Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan, dalam APBD 2022 ini Pemerintah Kota Surabaya akan fokus tiga hal. Yakni, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemulihan Ekonomi. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh keluarga di Surabaya memiliki pemasukan minimal UMR, yakni sebesar Rp 4.200.000.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP

“Ada tiga fokus, yakni pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi. Lewat APBD ini, pendapatan per keluarga ditetapkan harus UMR,” kata Eri, usai rapat paripurna penetapan APBD di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (10/11/2021).

Selain itu, Eri berjanji per 2 Januari 2022 mendatang, tiap keluarga sudah mendapatkan pendapatan sebesar UMR. Caranya dengan memastikan jumlah keluarga dan kesempatan kerja mereka.

“Misal ada ibunya, ada bapaknya, ada putranya. Nah itu akan dibantu dalam pekerjaan. RT dan RW harus aktif mendata keluarga di wilayah masing-masing. Kalau semua dibebankan ke Pemerintah Kota atau Dinas Sosial, ya tidak bisa,” tegasnya.

Lebih lanjut Eri menegaskan, untuk fokus pemulihan ekonomi, pihaknya ingin tidak ada lagi pengangguran di Surabaya. Ia juga memastikan tenaga outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya akan diambil dari warga dengan KTP Surabaya. Dengan demikian, seluruh warga bisa terserap.

“Mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu yang jadi fokus kami. Apalagi sudah 2 tahun pandemi. Jangan sampai pemulihan ekonomi ini nggak dilakoni rek (dilakukan),” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyampaikan bahwa pihaknya atau anggota DPRD juga akan bersikap kritis kepada Pemkot Surabaya. Tetapi, Pemkot juga membuka dan menerima terhadap kritik dan masukan dari DPRD.

“Pertama, soal kenaikan honor modin. Dari hasil reses kami, banyak modin yang mengeluhkan honor RT dan RW naik tapi modin tidak. Dan itu sepakati. Kedua pemberian beasiswa bagi SMK dan SMA yang itu menjadi ide DPRD sejak lama,” ujarnya.

Kemudian, soal pemberian seragam bagi siswa SD dan SMP sebanyak 46 ribu hasil temuan pihak DPRD dan Pemkot di lapangan. “Banyak yang menjadi konsen bersama antara walikota dan DPRD, bertemu pada satu titik pembahasan dan kesepakatan bersama di dalam pembahasan APBD ini,”terangnya. (ade/gie)

“Contoh ketika ada wabah seperti ini terus yang ibunya gak bisa jemput gimana? Anaknya gimana? Ada yang bilang kasian bapak ibunya kerja terus gak ada yang anter jemput. Kan gak bisa PTM,” ujarnya, Kamis (02/09).

Baca Juiga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Selain itu, ia mengatakan di satu sisi anak usia SD kelas 6 hingga SMP mereka pasti senang berkumpul sama teman-teman.

“Ketika ini dilonggarkan saya gak bisa jamin tetap tertib dan taat pulang ke rumah. Tapi untuk saat ini saya masih setuju untuk dijemput dan dikawal,” terangnya.

Lanjut Tjutjuk menjelaskan, bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, konsultasi juga dengan epidemiolog menurutnya, ketika menerapkan kebijakan, juga perlu menerapkan kebijakan lokal.

“Kalau saya rasa, Pak Wali membuat peraturan 25 persen itu sudah ada refrensi atau saran dari pakar,” ucapnya.

Lebih lanjut Tjutjuk menjelaskan, bahwa Surabaya sudah masuk zona Kuning, sudah bisa siap melaksanakan PTM.

Menurutnya, PTM ini sangat menarik karena ada dua mazhab, pertama pingin banget masuk sekolah dan kedua ketakutan luar biasa.

“Jadi kita harus berada di tengah-tengah, yaitu yang pingin PTM dan non PTM,” ujarnya

Lebih lanjut lagi ia menambahkan, pengawasan dari pihak Sekolah hanya untuk di Sekolah. Ketika murid sudah pulang sekolah, pihak sekolah tidak bisa mengawasi.

“Saran saya, jadi lebih baik bertahap, ketika berjalan lancar dan tertib di dalam sekolah, kita juga gak bisa jamin semuanya berjalani baik,” tambahnya. Tjutjuk juga menambahkan, ketika proses emergency berjalan dengan lancar. Baru bisa tambahi pasal-pasal yang sedikit melonggarkan. “Contohnya seperti siswa boleh naik sepedah ke sekolah” imbuhnya.  (ade/ed2)

“Saya mengatakan, kalau nantinya kita (sekolah, red) akan mengadakan PTM, yang pasti kita tidak bisa langsung. Pasti ada uji cobanya,” ujar Juliana Eva Wati atau Jeje-sapaan akrabnya, saat ditemui di kantornya, Selasa (31/08) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Selain itu, terkait sejumlah sekolah yang dijadikan rumah sehat, tambahnya, khususnya untuk sekolah SD harus perlu dikoreksi kembali. “Karena adanya PTM. Saya berharap yang terlebih dahulukan SMP dahlu. Walau pun, SD perlu dikaji ulang,” ucapnya.

Dirinya khawatir,  bagi murid yang belum mendapatkan vaksin. Apalagi, murid SD belum mencukupi umur untuk divaksin. “Pastinya itu vaksinasi terlebih dahulu. Dipastikan lokasi sekolah yang boleh dijadikan rumah sehat sudah di realisasi,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, untuk tempat lokasi yang baru untuk rumah sehat. Menurutnya, tidak perlu dilakukan jika rumah sehat tersebut tak ada pasiennya.

“Lebih disterilasasikan lokasi itu, membersihkan dengan benar-benar. Sebenarnya kalau dijadikan rumah sehat tapi tidak ada pasiennya, tidak masalah,” jelasnya. 

Lebih lanjut Jeje menjelaskan, walau kasus Covid-19 sudah melandai, tapi untuk vaksinasi anak belum sepenuhnya 100 persen dan anak kecil seperti umur anak SD yang belum cukup umur 18 tahun keatas juga belum bisa menerima vaksin.

“Dari yang saya kunjungi, alhamdulilah sudah sangat siap,” tegasnya. Bahkan, dirinya memastikan pihak sekolah sudah menyediakan tempat duduk untuk mengantre. “Kalau antre berdiri, pasti mereka akan maju. Kalau antre duduk, pasti ada tempatnya. Jadi, tidak bisa berubah-ubah dan tidak terburu-buru,” jelasnya. (ade/sit)

Wakil Ketua Komis C, Aning Rahmawati, mengatakan dalam 10 tahun berjalan, perlintasan sudah memakan korban 25 lebih.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Sehingga kita memperjuangkan adanya intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan lagi,” ujarnya.

Kata dia, Komisi C mendorong agar sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Menteri (Permen) 94 maupun Permen 36, sehingga pihaknya membuat kesepakatan dengan Pemkot, KAI dan juga warga.

Kesepakatan tersebut, lanjut Aning, berupa perbaikan jalan dan pavingisasi yang di lakukan oleh Dinas PU dan Cipta Karya, kemudian pembuatan perlintasan kita masih harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

“Tapi harus sesuai dengan aturan yang ada diatasnya dan tidak ada kesalahan yang di perbuat, sehingga diharapkan semuanya lancar,” tambahnya.

Lebih lanjut Aning juga menjelaskan, untuk perbaikan jalan akan di mulai penggarapannya besok oleh Dinas PU dengan dikawal oleh Komisi C. Sementara untuk perbaikan geometri oleh Daop ditargetkan tahun ini selesai. “Jadi sudah lengkap kita tadi, titik temunya juga sudah ketemu, tinggal kita mengawal,” jelasnya.  (ade/ed2)

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, memberi dukungan atas upaya penanganan Covid-19. Adanya lonjakan kasus yang ada di wilayah Bangkalan, dia berharap yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak hari Minggu (06/06) dengan melakukan penyekatan merupakan langkah yang tepat untuk segera dilakukan.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Karena sampai hari ini jumlah swab PCR sudah mencapai 106 orang dan kemungkinan akan bertambah, nah kalau Surabaya tidak upaya penyekatan ini dikhawatirkan akan meluas. Tidak hanya untuk melindungi warga Surabaya, tapi juga penyebaran ke wilayah lain,” kata Reni.

Untuk itu Reni berharap kepada Pemerintah Provinsi untuk ikut melakukan upaya pemantauan. Apakah pemantauan yang dilakukan Pemkot Surabaya atau di Bangkalan bisa sudah secara optimal.  Oleh karena itu, penyekatan sebaiknya dilakukan satu lokasi saja dibawah Provinsi Jatim hal itu akan lebih baik.

Selain itu, kata Reni, terkait dengan SDM bisa mengambil dari Surabaya dan SDM Bangkalan, tentunya harapan dari SDM Provinsi juga terus melakukan pemantauan.

Kemudian, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan Kota Surabaya saat ini tengah sidak di Jembatan Suramadu dalam upaya mendukung Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan swab untuk membantu saudara kita di Madura.

“Seharusnya beban tugas ini ada di wilayah pulau Madura. Jadi kita harus menerima clearnya saja. Bagi warga yang masuk surabaya tapi kenyataanya saat ini yg melakukan tindakan untuk melakukan swab pemeriksaan di Kota Surabaya seharusnya ini dilakukan di pulau Madura. Disini pemerintah Provinsi Jatim belum hadir. Seharusnya kalau antar daerah beda kabupaten dalam provinsi ada dari provinsi jatim baik dari Dishub, Dinkesnya, Satpol PPnya, ini sama sekali tidak terlihat melihat kalau hanya dibebankan ke pemerintah kota saja ini nanti beban beratnya ini Kota Surabaya,” ucapnya.

Kota Surabaya sudah melakukan semua aktivitas kegiatan terkait dengan penanggulangan Covid-19 mulai dari pemberian makanan tambahan, memberikan wastafel, memberikan disinfektan sudah dilakukan semua. Sehingga, kata dia, di pulau sebelah ini perlu bantuan dari Pemprov Jatim. Jadi jangan ditinggalkan saja bebannya di Pemkot Surabaya. “Penyekatan untuk pemeriksaan dan semua itu utamanya harus di pulau maduralah surabaya tinggal cek yg masuk ke Surabaya bagaiamana hasil swabnya, hasil PCR nya, hasil genosenya, dan baru mereka bisa masuk ke Surabaya. Kalau sekarang coba kita lihat beban beratnya semua ada di wilayah Kota Surabaya,” terangnya (ade/ed2)

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap apa itu dan mekanisme teknis pemberlakuan PSBB.

“Masyarakat perlu mendapat penjelasan, apa itu PSBB berdasar Perwali 16 tahun 2020? Mulai kapan berlangsung penerapan PSBB, sampai kapan? Apa saja hak dan kewajiban masyarakat? Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar?,” jelasnya, Minggu (26/4/2020).

Tak hanya itu, Adi menambahkan dalam sosialisasi, perlu ditekankan 3 kata kunci di masa pendemi Covid-19. Pertama, tetap di rumah atau stay at home, pakai masker, dan jaga jarak atau social distancing dan physical distancing. Termasuk sanksi bagi masyarakat yang melanggar.

“Juga perlu dijelaskan sanksi-sanksi bagi masyarakat pelanggar PSBB. Mulai sanksi teguran lisan, teguran tertulis, tindakan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran, sampai pencabutan ijin. Law enforcement atau penindakan hukum adalah salah satu pembeda, antara situasi sebelum dan setelah diterapkan PSBB,” papar Adi.

Tak hanya itu, Adi juga meminta sosialisasi ini dilakukan dengan sederhana. Di mana setiap masyarakat bisa mencernanya. Sosialisasi ini juga bisa dilakukan secara kreatif, melalui penyebaran poster hingga video dari media sosial.

“Bisa disampaikan dengan bahasa yang mudah yang dikenal masyarakat, misal bahasa Indonesia, bahasa Suroboyo, dan Madura. Sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai cara yang kreatif, misalkan dengan menyebar potongan-potongan poster dan video, yang dishare melalui berbagai saluran media sosial dan grup-grup WA (WhatsApp), atau dirilis melalui media cetak dan elektronik,” urainya.

Selain itu, sosialisasi ini juga harus berlangsung masif dengan melibatkan seluruh jaringan pemerintahan, jaringan sosial dan jaringan ekonomi, hingga ke level RT atau RW dan komunitas hingga pribadi warga di setiap rumah.

“Sosialisasi juga berlangsung sebelum penerapan PSBB dan selama penerapan PSBB. Juga perlu diterangkan pada publik tentang fasilitas komunikasi yang tersedia dan fasilitas kesehatan, yang mudah dijangkau masyarakat selama diberlakukan PSBB. Ini penting. Karena untuk mengantisipasi jika selama pemberlakuan PSBB terdapat kasus-kasus atau persoalan di masyarakat,” jelas dia.

“Prinsipnya, sosialisasi adalah pemenuhan hak informasi, sesuatu yang sangat mendasar bagi masyarakat. Masyarakat berhak tahu dan tersadar, kebijakan apa yang sedang ditempuh Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan menghentikan penyebaran virus Corona,” tambahnya.

Ia pun menyadari Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 16 tahun 2020 tentang PSBB ini bukanlah produk hukum yang biasa. Karena dibuat dalam waktu cepat, dan harus lekas-lekas diterapkan. Mengingat aspek kedaruratan yang sangat menonjol.

“Keberhasilan PSBB ini selain karena kerja keras pemerintah, segenap tenaga medis dan aparatur keamanan. Juga keberhasilan PSBB harus ditopang partisipasi publik, dalam bentuk ketaatan warga masyarakat. Tanpa partisipasi publik, tanpa ketaatan warga masyarakat, mustahil PSBB berhasil menghentikan pandemi COVID-19,” pungkasnya. (Ace/yan)

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Asuti mengatakan kebijakan PSBB di Surabaya tengah menunggu persetujuan pusat dan terbitnya peraturan gubernur serta wali kota.

“Saya mendorong PSBB jika nanti diterapkan bisa berjalan efektif memutus rantai penyebaran Covid-19 di waktu yang tidak lama,” kata Reni , Selasa (21/4/2020)

Selain itu, Reni Mengharapkan penerapan PSBB nantinya harus dilakukan dengan langkah yang tepat agar penerapannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Yakni dengan melakukan sosialisasi dengan maksimal, kesiapsiagaan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat.

“Jadi misalkan berjalan dua pekan ada hasilnya kurva pandemi menurun dan tidak diperpanjang. Ya kuncinya kesiapsiagaan pemerintah kota dan kedisiplinan masyarakat. Makanya sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting termasuk pengaman kebutuhan dasar warga selama penerapan berlangsung harus terpenuhi dengan tepat,” ungkapnya.

Ia pun juga mendorong pemkot agar mengoptimalkan waktu jelang disahkan penerapan PSBB di Surabaya. Sebelum nantinya benar-benar diterapkan PSBB bisa berjalan efektif.

“Pemkot Surabaya mengoptimalkan waktu yang ada saat ini untuk menyiapkan hal penting agar PSBB saat mulai diberlakukan sudah berjalan efektif dan benar-benar melindungi warga kota,” pungkasnya. (Ace/yan)

“Detail pola atau road map yang ditentukan dalam kebijakan sudah seharusnya bisa diakses secara mudah dan cepat oleh dewan. Karena dewan memiliki tanggung jawab moral pada rakyat dan juga kewajiban yuridis dalam back up anggaran,” ujarnya, Selasa (14/4/2020).

Teknis penanganan yang terpadu dan terintegrasi harus terbangun secara sistematis. Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi menjadi barometer penanganan yang lebih baik dan benar,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait rumah sakit rujukan untuk kasus Covid-19 di RS Soewandhi dan RS BDH, kata Laila memiliki kapasitas yang belum memadai untuk rasio pergerakan kecepatan endemi COVID-19 di Surabaya. Menurutnya dinas kurang aktif melakukan interaksi positif di level pemangku kebijakan yang menjadi rujukan.

Sedangkan refocusing anggaran yang sudah disampaikan walikota pada saat teleconference dengan DPRD Kota Surabaya sebesar Rp 196 miliar, dengan konstruksi Rp 60 miliar untuk sosial dan Rp 36 miliar untuk kesehatan.

“Selain belum jelas data rincian realisasinya dari sisi belanja atau kas, juga peruntukannya yang masih tidak fokus dan tidak terencana dengan baik, kenapa roadmap percepatan penanganan Covid-19 yang dibuat tidak bisa diakses secara jelas oleh dewan atau publik, terutama dalam penanganan kesehatan, terkesan tupoksinya tidak berjalan baik,” jelasnya.

Untuk itu, ada beberapa poin yang disarankan oleh DPRD Kota Surabaya kepada Pemkot Surabaya seperti, mapping pergerakan Covid-19 dengan jelas pergerakannya, zona merah, kuning, hijau, dengan akurasi data yang riil, dan bukan asumsi. Serta dibutuhkan aplikasi sistem yang terintegrasi antar stakeholder.

“Realokasi anggaran tidak bisa global, harus detail, dari basis data mapping di atas dengan kebutuhan logistik, treatment berbeda antar zona, tidak bisa digeneralisir,” katanya.

Selain itu, evaluasi pemberian jaringan pengaman harus bisa ter-update dengan jelas secara rasional dan proporsional pada DPRD dan bisa diakses oleh komisi yang membidangi. Sehingga DPRD bisa ikut mempertanggung jawabkan secara moral pada rakyat.

Ia pun juga menyarankan agar puskesmas-puskesmas induk di setiap Kecamatan menjadi sub pusat pengendali logistik supporting untuk wilayahnya agar ,mulai mendistribusikan masker, cairan desinfektan untuk masyarakat, serta ambulan yang siap 24 jam.

Senada, Wakil Ketua DPRD Surabaya, A Hermas Thony mengatakan, gugus tugas tersebut masih serampangan konsepnya sehingga membingungkan proses penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19 tersebut.

“Munculnya partisipasi kemudian munculnya banyak konsep dan sebagainya hal ini akan membingungkan proses untuk penanganan,” katanya.

Dia menyarankan, Pemkot Surabaya harus membentuk Gugus Tugas sampai ke bawah dan itupun harus diberikan SOP yang minimal bisa dibuat pegangan dalam penanganan Covid-19 di wilayah Surabaya. Agar nantinya kinerja tim gugus tugas ini berjalan secara masif sampai tingkat bawah. Mereka yang ada di bawah juga bisa berfungsi maksimal sebagai informan Pemkot Surabaya.

“Nah supaya itu bisa lebih efektif, mendingan dari wali kota melakukan pembentukan anak gugus tugas di tigkat keluarahan-kelurahan. Tugas mereka terbatas karena sarana yang dimiliki juga terbatas,” kata dia.

Ditambahkan, kalau perlu di tiap kelurahan ditunjuk seseorang yang kompeten untuk menjadi informan bagi masyarakat memberikan sosialisasi secara detail. Hal ini agar masyarakat juga paham Covid-19 ini jenis penyakit yang seperti apa dan bahayanya apa dan penularan seperti apa.

“Agar semua memahami kerja Covid-19 ini dan bahayanya bagi manusia. Agar tidak ada tesa antitesa tentang kelaparan lebih bahaya daripada Covid-19,” pungkasnya. (ace/yan)

“Kita apresiasi langkah bu Wali Kota untuk perihal ini,” ujar Anas Karno dari FPDIP saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (9/4/2020).
Selain itu, ia menganggap setelah adanya pandemi Covid-19, warga agak terganggu dalam perekonomian. Oleh sebab itu, Anas mengaku, pada saat seperti ini Pemkot Surabaya hadir untuk mengurangi beban masyarakat.

“Tentunya langkah ini diambil sebagai sebagai salah satu instrumen Jaring Pengaman Sosial. Sehingga masyarakat Surabaya tidak lagi terbebani oleh tagihan,” terangnya.

Walaupun demikian, Anas Karno tetap meminta warga Surabaya untuk menjaga kesehatan. Serta mematuhi aturan yang dikeluarkan Pemkot terutama dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

“Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Olah raga teratur dan yang terpenting jaga kebersihan diri. Mari kita manfaatkan Air yang sudah digratiskan ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (ace/yan)