DPRD Sumenep – Memontum

Sikapi Rangkap Jabatan, DPRD Sumenep Curiga Ada Main Mata dengan Kemenag

Memontum 1 — Fri, 09 Jun 2023 05:50:00 +0000

Memontum Sumenep – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi, curigai dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh oknum Pemdes Desa Penanggungan, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep. Bahkan, dirinya menduga ada main mata antara oknum dengan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep.

Kecurigaannya itu muncul, lantaran pihak Kemenag berstatemen tidak mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi terhadap oknum yang diduga melanggar itu. “Oknum Pemdes itu merangkap jabatan dengan menjadi guru sertifikasi kan. Lah, sekarang aturannya bagaimana. Kalau aturannya tidak boleh merangkap jabatan, berarti oknum itu melanggar. Kalau melakukan pelanggaran, berarti harus ada sanksi,” kata Masdawi, Jumat (09/06/2023) tadi.

Ditambahkannya, Kemenag di sini punya peran penting dalam memberikan kebijakan atau sanksi terhadap oknum tersebut. Karena pada dasarnya, oknum itu sudah mendapat gaji rangkap selama kurang lebih 3 tahunan, yang bersumber dari uang negara.

Baca juga :

“Gaji doubel dan sumbernya dari satu tempat, masak iya boleh? Jikalau Kemenag tidak memberikan sanksi terhadap oknum tersebut, maka patut dicurigai ini ada kongkalikong dengan pihak Kemenag,” imbuhnya.

Dijelaskannya, hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Kemenag. Jangan sampai, menunggu permasalahan semakin besar lalu baru turun. Sehingga, agar kesan kesengajaan oknum tersebut tidak terkesan dilindungi oleh Kemenag.

“Jangan sampai menunggu permasalahan besar lalu turun lapangan. Jika oknum Pemdes itu merangkap jabatan dengan jangka waktu sudah 3 tahun, maka patut dicurigai ini ada main mata dengan Kemenag,” tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, seorang Pemdes diduga rangkap jabatan dengan mengajar sebagai guru sertifikasi. Peristiwa itu, berlangsung lama dan karena diketahui, akhirnya posisinya sebagai tenaga pengajar diajukan pengunduran diri. (dan/sit)

Perkembangan Wisata Pantai Lombang Stagnan, DPRD Sumenep Minta Pengelolaan Ditawarkan Pihak Tiga

Memontum 1 — Fri, 05 May 2023 09:20:00 +0000

Memontum Sumenep – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi, meminta agar pengelolaan wisata Pantai Lombang dipihak-ketigakan. Sebab, dirinya menilai bahwa pemerintah tidak bisa maksimal dalam mengelola wisata tersebut.

Sebagai bukti, urainya, perkembangan di pantai itu mulai dari dekade 22 tahun tidak ada kemajuan. Bahkan, infrastuktur jalan sudah sekitar 25 tahun, tidak dibenahi.

“Solusi saya, wisata Pantai Lombang itu harus dipihak-ketigakan. Dan semoga, bupati mau menerima dan melakukan langkah ini,” jelas Masdawi, Jumat (05/05/2023) tadi.

Ditambahkannya, dalam pengelolaan wisata, harusnya kepada dinas memiliki peran. Bukan, hanya terobsesi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Namun, perkembangan atau fasilitas yang ada pada wisata, itu juga perlu diperhatikan. Sebab, banyak keluhan dari masyarakat atau pengunjung, bahwa fasilitas di Pantai Lombang, juga tidak sesuai dengan tiket masuk.

Baca juga :

“Jadi, harusnya itu diimbangi juga antara tiket masuk dengan kenyamanan, keindahan dan keamanan wisatawan. Sehingga, para pengunjung itu merasa dengan harga tiket yang mahal, bisa terobati dengan fasilitas yang dijual,” paparnya.

Sementara itu, salah satu wisatawan di Pantai Lombang, Wardi, sangat menyayangkan mengenai besar tiket dengan sarana atau fasilitas yang ada di pantai. Artinya, harga tiket dirasa terlalu mahal dan fasilitas di dalamnya tetap tidak ada perkembangan.

“Saya sangat kecewa telah berkunjung ke wisata Pantai Lombang. Sudah beberapa tahun ke pantai ini, tetapi tidak ada perubahan. Malah tiket masuknya mahal. Saya dikenakan tarif Rp 25 ribu dan ada yang Rp 20 ribu,” keluhnya. (dan/gie)

Sikapi Penetapan Dua Tersangka Pupuk Bersubsidi, Komisi II DPRD Sumenep Siap Kawal dan Usut Tuntas

Memontum 1 — Thu, 06 Apr 2023 07:25:00 +0000

Memontum Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Zainal Arifin, meminta agar aparat penegak hukum (APH) untuk terus mengusut tuntas jaringan mafia dugaan pupuk bersubsidi sebanyak 18 ton yang berujung penetapan dua orang tersangka berinisial H dan IH. Bahkan, meskipun saat ini berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, namun tidak menutup kemungkinan ada temuan-temuan lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Disampaikan Politisi PDI-Perjuangan itu, bahwa pihaknya berkomitmen akan terus memberi keadilan kepada para petani di kabupaten yang berlambang Kuda itu. Termasuk, akan mengawal kasus itu hingga ke ranah Kejari dan pengadilan negeri sekalipun. Karena yang menentukan.

Baca juga :

“Akan saya kejar ke kejaksaan dan pengadilan. Akan saya pastikan dan akan saya kejar sampai habis hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Sekedar diketahui, bahwa dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, adalah bekerja sebagai sopir. Atau, bukan orang pertama dari aksi dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Menyikapi hal itu, Zainal pun enggan berkomentar lebih. Karena, pihaknya belum mengetahui kronologis secara rinci. Karenanya, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai kasus yang dinilai sangat merugikan para petani dan mengikuti fakta-fakta di persidangan. (dan/sit)

GOR Ahmad Yani Memprihatinkan, Komisi IV DPRD Sumenep Nilai Pemkab Tak Serius Dukung Sarana untuk Atlet

Memontum 1 — Mon, 20 Mar 2023 10:55:00 +0000

Memontum Sumenep – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, merasa prihatin dengan kondisi GOR Ahmad Yani yang dinilai tidak layak. Hal itu disampaikan, setelah sejumlah wakil rakyat melakuka Sidak ke sarana olah raga itu.

Bahkan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Akis Jazuli, menilai pemerintah belum serius dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana olah raga di Kabupaten Sumenep. “Pemerintah kurang serius dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga yang ada di Kota Keris,” kata Akis, Senin (20/02/2023) tadi.

Akis Jazuli juga mengatakan, hal tersebut sangat nampak dari GOR yang tidak terawat. Padahal, GOR merupakan tempat atlet berlatih untuk bisa meraih prestasi. “Sangat disayangkan, jika hal itu terus dibiarkan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Politisi PKB, KH Sami’oddien. Dikatakannya, setelah Sidak di GOR Achmad Yani, diketahui bahwa kondisinya sangat tidak layak dan perlu diperbaiki. “Sudah kemarin (Sidak, red), memang banyak lahan yang tidak layak,” kata KH Sami’oddien.

Baca juga :

Kemudian, tambahnya, soal anggaran renovasi GOR, Politisi PKB ini telah bertanya kepada KONI. Akan tetapi, anggaran tersebut melekat di Disparbudporapar. “Anggaran renovasi GOR itu tidak melekat di KONI. Tetapi di Dinas terkait,” kata KH Sami’oddien.

Diungkapkannya, bahwa semangat para atlet perlu didukung dengan fasilitas yang memadai seperti kelayakan GOR. “Tentu, semangat para atlet harus ditopang dengan fasilitas yang memadai,” tuturnya.

Untuk itu, terkait anggaran nantinya akan dibahas. Karena, melalui sarana olah raga, akan mampu membawa atlet berprestasi baik regional dan nasional.

Ditambahkannya, saat Sidak DPRD, sebenarnya pihaknya ingin bertemu secara langsung dengan perwakilan para atlet. Termasuk, bisa memberikan motivasi. “Secepatnya untuk masuk dalam pembahasan. Kami juga ingin, para atlet untuk tetap semangat berlatih meskipun dengan sarana prasarana seadanya,” ujarnya. (dan/gie)

Sikapi Harga Pupuk Bersubsidi, DPRD Sumenep Minta Eksekutif Lakukan Pengawasan dan Penindakan

Memontum 1 — Tue, 29 Nov 2022 04:20:00 +0000

Memontum Sumenep – DPRD Sumenep mendesak agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, untuk melakukan monitor terhadap kios yang menjual harga pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Melalui anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, pihaknya mengatakan agar eksekutif atau dinas terkait harus perlu melakukan monitor di setiap keluhan di masyarakat atau petani. Sebab, pupuk yang sudah disubsidi oleh pemerintah, itu seharusnya meringankan beban bagi para petani.

“Bagi yang jual di atas HET, ini perlu monitor oleh dinas terkait. Kemudian, itu harus ditindak tegas,” ujarnya, Selasa (29/11/2022) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, fenomena seperti ini jangan sampai terulang setiap tahun. “Jadi, setiap ada keluhan dari masyarakat ataupun petani, itu harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai, petani tersebut kembali mengeluh dengan persoalan yang sama. Sehingga, peran pemerintah itu bisa ternilai dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemarin ada keluhan petani membeli pupuk di atas HET dan sekarang itu lagi keluhannya. Itukan lucu jadinya,” imbuhnya.

Juhari berharap, dari semua pihak agar bisa membantu melaporkan jika ada temuan tersebut. Sebab dengan begitu, persoalan di bawah bisa minim dan tidak terbengkalai.

“Jadi, ayolah kita sama-sama membantu agar persoalan ini bisa minim, baik dari teman-teman wartawan ataupun LSM dan juga dari pihak petani. Laporkan saja kios mana itu yang sengaja menjual di atas HET,” jelasnya. (dan/gie)

Sikapi Jembatan Nyaris Ambruk, Komisi III DPRD Sumenep Jadwalkan Pemanggilan dan Kadis Lakukan Survei Lokasi

Memontum 1 — Mon, 20 Jun 2022 13:40:21 +0000

Memontum Sumenep – Bakal ambruknya jembatan di Desa Medelan, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, atau jembatan penghubung tiga desa, mendapat perhatian dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Penyebabnya, akibat kondisi jembatan yang sangat rawan itu, menjadi penghambat aktifitas warga, terutama untuk jasa transportasi bagi tiga desa, yaitu Desa Sendir, Meddelan dan Desa Cangkreng.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dul Siam, mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Bahkan, pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk melakukan koordinasi. Utamanya, mengenai kewenangan dari pemeliharaan atau perbaikan jembatan.

“Dengan adanya laporan ini, kami akan segera memanggil dinas terkait. Kita pastikan, apakah jalan itu masuk poros kecamatan yang wajib dibiayai oleh Pemkab Sumenep, ataukah oleh desa,” ujarnya, Senin (20/06/2022) tadi.

Dul Siam menambahkan, untuk sementara itu pihaknya masih ada rapat partai di Jakarta. Sehingga, pemanggilan dinas terkait akan dilakukan seusai mengikuti rapat partai selesai. “Kebetulan kita masih di Jakarta, karena masih ada rapat partai. Setelah ada di Sumenep, maka kita akan langsung memanggil dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu di tempat berbeda, Ketua Karang Taruna Desa Meddelan, Dwi Agus Furqon, mengaku sangat prihatin dengan kondisi di lapangan. Sebab, banyak masyarakat harus menempuh jarak lebih jauh, untuk menuju ke kota.

“Kasihan melihat orang-orang harus memutar ke Barat, untuk bisa mencapai lokasi yang dituju. Itu disebabkan, karena kondisi jembatan,” ujarnya.

Baca juga :

Tokoh masyarakat Desa Meddelan, Amiruddin, pun ikut angkat suara terkait kondisi jembatan. Dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, untuk tidak berdiam diri. Kasus jembatan ambruk, ini salah satu akses utama bagi tiga desa. Jika tidak kunjung diperbaiki, maka akan berimbas pada sektor perekonomian masyarakat.

“Ini bukan hanya soal transportasi kendaraan yang bakal lumpuh. Tapi sektor perekomian masyarakat, juga bakal kena imbas. Kalau sebelumnya hanya kendaraan roda empat (mobil) yang dilarang lewat jembatan, maka mulai hari ini, Senin (20/06/2022) juga sudah ditutup total aksesnya,” terang Mirud, mantan Kadus Meddelan Timur itu.

Kepala Dinas Pengadaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Eri Susanto, saat dikonfirmasi mengatakan akan mengajak langsung wartawan untuk turun langsung. Sehingga, tidak perlu wawancara dan semua harus turun untuk meninjau lokasi.

“Habis ini, kita langsung tinjau lokasi. Karena sebenarnya, kemarin saya sudah terjunkan tim survei. Hanya saja, karena air sungai tinggi, jadi survei lokasi detailnya tidak tuntas. Kalau sudah, kita harus turun langsung ini,” katanya.

Kepala Desa (Kades) Meddelan, Moh Harist, saat dikonfirmasi mengaku memang kondisi jembatan sangat memperihatinkan. Bahkan, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepadanya. Masyarakat meminta, agar jembatan bisa segera diperbaiki.

“Kami selaku Kades Meddelan, sangat apresiatif dengan langkah dari pemerintah daerah. Terutama, Kepala Dinas PUTR Sumenep, yang sudah terjun langsung meninjau lokasi. Bahkan, Pak Eri berjanji akan segera memperbaikinya,” ujar Harist.

Harist menambahkan, berdasarkan keterangan dari Kadis PUTR, bahwa hasil tinjau langsung dan berdasarkan survei sementara, jembatan tersebut sudah harus dirombak total. “Ini nggak bisa diperbaiki saja, tetapi harus diperbaiki total. Itu akan menelan anggaran besar. Untuk itu, akan dibangun jembatan sementara, karena APBD sudah didok,” kata Haris menirukan ucapan Kadis PUTR. (dan/edo/sit)

Komisi III DPRD Sumenep Dukung Penambahan Armada Penyebrangan Kapal Kalianget – Talango

Memontum 1 — Thu, 21 Apr 2022 13:28:47 +0000

Memontum Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, memberikan respon baik terkait penambahan armada baru di Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Talango, Sumenep.

Diketahui, armada baru di penyeberangan Kalianget, direncanakan beroperasi pada Jumat (22/04/2022) besok. Hal itu, mendapat dukungan dari Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dul Siam. “Semoga rencana ini berjalan dengan baik dan lancar, sebagaimana permintaan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, penambahan armada baru penyeberangan tersebut sebagai solusi dari pemerintah untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di penyeberangan Kalianget maupun Talango. “Dengan keberadaan armada baru itu dapat mempermudah akses bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas ke darat serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.

Baca juga :

Diharapkan, dengan adanya penambahan armada baru tersebut bisa mempermudah masyakarat luar Sumenep yang hendak berwisata religi ke Asta Said Yusuf Talango. “Nah ini langkah yang sangat konkrit sekali untuk kita dukung,” terangnya.

Sekretaris DPC PKB Sumenep itu menegaskan, bahwa penambahan armada di penyeberangan Kalianget-Talango merupakan permintaan masyarakat kepada Komisi III pada waktu lalu. “Kita kabulkan permintaan masyarakat itu. Karena apapun permintaan masyarakat harus dipenuhi guna menunjang kenyamanan bersama,” ujarnya. (dan/gie)

Merasa Dihalang-halangi, Mahasiswa Robohkan Pagar DPRD Sumenep dan Terobos Kawat Berduri

Memontum 1 — Mon, 11 Apr 2022 02:17:49 +0000

Memontum Sumenep – Gelombang unjuk rasa mahasiswa Sumenep yang diprakarsai Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS), Senin (11/04/2022) tadi, sempat bergolak. Sebab, massa merasa rencana penyampaian aspirasi, terkesan dihalang-halangi dengan adanya kawat berduri di depan pagar Gedung DPRD Sumenep.

Sebelum menyampaikan tuntutannya, ratusan mahasiswa meminta para wakil rakyat untuk menemui massa aksi sekitar pukul 15.00. Namun, mahasiswa berang karena hanya ditemui oleh dua anggota DPRD Sumenep. Mereka menganggap bahwa anggota DPRD Sumenep tidak serius menyikapi persoalam yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Kemudian, mahasiswa menolak karena hanya ditemui kedua anggota dewan tersebut. Massa meminta seluruh anggota dewan untuk menemui mahasiswa. Saat itu, Ketua DPRD Sumenep sedang keluar kota ada acara kedewanan.

“Bangsa kita saat ini dihadapkan pada situasi serius. Kita lagi krisis kepercayaan pada pemerintah. Rakyat jadi korban kebijakan pemerintah. Diantara tuntutannya, AMS menolak Kenaikan Harga BBM, menolak penundaan Pemilu. Juga menolak kenaikan PPN. Terakhir, menolak kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya,” terang Korlap Aksi Abdul.

Lantaran permintaannya tidak dipenuhi oleh wakil rakyat, mahasiswa mencoba menerobos Gedung DPRD Sumenep. Meski dikelilingi kawat berduri, mahasiswa berhasil terobos hingga pagar gedung dewan roboh. Situasi makin memanas hingga mahasiswa berhasil duduki Kantor DPRD Sumenep.

Baca juga :

“Kami bukan preman, kami hanya ingin berdiskusi dengan anggota dewan. Jika kami dihalangi, maka hanya ada satu jalan, revolusi,” teriak Abdul, Koordinator lapangan (Korlap) Aksi di atas mobil komando.

Selang beberapa jam berorasi, salah satu anggota dewan yakni Abu Hasan dan Masdawi akhirnya menemui mahasiswa. Dua wakil rakyat ini melakukan negosiasi dengan mahasiswa. Niat hati ingin meredam emosi, negosiasi tersebut malah tak berjalan mulus.

Pasalnya, peserta aksi hanya meminta Ketua DPRD Sumenep dan seluruh jajarannya hadir secara langsung menemui mahasiswa. “Kami meminta semua, malah ketua dewan tidak ada. Kami curiga, apa jangan-jangan wakil rakyat kami sedang jalan-jalan,” ucap Abdul.

Hingga pukul 18.00, mahasiswa meminta anggota dewan untuk dihadirkan. Jika tidak, mahasiswa mengancam akan melakukan sweeping ke dalam Kantor Dewan. Namun sayangnya, dewan juga tidak hadir dan mahasiswa berjanji akan berdemo ke masing-masing Kantor Parpol yang menyetujui Pemilu ditunda atau mengusung presiden 3 periode. (dan/edo/gie)

Aliansi BEM Sumenep Gelar Aksi Bakar Lilin sebagai Tanda DPRD ‘Mati Suri’

Memontum 1 — Thu, 07 Apr 2022 16:04:36 +0000

Memontum Sumenep – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep melakukan aksi bakar lilin, Kamis (07/04/2022) sekitar pukul 21.00 di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Aksi mahasiswa dengan menggeruduk Kantor DPRD Sumenep, ini untuk kedua kalinya.

Menurut Korlap Aksi, Nurhayat, mengatakan aksi bakar lilin ini sebagai tanda bahwa DPRD Sumenep, telah mati suri. Sebab, harapan massa aksi ini sudah 2 kali dikecewakan oleh anggota DPRD Sumenep.

“Kami menyimbolkan DPRD Sumenep telah mati suri, karena tidak pernah menemui masa aksi. Padahal aksi ini, menyangkut hajat hidup rakyat secara umum. Yakni, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujarnya.

Baca juga :

Menurutnya, DPRD seharusnya langsung sigap dalam menyikapi suara atau keresahan rakyat. Jadi, tidak usah menunggu mahasiswa turun jalan, baru DPRD mengambil sikap. Parahnya lagi, sudah dua kali mahasiswa turun jalan, tetapi masih belum ada respon baik dari pihak DPRD Sumenep.

“Kenapa harus menunggu mahasiswa turun jalan. Seharusnya, dewan ini menyuarakan atau mewakili suara rakyat,” paparnya.

Tidak hanya itu, lanjut Nurhayat, jika ke depan masih belum ada tindak lanjut, maka 11 April 2022, pihaknya akan kembali melakukan aksi besar-besaran. “Kita sudah kordinasi dengan BEM nusantara, 11 April kita akan kembali untuk turun aksi mengepung Gedung Wakil Rakyat ini,” ujarnya dengan nada emosional. (dan/gie)