realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp 1,7 triliun lebih atau sebesar 90,88 persen dari pagu belanja sebesar Rp 1,9 triliun lebih,” beber Bupati Situbondo.

Mantan Kepala DPUR Bondowoso ini menambahkan, dari sisi pembiayaan daerah terdapat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 374 miliar lebih. “Itu terdiri dari penggunaan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 374 miliar lebih dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 4 juta lebih,” imbuhnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Diungkapkan, LKPJ tahun 2022 ini merupakan gambaran komitmen nyata Pemkab Situbondo untuk mewujudkan Situbondo Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya (Berjaya) melalui penjabaran RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026. “Ada tujuh indikator kinerja utama pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia (IPM); pertumbuhan ekonomi, gini rasio, indeks kesalehan sosial, indeks kepuasan layanan infrastruktur dan indeks reformasi birokrasi,” tegasnya.

Bupati menerangkan, IPM Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan sebesar 68,25 persen di tahun 2022, yakni naik 0,47 persen dari tahun 2021. “Maka kita harus lebih memacu kinerja bidang pendidikan dan bidang kesehatan melalui program promotif dan preventif sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup dengan menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting dan prevalensi gizi buruk,” tuturnya.

Selanjutnya, prosentase kemiskinan mampu ditekan hingga angka 11,78 persen, turun sebesar 0,85 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 12,63 persen. “Gini rasio kita ada di angka 0,323 persen pada tahun 2021, menurun hingga 0,298 persen pada tahun 2022. Maka pemulihan ketahan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan di waktu yang akan datang,” tambahnya.

Lebih jauh, Bung Karna menjelaskan, perekonomian Kabupaten Situbondo tumbuh positif pada angka 4,39 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 1,13 poin dari tahun 2021. “Untuk indeks kesalehan sosial tahun 2022 ada di angka 78,18 persen meningkat sebesar 12,52 poin dari angka 65,56 pada tahun 2021. Sehingga ke depan kita akan memperkuat kolaborasi antara Pemkab Situbondo bersama komunitas sosial religi,” pungkasnya.

Untuk indikator indeks reformasi, ada di angka 68,83 persen turun 5,38 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 74,21 persen. “Ke depan penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan inovatif akan lebih diintensifkan seiring penyederhanaan kelembagaan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Situbondo. Sehingga diharapkan kinerja birokrasi kita semakin meningkat,” jelas Bung Karna. (her/gie)

Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Priyanto, mengatakan bahwa terkait PPPK, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk formasi guru, sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mendapatkan jatah sebanyak 345 orang. “Dari 345 yang ditentukan lolos calon PPPK, itu sudah ada namanya, alamat dan di mana sekolah yang akan ditempatkan. Namun pada kenyataannya, ada 32 calon PPPK yang dinyatakan lolos dan tiba-tiba dibatalkan lalu berganti nama orang lain,” jelas Ketua Komisi I DPRD, Hadi Prianto.

Karenanya, sambung Hadi, Komisi I dan Komisi IV DPRD Situbondo, ingin mengetahui terkait hal tersebut. “Kami minta Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, untuk mencari solusi dan mencari tahu kenapa persoalan di atas bisa terjadi,” papar Hadi dihadapan Kepala BKDSM dan Perwakilan Diknasbud Situbondo.

Sementara itu, Feni salah satu calon PPPK Guru yang lolos seleksi, mengatakan bahwa dirinya sudah masuk di daftar 345 calon PPPK Guru yang lolos. Namun, dirinya tiba-tiba mendapatkan notifikasi pembatalan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Dari jumlah kouta 345 calon PPPK di Situbondo, ada sekitar 32 orang yang mendapatkan notifikasi pembatalan,” jelas Feni, yang turut dihadirkan dalam hearing

Selain itu, ujar Feni, pihaknya juga telah mengikuti tahapan-tahapan rekrutmen calon PPPK sesui dengan prosesnya. “Saya sudah mengikuti tes dan lolos dengan nilai passing grade. Tapi, ternyata nama saya tergeser dan mendapat notifikasi pembatalan,” terangnya.

Dilain pihak, Kepala BKSDM Kabupaten Situbondo, Syamsuri, mengatakan bahwa kuota PPPK di Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 seluruhnya 345 orang. “Saya juga nggak habis pikir, tiba-tiba ada 32 orang calon PPPK yang tergeser posisinya dan tergantikan dengan nama orang lain. Padahal, proses seleksi dilakukan secara online dan setiap peserta PPPK mendapat akun dan password untuk masuk ke sistem tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya persoalan ini, kata Syamsuri, pihaknya meminta agar persoalan ini ditelusuri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum. “Harus ditelusuri melalui APH. Tapi sebelum ke APH, biar persoalan ini ditangani oleh APIP dulu,” ujarnya. (her/gie)

Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Situbondo. Termasuk dari eksekutif, hadir Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani, perwakilan Forkopimda Situbondo, Direktur RSUD, sejumlah pimpinan OPD dan para Kabag di lingkungan Sekretariat Pemkab Situbondo.

Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi, mengawali paripurna menyampaikan bahwa dari daftar hadir kegiatan sidang rapat paripurna mengenai Raperda lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Rengganis, ini sudah memenuhi kuorum. “Dari 45 anggota DPRD Situbondo yang hadir, dalam rapat paripurna ini ada sebanyak 33 anggota. Ini masuk agenda rapat paripurna DPRD Situbondo pada Februari tahun 2023. Rapat paripurna kali ini, sudah dihadiri 33 anggota DPRD Situbondo. Jadi, bisa dilaksanakan dan sudah memenuhi kourum,” jelas Edy Wahyudi.

Lebih lanjut Ketua DPRD menambahkan, sidang rapat paripurna ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rapat paripurna ini, dibuka dan terbuka untuk umum. “Sebelum memasuki sidang paripurna, ada sejumlah susunan acara pada rapat paripurna. Diantaranya pembukaan, penyampaian Bapemperda, penyampaian akhir Fraksi DPRD, persetujuan DPRD, penandatanganan persetujuan pimpinan DPRD bersama kepala daerah, penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penutup,” terang Edy Wahyudi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Juru bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Situbondo, yang disampaikan oleh Hadi Prianto, mengatakan bahwa pembahasan Raperda ini mengacu kepada sejumlah dasar hukum, diantaranya UU Nomor 12 tahun 2011, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dan UU Nomor 9 tahun 2015 serta sejumlah dasar hukum yang lainnya. “Kami sebelumnya telah melakukan pembahasan dengan Pemkab Situbondo. Naskah ini sudah disempurnakan dengan naskah yang diatur oleh Gubernur Jawa Timur,” terang Hadi Prianto.

Sementara itu, Wakil Bupati, Hj Khoirani, mengucapkan terima kasih kepada anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo, yang telah mendukung dengan disetujuinya Raperda Pembahasan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis menjadi Perda Detinitif. Termasuk, kepada jajaran Forkopimda Kabupaten Situbondo yang hadir dalam persetujuan Raperda menjadi Perda.

“Dengan disahkannya Raperda Radio Rengganis ini, maka menjadi pemenuhan terhadap salah satu persyaratan penyelenggaraan penyiaran publik sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1 A Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran,” jelas Wabup Situbondo.

Selain itu, sambung Nyai Khoirani, kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal ini diharapkan menjadi media penyiaran di daerah yang mempunyai peran strategis dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. (her/gie/adv)

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Desy Tariustanti, mengatakan bahwa jumlah pasien di semua rumah sakit milik Pemerintah Daerah Situbondo, tercatat sebanyak 86 pasien. Dari jumlah itu, sudah ada yang dinyatakan sembuh dan masih dalam perawatan.

“Untuk data tahun 2023, atau sejak Januari sampai sekarang hanya ada 86 orang yang terkena penyakit DBD. Sedangkan data satu orang yang meninggal kemarin, itu bukan data di tahun 2023. Tetapi, data pada tahun 2022,” kata Desy Tariustanti, seusai memenuhi panggilan Komisi IV DPRD Situbondo.

Lebih rinci Desy Tariustanti menjelaskan, bahwa data pasien DBD sejak awal tahun 2023, adalah seperti di Kecamatan Besuki, ada sebanyak sembilan orang pasien. Lalu, Kecamatan Banyuglugur sebanyak dua orang, Kecamatan Jatibanteng tiga orang pasien, Kecamatan Suboh ada empat orang pasien dan Kecamatan Mlandingan ada sebanyak 19 orang pasien. Sisanya, ada Kecamatan Bungatan sebanyak lima orang pasien, Kecamatan Kendit ada empat orang Kecamatan Panarukan ada tujuh orang pasien.

Kemudian, tambahnya, ada lagi di Kecamatan Situbondo, ada dua orang pasien, Kecamatan Mengaran lima orang pasien, Kecamatan Panji ada sebanyak delapan orang pasien. Kemudian, untuk Kecamatan Kapongan ada empat orang, Kecamatan Arjasa sembilan orang pasien, Kecamatan Jangkar satu orang, Kecamatan Banyuputih satu orang pasien dan Kecamatan Sumbermalang ada tiga orang pasien.

“Sejauh ini, pasien DBD yang paling tinggi ada di wilayah Kecamatan Mlandingan,” jelas Desy Tariustanti.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Tidak hanya itu, Desy Tariustanti juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan upaya pencegahan di semua daerah di Kabupaten Situbondo. Seperti dari melakukan fogging hingga memberi bubuk pembunuh jentik nyamuk. Kemudian, kegiatan tersebut juga dibantu oleh pihak desa dan relawan.

“Penyakit DBD dan tipes hampir sama gejalanya. Sehingga, butuh waktu bagi dokter untuk melakukan observasi untuk memastikan penyakit tersebut demam berdarah dengue atau bukan. Untuk memastikan DBD, harus menunggu hasil laboratorium,” jelas Desy Tariustanti.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H Tolakatin, mengatakan bahwa tujuan Komisi IV DPRD Situbondo memanggil Dinas Kesehatan, adalah untuk menyamakan data dan memastikan apakah langkah pencegahan sudah dilakukan. “Mereka kami panggil untuk memastikan ada upaya pencegahan dan menyamakan persepsi tentang data yang dikeluarkan, supaya tidak berbeda pendapat. Sebab, data jumlah kasus DBD yang diterima bervariasi. Ada yang bilang 88 dan 86 pasien. Sehingga, pihak legislatif meminta pihak Dinkes untuk penyampaikan data,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Situbondo.

Dirinya menegaskan, agar Dinkes Situbondo tidak simpang siur dalam menyampaikan data BDB kepada masyarakat. Data yang disampaikan ke masyarakat, itu harus jelas dan satu suara. Kondisi tersebut, supaya publik tidak salah dalam menangkap informasi.

“Terkait pencegahan dan termasuk fogging, itu sebenarnya sudah ada anggarannya yakni Rp 480 ribu. Anggaran tersebut, untuk membeli solar dan bensin serta bahan-bahan lain. Jika ada masyarakat terjangkit DBD, maka daerahnya harus dilakukan fogging secara gratis,” tegasnya. (her/sit)

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, mengatakan bahwa setelah mencapai kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan evaluasi Gubernur Jatim. Setelah itu, masuk ke tahapan berikutnya yakni melakukan pembahasan-pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran (Banggar).

Masih menurut Ketua DPRD, untuk struktur anggaran di KUA PPAS APBD Tahun 2023, ini berkekuatan pada anggaran Kabupaten Situbondo, yaitu sekitar Rp 1,7 triliun. Itu karena, ada pengurangan prediksi pendapatan daerah. Pertama, terkait anggaran DBHCHT berkurang sekitar Rp 13 miliar lebih. Kedua, DID yang diprediksi bisa mendapatkan anggaran Rp 12 miliar, ternyata tidak dapat DID. Sehingga, total pengurangan anggaran dari prediksi yang ada di RKPD sekitar Rp 26 miliar.

“Di struktur anggaran APBD tahun 2023, ada defisit anggaran berkisar Rp 150 miliar lebih. Diharapkan, Pemda bisa menggenjot lagi PAD. Sehingga, mampu menutupi defisit anggaran. Tetapi yang pasti, defisit anggaran ini bisa ditutupi dengan Silpa tahun sebelumnya,” ujarnya.

Edy Wahyudi menambahkan, pihaknya menyarankan supaya PAD di Tahun 2023, lebih meningkat lagi dengan cara memotret potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga, akan kian optimal.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Yang pasti, di Kabupaten Situbondo dengan potensi luar biasa ini, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka dapat meningkatkan PAD,” harapnya.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara, disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan sepakati bersama. Selanjutnya, akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Perlu dipahami, tambahnya, bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah pada tahun ini mengalami defisit yang cukup besar. Berdasarkan surat direktorat jenderal pertimbangan keuangan Kementerian Keuangan RI, nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022.

Lebih lanjut Bupati Situbondo menyampaikan, ke depan bagaimana PAD, ini bisa terus meningkat. Artinya, kemandirian fiskal sekarang menjadi tuntutan bagi daerah agar bisa eksis dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah. APBD Tahun 2023, penekanannya adalah pendapatan asli daerah yang harus meningkat.

“Saya berharap, partisipasi masyarakat dalam pembangunan terus meningkat dan sejalan dengan upaya Pemkab Situbondo, untuk bisa melaksanakan pembangunan di berbagai bidang,” paparnya. (her/gie)